ARB INdonesia, ROKAN HULU — Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Muhamad Rahul, yang juga merupakan ketua DPD Gerindra Riau menegaskan akan menelusuri dan mempelajari dugaan adanya oknum pengurus DPC Partai Gerindra Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) yang merangkap jabatan di Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Rokan Hulu.

Pernyataan tegas tersebut disampaikan saat dikonfirmasi wartawan di Pendopo Rumah Dinas Bupati Rokan Hulu, usai menghadiri acara ulang tahun ke-51 Bupati Rokan Hulu, Anton ST, MM, Senin (20/10/2025).

“Kita akan pelajari lebih lanjut. Kalau memang terbukti ada pengurus yang merangkap jabatan di Perumda, maka akan kita berhentikan. Itu sudah jelas melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2020,” tegas Rahul.

Dalam kesempatan itu, Muhamad Rahul juga berbincang hangat dengan Bupati Anton ST, MM, membahas berbagai langkah strategis untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan peningkatan ekonomi masyarakat Rokan Hulu.

Rahul menegaskan, Partai Gerindra harus menjadi contoh dalam menjaga profesionalitas dan kepatuhan terhadap aturan.
“Partai ini harus bersih dan berintegritas. Tidak boleh ada penyalahgunaan jabatan, apalagi melanggar peraturan daerah,” ujarnya menambahkan.

Acara ulang tahun Bupati Rohul berlangsung meriah dan penuh keakraban, turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting seperti anggota DPR RI, DPRD Provinsi Riau, DPRD Kabupaten Rokan Hulu, serta pengurus Partai Gerindra dan masyarakat setempat.*

ARB INdonesia, PEKANBARU – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Riau menggelar Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) pada Senin (6/10/2025) malam di Kantor DPW PPP Riau, Jalan Nangka, Pekanbaru.

Rakorwil ini menjadi momentum penting, karena digelar tak lama setelah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP menyatakan resmi melakukan rekonsiliasi nasional.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh jajaran pengurus DPW, anggota DPRD dari PPP se-Riau, serta mayoritas ketua dan pengurus DPC dari 12 kabupaten/kota. Dalam suasana yang penuh semangat, Sekretaris DPW PPP Riau, Dedi Putra, menyampaikan kabar yang disambut tepuk tangan peserta.

“PPP sudah rekonsiliasi, alhamdulillah. Kini kepemimpinan yang sah adalah Bapak Mardiono sebagai Ketua Umum, Agus Suparmanto sebagai Wakil Ketua Umum, dan Taj Yasin sebagai Sekretaris Jenderal,” ujar Dedi saat menyampaikan sambutan.

Rekonsiliasi ini menjadi penanda berakhirnya dualisme kepemimpinan yang sempat membelit partai berlambang Ka’bah itu. Selama beberapa waktu terakhir, PPP menghadapi perbedaan pandangan di tingkat pusat antara kubu Mardiono dan kubu Agus Suparmanto. Perpecahan ini sempat berdampak hingga ke struktur daerah. Namun kini, semua berakhir.

Ketua DPW PPP Riau, H Ikbal Sayuti, menyampaikan optimismenya terhadap masa depan partai setelah rekonsiliasi nasional. Ia menegaskan, tidak ada lagi perpecahan di tubuh partai, baik di pusat maupun di daerah.

“Alhamdulillah, Pak Mardiono telah disahkan secara sah oleh Menteri Hukum RI. Beliau juga telah merangkul kubu Pak Agus Suparmanto, dan hari ini mereka telah bergandengan tangan. Tak ada lagi dualisme,” tegas Ikbal.

Ikbal menjelaskan, penyatuan dua kubu ini bukan sekadar formalitas. Ia menyebut hasil Muktamar PPP menjadi dasar baru bagi soliditas partai ke depan.

“Kita tidak menyebut ini islah, tetapi rekonsiliasi. Politik itu dinamis. Saat ini PPP telah kembali bersatu. Ini bukan akhir, tapi awal dari babak baru perjuangan kita,” katanya.

