Kepsek SMKN 1 Dumai Tak Tepat Janji, Ketua LPMK dan Forum Ketua RT Serta Karang Taruna Purnama Kecewa
ARBindonesia.com, DUMAI – Ketua LPMK Purnama dan Forum Ketua RT serta Karang Taruna Purnama (KTP) kecewa terhadap Kepala Sekolah SMKN 1 Dumai.
Pasalnya, beberapa waktu lalu sebelum di bukanya penerimaan siswa baru. Kepala sekolah SMKN 1 Dumai melakukan sosialisasi terhadap 25 ketua Rukun Tetangga (RT) yang ada di Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat.
Dalam sosialisasi itu, Ia berjanji akan membantu masyarakat untuk menerima siswa sebanyak 98 orang melalui Ketua RT.
Namun saat ini janji tersebut jauh dari harapan, karna masih ada 23 orang yang tidak diterima oleh pihak sekolah.
Berarti pihak sekolah SMKN 1 Dumai bisa di simpulkan belum bisa menepati janjinya kepada Ketua RT yang ada di Kelurahan Purnama.
Hal tersebut dikatakan Ketua LMPK Purnama, Zulkifli, S.Sos kepada awak media, Selasa (30/6/2020).
“Sebelumnya Ketua RT meminta data calon siswa yang ingin masuk ke SMKN 1 Dumai, namun setelah data terkumpul pihak sekolah tidak lagi menepati janjinya. Sehingga yang terjadi di lapangan, RT di tuntut orang tua yang telah menyerahkan data anaknya tersebut,”paparnya kepada Arbindonesia.com.
“Jika pihak sekolah tidak ada itikat baik untuk menyelesaikan permasalahannya kepada ketua RT, maka 25 RT yang ada di Kelurahan Purnama akan mengambil sikap,” tambah ketua LPMK menyampaikan.
Di lokasi yang sama, Abdul Gani Wakil Ketua Forum RT Kelurahan Purnama juga menyampaikan kekecewaanya terhadap keputusan pihak sekolah yang tidak menepati janji.
“Kami meresa pihak sekolah mempermainkan Ketua RT yang ada di Purnama, untuk itu kami akan mengambil sikap,” tegas Abdul Gani ketua RT 25.
Tambahnya, jika tidak ada tanggapan dari pihak sekolah, kami Ketua RT akan mendatangi SMKN 1 Dumai.
“Apabila kami tidak juga mendapat titik terang, maka kami akan membawa permasalah ini kejalur hukum,” pungkasnya dengan tegas.
Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih berusaha menghubungi Kepala Sekolah SMKN 1 Dumai untuk dimintai keterangannya mengenai hal tersebut. (Hrk)
Tes SKB CPNS Digelar Akhir Agustus dengan Protokol Kesehatan
Foto: Dok. Borobudur News
ARBindonesia.com, JAKARTA – Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Hari Wibisana mengatakan bahwa tahap Seleksi Kemampuan Bidang Calon Pegawai Negeri Sipil (SKB CPNS) Formasi Tahun 2019 direncanakan berlangsung pada akhir Agustus hingga awal Oktober 2020.
“Jadwal SKB rencana dilakukan pada akhir Agustus hingga awal Oktober,” kata Bima dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI dan Menpan RB Tjahjo Kumolo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6).
Dia menerangkan bahwa pelaksanaan SKB CPNS akan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) CPNS 2019 akan menetapkan lokasi ujian dengan meminimalisir pergerakan peserta.
Bima berkata Panselnas CPNS 2019 akan berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 terkait hal ini.
“Panselnas akan melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, baik pusat dan daerah,” katanya.
Namun begitu, lanjutnya, rencana ini tetap melihat situasi perkembangan pandemi virus corona (Covid-19) di Indonesia.
Bima menambahkan, BKN tengah menyiapkan surat edaran baru terkait mekanisme lanjutan seleksi CPNS 2019 berdasarkan aturan yang dikeluarkan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.
