TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Indragiri Hilir, mulai tanggal 9 Juli hingga 16 Juli 2012 mendatang membuka pendaftaran Bakal Calon Bupati Kab. Inhil Periode 2013-2018. Dengan memiliki 6 kursi di DPRD Inhil, DPC PKB Inhil mengambil kebijakan hanya membuka peluang pendaftaran bagi Bakal Calon Bupati.

Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Dewan Tanfizs DPC PKB Inhil, Dani M Nursalam, S.Pi didampingi seluruh petinggi DPC PKB Inhil dalam komfrensi pers di Sekretariat DPC PKB Inhil, Tembilahan, Selasa (3/7).

“Sesuai ketentuan undang-undang pemilu, Partai Politik ataupun Gabungan Partai Politik yang berhak untuk mengajukan pasangan bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati harus memiliki 15 persen kekuatan politik di DPRD.  PKB, dengan 6 kursi hanya memiliki 13,3 persen. Artinya PKB masih memerlukan koalisi dengan kekuatan parpol-parpol lain. Makanya dalam penjaringan ini, DPC PKB Inhil hanya membuka penjaringan untuk bakal calon Bupati.” Jelas Dani M. Nursalam yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Inhil ini dihadapan wartawan.

Penjaringan Bakal Calon Bupati yang disebut dengan Desk Pilkada menurut  Dani adalah sesuai amanat dalam peraturan partai No. 03 tahun 2009. Sebelum menetapkan Bakal calon yang nantinya akan diusung oleh PKB haruslah diputuskan melalui proses Desk Pilkada.

Seluruh hasil Desk Pilkada DPC PKB Inhil yang tahapannya sudah dimulai sejak tanggal 2 Juli 2012 yang lalu ini, ditambahkan Dani M Nursalam nantinya akan di kirim ke DPP PKB di Jakarta. “Artinya, segala informasi yang dirangkum dalam penjaringan Desk Pilkada nantinya akan dipergunakan oleh DPP PKB untuk dijadikan pertimbangan dalam menetapkan siapa yang akan ditetapkan menjadi Bakal Calon Bupati Inhil Periode 2013 – 2018 yang akan diusung oleh DPC PKB Inhil,” Tegas Dani M Nursalam.

Sekretaris Desk Pilkada DPC PKB Inhil, Herwanissitas ketika diminta komfirmasi oleh detikriau.org seusai kemfrensi pers menyebutkan bahwa siapapun bakal calon yang ingin diusung melalui DPC PKB harus melalui proses Desk Pilkada. ‘Kita akan buka pendaftaran seluas-luasnya. Siapa saja asal memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam UU berhak untuk mendaftarkan diri. Baik ia kader Partai ataupun bukan kader Partai. Intinya, dengan Desk Pilkada ini DPC PKB ingin mengusung seorang Bakal Calon Bupati dengan cara adil dan sosok yang benar-benar memiliki komitmen penuh membangun daerah.” Jawab Herwanissitas.

Jadwal Desk Pilkada DPC PKB Inhil

Dalam komfrensi pers ini, Ketua Desk Pilkada DPC PKB Inhil, M. Taufan menjelaskan proses Desk Pilkada sudah dimulai  sejak tanggal 2 juli 2012 yang lalu dengan rincinan, tanggal 2 hingga 8 juli merupakan tahap pertama yakni masa persiapan. Kemudian tahap kedua, tanggal 9 hingga 16 juli, pengumuman dan pendaftaran bakal calon, kemudian 17 hingga 24 juli pengembalian berkas pendaftaran bakal calon. Selanjutnya, tanggal 25 hingga 31 juli adalah masa pemeriksaan berkas dan pemberitahuan kepada bakal calon yang belum melengkapi berkas dan verifikasi administrasi bakal calon.

Tahap ketiga, mulai tanggal 1 hingga 30 Agustus 2012 adalah tahapan untuk melakukan survey Bakal calon Bupati. Kemudian tahap ke-empat adalah tahap Konvensi (Musyawarah Kebangkitan/ Muskit.red) dengan masa persiapan mulai tanggai 1 hingga 5 oktober. Pelaksanaan konvensi sendiri akan dilakukan pada tanggal 6 oktober 2012. Dan kemudian pada tanggal 7 hingga 13 Oktober 12 DPC PKB Inhil akan menyamapaikan Surat Permohonan Penetapan Bakal Calon.

