ARBindonesia.com, DUMAI – Dewan Pimpinan Ranting (DPRt) Partai Amanat Nasional (PAN) Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai menggelar Musyawarah Ranting Serentak pada Minggu (24/5) di Jalan Soekarno Hatta.

Acara yang dimulai pukul 14.00 WIB ini berlangsung tertib dan lancar, serta menjadi momentum konsolidasi kader di tingkat kelurahan.

Ketua DPC PAN Bukit Kapur, Abdullah menyampaikan bahwa pemilu memang masih jauh, akan tetapi kita harus mempersiapkan dari sekrang.

“Kita harus mempersiapkan dan bergerak mulai dari sekrang, agar tujuan-tujuan kita kedepannya bisa tercapai,” tuturnya.

Selain dari menyampaikan pesan motivasi, Ketua DPC PAN Bukit Kapur juga membacakan susunan pengurus ranting DPC PAN Bukit Kapur periode 2025–2030, diantaranya :
– Bagan Besar: Ketua Sunarto, Sekretaris Nur Rika, Bendahara Hasnah
– Bagan Besar Timur: Ketua Ridho Pratama Silaban, Sekretaris Faduhusa Dodo Wau, Bendahara Melanif
– Bukit Nenas: Ketua Dasril, Sekretaris Wiwik Triana, Bendahara Susi Lastuti
– Bukit Kapur: Ketua Suharti, Sekretaris Suherti, Bendahara Sri Anita
– Kampung Baru: Ketua Mujiono, Sekretaris Didik Hartoyo, Bendahara Mistiani
– Bukit Kayu Kapur: Ketua Junaidi, Sekretaris Sukarmin, Bendahara Novita Andriani
– Gurun Panjang: Ketua Cut Yanti Silalahi, Sekretaris Masnidawati, Bendahara Herawati Sitorus

Sementara itu, Sekretaris DPC PAN Bukit Kapur menyampaikan ucapan selamat atas terbentuknya KSB Ranting DPC PAN Bukit Kapur.

“Terima kasih atas perannya serta selamat atas terpilihnya KSB dari tujuh kelurahan,” ujar Ananda Putri Salsabila.

Arahan Program Kerja
Ketua DPD PAN Kota Dumai, H. Sunaryo, menegaskan bahwa setiap TPS di Kecamatan Bukit Kapur akan disiapkan minimal empat relawan per kelurahan. Relawan tersebut bertugas mendata masyarakat dengan KTP, nomor HP, dan foto untuk penerbitan KTA. Data ini akan menjadi dasar penyaluran bantuan dari pusat melalui Ketua Umum PAN DPR RI Zulkifli Hasan.

Penutup
Musyawarah Ranting Serentak PAN Kecamatan Bukit Kapur berjalan dengan tertib, aman, dan penuh semangat kebersamaan. Acara ini meneguhkan komitmen kader PAN untuk bekerja satu komando dalam memperkuat konsolidasi organisasi di tingkat akar rumput. (Dedi)

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR — Tekanan fiskal yang terus membayangi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) membuat Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mempertimbangkan langkah strategis berupa pinjaman daerah sebesar Rp200 miliar. Langkah ini dinilai sebagai upaya mendorong percepatan pembangunan dan menjaga laju ekonomi di tengah penurunan kemampuan keuangan daerah.

Menanggapi wacana tersebut, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi PKB, H Mafirion, menyatakan bahwa pinjaman kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) memang dapat menjadi pilihan bagi daerah yang APBD-nya tertekan. Namun, ia menegaskan bahwa langkah tersebut tidak otomatis menjadi solusi terbaik.

“Apakah Inhil punya kapasitas fiskal yang baik? Ini pertanyaannya. Tapi sekali lagi, soal pinjam meminjam daerah itu tentu menjadi wewenang kepala daerah dan DPRD,” ujar Mafirion saat dihubungi wartawan, Minggu (30/11/2025).

Menurutnya, setiap keputusan mengambil pinjaman daerah harus didasarkan pada sejumlah pertimbangan mendasar seperti kapasitas fiskal, prioritas pembangunan, risiko fiskal, hingga dampak jangka panjang terhadap postur keuangan daerah. Ia mengingatkan bahwa opsi pinjaman seharusnya menjadi pilihan terakhir, bukan langkah pertama.

“Yang penting adalah kehati-hatian. Jangan sampai pinjaman justru menjadi beban. Namun jika hal itu bisa membantu percepatan pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung bagi kesejahteraan dan pendapatan daerah, tentu bisa dipertimbangkan,” tegasnya.

