ARBIndonesia.com, INDRAGIRI HILIR – HM Wardan selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menyatakan partai berlambangkan pohon beringin tersebut akan mengusung Dr H Ferryandi ST MM MT sebagai Calon Bupati Inhil pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 mendatang.

“Alhamdulillah, dihari Jumat ini pada bulan suci Ramadhan yang penuh dengan keberkahan tepat di 11 Ramadhan, dari lubuk hati yang paling dalam saya mengumumkan secara resmi pengganti saya sebagai bupati. Dikarenakan saya sudah bupati Inhil dua periode, untuk itu saya sampaikan kepada kader-kader partai Golkar Inhil, untuk kompak menyatakan DPD Golkar Inhil mencalonkan dan memberi dukungan penuh Ketua DPRD Inhil, H Ferryandi untuk menjadi Bupati Inhil 2024 mendatang,” sebut HM Wardan saat membuka Musyawarah Kecamatan (Muscam) ke X di Kecamatan Kempas  yang dilaksanakan di Gedung adat, Jum’at, (23/4/2021).

Atas pernyataan yang diutarakan Ketua DPD Golkar Inhil tersebut, H Ferryandi yang juga menjabat sebagai sekretaris DPD partai Golkar mengaku kaget, akan tetapi ia juga mengaku siap untuk menuju Inhil satu pada putaran pilkada mendatang.

“Saya inikan kader partai, selagi yang namanya perintah pimpinan dan partai kita siap,” tururnya saat di hubungi ARB INdonesia.com, Jum’at (23/4/2021).

Selain itu, saat ditanyai mengenai calon pendamping yang akan berkompetensi di pilkada mendatang, H Ferryandi mengaku belum ada persiapan mengenai hal tersebut.

“Kalau itu belum ada, masih lama lagi. Saya juga terkejut-kejut saat pak ketua DPD Golkar (HM Wardan) berstetmen. Tentunya kita berterima kasih, karena ketua percaya dengan kita. Memang kita ini dari dulu kader beliau,” ungkapnya.

Karena yang memilih itu masyarakat, yang tidak kalah pentingnya untuk maju pilkada itu kata Ferry, adalah dukungan dari bawah.

Untuk diketahui, saat ini baru satu partai politik yang mengumumkan kader partainya yang bakal maju pada Pilkada Inhil 2024 mendatang, yaitu partai Golkar.

(Arbain)

ARBIndonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Politisi senior PDI Perjuangan Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Dr. H. Mariyanto, SE, MH ‘murka’ terkait adanya wacana impor satu juta ton beras oleh Kementerian Perdagangan RI.

Dengan demikian, Wakil Ketua DPRD Inhil itu menyatakan menolak dengan keras rencana Impor tersebut.

Sebab menurutnya, kebijakan Impor jelas sekali akan membuat para petani menangis. Karena dampak dari impor beras hanya akan membuat harga gabah petani semakin ‘terjun bebas’.

Sebagai anak bangsa, ia mengaku prihatin dengan kebijakan yang dilakukan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perdagangan RI mengenai rencana impor beras tersebut.

“Hal itu sama dengan ‘membunuh’ secara perlahan petani di Indonesia,” ungkap Dr. H. Mariyanto saat di jumpai diruang kerjanya, Kamis (25/3/2021).

Seharusnya Kementerian Perdagangan RI saat sekarang ini membangun kedaulatan pangan di dalam negeri, bukan malah ‘melumpuhkannya’.

“Indonesia memiliki sumber daya alam dan sumber pangan sangat melimpah. Kenapa harus impor beras, itu sama dengan melumpuhkan kedaulatan pangan kita sendiri,”

Selain itu juga kata pria yang sudah lima periode menjabat sebagai wakil rakyat ini, politik pangan nasional merupakan politik pangan yang berdikari.

“Maka jangan dikorbankan para petani demi kepentingan impor yang sarat akan kepentingan beberapa pihak,” geramnya.

Masyarakat di Kabupaten Inhil yang mayoritas adalah petani, terlebih di beberapa kecamatan yang notabenenya adalah petani penghasil padi.