“Untuk 4 tahapan berikutnya, yakni, Fit anda Proper Test, Kontra Politik dan Kontribusi, Penetapan Bakal Calon serta Penerbitan SK merupakan ranah DPP PKB. Seluruh bakal calon yang mendaftar dan mengikuti lima tahapan dalam proses Desk Pilkada di DPC PKB akan melakukan Fit and Profer Test di Jakarta. Termasuk kapan waktunya DPP yang menetukan,” Jelas Ketua Desk Pilkada DPC PKB Inhil, M.Taufan mengakhiri. (fsl)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) — Semakin mendekatinya Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) di Kabupaten Inhil, berbagai isu dan trik untuk menarik dukungan masyarakat terus ditelusuri oleh tim bakal calon. Salah satu isu yang menjadi sasaran, terkait persoalan pemekaran daerah yang hingga saat ini terkesan stagnan. Bahkan opini sengaja dibentuk untuk mencarikan pembenaran bahwa pemekaran belum terwujud dikarenakan ketidakseriusan pemerintah kabupaten.

Sebuah peribahasa, Adat sepanjang jala, cupak sepanjang betung. yang mengandung makna “Menipu atau menutupi keadaan yang  sebenarnya” ini mungkin dapat dijadikan sebuah perenungan.

Diakui ataupun tidak, lewat berbagai upaya, rencana pemekaran Kabupaten Indragiri Hilir terus mendapat dorongan  dan bergerak maju. Tetapi kenapa rencana tersebut sampai saat ini masih tidak membuahkan hasil? Apakah memang hal ini disebabkan ketidak seriusan atau bahkan ketidakmampuan pemimpin daerah?

Akhir Maret 2012 yang lalu, Mentri Dalam Negri, Gamawan Fauzi saat kunjungannya ke Sumatra Barat dalam rangka rapat koordinasi dengan pemerintah Provinsi dan Kabupaten kota tentang pelaksanaan program KTP elektronik menegaskan bahwa Moratorium atau penghentikan sementara pemekaran daerah tetap akan diberlakukan sampai akhir 2012 mendatang. Hal ini  ini dimaksudkan agar tidak mengganggu jalannya proses pelayanan rekam e-KTP.

“kalau pemekaran daerah masih berlanjut, mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Nomor induk harus dibuat dan penataan program e-KTP juga harus dilakukan, padahal kita diburu waktu,” katanya Mendagri saat itu.

Dari pernyataan yang dilontarkan Mendagri ini seharusnya dapat ditarik suatu pemahaman bahwa siapapun pemimpin daerah, pemekaran tidak mungkin akan wujud sebelum kran moratorium itu kembali dibuka.

Jadi haruskah isu pemekaran masih bisa dimanfaatkan untuk menarik dukungan masyarakat? Bukankan ini sebuah pembohongan? Karena siapapun pemimpinnya, jika semua persyaratan terpenuhi dan yang terpenting kran moratorium di buka, pemekaran pasti akan wujud.(fsl)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Anggota DPRD Inhil dari Fraksi Golkar, Kartika Roni meminta agar Partai Golongan Karya (GOLKAR) Kabupaten Indragiri Hilir untuk tidak melacurkan diri dengan mengusung calon yang bukan kader Partai.

Pernyataan ini disampaikan Kartika Roni kepada detikriau.org diruang rapat Komisi IV DPRD Inhil usai pelaksanaan Hearing dengan Kepala Sekolah dan Komite terkait pembahasan sekolah unggulan, Senin (25/6).

“Menurut saya, Golkar harus berani berkomitmen  mengusung kader sendiri untuk maju sebagai Cabub/Cawabub Inhil 2013 mendatang.”Sebut Kartika Roni.

Beberapa kader partai, seperti Yulizen Yunal,Yusuf Said termasuk Ketua DPC Golkar Inhil, Raus Walid dinilai Kartika Roni merupakan kader yang mempunyai nilai jual yang sangat menjanjikan.”Saya kira semua orang tidak akan meragukan Yulizen Yunal yang memiliki segudang  pengalaman di birokrasi. Yusuf Said, beliau seorang pengusaha yang cukup sukses termasuk Nama Ketua Golkar Inhil sendiri. Jadi menurut saya, apapun alasannya, dalam paket pasangan itu harus ada kader Golkar. Kalau Golkar sampai terjual itu sama artinya Golkar Inhil melacurkan diri.” Ingat Wakil Ketua Komisi IV DPRD Inhil ini dengan lantang. (fsl)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Sejauh ini nama-nama terus bermunculan untuk meramaikan proses demokrasi menuju BM I Inhil pada 2013 mendatang. Dari sekian nama tersebut, hanya kaum Adam yang terlihat. Sedangkan dari kaum hawa sendiri belum terlihat, Padahal  jumlah pemilih perempuan hampir dikatakan berimbang, tentunya menjadi modal yang sangat berarti bagi perempuan yang ingin ikut maju pada Pemilukada Inhil.

