ARB INdonesia, TEMBILAHAN – Nama Ustadz Suhaidi menjadi perbincangan dan buah bibir masyarakat Indragiri Hilir (Inhil) yang akan digadang-gadang ikut berkompetisi di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Kemunculan nama Ustadz Suhaidi ini ternyata bukan hanya isu belaka, terungkap Ustadz Suhaidi berkomitmen siap mencalonkan diri maju di perhelatan pemilih Bupati Inhil di Pilkada mendatang.

Pengakuan komitmen itu disampaikan Ustadz Suhaidi saat berbincang-bincang dan berdiskusi dengan awak media GAGASANRIAU.COM disalah satu warung kopi di Kota Tembilahan, Selasa (21/6/2022).

“Saya berkomitmen, insyaallah maju,” ungkap Ustadz Suhaidi yang saat ini menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Riau.

Komitmen dan keyakinan itu, kata Ustadz Suhaidi, atas dasar desakan dari jemaah mendukung secara penuh mendudukkan dan menghantarkannya sebagai Bupati Inhil di 2024 nanti

“Jemaah saya yang mendesak saya untuk maju mencalonkan diri sebagai Bupati,” sebutnya.

Ustadz Suhaidi memang dikenal seorang dosen, pendakwah, den penceramah yang sering diundang hingga ke pelosok desa. Sampai saat ini Ustadz terus mendapatkan undangan mengisi pengajian.

“Hampir 3.000 orang menghubungi saya melalui messenger (pesan Facebook_red) untuk mengisi pengajian dan ceramah. Apalagi bulan maulid,” kata Ustadz.

Jemaah Kumpulkan 4.000 KTP Dukung Ustadz Suhaidi Calon independen

Dalam bincang diskusi tersebut, Ustadz Suhaidi mengaku akan maju sebagai calon independen akan mengumpulkan 4.000 Kartu Tanda Penduduk ( KTP) calon pemilihnya.

“Kita akan maju sebagai calon independen. Niat ini juga atas dukungan jamaah,” tegasnya.

Ustadz mengaku sampai saat ini kurang lebih ada 5.000 jemaah dari berbagai daerah dan pelosok desa yang siap berkontribusi menjadi tim pemenangan dan siap mengumpulkan KTP.

“Setiap saya turun ke pelosok untuk berceramah, jemaah saya langsung menawarkan diri untuk memilih saya,” ungkapnya.

Gerakan jamaah ini, kata Ustadz, merupakan warning up, star dari dukungan arus bawah, baik dari segi mengumpulkan KTP hingga 2023 akhir nanti, serta memobilisasi massa untuk mensukseskan Pilkada 2024.

Ustadz Komitmen Go Inhil Satu

Ketika awak media menanyakan komitmennya untuk Inhil satu, Ustadz sudah bertekad tidak akan mencalonkan diri sebagai orang nomor dua. Ustadz percaya diri go Inhil satu.

Demikian bukan atas dasar populeritas, namun atas dasar dukungan dan amanah jamaahnya, serta keputusan partai yang saat ini mengantarkannya menjadi anggota DPRD Provinsi Riau.

“Ini amanah jamaah, serta keputusan partai, harus maju nomor 1,” sebutnya.

Dikatakan Ustadz, jika tidak memungkinkan untuk nomor satu, lebih baik mundur. Karena secara kepartaian, Gerindra tidak mengizinkan untuk maju sebagai orang nomor dua.

Secara tabulasi suara di pileg 2018 lalu, Gerindra berhasil meraup 43.000 suara. Sedangkan suara pribadi Ustadz Suhaidi mencapai 15.000 suara hingga terpilih menjadi anggota DPRD Riau.

Ustadz Suhaidi Modal Niat, Usaha, dan Doa

Ustadz Suhaidi mengaku maju calon bupati hanya bermodalkan niat dan arus dukungan jemaah. Secara finansial penuh kekurangan dan keterbatasan untuk menjemput perahu partai politik.