Hingga saat ini, stok beras di Kabupaten Inhil dari petani lokal masih bisa mencukupi. Terlebih beberapa bulan kedepan petani akan melakukan panen raya.

“Hal tersebut dapat dipastikan stok beras juga semakin melimpah. Jadi belum ada urgennya jika saat Kementerian berwacana mau impor beras,” kata Dewan 5 Periode.

Oleh karena itu, jika sampai impor beras benar-benar dilaksanakan, hal ini tentunya membuat petani semakin ‘menjerit’.

“Sebab harga gabah pasti akan turun drastis jika kemendag jadi impor beras dan beras impor ini juga masuk ke wilayah Negeri Hamparan Kelapa Dunia,” ucapnya.

Maka dari itu, H Mariyanto minta pemerintah pusat melalui Kementerian Perdagangan untuk mengurungkan niat melakukan impor beras tersebut.

Terakhir ia menyatakan akan mengawasi langsung mengenai impor beras, terkuhusus yang masuk di wilayah Kabupaten Inhil.

“Sekuat tenaga saya akan mengawasi langsung. Tidak akan pernah beras impor masuk ke Inhil,” tegasnya.

“Kepada Pemerintah Kabupaten Inhil, mari sama-sama kita menolak impor beras ini,” tutupnya.

(Arbain)

ARBIndonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Masyarakat Desa Suhada, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) meminta H Dani M Nursalam, yang saat ini merupakan anggota DPRD Provinsi Riau untuk mencalonkan diri sebagai Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah pada tahun 2024 mendatang.

Bukan tanpa alasan, masyarakat menganggap, H Dani M Nursalam telah berhasil mengawal pembangunan di Kabupaten Inhil semasa masih menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Inhil periode 2014-2019 silam.

https://youtu.be/VXNGqnhHsBw

”Kami percaya keberhasilan H Dani M Nursalam saat menjadi Ketua DPRD Inhil dalam membangun Kabupaten Indragiri Hilir. Jika H Dani M Nursalam duduk sebagai Bupati, tentunya dampak pembangunan di seluruh Kabupaten Indragiri Hilir akan semakin signifikan” ujar salah seorang warga bernama Kaharuddin usai mengikuti kegiatan reses H Dani M Nursalam, Rabu (24/3/2021) di Desa Suhada, Kecamatan Enok.

Selain sumbangsih dalam pembangunan daerah, H Dani M Nursalam juga dianggap sebagai sosok yang sangat dekat dengan rakyat. H Dani M Nursalam dinilai senantiasa hadir di tengah masyarakat, baik dalam keadaan senang maupun susah.

“Jarang ada pemimpin seperti dia,” kata Kaharuddin.

Sementara, H Dani M Nursalam menyampaikan apresiasi atas dukungan tokoh dan masyarakat Desa Suhada terhadap Dirinya untuk maju dalam bursa pencalonan Bupati Kabupaten Indragiri Hilir.

“Alhamdulillah, terima kasih atas dukungannya,” tutur H Dani.

Dia mengaku, tak akan menyia-nyiakan dukungan masyarakat Desa Suhada yang menginginkan perubahan signifikan di berbagai bidang, khususnya dalam hal pembangunan.

“Jika memang dibutuhkan masyarakat dan untuk kabupaten Indragiri Hilir yang lebih baik, Saya mempersiapkan diri,” tutur Wakil Ketua Komisi IV (empat) DPRD Provinsi Riau ini. (*)

ARBIndonesia.com, JAKARTA – Wacana penyandingan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Pilpres 2024 menyita perhatian sejumlah pihak. Ada yang setuju, ada yang menolak.

Namun, menurut Pengamat Politik dan Direktur IndoStrategi Research and Consulting Arif Nurul Imam menilai duet Prabowo-Anies Baswedan tidak akan menambah signifikan perolehan suara secara elektoral.

“Wacana yang dilontarkan Ketua DPP Partai Gerindra Desmond Mahesa terkait pasangan Prabowo-Anies dalam Pilpres 2024 sebagai pasangan terbaik dan cocok saya kira bisa saja hanya sekadar menaikkan bargaining saja,” ujar Arif Nurul Imam kepada SINDOnews, Selasa (23/3/2021).

