TEMBILAHAN (www.detikriau.org)- Peresmian posko relawan Gerakan Rakyat Dukung Ahmad (GARUDA) yang berlangsung Senin, (26/11) di  Hotel Nuria, jalan Telaga Biru Tembilahan ternyata tidak dihadiri oleh hampir seluruh pengurus DPC dan anggota DPRD dari partai Demokrat Kabupaten Inhil.

Ketidakhadiran pengurus dan kader partai Demokrat ini tentunya menimbulakan tanda tanya besar. Apakah berarti DPC Demokrat Kabupaten Indragiri Hilir tidak mendukung Drs Ahmad untuk diusung Partai pada Pemilukada Gubernur Riau periode 2013-1018 mendatang.

Sebelumnya, saat pelantikan pengurus DPC Partai Demokrat Kabupaten Indragiri Hilir beberapa waktu yang lalu, sudah pernah diikrarkan melalui pernyataan sikap DPC, bahwa mereka mendukung sepenuhnya HR Mambang Mit untuk diusung sebagai Balon Gubernur Riau bukan Drs Ahmad. Komitmen itu kembali ditegaskan dalam kunjungan Mambang Mit baru-baru ini ke Tembilahan.

Drs Ahmad saat disinggung ketidakhadiran para pengurus DPC dan juga anggota DPRD Inhil dari Demokrat, dalam artian tidak mendukung dirinya membantah dengan tegas. Menurutnya, acara yang dilaksanakan pada hari ini adalah peresmian posko relawan dan memang tidak melibatkan pengurus DPC Inhil.

“Pada dasarnya peresmian posko relawan memang tidak melibatkan struktural partai Demokrat Kabupaten Indragiri Hilir. Acara kita memang murni untuk menggalang dukungan dari masyarakat,” ujarnya.

Ahmad menambahkan, DPP Demokrat pada prinsifnya mendukung sepenuhnya siapa saja kader terbaik yang ingin mencalonkan diri. Nanti tentunya DPP punya pertimbangan siapa yang akan diusung, salah satunya adalah tingkat kepopuleran calon ditengah masyarakat.

“Demokrat tentunya akan mengusung kader yang dianggap mampu untuk memenangkan Pemilukada Provinsi Riau nantinya.Mereka yang bisa memenangkan pesta demokrasi tersebut adalah kader yang paling poluper ditengah masyarakat.” pungkasnya.(dro/*3)

Tembilahan (www.detikriau.org) – Keluarnya Surat DPP Partai Golkar bernomor 20/DPP Golkar/X/2012 yang ditanda-tangani Aburizal Bakri dan Idrus Marham selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jendral tentang pemberhentian Indra M Adnan sebagai ketua DPD I Golkar Provinsi Riau dan menunjuk Darul Siska menjadi pelaksana tugas ketua DPD I Golkar Riau tampaknya akan berbuntut perang. Merasa di Zholimi, Indra tidak tinggal diam. Melalui kuasa hukumnya, Syam Daeng Rani, SH, Indra dipastikan menempuh jalur hukum dan melapor ke KPK.

Menurut  Syam Daeng Rani, SH,Pemberhentian Indra, terkait persiapan Pemilukada Gubri 2013 mendatang. Banyak pihak yang berkepentingan dan akan menjadikan Golkar sebagai perahu. “Jadi, gak benar kalau ada yang menyebut kinerja kliennya tak bagus atau Golkar di bawah Pak Indra tidak jalan. Itu kan alasan yang dicari-cari,” Ungkap Daeng Rani kepada beritaazam.com, sabtu (14/10) kemaren.

Membawa kasus ini ke pengadilan, menurut Daeng, adalah jalan terbaik. Dan, pihaknya akan meminta ke majelis hakim yang memeriksa perkara ini nanti untuk menjatuhkan putusan sela. Tujuannya, supaya tidak dilaksanakan dahulu musdalub sebelum ada putusan tetap dari pengadilan.

