ARB INdonesia, JAKARTA – Pemerintah akan mengumumkan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2019, pada pekan keempat Oktober tahun ini. Proses pendaftarannya sendiri akan mulai dibuka pada November 2019.

Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian 2019 sendiri digelar Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada 25 September lalu. Proses pendaftarannya sendiri akan mulai dibuka pada November 2019.

“Proses Seleksi administrasi pada bulan Desember, dan seterusnya,” ujar Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian (BKN) Mohammad Ridwan dalam siaran pers.

Ia mengatakan total formasi yang akan dibuka dalam rekrutmen CPNS 2019 adalah 197.111 posisi. Rinciannya adalah kementerian/lembaga (K/L) sebanyak 37.854 formasi dan untuk daerah sebanyak 159.257 formasi.

“Namun demikian perlu diketahui bahwa angka tersebut masih dalam tahap finalisasi hingga saat ini,” ujar Ridwan.

Ridwan menuturkan ada lima hal yang membuat formasi CPNS 2019 belum bisa dimutakhirkan walaupun proses pendaftaran dimulai bulan depan.

Pertama, kata dia, akan disesuaikan kembali dengan skema kabinet yang baru pascapelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober 2019 mendatang.

Kedua, terdapat beberapa proses dalam rekrutmen CPNS dengan jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan dan tidak mungkin dipersingkat.

“Proses ini antara lain meliputi masa pengumuman selama 15 hari kalender, penyampaian persyaratan pelamaran secara daring selama 10 hari kalender dan sebagainya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS,” ujar Ridwan.

Ketiga, anggaran rekrutmen dan gaji CPNS 2019 pada sebagian Kementerian, Lembaga, dan Daerah (K/L/D) kemungkinan telah dialihkan untuk kegiatan lain yang lebih prioritas serta harus selesai dipertanggungjawabkan pada pertengahan Desember.

“Sehingga jika proses seleksi dipaksakan selesai pada tahun ini akan menimbulkan konsekuensi anggaran yang rumit,” kata dia.

Keempat, sebanyak 541 K/L/D yang akan membuka formasi CPNS tahun 2019 harus melaksanakan training dan entry formasi pada sistem daring yang baru. Hal itu penting dilakukan agar meminimalisasi kesalahan input yang berakibat fatal bagi calon peserta seperti yang terjadi di beberapa tempat pada CPNS 2018.

Terakhir, pada akhir Desember beberapa wilayah di Indonesia Timur (Papua, Papua Barat, Maluku, NTT) akan libur lebih lama untuk melaksanakan perayaan Natal. Walhasil, proses rekrutmen tidak akan berjalan optimal di tempat-tempat tersebut.

Ridwan mengimbau masyarakat yang tertarik menjadi CPNS agar terus memantau informasi resmi mengenai melalui kanal media sosial BKN, situs web www.bkn.go.id , dan situs web atau media sosial yang dikelola oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Selain itu, Ridwan meminta masyarakat tidak mempercayai informasi hoaks seputar rekrutmen CPNS yang beredar selain sumber informasi resmi, serta tidak mempercayai oknum yang mengklaim dapat membantu dalam proses rekrutmen CPNS.

“Rekrutmen CPNS dilakukan secara transparan dan akuntabel hanya melalui https://sscasn.bkn.go.id ,” tegasnya.

Sumber CNN Indonesia

ARB INdonesia, JAKARTA — Lowongan CPNS 2019 mulai memasuki tahap finalisasi. Pemerintah akan membuka lowongan 197.111 posisi untuk pelaksanaan seleksi CPNS 2019.

Kabiro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) M Ridwan mengatakan total formasi sementara untuk CPNS 2019 adalah 197.111 posisi. Rinciannya adalah kementerian/lembaga (K/L) sebanyak 37.854 formasi dan untuk daerah sebanyak 159.257 formasi.

“Namun demikian perlu diketahui bahwa angka tersebut masih dalam tahap finalisasi hingga saat ini,” ujar Ridwan dalam siaran pers.

Ridwan menuturkan ada lima hal yang membuat formasi CPNS 2019 belum bisa difinalisasi walaupun proses pendaftaran dimulai bulan depan.

