ARBIndonesia.com, INDRAGIRI HILIR – DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar doa bersama dalam rangka syukuran bersempena hari lahir PAN ke-23, Senin (23/8/2021).

Acara yang digelar secara sederhana di Rumah PAN Jalan Subrantas Kecamatan Tembilahan itu dihadiri langsung oleh Ketua DPD PAN Inhil, Sulaiman, MZ, Sekretaris Buono Abdi, dan segenap pengurus.

Dengan tetap mengedepankan Protokol kesehatan, selain menggelar doa bersama, dalam perhelatan HUT PAN ke-23 tersebut DPD PAN Inhil juga mengikuti puncak perayaan milad PAN yang digelar secara virtual.

Ketua DPD PAN Inhil Sulaiman MZ mengungkapkan rasa syukur dan berharap momentum ini dapat memberikan semangat bagi seluruh kader, khususnya dalam pengabdian bela umat, bela rakyat.

“Semoga PAN kedepannya semakin jaya sebagaimana 23 Tahun sudah PAN mengabdi tanpa batas,” imbuh Sulaiman yang juga merupakan Anggota DPRD Provinsi Riau.

Untuk diketahui, pada Milad kali ini PAN Inhil juga melaksanakan bakti sosial yakni mengadakan sunatan massal di beberapa kecamatan. (Arbain)

ARBIndonesia.com, JAKARTA – Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Fathul Bari ikut mengkritik pengecatan ulang terhadap Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 atau Pesawat BBJ 2.

Menurut Fathul, hal tersebut memperlihatkan minimnya sensitivitas pemerintah dalam melihat kompleksitas kondisi ekonomi negara dan kesulitan masyarakat di masa pandemi.

“Menurut saya, itu langkah kebijakan sembrono yang sangat tidak peka dengan kondisi pandemi dan tidak memiliki empati terhadap kondisi masyarakat saat ini,” ujar Fathul kepada SINDOnews, Rabu (4/8/2021).

Apalagi lanjut dia, persebaran pandemi yang semakin masif dan sudah menyebar ke berbagai daerah, serta direspons dengan kebijakan pemerintah yang terkesan menyerahkan beban sepenuhnya ke masyarakat untuk menanggung beban hidup masing-masing.

“Apalagi dengan kebijakan yang kontroversial serta berbagai penyelewangannya, baik itu kasus Bansos, pengadaan laptop, dan sebagainya,” katanya.

Dia menilai, langkah melakukan pengetatan juga tidak diiringi dengan solusi yang diberikan. “Sehingga masyarakat seolah bertarung sendiri dengan tantangan hidup atau mati menghadapi pandemi dan kesulitan hidup yang terjadi,” tuturnya.

Padahal menurut dia, kalau mau merujuk pada Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan pemerintah melakukan langkah kebijakannya berdasarkan hal tersebut, setidaknya masyarakat bisa lebih terjamin.

“Karena jika dilakukan karantina wilayah, maka sesuai Pasal 55 (1) UU tersebut disebutkan bahwa kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat,” imbuhnya.

Namun dia berpendapat, yang terjadi saat ini justru kecenderungan untuk menghindari kewajiban tersebut melalui langkah lainnya, bahkan melakukan langkah lain yang kontroversial dan seolah tidak peka dengan kondisi masyarakat sekarang.

Menurut Fathul, pemerintah seharusnya memprioritaskan program Penanganan Covid-19 dan PEN, khususnya untuk program kesehatan dalam rangka mensukseskan vaksinasi pada Tahun Anggaran (TA) 2021.

Selain itu, dia mengatakan bahwa pemerintah harus konsisten dan fokus melakukan Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021 kepada para Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran, karena kinerja perekonomian di tahun 2021 yang masih diliputi ketidakpastian.

“Jangan sampai Pemerintah menambah utang baru yg sdh sangat besar. Refocusing dan realokasi belanja dapat dilakukan lebih tajam dan konsisten,” ungkapnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, pemerintah memproyeksikan Rp33,2 Triliun bersumber dari belanja barang. Sedangkan untuk belanja modal, lanjut dia, Plpemerintah menargetkan penghematan sebesar Rp25,8 Triliun.