Bakri H Anwar anggota DPRD Inhil dari Fraksi Partai Bintang Reformasi (PBR) saat ditemui di ruangan kerjanya, Selasa (5/6), mengungkapkan, terus terang Inhil pantas berbangga diri dengan banyaknya para kandidat yang ingin maju nantinya.  Mereka adalah putera-puteri terbaik yang dimiliki Inhil saat ini. Hal itu menandakan Inhil banyak  memiliki orang-orang yang dinilai pantas untuk jadi pemimpin.

“Hanya saja memang sejauh ini kita tidak melihat ada calon perempuan yang tampak. Dalam realitas politik dibanyak negara termasuk Indonesia, terdapat persoalan dalam masalah peran dan posisi gender antara laki-laki dan perempuan” ujarnya.

Dikatakannya, salah satu isu yang sering diangkat oleh aktivis perempuan adalah mengenai partsipasi politik bagi kaum perempuan. Partisipasi politik merupakan salah satu syarat utama demi tegak dan berjalannya demokrasi. Demokrasi juga berarti keikutsertaan seluruh komponen masyarakat dalam menentukan arah dan kebijakan negara.

Sedangkan sebagai definisi umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok secara sukarela untuk ikut serta aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa atau mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan / atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilu, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan.

“Makanya saya berharap ada calon dari perempuan yang bisa maju pada Pemilukada Inhil pada 2013 mendatang,” katanya.

Saat disinggung apakah dirinya tidak ingin maju pada Pemilukada Inhil mendatang, karena sejauh PBR ditambah dengan PAN memiliki 6 kursi. Tentunya menjadi modal yang sangat besar dalam rangka mengusung dirinya, dikatakan Bakri banyak yang harus dipertimbangkan. Salah satunya adalah kemampuan finansial, sebab sangat mustahil untuk menggerakkan roda politik tanpa dukungan dana yang sangat besar, terutama untuk Pemilukada seperti ini.

“Untuk maju pada Pemilkada kekuatan dana menjadi satu pertimbangan yang sangat mendasar. Tanpa dukungan dana yang kuat, sangatlah mustahil kita mampu untuk berkompetisi dalam jabatan kepala daerah,” katanya. (suf)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Riau, Abdul Wahid menegaskan bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat harus dilakukan dengan mendekatkan birokrasi. Untuk itu menurutnya, Kabupaten Indragiri Hilir (Kab.Inhil) harus segera dilakukan pemekaran.

Pernyataan ini disampaikannya kepada detikriau.org seusai melakukan kegiatan silaturahmi bertempat di kantor DPC PKB Inhil, jalan  KH. Dewantara No. 2 Tembilahan, Senin (21/5).”Mempermudah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tentunya sangat identik dengan rentang kendali. Jika rentang kendali masih sangat panjang dan sulit untuk dijangkau, upaya untuk meningkatkan pelayanan itu tentunya juga akan sulit untuk dilakukan. Solusi terbaiknya, kita harus mendekatkan birokrasi. Upaya mendekatkan birokrasi juga tidak ada rumusan lain, Kab. Inhil harus segera dilakukan pemekaran,”Ujar Abdul Wahid dengan nada tegas.