“Tidak ada upaya banding atas putusan pengadilan yang menyidangkan perkara partai. Jadi, waktu penyelesaian perkara bisa relatif pendek, dan kita harapkan sebelum tenggat waktu dua bulan, sudah ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Untuk mengantisipasi penyelenggaraan musdalub di bawah waktu dua bulan, kita harapkan majelis menjatuhkan putusan sela itu,” ujar Daeng Rani.*

Ditambahkan Syam Daeng Rani, pihaknya akan melayangkan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Gugatan dialamatkan selain kepada DPP juga kepada DPD II yang menanda-tangani permintaan musdalub.
Dalam konfirmasi kepada JPNN.com, Syam Daeng Rani, SH menyebutkan bahwa ancaman melapor ke KPK ini dilakukan kubu Indra Muchlis karena dia menduga telah terjadi gratifikasi dalam upaya menjegal kliennya maju sebagai calon Guberur Riau 2013 nanti. Ia menyebut bahwa sejumlah DPD II yang mengusulkan Musdalub telah dibayar oleh pihak tertentu.

kalau memang Musdalub sudah dilaksanakan, pihaknya akan mengajukan sengketa ini ke Mahkamah Partai. Jika tidak ditindak lanjuti selama 60 hari maka akan dilanjutkan ke Pengadilan.

Dasar pengambilan langkah itu karena syarat Musdalub tidak sesuai dengan pasal 31 AD/ART Partai Golkar, kemudian Undang-undang nomor 2 tahun 2008 junto UU nomor 2 2011 tentang Partai Politik.

“Di sana dijelaskan bahwa terhadap akan dilaksanakannya Musdalub ada beberapa kriteria. Pertama keadaan DPD Golkar dalam kondisi terancam, ketua DPD melanggar AD/ART, syarat ini tidak terpenuhi. Jadi menurut kita tidak ada alasan untuk Musdalub,” jelas Daeng Rani.

Saat ini pihaknya tinggal menunggu apakah Musdalub tetap dijalankan atau tidak. Jika tetap dilakukan, maka Indra Muchlis Adnan akan dimintai pertanggung jawaban. Sementara menurut dia sampai sekarang kliennya tidak dilibatkan. “Jadi banyak celah buat kita menempuh upaya hukum,” tandasnya. (dro/JPNN/bac)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) — Drs. H. Wan Abu Bakar, MS, M.Si. Putra kelahiran Selat Panjang Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau nyatakan inginkan menjadi “Gubernur dari Rakyat dan Untuk Rakyat. Ia berjanji akan berlaku adil serta jujur dalam mengakomodir seluruh kepentingan daerah.

Pernyataan ini disampaikan Wan Abu Bakar dalam kunjungan silaturhaminya di Kabupaten Indragiri Hilir dikediaman salah seorang tokoh masyarakat di jalan M. Boya Gg. Letda Samidi, Tembilahan, Kamis (21/6)

Dalam kesempatan itu, Wan Abu Bakar dengan tegas ungkapkan niat dan tekad dirinya untuk maju sebagai salah satu Bakal Calon (Balon) Gubernur Riau 2013 mendatang.

“Dengan niat itu, tentunya saya sangat memerlukan dukungan masyarakat termasuk masyarakat Inhil. Alhamdulillah, dengan kedekatan saya dengan tokoh masyarakat, mereka memberikan restu.” Ungkap Wan Abu Bakar  yang saat itu di dampingi Istrinya, Sri Rahayu Setyaningrum.

Tindaklanjut dukungan masyarakat ini ditambahkan Wan Abu Bakar haruslah dijadikan dasar untuk lebih sungguh-sungguh melakukan langkah kongkrit dalam bentuk tekad kuat untuk membangun Riau kedepan yang lebih baik.

Menurut politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), putra kelahiran 9 Agustus 1950 ini, pembangunan Riau kedepan harus lebih difokuskan untuk mengangkat ekonomi masyarakat di daerah terutama pedesaan. Saat ini, dinilainya, pembangunan lebih terorientasi ke perkotaan. sehingga, baik dari sisi pemenuhan kebutuhan hidup maupun pembangunan infrastruktur desa masih terbilang sangatlah lemah.

“Saya bertekad untuk menjadi Gubernur dari Rakyat untuk Rakyat bukan Gubernur dari Kelompok untuk Kepentingan Kelompok,” Tegas Anggota Komisi IV DPR RI ini.