“Oleh sebab itu, pemerintah harus konsisten dengan rencana tersebut. Mengecat pesawat di tengah kondisi sekarang memperlihatkan minimnya sensitivitas pemerintah dalam melihat kompleksitas kondisi ekonomi negara dan kesulitan masyarakat di masa pandemi,” pungkasnya.

Sumber Sindonews.com

ARBIndonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Dalam rangkaian acara Musyawarah Cabang Ke-V (Kelima) DPC PKB Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Iwan Taruna ST, MSi secara resmi dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Inhil Periode 2021-2026, Jumat (30/7/2021) di gedung Engku Kelana, Tembilahan.

Pengukuhan sekaligus pelantikan Iwan Taruna sebagai Ketua DPC PKB Kabupaten Inhil periode 2021-2026 ini, dilaksanakan serentak dengan pelantikan jajaran pengurus DPC PKB Kabupaten Inhil untuk periode yang sama.

Pengukuhan dan pelantikan Iwan Taruna ini juga menandai berakhirnya masa kepemimpinan H Dani M Nursalam sebagai Ketua DPC PKB Kabupaten Inhil sebelumnya.

Penetapan Iwan Taruna sebagai Ketua DPC PKB Kabupaten Indragiri Hilir terpilih dilakukan melalui proses sidang pleno yang dipimpin langsung H Dani M Nursalam bersama pengurus DPW PKB Riau lainnya.

Dari hasil pleno, forum sidang menyepakati Iwan Taruna sebagai figur Ketua DPC PKB Kabupaten Indragiri Hilir periode 2021-2026 menggantikan H Dani M Nursalam yang berstatus sebagai Ketua DPC PKB Kabupaten Indragiri Hilir demisioner.

Daalam orasi politiknya, Iwan Taruna selaku Ketua DPC PKB Kabupaten Indragiri Hilir periode 2021-2026 mengungkapkan rasa syukur atas dukungan yang diberikan oleh seluruh DPAC PKB se-Kabupaten Indragiri Hilir beserta jajaran Fraksi PKB DPRD Kabupaten Indragiri Hilir selaku peserta sidang pleno.

Lebih lanjut, Iwan mengungkapkan, akan melanjutkan estafet kepemimpinan partai dengan sebaik-baiknya. “Bagi Saya ini adalah titipan dari Allah SWT. Amanah yang juga diberikan oleh rekan-rekan pengurus partai. Untuk itu, Saya ucapkan terima kasih,” ujar Iwan yang disambut gegap gempita tepuk tangan peserta pleno.

Lebih lanjut, Iwan memaparkan sejumlah program kerja yang akan dijalani setelah pengukuhan Dirinya beserta jajaran DPC PKB Kabupaten Indragiri Hilir. Dia mengatakan, akan segera membentuk kepengurusan baru PKB pada tingkat anak cabang hingga anak ranting se-Kabupaten Indragiri Hilir.

Selain itu, Iwan juga berkomitmen untuk menghidupkan kembali sejumlah Badan Otonom atau Sayap Partai PKB di tingkat Kabupaten Indragiri Hilir guna mendukung kerja politik PKB Kabupaten Indragiri Hilir di masa mendatang.

“Setelah ini, secepatnya akan kita bentuk DPAC hingga pengurus anak ranting se-Kabupaten Indragiri Hilir. Semoga agenda ini dapat direalisasikan sesuai rencana awal kita. Begitu juga dengan organisasi sayap partai. Ada banyak kerja politik kita untuk menyambut kontestasi Pemilu pada tahun 2024 mendatang,” tutur Iwan.

Selanjutnya, Iwan juga mengungkapkan terima kasih kepada H Dani M Nursalam selaku Ketua demisioner karena telah banyak berbuat dan membangun PKB Indragiri Hilir selama menjabat.

“Hari ini, Saya bersama kawan-kawan pengurus hanya melanjutkan perjuangan yang telah dirintis oleh ketua sebelumnya, Bapak H Dani M Nursalam. Saya ucapkan terima kasih atas semua sumbangsih yang pernah diberikan selama menjadi ketua,” tutur Iwan.

Terakhir, Iwan meminta dukungan dari seluruh pengurus untuk berfokus mensukseskan PKB Indragiri Hilir di masa yang akan datang dan mengembalikan kejayaan seperti yang pernah diraih pada tahun 2014 silam.