Penundaan SKB tersebut tertuang dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo pada 17 Maret 2020. (Mts/Wis)
Sumber CNNindonesia.com
PPDB SMA/SMK di Riau Secara Teknis Berjalan Lancar
Kepala Dinas Pendidikan Riau, Zul Ikram
ARBindonesia.com, PEKANBARU – Penerimaaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK sederajat di Provinsi Riau masih berlangsung sampai 25 Juni 2020.
“PPBD masih berjalan sampai 25 Juni. Alhamdulillah secara teknis untuk server tidak ada kendala,” kata Kepala Dinas Pendidikan Riau, Zul Ikram, Senin (22/6/2020).
Untuk kendala sendiri, lanjut Zul Ikram, hanya masalah surat keterangan domisili dan keabsahan Kartu Keluarga (KK) untuk syarat pendaftaran.
“Saya melihat ini dua persoalan yang berbeda dan harusnya bisa dipilah. Karena surat keterangan itu dikeluarkan di kelurahan/desa, sedangkan kewenangan kita hanya di sekolah,”
Karena itu , pihaknya akan melakukan verifikasi faktual di lapangan seperti apa untuk melihat keabsahan dokumen datanya.
“Itu yang akan kita kroscek faktual seperti apa. Apakah itu sudah masuk dalam sistem atau bagaimana. Tapi memang secara keseluruhan belum bisa kita simpulkan potensi-potensi itu,” tukasnya. (MCR/amn )
Seminar Nasional Online Jilid 7 Kovid Psikologi Diikuti Peserta dari Luar Negeri
ARBindonesia.com – Kovid psikologi kembali hadir menyelenggarakan seminar online nasional jilid 7. Pada seminar kali ini tidak hanya diikuti oleh perserta dalam negeri, tetapi juga diikuti oleh peserta dari luar negeri, Jum’at (5/6/2020).
Adapun pembahasan pada seminar jilid 7 kali ini mengangkat tema ‘Persiapan Psikologis Menata Perekonomian pasca Pandemi Covid-19: Sebuah harapan dan tantangan’.
Dengan mengundang narasumber Guru Besar psikoterapi islam, Prof.Dr.Khairunnas Rajab, M.Ag, yang juga selaku dekan Fakultas Psikologi UIN Suska Riau dan Rimawan Pradiptyo, S.E, M.Sc, Ph.D selaku ekonom UGM.
“Dalam seminar nasional online yang ditaja oleh Kovid Psikologi Fakultas Psikologi Uin-Suska Riau jilid 7, membahas tentang bagaimana persiapan psikologis dalam menata perekonomian dengan kajian dua perspektif yaitu Psikologi dan Ekonomi yang dihadiri oleh peserta dengan berbagai pendidikan dari SMA, S1, S2, S3 bahkan Guru besar dengan berbagai profesi baik dari Indonesia bahkan Luar Negeri yaitu Singapura,” penjelasan dari Tim Kovid Psikologi.
Diskusi dalam seminar nasional online ini membahas tentang pertumbuhan ekonomi saat ini dan bagaimana peranan masyarakat dalam menata perekonomian.
Selain itu juga akan melihat dari sisi psikologis masyarakat yang mau tidak mau harus siap menghadapi efek dari pertumbuhan perekonomian Indonesia yang mengalami perlambatan atau penurunan.
“Strategi bertahan di Masa Krisis adalah dengan mempertimbangkan dampak terburuk, memikirkan solusi yang tidak terpikirkan sebelumnya dan monilisasi sumberdaya untuk mengatasi dampak Covid-19 di lingkungan kita. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah SONJO,” ungkap Rimawan Pradiptyo Ekonom UGM.
Pandemi Covid-19 tidak hanya memberikan dampak terhadap Kesehatan masyarakat akan tetapi telah mempengaruhi kondisi perekonomian, baik secara global maupun perekonomian Indonesia.