Artinya menurut Wan Abu Bakar, seorang Gubernur haruslah jadi Gubernur seutuhnya. Kebutuhan daerah haruslah diakomodir secara jujur dan adil bukan atas dasar penilaian kepentingan kelompok.(fsl)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) — Kongkow LE di Warkop Sukadamai Tembilahan mendapatkan respon positif dari berbagai elemen, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, LSM dan berbagai warna partai politik.

Sosok LE, mantan Menteri PDT Kabinet Bersatu Republik Indonesia yang sekarang duduk menjadi ketua fraksi PKB MPR RI sudah tidak diragukan lagi, sempena dengan niatnya yang akan maju di ajang Pilgubri 2013 mendatang mendapat sambutan hangat di kampung asalnya, Negeri Seribu Jembatan. Karir politik yang telah mentok ya dilakoninya hingga sempat menjabat sebagai Menteri, membuat semua kalangan baik dari etnis Tionghoa hingga Pribumi menentukan sikap siap mendukung putra terbaik asal Kabupaten Inhil untuk kembali memimpin Riau ke depan.

Lukman Edy yang terbilang masih muda dengan deretan karir politik nan cemerlang dalam Kongkow minum kopi bersama di Warkop Sukadamai Tembilahan, dengan gamblang memeberikan jawaban seluruh pertanyaan yang di lontarkan dari kalangan berbeda. LE berharap, kunjungan kesepuluh Kabupaten/Kota ini akan mendapatkan masukan mengenai berbagai aspirasi yang ingin disuarakan masyarakat.

H.Kursani salah seorang tokoh agama di Tembilahan menilai LE adalah putra terbaik Inhil yang layak untuk duduk sebagai Gubernur Riau kedepan.

Alex Candra tokoh warga keturunan dari suku Tionghoa sekaligus menjabat sebagai Ketua Paguyuban Sosial Marga Tiongha Indonesia (PSMTI) Kab. Inhil menyatakan siap mendukung siapapun calon putra daerah terbaik Inhil. mendukung penuh LE menurutnya adalah suatu keharusan demi kemajuan daerah.

Yan Bona tokoh Pemuda yang selama ini dinilai banyak kalangan berani dan vulgar dalam mengkritik berbagai kebijakan kemasyarakatan menilai sosok LE yang muda belia sudah sangat pantas ditambah karir LE yang cemerlang hingga ke tingkat nasional. Yan Bona mengingatkan jika LE duduk menjadi Gubri jangan mengecewakan dan harus memikirkan seluruh Riau,”Seorang Gubernur bukan hanya dimiliki oleh masyarakat Inhil tapi nantinya juga akan menjadi milik msyarakat Riau.” Ujarnya.

Terkait dengan perkembangan yang ada, mengingat Indra Mukhlis Adnan yang juga merupakan abang kandung LE yang juga akan maju untuk menjadi Balon Gubri pada 2013 mendatang, Yan Bona tidak mempermasalahkan, “sah-sah saja dalam karir politik adik-kakak bertarung demi masa depan kemajuan daerah, sepanjang tidak merugikan daerah”.Pungkasnya. (fsl)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Salah satu putra terbaik Riau, HM. Lukman Edy dengan tegas nyatakan tidak akan mencalonkan diri dalam pemilihan Gubernur Riau 2013 mendatang jikalau masyarakat Riau lebih aspiratif kepada Balon yang mengedepankan Money Politic.

Pernyataan ini disampaikan LE, panggilan akrab mantan Mentri PDT RI ini saat dikomfirmasi detikriau.org di kantor DPC PKB Inhil jalan  KH. Dewantara No. 2 Tembilahan, Senin (21/5).

“Benar, mungkin saja sebahagian orang menginginkan  untuk diamplopin dan diserang subuhi. Kalau perilaku politik masyarakat Riau masih pada pola ini, saya tidak bersedia untuk mencalonkan diri pada pilgubri 2013 mendatang. Namun Berdasarkan hasil survey yang kita lakukan, Money Politik hanya memiliki kontribusi dibawah 7 persen dalam penentu kemenangan seorang calon.”Jawab LE kepada detikriau.org.