Sidang pleno Musyawarah Cabang Ke-V (Kelima) DPC PKB Kabupaten Inhil berlangsung lancar, seluruh poin pembahasan disepakati tanpa menimbulkan perdebatan di kalangan peserta sidang. ***

ARBIndonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Musyawarah Cabang Ke-V Dewan Pengurus Cabang Partai (DPC) Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) resmi dibuka. Muscab ini dibuka langsung oleh Ketua Dewan Pengurus Wilayah PKB Riau, Abdul Wahid, Jumat (30/7/2021) di gedung Engku Kelana, Tembilahan.

Pembukaan Muscab ini ditandai dengan Pemukulan Gong oleh Ketua DPW PKB Riau Abdul Wahid didampingi dengan Wakil Bupati Indragiri Hilir, H Syamsuddin Uti, Ketua DPC PKB Kabupaten Indragiri Hilir beserta jajaran DPW PKB Riau dan Fraksi PKB DPRD Kabupaten Indragiri Hilir.

Ketua DPC PKB Kabupaten Indragiri Hilir, H Dani M Nursalam mengatakan, Musyawarah Cabang merupakan forum tertinggi di Partai Kebangkitan Bangsa pada tingkat kabupaten/kota.

H Dani mengatakan, penyelenggaraan Muscab kali ini sedikit berbeda dari Muscab sebelumnya. Pada Muscab Ke-V DPC PKB Indragiri Hilir mengawalinya dengan Pra Muscab untuk menyamakan persepsi seluruh pengurus PKB Indragiri Hilir, termasuk konsensus bersama perihal kepemimpinan DPC PKB Indragiri Hilir.

“Kami ingin Muscab ini terlaksana tanpa adanya dinamika yang menghabiskan energi. Adanya dinamika yang tidak produktif karena masih banyak agenda PKB ke depan yang harus direalisasikan,” kata H Dani.

H Dani mengatakan, PKB Indragiri Hilir memiliki tuntutan untuk menjadi lebih besar. Dia mengungkapkan, tidak ingin bernostalgia dengan kemenangan yang pernah diraih pada 2014 lalu, namun berfokus pada pencapaian di masa depan, merebut kembali kemenangan.

Dalam kesempatan ini, H Dani M Nursalam menyampaikan, bahwa kepemimpinannya pada periode ini telah habis. Kepemimpinan DPC PKB Indragiri Hilir akan dilanjutkan dengan pemimpin berikutnya.

“Sudah cukup pengabdian saya, sudah hampir 4 periode sebagai Ketua DPC PKB Indragiri Hilir. Regenerasi harus dilaksanakan. Proses kaderisasi yang telah berjalan sejak lama, kini sampai pada puncaknya, dimana estafet kepemimpinan harus diserahkan kepada generasi berikutnya,” kata H Dani.

Selanjutnya, H Dani menyoal tentang pandemi Covid-19. Di tengah pandemi Covid-19, H Dani M Nursalam meminta kepada fraksi PKB DPRD Kabupaten Indragiri Hilir untuk memjadi garda terdepan membantu sekaligus mengawasi pemerintah dalam proses pemulihan ekonomi daerah.

“Pandemi Covid-19 banyak berdampak pada masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir. Semua itu belum direspon cepat, kader PKB, Fraksi PKB harus bertindak cepat menanggapi, PKB menjadi garda terdepan bagi masyarakat karena punya perwakilan di parlemen,” kata H Dani.

Lebih lanjut, H Dani M Nursalam berpesan kepada Ketua DPC PKB Indragiri Hilir agar dapat senantiasa berbuat untuk rakyat dan kemaslahatan daerah. “Selamat kepada Ketua DPC PKB Indragiri Hilir. Semoga bisa tetap menjaga kekompakan dan sukses dalam mengawal jalannya partai,” tutup H Dani.

Sementara, Ketua DPW PKB Riau, Abdul Wahid mengatakan, idealnya, PKB hadir untuk melayani masyarakat, memastikan kebahagiaan tercipta bagi masyarakat.

“Fraksi PKB harus tetap kritis untuk membangun daerah. Jangan kritik tanpa solusi. Selamat bermusyawarah, semoga agenda partai tetap terlaksana,” kata Abdul Wahid.