Ikbal pun meyakini, marwah PPP sebagai partai Islam yang memiliki sejarah panjang dan kontribusi besar dalam pembangunan bangsa, masih memiliki tempat penting di hati masyarakat.

“PPP ini partai tua, partai yang punya akar. Selama ini kita memang sempat terganggu oleh dinamika internal. Tapi hari ini saya melihat harapan besar. Partai ini belum selesai,” ujar Ikbal mantap.

Di sisi lain, Ikbal juga menyampaikan pesan dari Ketua Umum Mardiono agar seluruh jajaran partai di daerah segera bersiap menghadapi tantangan ke depan, khususnya tahapan verifikasi faktual oleh KPU.

“Verifikasi faktual adalah tantangan terbesar. Oleh karena itu, kita akan membentuk tim-tim rating di setiap daerah. Kita harus bekerja cepat dan solid,” ujarnya.

PPP Riau, lanjut Ikbal, telah menetapkan target ambisius pada Pemilu mendatang: mengembalikan kejayaan partai dengan meraih kembali lima kursi di DPRD Provinsi, serta memperkuat perwakilan di DPRD kabupaten/kota.

“Kita pernah punya lima kursi, dan itu akan kita rebut kembali. Konsolidasi akan terus kita perkuat hingga ke akar rumput,” kata dia.

Sebagai informasi, rekonsiliasi nasional PPP difasilitasi oleh Kementerian Hukum RI, yang mengesahkan susunan kepengurusan baru hasil penyatuan dua kubu. Berikut komposisi DPP PPP hasil rekonsiliasi:

Ketua Umum: H. M. Mardiono
Wakil Ketua Umum: Agus Suparmanto
Sekretaris Jenderal: Taj Yasin
Wakil Sekretaris Jenderal: Jabbar Idris
Bendahara Umum: Imam Fauzan A. Uskara
Wakil Bendahara Umum: Rusman Ya’qub

Dengan struktur baru ini, PPP berharap dapat melangkah lebih solid menghadapi agenda politik nasional ke depan.

Meski sempat diterpa isu perpecahan, DPW PPP Riau menegaskan bahwa struktur partai di daerah tetap solid. Hal ini diakui sejumlah pengurus DPW dan DPC yang hadir malam itu.

“Kami di Riau tetap satu. Tak pernah terpecah. Itu modal penting bagi kami untuk bergerak cepat,” kata Irsyadul Ibad, Bendahara DPW PPP Riau. *

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Direktorat Jenderal Instrumen dan Penguatan Hak Asasi Manusia (Ditjen IPHAM) Kementerian HAM bersama Komisi XIII DPR RI menggelar Sosialisasi Perlindungan, Pemajuan, Penegakan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia (P5HAM) di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).

Kegiatan ini bertujuan mewujudkan masyarakat sadar HAM melalui implementasi P5HAM.

Acara yang berlangsung di salah satu hotel daerah Tembilahan, pada Minggu, Agustus 2025 ini, mengusung tema “Mewujudkan Masyarakat Sadar Hak Asasi Manusia Melalui Implementasi P5HAM”.

Hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan Ditjen IPHAM KemenHAM, yang diwakili oleh Kordinator IDP Kantor Wilayah (Kanwil) Riau, Max Mahdi, Anggota DPR RI H Mafirion, DPR Riau Siti Aisyah dan Ketua DPRD Indragiri Hilir, Iwan Taruna.

Sosialisasi ini menghadirkan dua narasumber utama: Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PKB, H Mafirion dan Kordinator IDP Kanwil Riau, Max Mahdi yang memaparkan materi mengenai Hak Asasi Manusia untuk Masyarakat.

Dalam pemaparannya, Max menyampaikan pentingnya kegiatan ini. “Saya memandang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pedoman Pelaksanaan P5HAM ini sangat bermanfaat sebagai pedoman kita dalam menjalankan kegiatan P5HAM,”.

