ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Kelompok Tani (poktan) yang tersebar di Empat kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mendapat bantuan alat perontok padi dari Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura (DPTPH) Provinsi Riau, Selasa (24/05/2022) di UPT Balai Benih Utama (BBU) Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Kota.

Bantuan alat pertanian yang disalurkan tersebut merupakan wujud dukungan terhadap Program Nasional (Prognas) Ketahanan Pangan.

Kepala Dinas PTPH Provinsi Riau yang di wakili oleh Kabid Prasarana dan Sarana Pertania, Ir. Yuliatmi, MP mengatakan bahwa bantuan mesin perontok padi ini merupakan kegiatan pengadaan APBD Riau TA 2022.

Dengan telah disalurkannya alat pertanian ini, Yuliatmi berharap agar diberdayakan oleh kelompok tani serta dijaga dan dirawat sehingga mesin tersebut bisa terus digunakan saat panen tiba.

“Dirawat, jangan sampai rusak dan terbengkalai. Meskipun ini dibeli dengan APBD Riau, namun mesin perontok padi ini merupakan aspirasi dari Ibu Septina Primawati Rusli anggota DPRD Riau dari Golkar,” terangnya.

Pada penyerahan tersebut, Anggota DPRD Riau Hj. Septina Primawati Rusli melalui Johari Wandi menyampaikan bahwa bantuan mesin perontok padi yang masuk aspirasinya ini ada 11 unit. Yang mana semua ini akan disebar di empat kecamatan, yakni Tembilahan Hulu, Batang Tuaka, Keritang dan Sungai Batang.

“Mudah-mudahan bantuan ini membawa manfaat. Jangan lupa untuk dijaga, dirawat dan tidak disalahgunakan, karena ini menyangkut kepercayaan Pemerintah Daerah Provinsi Riau kepada poktan yang menerima bantuan,” tutupnya.

Sementara itu, rasa syukur dan ucapan terimakasih terus mengiringi saat penyerahan dilakukan kepada 11 kelompok tani, hal sebagai tanda kebanggaan kelompok tani yang merasa haknya diperjuangkan dan diperhatikan oleh wakil rakyat yang ada di Provinsi Riau.

“Kami mengucapkan banyak terimakasih kepada Bapak/Ibu Dinas PTHP Provinsi Riau, wabil khusus kepada Ibu Septina Anggota DPRD Riau yang telah memperjuangkan aspirasi kelompok tani kami sehingga mendapatkan bantuan mesin perontok padi,” ujar perwakilan kelompok tani

“Sebelumnya kami belum pernah dapat bantuan apapun dari pemerintah, mudah-mudahan bantuan ini menjadi pembuka bantuan pemerintah lainnya untuk kelompok tani di Inhil,” tutur Roslam dengan penuh semangat. (Arbain)

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Yudhia Perdana Sikumbang (YPS) menyatakan menggundurkan diri sebagai Ketua Pengurus Anak Cabang  (PAC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) periode 2019-2024.

Pengunduran diri itu disampaikannya secara tertulis melalui surat pada 22 Februari 2022 yang ditujukan kepada Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Inhil dan ditembuskan kepada DPD, DPP, Bawaslu, KPU, dan Kesbangpol.

Dalam surat itu, Yudhia yang akrab disapa Bung YPS menyatakan mengundurkan diri sebagai Ketua PAC PDIP Kecamatan Tembilahan Hulu sebagaimana tertuang pada Surat Ketetapan Nomor 17.08.15/TAP-PAC/DPD/IV/2021 tentang struktur.

Kepada awak media, Bung YPS tak banyak berkomentar tentang pengunduran dirinya sebagai Ketua PAC  PDI Perjuangan Kecamatan Tembilahan Hulu.

Akan tetapi, ia berkata hanya ingin berfokus kepada profesi yang tengah ia jalankan saat ini sebagai pengacara.