Namun Ustadz Suhaidi mengaku dengan didukung oleh jemaah serta alumni dan mahasiswa STAI Auliaurrasyidin Tembilahan, iya yakin bisa ikut berkompetisi di Pilkada dengan jalur independen.

“Duit itu nomor 13, silahturahim itu nomor satu, karena kita butuh dikenal disemua kalangan,” tuturnya.

Ustadz mengatakan, dakwahnya selama ini murni dari hati bukan kepentingan politik semata. Karena sudah 15 tahun menjadi penceramah dan tenaga pendidik di STAI Tembilahan.

“Dakwah saya ini murni dari hati saya, bukan karena kepentingan politik, sebab aktivitas dakwah saya ini sudah sejak lama sebelum turun ke dunia politik,” tegasnya.

Bahkan, kata Ustadz, setiap undangan dalam mengisi ceramah menggunakan duit pribadi untuk tranformasi didampingi anak laki-lakinya dan istri, baik menggunakan speedboat hingga perahu kayu (pompong).

“Saya anggota DPRD Riau, jadi uang yang saya dapat juga uang dari rakyat,” kata Ustadz.

Siapa Koalisi atau Wakil Ustadz Maju Calon Bupati.?

Saat awak media menyinggung siapa yang akan mendampingi Ustadz menjadi wakil calon Bupati Inhil yang akan digelar 2024 nanti. Ustadz mengaku sudah ada lima orang tokoh yang ditawarkan.

Kelima tokoh tersebut dari Inhil Selatan, pertama dukungan dari birokrasi mengusulkan Muhtar. Dari Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) yakni Abdullah Mandu.

“Sedangkan dari Parpol, PPP menawarkan Iqbal Sayuti dan Andi Rusli,” tutur Ustadz.

Bahkan dari PKB menawarkan Ustadz Suhaidi menjadi orang nomor dua. Namun Ustadz mengaku tidak akan maju sebagai orang nomor dua. Iya komitmen nomor satu atas desakan jemaahnya.

Secara kepartaian dan pribadi, kata Ustadz, belum menyatakan sikap meminang dari salah satu tokoh tersebut. Saat ini Ustadz fokus warning up merapikan dukungan arus bawah yang dari jemaahnya sendiri.

“Kita lihat dulu. Bersabar menunggu keputusan partai dan dukungan jemaah,” sebutnya.

Komitmen Ustadz Suhaidi Jika Terpilih

Disela-sela diskusi, awak media menanyakan komitmen Ustadz Suhaidi untuk membangun Inhil yang lebih baik dan gemilang dari berbagai sektor ekonomi dan pembangunan.

Ustadz tidak memaparkan secara keseluruhan, namun bisa disimpulkan ini sebagai gambaran secuil visi misi nanti jika sudah sah sebagai calon bupati 2024.

Dari sektor pembangunan, Ustadz berharap ada perubahan dalam perancangan pembangunan agar infrastruktur gedung dan badan jalan bisa tahan sesuai kondisi geografis Inhil yang bisa dinikmati orang banyak.

“Membangun Inhil, dari sektor infrastruktur, kita lihat dari struktur tanah harus disesuaikan,” katanya.

Apalagi kondisi APBD Inhil yang tidak memungkinkan, paparnya lagi, pemerintah harus memanfaatkan sumber daya yang lain agar penunjang pembangunan bisa terealisasi. Contohnya mendesak perusahaan agar mengucurkan CSR nya.

Pemerintah harus berkerja ekstrak, maka dibutuhkan sinergitas pemerintah bersama anggota DPRD Provinsi serta DPR RI untuk menjemput anggaran pusat agar permasalah infrastruktur di Inhil bisa diselesaikan.

“Selain mendesak perusahaan mengucurkan CSR, juga wajib menjemput anggaran pusat,” sebutnya.

Mengenai perbaikan ekonomi, Ustadz menuturkan itu bisa diusahakan melalui sinergitas legislatif dan eksekutif, dimana legislatif bisa menjadi jembatan melalu badan penghubung DPRD kepada negara luar untuk berinvestasi.