LE meyakini bahwa kesejahteraan akan berbanding lurus dengan tingkat kualitas demokrasi masyarakat. Katanya, Jika tingkat kualitas demokrasi masyarakat baik, kesejahteraan akan sangat mungkin untuk dicapai. Namun jika sebaliknya, maka cita-cita keadilan dan kesejahteraan akan semakin menjauh.” Contohnya, ketika rakyat memilih pemimpin hanya didasarkan kepada uang maka tentunya akan sangat keliru. Pemimpin yang terpilih dengan money politik, saat ia memimpin maka akan cenderung untuk melakukan tindakan-tindakan koruptif,” Jelasnya.

Terkait dengan pendamping, ketika dipertanyakan detikriau.org, LE mengaku sudah memiliki. Hanya saja, dengan waktu yang terbilang masih cukup lama, LE masih enggan untuk mempublikasikan.”Seorang wakil yang akan menjadi pendamping saya pada Pilgubri 2013 mendatang disamping ia harus mempresentasikan memiliki kekuatan politik tentunya juga harus mampu untuk mempresentasikan kekuatan kewilayahan,”Pungkas H.M. Lukman Edy. (fsl)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – HM. Lukman Edy menyatakan sampai hari ini belum menetapkan visi  sehubungan dengan rencana akan majunya ia sebagai bakal calon Gubernur Riau pada pemilukada Riau 2013 mendatang. Setakat ini ia nyatakan masih melakukan upaya untuk menyerap aspirasi secara langsung dari masyarakat di seluruh kabupaten  / kota di Riau guna menyusun Visi tersebut.

“Selama ini, calon pemimpin selalu menjejalkan Visinya untuk dijadikan pola dalam pembangunan Riau. Tapi kita tidak. Kita belum menyusun Visi karena setakat ini kita masih berusaha untuk mendapatkan aspirasi dari masyarakat secara lengkap di seluruh Kabupaten/Kota di Riau. Hasil yang kita peroleh barulah nantinya akan kita ramu untuk dijadikan Visi,” Jelas L’E, panggilan akrab mantan Mentri PDT RI ini saat ditemui detikriau.org di kantor PKB Inhil, Senin (21/5)

Namun, ditambahkan L’E, dari sepuluh Kabupaten/Kota yang sudah ia sambangi, sudah didapatkan beberapa point penting.” Persoalan itu diantaranya terkait masalah masih minimnya perhatian pemerintah dalam mengatasi kemiskinan khususnya pada masyarakat didaerah-daerah pesisir Riau. Fakta, memang menunjukkan bahwa daerah-daerah pesisir menjadi kantong-kantong kemiskinan di Riau.” Tambah LE.

Yang lainnya menurut LE, berkenaan dengan birokrasi pemerintahan yang bersih, sederhana dan melayani rakyat. Istilahnya, lebih dikenal dengan reformasi  birokrasi. Namun menurut ketua Fraksi PKB DPR RI ini, Bahasa reformasi birokrasi adalah bahasa yang tidak merakyat dan cenderung akan menimbulkan kesalahan dalam pengimplementasian. “Kita akan langsung saja untuk menohok pada persoalan-persoalan birokrasi kita, yaitu pada persoalan praktek-praktek korupsi, kehidupan yang bermewah-mewah dan melayani rakyat.  Bukan seperti sekarang, pemimpin cendrung melayani dirinya sendiri.

Terkait dengan persoalan dukungan yang dibutuhkan LE untuk maju sebagai calon Gubernur Riau, LE menyatakan bahwa peran partai dalam menetukan kemenangan seorang calon bukanlah sesuatu yang mutlak. Kontribusi terbesar menurutnya lebih ditentukan dari ketokohan, performent dan kepercayaan masyarakat bahwa calon itu akan sanggup untuk membawa aspirasi mereka.”Jadi kita mungkin hanya mencari perahu yang menimal untuk dukungan. Kalau perahunya besar dan gemuk tetapi mesinnya tidak bergerak juga tidak berguna. Yang penting bisa penuhi syarat minimal sebanyak delapan kursi. Selanjutnya, sekali lagi pilihan masyarakat sekarang cendrung tidak lagi berdasarkan pada partai politiknya,”Imbuh LE. (fsl)