Mafirion memaparkan sejumlah kondisi ketika pinjaman ke PT SMI dapat menjadi instrumen kebijakan yang tepat bagi daerah, jika bersifat sangat strategis dan memiliki ROI, seperti pengembangan air minum, pelabuhan, rumah sakit, energi daerah, pariwisata, atau jalan strategis. Kemudian pinjaman daerah itu diarahkan untuk menghasilkan pendapatan atau mendorong aktivitas ekonomi, bukan sekadar proyek konsumtif.

“Pinjaman daerah itu berlaku jika daerah sudah mempertimbangkan kemampuan membayar kembali. Artinya, Rasio utang masih berada di batas aman sesuai regulasi Kemendagri. Dan ditopang dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) stabil atau cenderung meningkat, “ papar politisi PKB asal daerah Pemilihan Riau 2 ini.

Disisi lain, Mafirion mengingatkan Pemkab Inhil memperhatikan potensi risiko sebelum menempuh opsi pinjaman, terutama jika kondisi fiskal tidak ideal.

“Jika pinjaman hanya menutup defisit atau membiayai proyek non-produktif, ini berpotensi membebani APBD di masa mendatang. Kemudian, jika PAD kecil dan tidak stabil, daerah dengan ketergantungan tinggi pada transfer pusat rentan mengalami tekanan fiskal dalam 5–10 tahun ke depan, “ jelas Mafirion.

Selanjutnya, ia mengingatkan jika belanja pegawai sudah mendominasi APBD Inhil, dengan penambahan cicilan pinjaman daerah bisa mempengaruhi ruang gerak fiskal dan kegiatan pelayanan publik. Dan yang terpenting adalah Inhil mestinya sudah memiliki studi kajian terhadap kegiatan yang bersumber dari pinjaman daerah.

“Pinjaman daerah adalah instrumen, bukan tujuan. Yang terpenting adalah apakah ia mampu membawa manfaat nyata bagi masyarakat Inhil,” tutupnya.

ARB INdonesia, TEMBILAHAN – Suasana di aula Hotel Inhil Pratama Jalan Guru Hasan, Minggu (9/11), terlihat membiru! Bukan karena cat dinding, tapi karena seragam khas Partai Amanat Nasional (PAN) yang memenuhi ruangan dalam agenda Pendidikan Politik dan Penguatan Kapasitas Kader PAN Inhil menuju Pemilu 2029.

Kegiatan tersebut dihadiri langsung Ketua DPD PAN Inhil Buono Abdi, Komisi Pemilihan Umum Indragiri Hilir (KPU Inhil) melalui Anggota Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM Muhammad Arif S.IP MIK selaku narasumber beserta seluruh pengurus DPC PAN se Kabupaten Inhil dan kader PAN lainnya.

Kegiatan yang digelar Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) ini tak hanya jadi ajang pendidikan politik, tapi juga ajang pemanasan mesin partai agar tetap ngebul sampai pesta demokrasi berikutnya.

Ketua DPD PAN Inhil, Buono Abdi, dalam sambutannya, membuka dengan ucapan rasa terima kasih mendalam kepada seluruh peserta yang hadir, sekaligus menyampaikan duka cita atas wafatnya mantan Ketua PAN Inhil sebelumnya, almarhum Sulaiman MZ.

“Setelah hasil musyawarah, saya diberi kepercayaan untuk memimpin PAN Inhil. Ini bukan tentang saya, tapi tentang kita semua bagaimana PAN bisa terus maju lewat kebersamaan dan semangat soliditas,” ungkap Buono Abdi.

Dirinya menekankan pentingnya membangun komunikasi dan sinergi antar kader. Sebab menurut Buono, kemenangan partai bukan soal jumlah spanduk atau baliho, tapi soal kekuatan dan kekompakan kader di lapangan.

“Kader PAN menang bukan karena sekadar jadi penggerak partai, tapi karena kadernya tangguh, loyal, dan berjuang bersama,” tambah Anggota DPRD Inhil Dapil VI tersebut.

Buono berharap kegiatan seperti ini tidak berhenti di ruang rapat saja, tapi menjadi pemicu semangat baru untuk turun ke masyarakat dan menebar optimisme pembangunan.

“Mari lanjutkan perjuangan bersama PAN dengan semangat dan keyakinan! Pemilu 2029 bukan mimpi, asal kita tetap solid,” pungkasnya. *

ARB INdonesia, ROKAN HULU — Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Muhamad Rahul, yang juga merupakan ketua DPD Gerindra Riau menegaskan akan menelusuri dan mempelajari dugaan adanya oknum pengurus DPC Partai Gerindra Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) yang merangkap jabatan di Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Rokan Hulu.