Dalam Musyawarah Cabang Ke-V Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) tampak hadir, Wakil Bupati Indragiri Hilir, H Syamsuddin Uti, perwakilan unsur Forkopimda Kabupaten Indragiri Hilir, Ketua Partai Politik, organisasi kemasyarakat, organisasi kemasyarakatan dan simpatisan PKB Indragiri Hilir. (***)

ARBIndonesia.com, JAKARTA – Berbagai nama tokoh muncul dalam wacana pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Beberapa nama mulai di jodoh-jodohkan usai adanya agenda pertemuan antar tokoh.

Namun, ada pasangan lama yang kembali muncul yakni pasangan Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo Subianto (Mega-Pro). Keduanya berpasangan dalam Pilpres 2009. Kini, suara dukungan Mega-Prabowo mencuat dari Pro Mega Center.

Mulai meredanya tensi politik PDIP dan Gerindra jadi salah satu alasan mendorong duet yang sempat membuat perjanjian Batu Tulis ini kembali didorong bersanding.

“2009 kesuksesan yang tertunda. Kalau Mega-Prabowo bisa potensi koalisi besar mengarah satu pasang atau konsensus. Nggak ada yang berani maju,” ujar Direktur Pro Mega Center, Mochtar Mohammad, dalam keterangan tertulis, Senin (7/6/2021).

Pasangan Mega-Prabowo dinilai dapat membentuk koalisi besar. Menurutnya, duet ketum parpol itu berpotensi membuat tidak ada calon lain yang berani maju di Pilpres nanti.

“Kalau Mega-Prabowo bisa potensi koalisi besar mengarah satu pasang atau konsensus. Nggak ada yang berani maju,” kata Mochtar.

Seberapa Kuat Kans Duet Mega-Prabowo?

Direktur Parameter Politik Adi Prayitno mengatakan duet Mega-Prabowo punya kans besar terulang kembali pada 2024. Ada sejumlah alasan mengapa duet ini dapat terulang kembali.

“1.000 persen peluang duet Mega-Prabowo bisa terulang. Alasannya dua hal. Pertama, sampai saat ini tak satu pun parpol koalisi pemerintah yang berani vulgar melawan dominasi PDIP, yang belakangan didukung penuh Gerindra,” kata Adi kepada wartawan, Selasa (8/6/2021).

“Nyaris semua partai sami’na waato’na, taat secara robotik. Itu artinya, Mega dan Prabowo sangat mungkin bisa mendikte koalisi partai menuju 2024. Kalau Mega-Prabowo berhendak, duet ini bakal terwujud,” sambungnya.

Alasan lainnya, sejumlah nama kuat yang belakangan ini disurvei tak memiliki partai politik untuk maju. Duet maut Megawati-Prabowo dinilai punya peluang besar pula di sini.

“Kedua, belum ada calon yang bisa dipastikan bisa maju pencapresan. Sejumlah nama beken versi survei, macam Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Sandi, Ridwan Kamil, dan tokoh lain tak punya partai untuk maju. Duet Mega-Prabowo akan jadi duet maut karena keduanya cukup solid sejauh ini,” ujarnya.

Melihat Survei Mega-Prabowo Kini

Tingginya elektabilitas Prabowo saat ini memang tak bisa dimungkiri. Ketua Umum Partai Gerindra itu kerap unggul di tujuh survei terkini terkait pilpres. Namanya juga sering kali bertengger di dua teratas tokoh yang digadang-gadang menjadi calon presiden.

Berbeda dengan Prabowo, nama Megawati justru jarang masuk dalam radar survei Pilpres 2024. Kendati demikian, bukan berarti Presiden ke-5 RI itu tak pernah masuk dalam survei terkini. Megawati masuk di deretan tokoh yang digadang-gadang sebagai calon presiden di survei Puspoll Indonesia.

Namun, sayangnya, elektabilitas Megawati masih jauh di bawah Prabowo. Sementara Prabowo di peringkat teratas, Megawati bertengger di peringkat 12 dengan 1,2 persen.

Menerka Lawan Mega-Prabowo di Pilpres 2024

Pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI, Hendri Satrio, menilai duet Mega-Pro bisa saja kembali terjadi. Pasangan Mega-Prabowo pernah terjadi di Pilpres 2009.