Pertama, kata dia, lowongan CPNS 2019 akan disesuaikan kembali dengan skema kabinet yang baru pascapelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober 2019 mendatang.

Kedua, terdapat beberapa proses dalam rekrutmen CPNS dengan jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan dan tidak mungkin dipersingkat.

Ketiga, anggaran rekrutmen dan gaji CPNS 2019 pada sebagian Kementerian, Lembaga, dan Daerah (K/L/D) kemungkinan telah dialihkan untuk kegiatan lain yang lebih prioritas serta harus selesai dipertanggungjawabkan pada pertengahan Desember.

Keempat, sebanyak 541 K/L/D yang akan membuka formasi CPNS tahun 2019 harus melaksanakan training dan entry formasi pada sistem daring yang baru. Hal itu penting dilakuakn agar meminimalisasi kesalahan input yang berakibat fatal bagi calon peserta seperti yang terjadi di beberapa tempat pada CPNS 2018.

Kelima, pada akhir Desember beberapa wilayah di Indonesia Timur (Papua, Papua Barat, Maluku, NTT) akan libur lebih lama untuk melaksanakan perayaan Natal. Walhasil, proses rekrutmen tidak akan berjalan optimal di tempat-tempat tersebut.

Pemerintah akan mengumumkan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2019, pada pekan keempat Oktober tahun ini.

Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian 2019 yang digelar Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada 25 September lalu. Proses pendaftarannya sendiri akan mulai dibuka pada November 2019.

“Proses Seleksi administrasi pada bulan Desember, dan seterusnya,” ujar Ridwan.

Ridwan mengimbau masyarakat yang tertarik menjadi CPNS agar terus memantau informasi resmi mengenai melalui kanal media sosial BKN, situs web www.bkn.go.id , dan situs web atau media sosial yang dikelola oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

“Rekrutmen CPNS dilakukan secara transparan dan akuntabel hanya melalui https://sscasn.bkn.go.id ,” ujarnya mengenai lowongan CPNS 2019.

Sumber CNN Indonesia

ARB INdonesia, JAKARTA – – Rektor Universitas Negeri Medan (Unimed) Syamsul Gultom menyatakan akan memberikan sanksi kepada mahasiswanya yang melakukan demontrasi di Gedung DPRD Sumatra Utara.

“Kami melarang mahasiswa melakukan unjuk rasa dengan mengeluarkan surat edaran yang harus dipatuhi mahasiswa,” kata Syamsul usai melantik Wakil Rektor, Dekan FBS, Dekan FE, Dekan FIS, Dekan FIK, dan Ketua LPPMP Unimed periode 2019-2023 di Medan, dikutip Antara pada Selasa (1/10).

Dia menegaskan mahasiswa Unimed dilarang berunjuk rasa. Bagi mereka yang melakukan demonstrasi akan terancam sanksi.

“Bagi mahasiswa yang melanggar surat edaran tersebut tentunya harus diberikan sanksi karena tidak mengindahkan peraturan di Unimed,” ujar Syamsul.

Ia mengatakan setiap mahasiswa yang kuliah di Unimed harus disiplin, patuh, dan tidak boleh melanggar peraturan yang berlaku.

Menurutnya, mahasiswa tidak perlu turun ke jalan dan mendatangi Gedung DPRD Sumut untuk memprotes revisi UU KPK maupun rancangan undang-undang lainnya. Dia menyarankan mahasiswa melakukan pengujian atau judicial review RUU KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Pengujian yudisial itu sebagai proses peninjauan tindakan eksekutif dan legislatif oleh badan yudikatif. Badan tersebut akan meninjau apakah suatu tindakan atau undang-undang sejalan dengan konstitusi suatu negara.

“Hal ini merupakan langkah yang baik dan positif, serta tidak perlu harus berunjuk rasa memprotes RUU KPK itu,” katanya. Sebelumnya, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohammad Nasir mengadakan rapat tertutup dengan 130 rektor dan perwakilan perguruan tinggi negeri di Indonesia untuk mengantisipasi aksi mahasiswa pada Senin (30/9) lalu.