Abdul Wahid didampingi Ketua Fraksi PKB MPR RI, HM. Lukman Edy beserta Ketua DPC PKB Inhil, Dani M Nursalam dalam kesempatan itu sekali lagi menyatakan kesiapan dirinya untuk maju sebagai calon pemimpin Inhil kedepan.”Saya siap untuk maju sebagai calon Bupati Inhil. Untuk menjadi orang nomor dua kita belum merencanakan untuk itu. Namun keputusannya saya tetap tunduk dengan keinginan partai.”Pungkas Abdul Wahid. (fsl)

Jangan sampai orang yang memimpin negeri ini adalah orang yang munafik, hingga membuat kehancuran yang nyata

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Meski pelaksanaan Pemilukada Inhil masih cukup lama yakni pada 2013 mendatang, tapi gaungnya sudah mulai dirasakan mulai dari sekarang. Tokoh-tokoh Inhil, baik yang berdomisili di Inhil ataupun diluar yang merasa memiliki kemampuan termasuk finansial tentunya, terus sibuk melakukan langkah langkah strategis dalam mempersiapkan diri. Salah satunya adalah dengan melakukan sosialisasi apakah berupa baleho, maupun langsung turun ke tengah masyarakat.

Terlepas apa yang dilakukan oleh masing-masing kandidat, yang terpenting mereka mau melakukan perubahan kearah yang lebih baik nantinya setelah mereka duduk menjadi orang nomor satu di Inhil. Karena saat ini ada begitu banyak persoalan yang melilit negeri ini yang membutuhkan gebrakan nyata dari pemimpin Inhil kedepan nantinya.

Wakil Ketua KNPI Inhil, Hidayat Hamid SPdI, saat dimintai tanggapan terkait Pemilukada Inhil, Rabu, (18/4), mengungkapkan siapapun punya hak untuk mencalonkan diri pada Pemilukada Inhil mendatang, karena memang itu diatur oleh UU. Hanya saja yang perlu dilihat, Bupati dan Wakil Bupati Inhil kedepan meski mampu membawa perobahan daerah ini kearah yang lebih baik.

Saat ini berbagai permasalahan menimpa negeri ini, salah satunya menyangkut pada tingginya angka kemiskinan. Tidak bisa dipungkiri sektor utama roda perekonomian masyarakat ada dibidang perkebunan dan pertanian. Saat ini, dimana-mana kita dapati kerusakan lahan perkebunan masyarakat apakah itu karena intrusi air laut, serangan hama, lahan perkebunan yang sudah tergerus usia sampai pada persoalan lainnya. Itu semuanya harus ada solusi konkrit oleh pemimpin Inhil kedepan nantinya.

“Selama ini kemiskinan yang terjadi tidak terlepas dari persoalan kerusakan lahan perkebunan masyarakat. Hendaknya kedepan ada upaya konkrit yang harus dilakukan oleh pengambil kebijakan didaerah ini. Selama itu tidak diperbaiki upaya pemberantasan kemiskinan yang dilakukan tidak lebih sebuah retorika belaka,” katanya.

Persoalan lainnya adalah menyangkut pada perbaikan infrastruktur pendidikan. Sering kita dengar ada bangunan sekolah yang kondisinya hampir ambruk, atau anak-anak yang belajar menumpang kegedung lain, hanya karena persoalan gedung sekolah mereka sudah tidak layak digunakan. Kondisi itu tentu membuat kita generasi muda prihatin akan nasib negeri ini kedepan.

“Tidak mungkin rasanya kita berbicara peningkatan kualitas pendidikan, kalau ada begitu banyak persoalan yang menyangkut dengan dunia pendidikan kita. Kita baru pantas berbicara mutu, kalau persoalan tersebut sudah kita selesaikan,” paparnya lagi.

Tidak kalah pentingnya adalah perbaikan moral generasi muda. kita saksikan sudah begitu banyak terjadinya pergeseran nilai luhur yang selama ini ditanamkan oleh generasi pendahulu. Semuanya itu hilang, akibat tidak adanya contoh kepemimpinan yang ditampilkan oleh pejabat di daerah ini. Padahal generasi muda hari ini adalah pemimpin dimasa yang akan datang. Apa jadinya daerah ini, kalau generasi mudanya memiliki akhlak yang rusak.

“Kita membutuhkan pemimpin yang bisa menjadi tauladan bagi semua orang. Ucapan dan perbuatan meskilah sejalan, sehingga apa yang disampaikan akan dengan mudah diikuti oleh masyarakat. Jangan sampai orang yang memimpin negeri ini adalah orang yang munafik, hingga membuat kehancuran yang nyata,” katanya.

Masih menurutnya, Inhil membutuhkan pemimpin yang tidak korup. Sebab korupsi yang telah menggurita di Negara ini dan menjadikan kehancuran diberbagai aspek kehidupan. Kalau memang kriteria itu mampu dipenuhi, rasanya pantas didukung terlepas siapapun orangnya. (suf)