Hensat menyebut, jika wacana itu terlaksana, praktis lawan terbesar koalisi PDIP-Gerindra tersisa Golkar dan koalisi NasDem-PKS. Menurutnya, Airlangga dan Anies bisa menjadi capres tandingan.

“Siapa kira kira lawannya Mega-Pro dari yang tersisa? Berarti kan yang tersisa PDIP bisa maju sendiri dengan Gerindra sudah cukup. Sisanya tinggal yang kuat Golkar, ada Airlangga. Kemudian NasDem-PKS Anies Baswedan, Cak Imin bisa ikut ke PKB, bisa ikut ke Pak Prabowo, bisa juga ikut ke Airlangga,” ucapnya.

Dia memperkirakan pada 2024 nanti akan ada 3 paslon yang bersaing. Ketiganya, kata dia, yakni Mega-Pro, Anies-Airlangga atau Anies-AHY, dan Sandiaga Uno-Ridwan Kamil.

“Jadi mungkin kalau pun ada ya kemungkinan besar 3 paslon aja, bisa jadi Megawati-Prabowo, Anies-Airlangga atau Anies-AHY, lalu kalau Mas Sandi mau maju ya Sandiaga Uno-Ridwan Kamil gitu,” ujarnya.

sumber detik.com

ARBIndonesia.com, JAKARTA – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI menolak rencana pemerintah membeli alat utama sistem persenjataan (alutsista) dengan dana pinjaman senilai US$124,9 miliar atau Rp1,7 kuadriliun.

Rencana itu tercantum dalam dokumen Rancangan Peraturan Presiden tentang Pembelian Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam).

“Fraksi PAN menolak rencana Kemhan berutang sebesar Rp1,7 kuadriliun untuk pembelian alutsista,” kata anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PAN, Farah Puteri Nahlia kepada wartawan, Kamis (3/6).

Ia menyatakan rencana pembelian alutsista dengan anggaran sebesar Rp1,7 kuadriliun itu tergesa-gesa dan belum matang. Terkait pertahanan, menurutnya, visi yang menjadi strategi lalu doktrin pertahanan perlu dibaca lebih dahulu sebelum membuat peta jalan yang sesuai dengan Nawacita.

“Dengan pembacaan ancaman yang tepat dan komprehensif, kita dapat mengetahui kebutuhan alutsista apa saja yang perlu dan mendesak kita beli maupun yang tidak. Pertimbangan ini semata-mata sebagai bentuk proporsionalitas anggaran dan penentuan skala prioritas yang lebih seimbang,” tutur Farah.

Di tengah pandemi Covid-19 saat ini, menurutnya upaya penanganan wabah harus menjadi prioritas utama pemerintah agar ekonomi Indonesia kembali pulih.

Farah berpendapat, upaya menjaga ketahanan ekonomi masyarakat lebih penting dan mendesak untuk dilakukan tanpa mengurangi visi strategis penguatan pertahanan militer.

Selain itu, Farah juga menilai rencana pembelian alutsista dengan anggaran jumbo tersebut berisiko membuat hutang Indonesia bertambah besar. Pasalnya, menurutnya, utang Indonesia sudah mencapai Rp6.445,07 triliun pada periode Maret 2021.

“Jadi, seharusnya setiap pembiayaan negara perlu dihitung konsekuensi logis dan rasionalisasi penggunaannya,” ujarnya.

Kemhan tengah menghadapi kisruh rencana pinjaman jumbo senilai Rp 1,7 kuadriliun yang tercantum dalam dokumen Rancangan Peraturan Presiden tentang Pembelian Alpalhankam.

Dokumen dengan anggaran pembelian alutsista dalam jenjang waktu 2020-2024 sebanyak US$124,9 miliar atau setara Rp1,7 kuadriliun itu tersebar ke publik. Dalam dokumen itu dijelaskan, pemenuhan akan menggunakan sistem pinjaman ke luar negeri dengan rentang pembayaran hingga 2044.

Namun, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyebut saat ini rencana pinjaman dana untuk memenuhi kebutuhan modernisasi alutsista itu masih digodok. Menurutnya, hal itu masih dalam tahap perencanaan.

“Ini sedang digodok, sedang direncanakan,” kata Prabowo di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (2/6).

sumber cnnindonesia.com