Ia menjelaskan bahwa kegiatan P5HAM bertujuan memperkuat HAM di masyarakat guna meningkatkan kepedulian dan kesadaran semua lapisan, dari usia dini hingga dewasa, serta dari berbagai unsur heterogen bangsa Indonesia.

“Bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa,” tegasnya.

lanjutnya, hal ini dilakukan dalam rangka pemajuan, perlindungan, pemenuhan, penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia.

Sementara itu, Anggota Komisi XIII DPR RI, H Mafirion dalam paparannya menekankan bahwa kegiatan P5HAM merupakan upaya KemenHAM untuk menyamakan persepsi, mempertajam pemahaman, dan melakukan aksi konkret yang mengarah pada penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM.

“Ini dalam rangka mencerdaskan masyarakat yang memiliki pola hidup berbudaya HAM,” ujarnya.

Mafirion juga menyatakan bahwa Kementrian HAM akan membuat program penyuluhan hingga ke desa desa.

“Jadi tahun 2026 direncanakan akan ada Penyuluhan HAM di desa desa agar masyarakat sadar akan HAM. Hak-hak ini wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia,” jelasnya.*

ARB INdonesia, ROKAN HULU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rohul adakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Perusahaan Umum Daerah Rokan Hulu Jaya (PERUMDA RHJ) di ruang Banggar DPRD Rohul pada Rabu (23/4/2025).

Rapat ini membahas terkait persoalan Mobil dinas Perumda Rohul yang menuai banyak kontroversi ditengah masyarakat.

Hadir Ketua DPRD Rohul Hj. Sumiartini, Wakil Ketua DPRD Porkot Lubis, SH. MH Wakil Sekretaris Komisi II Sapran, MPd, anggota komisi II DPRD Rohul. Kabak Hukum pemda Rohul, Dewan pengawas Perumda Rohul, serta Dewan Direksi Perumda Rohul.

Dalam RDP ini, Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Perumda Rohul tuai banyak pertanyaan dari DPRD Rohul

Dalam hal ini, Hj. Sumiartini sampaikan kekecewaan kepada Perumda Rohul, karna mengambil keputusan tanpa berkoordinasi dengan Pemerintah serta tidak mengindahkan saran dari DPRD sendiri.

“Kemarinkan kita sudah bahas juga ini pada RDP pertama, saya sudah sampaikan bahwa harus sesui regulasi, nah sebelum pengadaan, Perumda Rohul harus koordinasi dan meminta izin dulu dengan Bapak Bupati, inikan tidak dilaksanakan, kenapa koordinasinya setelah Mobil datang baru berkoordinasi dengan bupati. Inikan memandai-mandai,” pungkasnya.

Hj. Sumiartini juga menyampaikan sekarang kita lagi dalam situasi ekonomi yang sulit, ditengah Efisiensi, harusnya kalau pun pengadaan mobil tersebut dilaksanakan, cukup satu atau dua unit dahulu, nah kalau Perumda Rohul sudah ada prestasi, baru diusulkan lagi penambahan.

“Perumda saja masih mengalami ketekoran sebesar 30 jt tiap bulannya, bahkan untuk gaji karyawan masih diperoleh dari dana deposito, kalau seperti ini kan kesannya Perumda itu memaksakan kehendak,” tuturnya

Porkot lubis dalam kesempatan ini juga menyampaikan kekecewaan terhadap Perumda Rohul. Menurutnya Perumda belum ada prestasi yang bisa dibanggakan, beliau juga menyinggung terkait gaji karyawan, serta Dewas dan Direksi Rohul.

Ditempat yang sama, Sapran juga mempertanyakan terkait regulasi Panitia seleksi (Pansel) untuk posisi dewas dan direksi.

“Bagaimana ini regulasinya, kalau tidak salah, yang bisa ikut seleksi itu tidak boleh orang yang menjadi pengurus partai dan caleg salah satu partai. Ini kan kalau kita lihat, ada beberapa dari pengurus partai ni, serta ada juga yang dulunya salah satu caleg dari parta,” ungkap Sapran.