Pembatasan disegala bidang untuk memutus rantai penyebaran wabah ini menyebabkan perubahan besar-besaran termasuk dalam setting pekerjaan (working from home/ WFH), dan jalur transportasi terbatas yang menyebabkan denyut perekonomian melambat, efek perekonomian saat ini berdampak pula terhadap kondisi psikologis masyarakat.
Sehingga dibutuhkan kesiapan psikologis dalam menata perekonomian .
“Kebutuhan-kebutuhan hidup manusia haruslah dapat dipenuhi yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan rasa memiliki dan kasih sayang, kebutuhan penghargaan dan kebutuhan aktualisasi diri sehingga dapak mewujudkan hidup bermakna dengan penguatan keimanan, ibadah dan penguatan ihsan,” papar Prof. Dr. Khairunnas Rajab.
Koordinator Kovid Psikologi mengatakan, kegiatan seminar nasional online ini telah meluas dan diikuti oleh peserta dari berbagai daerah di Indonesia bahkan merambah hingga ke Luar Negeri.
Dengan tujuan sebagai sarana sharing pengetahuan dan informasi dalam menghadapi Covid19 dari berbagai persfektif namun dalam ranah Psikologi.
“Kegiatan seminar nasional ini akan terus berlangsung pada hari jum’at di setiap minggunya dengan topik terkini dan narasumber yang kompeten dibidangnya,” tutur Cahya Maqbul, Sabtu (6/6/2020).
Untuk diketahu, Media publis yang digunakan pada seminar Covid Psikologi melalui Facebook, IG, dan YouTube.
Persiapan PPDB, Guru Sudah Diperbolehkan Masuk Sekolah
Foto Ilustrasi, metropolitan.id
ARBindonesia.com, PEKANBARU – Guna mempersiapkan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), para guru-guru sudah diperbolehkan untuk kembali masuk sekolah. Hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran (SE) Gubernur Riau no 800/Disdik/1.3/2020/5041.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Riau, Kaharuddin mengatakan, dalam rangka persiapan PPDB dan pelaksanaan new normal disektor pendidikan. Maka diizinkan bagi kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan majelis guru untuk kembali masuk kesekolah namun dengan jumlah terbatas.
“Namun izin yang diberikan tersebut, dikecualikan bagi mereka yang sedang dalam kondisi hamil, menyusui atau berada diatas usia 55 tahun,” kata Kaharuddin, Rabu (3/6/2020).
Lebih lanjut dikatakannya, pelaksanaan aktivitas persiapan PPDB harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Seperti menggunakan masker, cuci tangan, menjaga jarak serta memeriksa suhu badan dengan thermal gun.
“Sedangkan untuk kebijakan belajar dirumah bagi para siswa, masih berlanjut sampai ada kebijakan terbaru dari pemerintah pusat,” sebutnya. (MCR/MS)
Apa Benar Pelajar Diaspora Enggan Pulang ke Indonesia ?
Foto : Webinar Komisi Kepemudaan PPI Dunia
ARBindonesia.com – Indonesia merupakan negara yang dikenal dengan bonus demografinya. Didalam bonus demografi ini, potensi pelajar Indonesia yang jumlahnya sangat besar. Tidak hanya belajar diluar negeri, banyak masyarakat yang berkeinginan studi diluar negeri.
Pada tahun 2019, Indonesia menduduki peringkat ke-22 sebagai negara terbanyak yang mengirimkan siswa belajar ke luar negeri. Menurut studi organisasi Ikatan Konsultan Pendidikan Internasional Indonesia (IKPII), terdapat lebih dari 35.000 siswa Indonesia yang belajar ke luar negeri setiap tahunnya.
Fakta di atas menunjukan bahwa Indonesia memiliki potensi SDM yang tidak hanya besar di negeri sendiri tapi juga besar di pelosok dunia. Hal ini menjadi potensi besar bagi kemajuan negara jika para pelajar ini memberikan ilmu yang telah mereka dapat di negara belahan dunia.