Sebab, kata Arif, Prabowo-Anies bisa disebut dari basis massa satu rumpun. Artinya, kata Arif, pendukung Prabowo sebagian besar juga merupakan pendukung Anies Baswedan.

“Jadi, ketika mereka berduet secara elektoral tidak menambah signifikan perolehan suara. Padahal dalam pilpres, salah satu yang diperhitungkan adalah apakah pasangan tersebut bisa menambah dukungan pemilih atau tidak?” ujar Arif.

Dia menjelaskan bahwa jika berasal dari basis massa yang sama tentu tidak signifikan, karena itu konfigurasi pasangan yang punya daya ungkit elektoral yang kerap menjadi pertimbangan utama. “Meski demikian, sebagai wacana politik hal tersebut tidak ada masalah dan memperkaya diskursus politik,” pungkasnya.

Sebelumnya, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring tidak setuju jika Anies Baswedan berpasangan dengan Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Hal tersebut diketahui dari cuitan Tifatul Sembiring di akun Twitternya, @tifsembiring, Senin (22/3/2021).

“Jangan mau pak Anies… Percaya omongan saya deh…,” Cuit Tifatul Sembiring seperti dikutip dari lini masa Twitter @tifsembiring.

Dalam cuitan itu, Tifatul Sembiring mengunggah link berita media online yang memuat tentang wacana penyandingan Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024. Wacana itu dilontarkan oleh Ketua DPP Partai Gerindra Desmond Mahesa.

Cuitan Tifatul Sembiring itu pun menuai beragam reaksi netizen atau warganet. Bahkan ada seorang warganet @ricky_hho mengunggah foto Duet Pelawak Haji Bolot dengan Malih Tong Tong dengan setelan jas dan peci berwarna hitam.

“Kalo Kong Malih sama Kong Haji Bolot ga ikut, gw golput,” cuit seorang Warganet @ricky_hho.

Ada juga warganet yang setuju dengan wacana penyandingan Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024 itu. “Setuju 2024-2029 Prabowo-Anies.. th 2029-2034 Anies – Gatot,” cuit seorang warganet lainnya @Iwhyan1.

Sumber Sindonews.com

ARBIndonesia.com, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan nasib Pilkada Indragiri Hulu (Inhu) Riau 2020. Setelah disidangkan, 9 hakim konstitusi sepakat memerintahkan pemungutan suara ulang di satu TPS.

Kasus bermula saat KPU Inhu menetapkan pasangan calon (paslon) nomor urut 2 Rezita Meylani Yopi-Junaidi Rachmat (Rajut) sebagai pemenang Pilkada setempat.

Pasangan Rezita-Junaidi atau familiar disebut Rajut nomor urut 2 mendapat 50.356 suara.

Disusul paslon Rizal Zamzami-Yoghi Susilo 50.048 suara. Kemudian pasangan Irjen Pol (Purn) Wahyu Adi-Supriati meraih 36.156 suara. Lalu pasangan Siti Aisyah-Agus Rianto 35.653 serta paslon dr Nurhadi-Kapten (Pur) Toni Sutianto meraih 17.644 suara.

Hasil Pilkada Inhu tersebut kemudian digugat ke MK. Hasilnya, MK memerintahkan KPU Inhu melakukan pemungutan suara ulang di TPS 03 Desa Ringin.

“Memerintahkan kepada KPU Indragiri Hulu untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS 03 Desa Ringin, Kecamatan Batang Gangsal, dalam waktu paling lama 30 hari kerja sejak diucapkannya putusan Mahkamah ini,” kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang yang disiarkan di channel YouTube, Senin (22/3/2021).

MK juga memerintahkan KPU Inhu merombak seluruh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 03 Desa Ringin. Alasannya, KPPS tak menjalankan pekerjaannya secara profesional, yaitu terjadi penyobekan 76 surat suara di TPS 03 Desa Ringin Kecamatan Batang Gangsal.