Pernyataan tegas tersebut disampaikan saat dikonfirmasi wartawan di Pendopo Rumah Dinas Bupati Rokan Hulu, usai menghadiri acara ulang tahun ke-51 Bupati Rokan Hulu, Anton ST, MM, Senin (20/10/2025).

“Kita akan pelajari lebih lanjut. Kalau memang terbukti ada pengurus yang merangkap jabatan di Perumda, maka akan kita berhentikan. Itu sudah jelas melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2020,” tegas Rahul.

Dalam kesempatan itu, Muhamad Rahul juga berbincang hangat dengan Bupati Anton ST, MM, membahas berbagai langkah strategis untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan peningkatan ekonomi masyarakat Rokan Hulu.

Rahul menegaskan, Partai Gerindra harus menjadi contoh dalam menjaga profesionalitas dan kepatuhan terhadap aturan.
“Partai ini harus bersih dan berintegritas. Tidak boleh ada penyalahgunaan jabatan, apalagi melanggar peraturan daerah,” ujarnya menambahkan.

Acara ulang tahun Bupati Rohul berlangsung meriah dan penuh keakraban, turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting seperti anggota DPR RI, DPRD Provinsi Riau, DPRD Kabupaten Rokan Hulu, serta pengurus Partai Gerindra dan masyarakat setempat.*

ARB INdonesia, PEKANBARU – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Riau menggelar Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) pada Senin (6/10/2025) malam di Kantor DPW PPP Riau, Jalan Nangka, Pekanbaru.

Rakorwil ini menjadi momentum penting, karena digelar tak lama setelah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP menyatakan resmi melakukan rekonsiliasi nasional.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh jajaran pengurus DPW, anggota DPRD dari PPP se-Riau, serta mayoritas ketua dan pengurus DPC dari 12 kabupaten/kota. Dalam suasana yang penuh semangat, Sekretaris DPW PPP Riau, Dedi Putra, menyampaikan kabar yang disambut tepuk tangan peserta.

“PPP sudah rekonsiliasi, alhamdulillah. Kini kepemimpinan yang sah adalah Bapak Mardiono sebagai Ketua Umum, Agus Suparmanto sebagai Wakil Ketua Umum, dan Taj Yasin sebagai Sekretaris Jenderal,” ujar Dedi saat menyampaikan sambutan.

Rekonsiliasi ini menjadi penanda berakhirnya dualisme kepemimpinan yang sempat membelit partai berlambang Ka’bah itu. Selama beberapa waktu terakhir, PPP menghadapi perbedaan pandangan di tingkat pusat antara kubu Mardiono dan kubu Agus Suparmanto. Perpecahan ini sempat berdampak hingga ke struktur daerah. Namun kini, semua berakhir.

Ketua DPW PPP Riau, H Ikbal Sayuti, menyampaikan optimismenya terhadap masa depan partai setelah rekonsiliasi nasional. Ia menegaskan, tidak ada lagi perpecahan di tubuh partai, baik di pusat maupun di daerah.

“Alhamdulillah, Pak Mardiono telah disahkan secara sah oleh Menteri Hukum RI. Beliau juga telah merangkul kubu Pak Agus Suparmanto, dan hari ini mereka telah bergandengan tangan. Tak ada lagi dualisme,” tegas Ikbal.

Ikbal menjelaskan, penyatuan dua kubu ini bukan sekadar formalitas. Ia menyebut hasil Muktamar PPP menjadi dasar baru bagi soliditas partai ke depan.

“Kita tidak menyebut ini islah, tetapi rekonsiliasi. Politik itu dinamis. Saat ini PPP telah kembali bersatu. Ini bukan akhir, tapi awal dari babak baru perjuangan kita,” katanya.

Ikbal pun meyakini, marwah PPP sebagai partai Islam yang memiliki sejarah panjang dan kontribusi besar dalam pembangunan bangsa, masih memiliki tempat penting di hati masyarakat.

“PPP ini partai tua, partai yang punya akar. Selama ini kita memang sempat terganggu oleh dinamika internal. Tapi hari ini saya melihat harapan besar. Partai ini belum selesai,” ujar Ikbal mantap.