Meski banyak berita yang beredar mengenai pelajar Indonesia enggan untuk pulang ke Indonesia dikarenakan kondisi Indonesia yang tidak mendukung penerapan ilmu mereka, hal ini tidak mengurangi pespektif bahwa Indonesia memiliki potensi SDM yang tidak hanya pintar secara akademisi, namun juga memiliki kecerdasaan yang tinggi.
Dengan adanya polemik mengenai Diaspora Indonesia diluar negeri yang enggan pulang ke Indonesia membuat kami Komisi Kepemudaan PPI DUNIA (Perhimpunan Pelajar Indonesia se Dunia) mengadakan diskusi bersama Staff Ahli kementrian Luar Negeri bidang Sosial Budaya dan pengembangan Masyarakat di luar negeri yaitu Dewi Wahab, dan juga hadir Akademisi dari perwakilan I4 (ikatan ilmuwan Indonesia internasional dan juga alumni LPDP.
“Saya sangat mengapresiasi forum ini karena satu kesempatan bagi saya sebagai perwakilan dari pemerintah” ujar Dewi, Sabtu (39/5/2020).
Dari konteks kementrian luar negeri tentunya Kemenlu Pusat dengan perwakilannya dimanapun berada memandang PPI Dunia atau diaspora Indonesia diluar negeri secara khusus menjadi mitra kita karena teman teman ini merupakan kepanjangan diplomasi kita.
“Saya melihat bahwa banyak teman teman yang belajar diluar negri memberikan kontribusi buat Indonesiain maka dari itu kontribusi dari semua orang itu sangat dibutuhkan,” tutur Dewi, Staff Ahli Kementrian Luar Negeri bidang Sosial Budaya dan Pengembangan Masyarakat di Luar Negeri.
Saat ini penerima beasiswa LPDP memilik kontrak harus mengabdi atau magang di Indonesia setelah selesai studinya.
Sesimple sebuah pertanyaan apakah bekerja diluar negeri itu adalah bentuk dukungan dan sebuah kontribusi suatu bangsa dan negara, itu juga menjadi suatuperdebatan-perdebatan.
“Karena banyak orang yang berfikir kontribusi dilakukan setelah selesai studi dan pulang ke Indonesia. Nah itu juga tidak salah,” ujar Erbi Alumni LPDP.
Contoh orang – orang yang penelitian diluar negeri apakah itu bentuk kontribusi untuk Indonesia ?, iya ujar Erbi, dan ini berlaku diruang yang berbeda jadi tidak bisa teman teman memahami kontribusi itu adalah kembali ke Indonesia.
Yang mana kita sebagai alumni bisa memberikan kontribusi untuk Indonesia dimanapun kita berada yang mana untuk membuat Indonesia naik.
Tapi balik lagi tergantung dengan kondisinya tadi dimana dia mendapat beasiswa sehinngga ia memiliki keterikatan kontrak harus pulang dan ketika ia tidak pulang monggo diliat dasar hukumnya.
Kalo memang di kontraknya harus pulang maka harus mematuhi itu dan jika disuruh untuk berkarya dulu 1 tahun maka harus mematuhi itu.
“Kita harus memperluas sudut pandang kita dengan Berbicara kontribusi tidak hanya berbicara setelah kuliah balik ke Indonesia,” papar Erbi Alumni LPDP.
“Adakah kebijakan mengenai kita harus pulang atau tidak pulang ?,” tanya salah satu alumni LPDP.
Kebijakan itu tidak ada yang tertulis, bahkan dari berbagai teman teman pemerintah mengintrepetasikan dengan berbeda beda. Jadi kalau saya boleh saran, kalau anda terlibat pada perdebatan harus pulang atau tidak menurut saya gak usah terlibat dalam perdebatan itu. Karena perdebatan itu tidak akan pernah selesai dan tergantung dari masing masing.
“Sejujurnya bapak Presiden Jokowi mengatakan bahwa Pulanglah untuk membangun negara,” imbuh Dewi di Webinar PPI Dunia.