Budi Darman selaku anggota Komisi II DPRD Rohul sempat meragukan terkait persoalan seleksi Dewas dan Direksi Perumda RHJ. Ia sempat molantarkan pertanyaan bahwa Dewas dan Direksi tidak memenuhi sarat untuk menempati posisi itu

Direktur Perumda Imran tambusai menjawab pertanyaan dari ketua dan anggota DPRD Rohul bahwa terkait persoalan mobil dinas sudah sesuai dengan regulasi yang ada.

Persoalan ini sudah masuk dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Perumda RHJ. Beliau juga menyampaikan bahwa benar dalam RDP sebelumnya ketua DPRD Rohul telah menyarankan bahwa harus koordinasi dulu dengan Bupati Rohul terkait persoalan ini.

Karna persoalan ini sudah masuk dalam RKA, maka kita sudah datangkan unit. setelah itu kita baru koordinasi dengan Bupati Rohul. Imran tambusai juga menjawab terkait nominal kebutuhan untuk sewa mobil tersebut sebesar Rp. 56.400.000. adapun rinciannya Rp. 9.400.000. per unit. jadi yang kita sewa itu 6 unit. 3 unit untuk dewas, dan 3 unit untuk direksi, dengan kontrak selama 1 tahun.

“Benar kita sudah kontrak selama 1 tahun, dan nominalnya seperti yang saya jabarkan tadi, jadi kalau ada isu diluar itu, hoax itu”, pungkasnya

Abdul halim selaku Dewas menjawab terkait persoalan Rekrutmen yang ditanyakan DPRD bahwa beliau selaku mantan pengurus partai sudah mengajukan surat pengunduran diri sebelum pansel diumumkan.

Ditempat yang sama, Husni budiman selaku Direksi bidang keuangan Perumda RHJ, meminta DPRD Rohul untuk membuat surat persetujuan terkait mobil dinas tersebut yang langsung dibantah oleh ketua DPRD Rohul.

“Kita DPRD itu fungsinya pengawasan, jadi tidak ada wewenang kita untuk menyetujui itu, perumda harusnya koordinasi terkait itu dengan Pemerintah Daerah,” tuturnya.

H. Erinaldi, S.H, M.H selaku Kabag Hukum menjawab terkait persoalan seleksi bahwa semua sudah sesuai dengan mekanisme Regulasi yang ada. Beliau menyampaikan bahwa pihaknya profesional dan sesuai aturan hukum dalam melaksanakan seleksi.

“Kita tidak beranilah kalau tanpa ada aturannya. Yang jelas sudah sesai aturan yang kita jalankan,” pungkasnya.*

ARB INdonesia, ROKAN HULU – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rokan Hulu menggelar rapat pleno penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada Pilkada 2024, Rabu (5/2/2025) malam. Acara berlangsung di Hotel Sapadia Pasir Pengaraian.

Pleno tersebut dihadiri oleh Kapolres Rohul AKBP Budi Setiyono, Kaban Kesbangpol Rohul, pimpinan partai politik, serta unsur Forkopimda lainnya. Sementara itu, perwakilan dari Bawaslu Rohul, Komisioner KPU Rohul, dan pasangan calon terpilih Anton-Poti mengikuti secara daring melalui Zoom Meeting.

Rapat pleno dipimpin langsung oleh Ketua KPU Rohul Cepi Abdul Husen, didampingi oleh Anggota KPU Rohul Eria Chandra dan Susana. Dalam sambutannya, Cepi menjelaskan bahwa pleno ini dilaksanakan sesuai ketentuan, yakni sehari setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Tadi malam kita saksikan bahwa MK menolak gugatan dari pasangan calon nomor urut 1, Kelmi-Asparaini. Dengan demikian, KPU Rohul melaksanakan rapat pleno penetapan pemenang Pilkada 2024,” ujar Cepi.