Di sisi lain, Ikbal juga menyampaikan pesan dari Ketua Umum Mardiono agar seluruh jajaran partai di daerah segera bersiap menghadapi tantangan ke depan, khususnya tahapan verifikasi faktual oleh KPU.

“Verifikasi faktual adalah tantangan terbesar. Oleh karena itu, kita akan membentuk tim-tim rating di setiap daerah. Kita harus bekerja cepat dan solid,” ujarnya.

PPP Riau, lanjut Ikbal, telah menetapkan target ambisius pada Pemilu mendatang: mengembalikan kejayaan partai dengan meraih kembali lima kursi di DPRD Provinsi, serta memperkuat perwakilan di DPRD kabupaten/kota.

“Kita pernah punya lima kursi, dan itu akan kita rebut kembali. Konsolidasi akan terus kita perkuat hingga ke akar rumput,” kata dia.

Sebagai informasi, rekonsiliasi nasional PPP difasilitasi oleh Kementerian Hukum RI, yang mengesahkan susunan kepengurusan baru hasil penyatuan dua kubu. Berikut komposisi DPP PPP hasil rekonsiliasi:

Ketua Umum: H. M. Mardiono
Wakil Ketua Umum: Agus Suparmanto
Sekretaris Jenderal: Taj Yasin
Wakil Sekretaris Jenderal: Jabbar Idris
Bendahara Umum: Imam Fauzan A. Uskara
Wakil Bendahara Umum: Rusman Ya’qub

Dengan struktur baru ini, PPP berharap dapat melangkah lebih solid menghadapi agenda politik nasional ke depan.

Meski sempat diterpa isu perpecahan, DPW PPP Riau menegaskan bahwa struktur partai di daerah tetap solid. Hal ini diakui sejumlah pengurus DPW dan DPC yang hadir malam itu.

“Kami di Riau tetap satu. Tak pernah terpecah. Itu modal penting bagi kami untuk bergerak cepat,” kata Irsyadul Ibad, Bendahara DPW PPP Riau. *

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Direktorat Jenderal Instrumen dan Penguatan Hak Asasi Manusia (Ditjen IPHAM) Kementerian HAM bersama Komisi XIII DPR RI menggelar Sosialisasi Perlindungan, Pemajuan, Penegakan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia (P5HAM) di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).

Kegiatan ini bertujuan mewujudkan masyarakat sadar HAM melalui implementasi P5HAM.

Acara yang berlangsung di salah satu hotel daerah Tembilahan, pada Minggu, Agustus 2025 ini, mengusung tema “Mewujudkan Masyarakat Sadar Hak Asasi Manusia Melalui Implementasi P5HAM”.

Hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan Ditjen IPHAM KemenHAM, yang diwakili oleh Kordinator IDP Kantor Wilayah (Kanwil) Riau, Max Mahdi, Anggota DPR RI H Mafirion, DPR Riau Siti Aisyah dan Ketua DPRD Indragiri Hilir, Iwan Taruna.

Sosialisasi ini menghadirkan dua narasumber utama: Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PKB, H Mafirion dan Kordinator IDP Kanwil Riau, Max Mahdi yang memaparkan materi mengenai Hak Asasi Manusia untuk Masyarakat.

Dalam pemaparannya, Max menyampaikan pentingnya kegiatan ini. “Saya memandang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pedoman Pelaksanaan P5HAM ini sangat bermanfaat sebagai pedoman kita dalam menjalankan kegiatan P5HAM,”.

Ia menjelaskan bahwa kegiatan P5HAM bertujuan memperkuat HAM di masyarakat guna meningkatkan kepedulian dan kesadaran semua lapisan, dari usia dini hingga dewasa, serta dari berbagai unsur heterogen bangsa Indonesia.

“Bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa,” tegasnya.

lanjutnya, hal ini dilakukan dalam rangka pemajuan, perlindungan, pemenuhan, penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia.

Sementara itu, Anggota Komisi XIII DPR RI, H Mafirion dalam paparannya menekankan bahwa kegiatan P5HAM merupakan upaya KemenHAM untuk menyamakan persepsi, mempertajam pemahaman, dan melakukan aksi konkret yang mengarah pada penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM.

“Ini dalam rangka mencerdaskan masyarakat yang memiliki pola hidup berbudaya HAM,” ujarnya.

Mafirion juga menyatakan bahwa Kementrian HAM akan membuat program penyuluhan hingga ke desa desa.

“Jadi tahun 2026 direncanakan akan ada Penyuluhan HAM di desa desa agar masyarakat sadar akan HAM. Hak-hak ini wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia,” jelasnya.*