“Yang kemudian hasil dari pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan, tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah,” ujar Anwar.

Sumber detik.com

Menkumham Yasonna Laoly

ARBIndonesia.com, JAKARTA— Kemenkumham masih memproses pengajuan SK kepengurusan Partai Demokrat kubu Moeldoko. Menurut Menteri Yasonna Laoly, mereka harus layani surat yang masuk itu.

Menkumham Yasonna Laoly mengatakan pihaknya akan segera memutuskan secepat mungkin apakah kubu Moeldoko atau KLB Sumut, sah menggantikan kepengurusan Ketum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“Kita harapkan cepatlah, supaya jangan berlarut-larut. Biarkan kita kerja dulu,” kata Yasonna di Gedung DPR, Senayan, Rabu (17/3).

Menteri Yasonna menuturkan jika ada pihak yang keberatan dengan keputusan yang diambil Kemenkumham nantinya, maka dapat mengajukan keberatan ke pengadilan. Dalam hal ini PTUN.

“Kan masuk surat, kita harus layani. Kalau sudah saya ambil keputusan masih berselisih lagi, ya mereka yang bertempur di pengadilan, kan begitu mekanismenya,” katanya.

Meski begitu, politikus PDIP itu menyebut saat ini belum ada keputusan terkait kepengurusan Demokrat yang sah.

Namun, ia memastikan pihaknya akan mengambil keputusan sesuai UU yang berlaku.

“Harus kita ambil keputusan. Tapi juga belum dilaporin Dirjen. Nanti kita periksa sesuai undang-undang yang berlaku,” kata Yasonna.

Seperti diketahui, kubu yang mengklaim acara Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat atau kubu Moeldoko telah mendaftarkan kepengurusan ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Sepuluh hari berselang, kubu KLB menyerahkan kepengurusan ke Kemenkumham.

Menkumham Yasonna Laoly mengatakan dokumen hasil KLB itu diserahkan ke Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU).

“Ya. Mereka sudah menyerahkan ke Dirjen AHU (Administrasi Hukum Umum),” kata Yasonna, Selasa (16/3/2021).

Yasonna mengatakan pihaknya bakal mengkaji berkas yang diserahkan kubu KLB Demokrat tersebut.

Yasonna mengatakan jajaran Kemenkumham akan menyesuaikan dokumen hasil KLB Partai Demokrat dengan AD/ART Partai Demokrat hingga undang-undang yang berlaku.

“Kita teliti kelengkapan dokumen pelaksanaan KLB dilihat apakah telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan AD/ART partai,” ujarnya.

Dia mengaku belum bisa memastikan kapan kajian terkait hasil KLB Partai Demokrat akan tuntas.

Menurutnya, jika masih ada dokumen yang belum lengkap, kubu Moeldoko akan diberi waktu untuk melengkapi dokumen.

“Kita lihat dulu. Biasanya, kalau ada yang tidak lengkap, kita minta dilengkapi, tentu ada tenggat waktu kita beri untuk melengkapi,” jelasnya.

Sementara itu, kubu AHY telah lebih dulu mendatangi Kemenkumham dan meminta agar Yasonna menolak hasil KLB Sumut.

Sebab, KLB Sumut diadakan secara ilegal dan tak memenuhi aturan AD/ART Partai Demokrat.

Di sisi lain, Ketua Bappilu Partai Demokrat kubu AHY, Andi Arief, mengatakan mereka tak menuntut Moeldoko mundur dari Kepala KSP.

Demokrat hanya meminta agar Moeldoko tak mengganggu Partai Demokrat.

“Kami tidak memberi pekerjaan sulit buat Presiden Jokowi. Kami tidak menuntut Pak Moeldoko mundur dari KSP,” katanya.

“Kami hanya minta Pak Jokowi sebagai Presiden memerintahkan bawahannya Moeldoko untuk berhenti mengkudeta Demokrat. Terlalu gampang permintaan ini,” kata Andi Arief melalui akun Twitter pribadinya @AndiArief_ID, Rabu (17/3).

Sumber pojoksatu.id