“Kekayaan alam hasil laut dan darat melimpah, kita bisa mengkoordinasikan ini melalui badan penghubung DPRD ke negara asing untuk peningkatan ekonomi,” tutupnya. (M.Dd)

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Pada rapat paripurna dalam rangka Milad ke-57 Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Ketua DPRD Inhil Dr. H Ferryandi, ST, MM, MT memaparkan beberapa persoalan infrastruktur yang menjadi prioritas demi terbukanya isolasi atau akses darat dalam peningkatan ekonomi, Selasa (14/6/2022).

Pada persoalan infrastruktur kata Dr.H Ferryandi, diantaranya adalah Ruas jalan di wilayah selatan Indragiri Hilir, ruas Kota Baru- Reteh yang masih terbengkalai.

“Tentunya ini menjadi perhatian dan target penyelesaian kedepannya, karena sudah lama dirindukan sekali masyarakat di Reteh,” tuturnya.

Selain itu, Jembatan enok yang juga terbengkalai sehingga tidak tersambungnya Kecamatan Enok ke ruas jalan Bagan Jaya- Tanah Merah dan Jembatan Sungai Piring Rusak (Ruas Jalan Provinsi) serta Jambatan-jembatan di wilayah selatan seperti Limau Manis, Tuk Jimun, yang merupakan akses produksi pertanian.

Ruas jalan di utara Tembilahan-Mandah dan arah ke Guntung tidak tersambung sama sekali dalam 8 tahun terakhir ini terkesan (stagnan) terhenti, begitu juga jembatan mandah dan jembatan sungai 4 yang terbengkalai.

“Ini juga menjadi perhatian dan tentunya juga menjadi prioritas demi terbukanya isolasi atau akses darat dalam peningkatan ekonomi di wilayah utara (ruas Propinsi Riau),” papar Ketua DPRD Inhil.

“Kita sadari semua keterbatasan keuangan daerah, tetapi kami lembaga DPRD yang merupakan representasi dari perwakilan masyarakat inhil mendorong OPD terkait wajib melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sehingga Mutu Pelayanan Dasar berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, ini semua adalah tanggungjawab kita bersama,” ungkapnya.

“Haruslah kita semua berinovasi dan berkreasi menjemput dan berjuang untuk mendapatkan sumber pendanaan pembangunan dari pemerintah propinsi dan pemerintah pusat,” tambahnya.

Lebih lanjut, Ketua DPRD Inhil menyampaikan perlunya untuk saling mengingatkan, bahwa masih banyak tugas-tugas atau pekerjaan yang menjadi tanggungjawab bersama yang belum terselesaikan.

Untuk itu, melalui momentum ini kami menyuarakan untuk menggesa Program dan Kegiatan Tahun 2022 yang sudah di sahkan pada APBD 2022 yang sudah di anggarkan untuk segera mempercepat absorpsi anggaran pembangunan yang menjadi prioritas daerah seperti pembangunan jembatan, jalan, dan perbaikan perkebunan kepala rakyat sebagai fundamental perekonomian daerah.

Atau direvitalisasi dan penyelamatan kebun kepala rakyat yang berada pada lahan kritis akibat intrusi air asin dan hama kumbang, serta perbaikan dan pembangunan trio tata air.

“Selain itu juga, pembangunan pelayanan dasar menjadi perhatian serta penanganan yang optimal seperti di bidang pendidikan, kesehatan, air bersih, insfrastruktur penunjang perekonomian, sehingga akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan indek pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Indragiri Hilir,” papar Ferryandi.

Dalam kesempatan itu juga, Ketua DPRD Inhil juga menyinggung kondisi ruas jalan ruas jalan Rengat-Tembilahan. Terdapat beberapa ruas jalan yang rusak atau berlubang dan diberapa titik mengalami abrasi, dan ini sangat membahayakan untuk pengguna jalan.