Cepi juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berperan dalam menyukseskan Pilkada di Rokan Hulu, khususnya kepada Polres Rohul, yang terus berupaya menjaga keamanan selama proses pemilihan.

“Selanjutnya, kami akan mengajukan pengesahan ke DPRD Rohul sehari setelah penetapan ini. Kami juga akan menyerahkan berita acara (BA) penetapan dan SK penetapan kepada DPRD Rokan Hulu untuk ditindaklanjuti,” jelas Cepi Abdul Husen.

Sementara itu, penetapan pemenang Pilkada Rokan Hulu 2024 dibacakan langsung oleh Anggota KPU Rohul, Eria Chandra.

Ditempat terpisah, bupati dan wakil bupati terpilih, Anton-Poti ucapkan rasa syukur dan terimakasih kepada seluruh masyarakat Rohul yang telah memberikan amanah dan kepercayaan untuk memimpin Rohul 5 tahun kedepannya. Anton-Poti juga mengajak seluruh masyarakat Rohul untuk bersatu dan bersama membangun negeri seribu suluk yang kita cintai ini agar lebih maju dan berkembang. (Syukri)

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR — Ketua Tim Pemenangan INHIL HEBAT, H Ikbal Sayuti mengucapkan terimakasih kepada seluruh masyarakat Inhil yang sudah mendukung Pasangan Calon Bupati (Cabup) dan Wakil Bupati (Wabup) H Herman – Yuliantini.

Putra keturunan Bugis tersebut sangat puas dengan hasil yang dicapai oleh pasangan H Herman-Yuliantini dengan berdasarkan hasil Input pada Tabulasi Internal Tim Koalisi dengan perolehan suara 157.589 atau sebesar 59,36% untuk H Herman-Yuliantini. Di susul Paslon nomor urut 2 dengan perolehan suara 75,830 atau sebesar 27,65 %, pasang nomor urut 1 dengan perolehan suara, 32,766, atau sebesar 11,95% dan terakhir pasangan nomor urut 3 dengan perolehan suara 7.511 atau sebesar 2,74%.

“Alhamdulillah, tentunya dengan perolehan suara tersebut membuat pasangan Inhil Hebat diangka tertinggi, sehingga menunggu keputusan hasil dari KPU kabupaten Indragiri Hilir,” ujar H Ikbal Sayuti yang juga merupakan anggota DPRD Provinsi Riau, jum’at (29/11/2024).

Ikbal Sayuti juga mengungkapkan terimakasih kepada seluruh tim yang tergabung dalam barisan Inhil Hebat. Karena ini semua bisa terjadi berkat kegigihan rekan-rekan, sehingga Paslon nomor urut 4 bisa diangka tertinggi dari Paslon yang lainnya.

“Saya atas nama tim pemenangan Inhil hebat mengucapkan terimakasih kepada seluruh relawan, simpatisan dan masyarakat yang sudah mau berjuang bersama sehingga mendapatkan hasil yang dicapai, dengan memuaskan,” kata Ikbal disela-sela kegiatannya.

H Ikbal sendiri dari awal sampai akhir, dirinya penuh keyakinan bahwa Paslon Nomor Urut 4 yang didukung oleh 10 partai politik, tentunya sangat optimis bahwa bisa mengantarkan H Herman-Yuliantini menjadi Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir periode 2025-2030 mendatang.

“Kalau saya sangat yakin dan tidak ada keraguan, H Herman dan Yuliantini menang pilkada serentak 2024, dan dengan hasil akhir telah membuktikan perolehan suara 157.589,” tandasnya.

Disamping itu H Ikbal Sayuti juga meminta kepada seluruh pendukung dan simpatisan menitipkan pesan agar jangan bereuforia dengan kemenangan yang telah diraih.

“Sering kita lihat di media sosial banyak yang terlalu bereuforia sangat tinggi, itu menurutnya sangat tidak baik, apalagi Paslon yang lain sudah ada yang memberikan ucapan selamat dan logowo dengan yang sudah ada, jadi kita harus menghormati kawan-kawan kita,” tutupnya.