“Tidak ada persoalan lain, saya hanya ingin lebih fokus kepada profesi yang saya geluti saat ini,” tutupnya kepada ARB INdonesia, Jum’at (25/2/2022). Arbain

ARB INdonesia, TEMBILAHAN — Adanya informasi akan disalurkannya 50 juta liter minyak goreng ke daerah-daerah oleh pemerintah pusat, menjadi perhatian khusus Anggota Komisi 2 DPRD Inhil.

Komisi 2 mintakan disdagri Indragiri Hilir berkoordinasi dengan disdagri provinsi Riau dalam hal kelangkaan minyak goreng dan rencana pemerintah pusat salurkan 50 juta liter minyak goreng bersubsidi.

Ir. H. Amd Junaidi An.M.Si. ketua komisi 2 DPRD Kabupaten Indragiri Hilir memintakan seluruh stok holder terkait di untuk bersama sama dan saling terbuka dalam mengatasi kelangkaan minyak goreng ini.

“Kita minta Dissagri Inhil untuk terus melakukan pemantauan penyaluran minyak goreng yang dikirim pusat ke provinsi dan akan disebarkan ke daerah-daerah,” sebut Ir H Junaidi An Msi.

Praktisi Partai Golkar ini juga meminta pemerintah dalam hal ini dinas perdagangan dan perindustrian memiliki langkah langkah stategis dalam mengatasi permasalahan minyak goreng ini.

Apakah permasalahan tataniaganya. Apakah Permasalahan ketersediaan dan kebutuhan atau persoalan lainnya.

“Untuk mengurai semu ini perlu data sehingga dapat diketahui berapa kebutuhan minyak goreng untuk Inhil,” sebutnya.

“Pemerintah juga harus mengambil langkah tegas. Lakukan operasi pasar di berbagai tempat dan beri sanksi tegas kepada produsen nakal yang tidak patuh pada kebijakan,” tukas Ir H Amd Junaidi An MSi..**

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Sengketa pemilihan kepala desa (Pilkades) di Desa Belaras, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) terus berlanjut dan memasuki babak baru pada persidangan di Pengadilan Tata Usaha Nagara (PTUN) Pekanbaru.

Tim Kuasa Hukum dari penggugat S.Syapruddin yaitu Yudhia Perdana Simumbang ,SH,.MH,CPL, Antoni Shidarta, SH,.MH,.CP.NLP dan Afrimatika, SH mengatakan sidang gugatan di PTUN Pekanbaru terkait sengketa pilkades Belaras dinyatakan sempurna oleh majelis Hakim dan akan siap disidangkan kembali.

“Sengketa pilkades ini sudah masuk kali keempat tahapan sidang. Akhirnya PTUN Pekanbaru menerima gugatan yang kita diajukan dan siap disidangkan kepada pokok perkara yang dianggap sempurna baik gugatan maupun surat kuasanya,” tutur Yudhia Perdana Simumbang ,SH,.MH,CPL kepada ARB INdonesia, Kamis (17/2/2022).

“Perlu disampaikan, di PTUN sidang persiapan sudah kami lalui dan alhamdulillah minggu depan siap disidangkan secara elektronik melalui E-court perihal jawab-menjawabnya,” tambahnya.

“Jadwal sidang minggu depan tanggal 24 Febuari 2022 terbuka untuk umum, agendanya adalah Pembacaan Gugatan,” tambahnya lagi.

Dengan memasukinya babak baru pada tahap persidangan tersebut, Tim kuasa hukum S.Syapruddin mengatakan akan lebih fokus  kepada pokok perkara serta pembuktian pada agenda sidang mendatang.

“Minggu depan kami akan fokus kepada agenda sidang pokok perkara yaitu pembacaan gugatan,” terang Kuasa Hukum S.syapruddin.

Dikatakan Yudhia Perdana Sikumbang, pada agenda sidang kedua lalu pada proses persiapan, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah memanggil pihak H.R Alfin.

Akan tetapi pihak H.R. Alfin menyatakan menolak menjadi pihak Intervensi (Pihak ketiga) dalam Perkara ini, dan ia menyerahkan sepenuhnya kepada Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Inhil.