Nasir mengatakan pihaknya mengimbau agar mahasiswa memilih berdialog daripada melakukan demonstrasi. Pasalnya, politikus PKB itu mengklaim DPR telah mengabulkan tuntutan para mahasiswa dengan menunda pembahasan dan pengesahan beberapa rancangan undang-undang, termasuk RKUHP yang ditolak mahasiswa.

“Demo hak mahasiswa, silakan, tapi jangan dikerahkan, lebih baik rektor mengajak diskusi atau dialog, dari kampus kegiatan-kegiatan yang lebih produktif,” kata Nasir.

Unjuk rasa Aliansi Mahasiswa Bersatu berakhir ricuh di depan Gedung DPRD Sumut, Selasa (24/9). Sedikitnya empat unit kendaraan milik polisi rusak pada kericuhan tersebut.

Personel Polda Sumatra Utara bahkan mengamankan lima anggota polisi yang diduga melakukan penganiayaan terhadap mahasiswa dan anggota dewan.

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja, di Mapolda pada Rabu (25/9) mengatakan kelima anggota Polri yang diamankan itu, beberapa di antaranya Bripda MH, FM, dan Bripda FPS. Saat ini, Polda Sumut telah memeriksa 12 personel Polri sebagai saksi dan 3 orang dari anggota DPRD Sumut.

Menurut dia, lima oknum anggota Polri diduga melakukan tindakan di luar prosedur hukum dan ketentuan SOP pada pengamanan aksi massa berlangsung.

“Bahkan, Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto telah memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan penyelidikan dan identifikasi terhadap video yang beredar,” ujar Tatan.

Ia mengatakan ada dua video didapatkan dari media sosial (medsos). Kemudian ada satu tindakan anggota Polri dari Direktorat Samapta yang menghina dan melakukan pemukulan, hal itu tidak sesuai SOP.

“Jadi, setiap kita melakukan pengamanan dan tentu adanya APP, di situ ada arahan tidak boleh membawa senjata api, membawa senjata tajam, dan tidak boleh melakukan pemukulan yang di luar ketentuan perundang-undangan,” ucap dia.

Sumber CNN Indonesia

ARB INdonesia, JAKARTA – – Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohammad Nasir mengadakan rapat tertutup dengan 130 rektor dan perwakilan perguruan tinggi negeri di Indonesia untuk mengantisipasi aksi  Mahasiswa yang kembali digelar hari ini Senin (30/9) dengan agenda mengawal rapat paripurna terakhir pengurus DPR RI periode 2014-2019.

Nasir mengklaim pihaknya mengajak para pimpinan perguruan tinggi untuk ikut mengawal proses pelantikan DPR RI ataupun Presiden terpilih sehingga tidak ada aksi demonstrasi yang rusuh.

“Mengantisipasi perkembangan sekarang, kami mengajak para rektor bagaimana para rektor bisa membuat situasi yang kondusif, situasi yang bisa membuat kita adalah suasana yang teduh dalam situasi yang baik,” kata Nasir di kantor Kemenristekdikti, Jakarta.

Nasir pun mengatakan pihaknya mengimbau agar mahasiswa memilih berdialog dari pada melakukan aksi demonstrasi. Pasalnya, Nasir mengklaim DPR telah mengabulkan tuntutan para mahasiswa dengan menunda pembahasan dan pengesahan beberapa rancangan undang-undang atau RUU, termasuk RKUHP yang ditolak mahasiswa.

Menurut Nasir, rektor bisa mengajak mahasiswanya untuk membahas draf RUU yang dianggap bermasalah karena sudah bisa dengan mudah diakses.

“Kalau saya minta pada para rektor ini berdialog bersama dengan para mahasiswa, tuntutan mereka terhadap undang-undang, dan terkait pada RUU dan terkait pada semua perundang-undanganan yang ada yang sekarang sedang dibahas, oleh DPR itu kita bisa didialogkan nanti,” ujar Nasir.

“Demo hak mahasiswa, silakan, tapi jangan dikerahkan, lebih baik rektor mengajak diskusi atau dialog, dari kampus kegiatan-kegiatan yang lebih produktif,” tambah politikus PKB itu.

Lebih lanjut, ia mengatakan belum melihat pentingnya diterapkan sanksi bagi rektor yang tidak mengindahkan ajakannya.