“Perlu Pak Gubernur maklumi ruas jalan ini menjadi pilihan utama masyarakat Indragiri Hilir bila mau ke Ibu Kota Provinsi, atau ke kabupaten lainnya, melalui kesempatan ini kiranya Bapak Gubernur Riau dapat memberikan bantuan berupa perbaikan dan penangan sehingga menjadi layak untuk trasportasi jalan dan jembatan,” tutup Ketua DPRD Inhil Dr. H Ferryandi, ST, MM, MT. (ARBAIN)

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Dr. H. Ferryandi, ST, MT, MM menyampaikan beberapa harapannya untuk Kabupaten Inhil dalam rangka milad ke-57 tahun.

Dalam video yang diunggah pada akun Pansfage Facebook resminya, Dr. H. Ferryandi, ST, MT, MM menyampaikan bahwasanya 57 tahun sudah usia Kabupaten Inhil, Sebagai Kabupaten terluas di Provinsi Riau hampir 70 persen adalah wilayah pesisir yang kaya akan sumber daya alamnya.

Dikatakannya lagi, hamparan kelapa dunia dimana masyarakat bergantung pada sektor pertanian kelapa, sawit, pinang dan sagu.

Di usia ke-57 tahun ini program-program pembangunan kedepannya haruslah menyentuh sektor ekonomi pada akar rumput yaitu penyelamatan kebun kelapa rakyat menjadi penyangga utama ekonomi rakyat Inhil.

“Kalau Kabupaten Inhil ingin berjaya jawabanya sejahterakan petaninya,” ungkapnya

Lebih lanjut dikatakannya, tuntaskan infrastruktur di selatan Jalan Pulau Kijang, Kota Baru yang terbengkalai menjadi prioritas utama infrastruktur di utara yang masih belum tersambung juga menjadi Prioritas pembangunan kedepan.

Sektor pengembangan, perikanan dan kelautan berupa modernisasi alat tangkap para nelayan harus ditingkatkan.

Terakhir pria yang gemar memakai sepeda motor Tracker saat berkunjung ke desa-desa tersebut menambahkan tentunya pengembangan sumber daya manusia di seluruh lini harus lebih ditingkatkan.

“Mari kita semua bersinergi berkarya bekerja untuk kejayaan negeri yang kita cintai ini yang telah berusia 57 tahun,” pungkasnya (*)

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Kelompok Tani (poktan) yang tersebar di Empat kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mendapat bantuan alat perontok padi dari Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura (DPTPH) Provinsi Riau, Selasa (24/05/2022) di UPT Balai Benih Utama (BBU) Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Kota.

Bantuan alat pertanian yang disalurkan tersebut merupakan wujud dukungan terhadap Program Nasional (Prognas) Ketahanan Pangan.

Kepala Dinas PTPH Provinsi Riau yang di wakili oleh Kabid Prasarana dan Sarana Pertania, Ir. Yuliatmi, MP mengatakan bahwa bantuan mesin perontok padi ini merupakan kegiatan pengadaan APBD Riau TA 2022.

Dengan telah disalurkannya alat pertanian ini, Yuliatmi berharap agar diberdayakan oleh kelompok tani serta dijaga dan dirawat sehingga mesin tersebut bisa terus digunakan saat panen tiba.

“Dirawat, jangan sampai rusak dan terbengkalai. Meskipun ini dibeli dengan APBD Riau, namun mesin perontok padi ini merupakan aspirasi dari Ibu Septina Primawati Rusli anggota DPRD Riau dari Golkar,” terangnya.

Pada penyerahan tersebut, Anggota DPRD Riau Hj. Septina Primawati Rusli melalui Johari Wandi menyampaikan bahwa bantuan mesin perontok padi yang masuk aspirasinya ini ada 11 unit. Yang mana semua ini akan disebar di empat kecamatan, yakni Tembilahan Hulu, Batang Tuaka, Keritang dan Sungai Batang.

“Mudah-mudahan bantuan ini membawa manfaat. Jangan lupa untuk dijaga, dirawat dan tidak disalahgunakan, karena ini menyangkut kepercayaan Pemerintah Daerah Provinsi Riau kepada poktan yang menerima bantuan,” tutupnya.