“Tentunya kami selaku kuasa hukum pihak penggugat, menghormati langkah hukum tersebut,” tutupnya.

Untuk diketahui, perkara gugatan sengketa Pilkades Belaras, Kecamatan Mandah ini terdaftar dan teregister di PTUN Pekanbaru dengan Nomor Perkara : 6 /G/2022/PTUN.PBR, dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan TUN Pekanbaru Agustin,SH,.MH. (Arbain)

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Pengacara muda di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) yang akrab dengan sapaan Bung YPS sukses menerbitkan buku hasil karyanya.

Dalam buku yang berjudul Politik Hukum, dan diterbitkan oleh Amerta Media ini membahas tentang peraturan pemberhentian anggota partai politik dalam jabatan sebagai anggota DPR-RI yang diduga melanggar AD/Art partai dan diskrepansinya dengan teori kedaulatan rakyat.

Disampaikan Yudhia Perdana Sikumbang, M.H., C.P.L, bahwa buku yang memiliki 100 halaman lebih ini merupakan hasil karya tulis perdana yang dituangkan menjadi sebuah buku.

“Insya Allah kedepannya akan ada buku-buku lainnya berkaitan tentang hukum yang akan kita terbitkan,” tutur Bung YPS, Kamis (17/2/2022).

Selain itu, ia juga berharap dengan buku yang memiliki latar merah dan hitam pudar ini bisa memberikan manfaat bagi perpolitikan di Indonesia.

“Diharapkan buku ini dapat memberikan manfaat teoritis akademis yang berguna bagi partai politik serta pengembangan ilmu hukum,” jelas Yudhia Perdana Sikumbang, M.H., C.P.L.

“Saya juga berharap buku ini nantinya bisa dipegang partai dan anggota DPRD di Inhil khusunya, paling tidak sebagai referensi,” tambahnya.

Terakhir ia berpesan kepada para milenial bahwa sebagai milenial itu harus punya gagasan yang terarah sesuai bidang dan kompetensi masing-masing.

“Kita jangan banyak ‘nyinyirin’ orang, fokus saja dengan karya yang akan kita buat. Karya itu yang nantinya akan menjadi kita sebagai milenial yang bernilai,” tutup Bung YPS. (Arbain)

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Pemungutan suara Pemilihan Umum (Pemilu) untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024.

Hal tersebut sampaikan langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Herdian Asmi usai mengikuti acara peluncuran hari dan tanggal pemilihan umum serentak tahun 2024 bersama KPU RI dan seluruh jajaran KPU se-Indonesia yang digelar secara virtual, Senin (14/2/2022) malam di Kantor KPU Inhil.

“Acara ini menjadi salah satu sarana sosialisasi agar dapat diketahui khalayak orang ramai, sehingga masyarakat mengetahui dan menyadari bahwa pelaksanaan pemilu serentak 2024 akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang,” tutur Herdian Asmi.

Lanjutnya, Ia juga mengatakan bahwa untuk mewujudkan impian bersama dalam menciptakan demokrasi yang baik, maka perlu adanya kerjasama yang baik dari seluruh stakeholder.

“Maka dari itu, kami berharap dan meminta dukungan serta kerjasama dari seluruh element, agar proses pemilu serentak ini nantinya bisa berjalan dengan baik, jujur, dan berintegritas serta damai dan aman,” harapnya.

Selain itu, Ketua KPU juga menyampaikan bahwa pada pemilu 2024 mendatang akan ada penambahan jumlah TPS di Kabupaten Inhil.

“Dari estimasi jumlah TPS yang terhitung pada tahun 2019 lalu, pada pemilu 2024 diperkirakan menjadi 2.270 TPS atau ada penambahan sekitar 270 TPS,” papar Herdian kepada awak media.

Untuk diketahui, dengan menerapkan protokol kesehatan, dalam acara nonton bersama Peluncuran Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 tersebut dihadari Kepala Kesbangpol Inhil, Dandim 0314/Inhil, Polres Inhil, Bawaslu, serta perwakilan Partai Politik dan tamu undangan lainnya. (Arbain)