“Tadi saya tanya sebelumnya tidak ada rektor (yang mengerahkan demo). Maka kalau enggak ada apakah harus berikan sanksi?” tambahnya.

Selanjutnya, Nasir mengimbau kepada mahasiswa yang kembali turun ke jalanan untuk melakukan aksi. Ia berharap tidak ada lagi tuntutan yang disalurkan melalui aksi demonstransi.

“Saya harapkan mereka tidak melakukan demo lah yang didemo apa? Tuntutan mereka untuk ditunda sudah ditunda,” tutup Nasir.

Sumber CNN Indonesia

ARB INdonesia, SURABAYA – Upaya menjaga kondusivitas Kota Malang terus dilakukan aparat kepolisian. Salah satunya, dengan menjadi inspektur upacara. Seperti yang dilakukan oleh Kapolres Malang Kota AKBP Dony Alexander di SMA Negeri 1 Malang.

Langkah ini bertujuan mencegah para pelajar termakan provokasi untuk berunjuk rasa yang berpotensi adanya kekerasan.

Sejumlah pesan disampaikan Dony saat menjadi inspektur upacara. Dandim 0833 Kota Malang Letkol (inf) Tommy Anderson turut serta mendampingi dalam kegiatan yang digelar, Senin (30/9/2019).

Pertama Dony menyampaikan akan bahaya narkotika. Zat yang terkandung di dalamnya bisa merusak saraf otak orang yang mengonsumi.

“Lebih berbahaya lagi, membawa orang yang mengonsumsi melakukan tindak kriminal. Hal ini tentu sangat merugikan baik bagi pelajar maupun orang tua dan keluarga. Maka dari itu, tolong hindari narkoba,” ungkap Dony dihadapan pelajar.

Selanjutnya Dony menyatakan, agar para pelajar mampu menahan diri. Tidak mudah untuk diprovokasi sampai bertindak melawan hukum. Seperti sampai terjadinya perkelahian pelajar yang bisa mengakibatkan jatuhnya korban.

Dony mengajak, para guru bisa menjalin komunikasi yang baik anak didiknya. Sehingga mampu mencegah provokasi ikut berunjuk rasa, yang cenderung membawa dampak negatif bagi pelajar itu sendiri.

“Para bapak dan ibu guru bisa menjalin komunikasi dan hubungan emosional dengan anak didiknya. Sehingga pelajar tidak mudah terpengaruh informasi yang cenderung membawa dampak negatif. Pelajar juga demikian, harus bisa mentaati segala peraturan di sekolah. Dan lebih mementingkan untuk menimba ilmu yang diberikan oleh para guru,” ucap kapolresta.

Dia menegaskan, dalam momentum upacara bendera yang dilaksanakan, sekaligus menjadi ajang silaturahmi dan saling tukar informasi terkait persoalan pada dunia pendidikan, hingga bisa dicarikan jalan keluarnya.

“Banyak persoalan yang kerap kali melibatkan pelajar. Contohnya perkelahian, narkoba, pornografi dan yang baru-baru ini adalah pelajar ikut unjuk rasa. Semua bisa dicegah dengan terus saling menjalin komunikasi yang baik. Jika ada persoalan, segera bisa dicarikan jalan keluarnya,” pungkasnya.

Sumber Detikcom

ARB INdonesia, BOGOR – Ratusan pelajar yang diamankan di Polres Bogor Kota sudah diperbolehkan pulang. Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan, para pelajar yang hendak ikut demo ini, tidak mengerti apa yang sedang ramai dibahas di Jakarta.

“Ketika tadi saya tanya, enggak ada yang tau, enggak ada yang baca UU (Undang-Undang), enggak ada yang mengerti isunya apa,” kata Bima Arya, di Polres Bogor Kota, Jalan Kapten Muslihat, Bogor Tengah, Kota Bogor, Senin (30/9/2019).

Ia menjelaskan, banyak pelajar Bogor yang ingin ke Jakarta, hanya ikut-ikutan saja. Para pelajar ini, sambungnya, tidak mengerti apa yang sedang diperjuangkan.

“Berdasarkan investigasi kita, hampir semuanya enggak tau apa yang diperjuangkan. Baik tentang KPK, rancangan UU ini, mereka enggak pada tau,” lanjutnya.

Sumber Detikcom