Sementara itu, rasa syukur dan ucapan terimakasih terus mengiringi saat penyerahan dilakukan kepada 11 kelompok tani, hal sebagai tanda kebanggaan kelompok tani yang merasa haknya diperjuangkan dan diperhatikan oleh wakil rakyat yang ada di Provinsi Riau.

“Kami mengucapkan banyak terimakasih kepada Bapak/Ibu Dinas PTHP Provinsi Riau, wabil khusus kepada Ibu Septina Anggota DPRD Riau yang telah memperjuangkan aspirasi kelompok tani kami sehingga mendapatkan bantuan mesin perontok padi,” ujar perwakilan kelompok tani

“Sebelumnya kami belum pernah dapat bantuan apapun dari pemerintah, mudah-mudahan bantuan ini menjadi pembuka bantuan pemerintah lainnya untuk kelompok tani di Inhil,” tutur Roslam dengan penuh semangat. (Arbain)

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Yudhia Perdana Sikumbang (YPS) menyatakan menggundurkan diri sebagai Ketua Pengurus Anak Cabang  (PAC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) periode 2019-2024.

Pengunduran diri itu disampaikannya secara tertulis melalui surat pada 22 Februari 2022 yang ditujukan kepada Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Inhil dan ditembuskan kepada DPD, DPP, Bawaslu, KPU, dan Kesbangpol.

Dalam surat itu, Yudhia yang akrab disapa Bung YPS menyatakan mengundurkan diri sebagai Ketua PAC PDIP Kecamatan Tembilahan Hulu sebagaimana tertuang pada Surat Ketetapan Nomor 17.08.15/TAP-PAC/DPD/IV/2021 tentang struktur.

Kepada awak media, Bung YPS tak banyak berkomentar tentang pengunduran dirinya sebagai Ketua PAC  PDI Perjuangan Kecamatan Tembilahan Hulu.

Akan tetapi, ia berkata hanya ingin berfokus kepada profesi yang tengah ia jalankan saat ini sebagai pengacara.

“Tidak ada persoalan lain, saya hanya ingin lebih fokus kepada profesi yang saya geluti saat ini,” tutupnya kepada ARB INdonesia, Jum’at (25/2/2022). Arbain

ARB INdonesia, TEMBILAHAN — Adanya informasi akan disalurkannya 50 juta liter minyak goreng ke daerah-daerah oleh pemerintah pusat, menjadi perhatian khusus Anggota Komisi 2 DPRD Inhil.

Komisi 2 mintakan disdagri Indragiri Hilir berkoordinasi dengan disdagri provinsi Riau dalam hal kelangkaan minyak goreng dan rencana pemerintah pusat salurkan 50 juta liter minyak goreng bersubsidi.

Ir. H. Amd Junaidi An.M.Si. ketua komisi 2 DPRD Kabupaten Indragiri Hilir memintakan seluruh stok holder terkait di untuk bersama sama dan saling terbuka dalam mengatasi kelangkaan minyak goreng ini.

“Kita minta Dissagri Inhil untuk terus melakukan pemantauan penyaluran minyak goreng yang dikirim pusat ke provinsi dan akan disebarkan ke daerah-daerah,” sebut Ir H Junaidi An Msi.

Praktisi Partai Golkar ini juga meminta pemerintah dalam hal ini dinas perdagangan dan perindustrian memiliki langkah langkah stategis dalam mengatasi permasalahan minyak goreng ini.

Apakah permasalahan tataniaganya. Apakah Permasalahan ketersediaan dan kebutuhan atau persoalan lainnya.

“Untuk mengurai semu ini perlu data sehingga dapat diketahui berapa kebutuhan minyak goreng untuk Inhil,” sebutnya.

“Pemerintah juga harus mengambil langkah tegas. Lakukan operasi pasar di berbagai tempat dan beri sanksi tegas kepada produsen nakal yang tidak patuh pada kebijakan,” tukas Ir H Amd Junaidi An MSi..**