ARBindonesia.com, PEKANBARU – Setelah tertunda selama 2 tahun, akhirnya Pemerintah Provinsi Riau menerima Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2018 dari Pemerintah Pusat sebesar Rp 439 Miliar.

Sedangkan untuk DBH tahun 2019 belum disalurkan oleh Pemerintah Pusat.

Asisten III Setdaprov Riau, Syahrial Abdi, mengatakan dengan adanya anggaran DBH yang sudah disalurkan oleh pemerintah pusat ini, membuat Pemprov Riau menjadi lega dan kembali akan menjalankan kegiatan yang ada di Provinsi Riau.

“DBH yang kurang salur sudah terealisasi tahun 2018 sudah dapat. Yang 2019 belum, akan diatur oleh Kementrian PMK dan akan dibayarkan secara bertahap. Yang sudah terima tahun 2018 kurang bayar sebesar Rp 439 lebih, dan kita bisa sedikit lega,” ujar Syahrial Abdi, Kamis (28/5).

“Sebelumnya kita sudah melakukan relokasi anggaran, sekarang dengan adanya anggaran itu, bisa mengatur casflow, bisa mengatur uang dalam satu bulan dimanfaatkan. Seperti pembayaran gaji TPP, casflow doatur dalam belanja wajib pegawai,” jelasnya lagi.

Selanjutnya di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga bisa memanfaatkan anggaran yang ada di rekening OPD yang di depositokan. Dimana nantinya pada APBD Perubahan kembali menyusun kegiatan yang tertunda, setelah adanya realokasi anggaran.

“Jadi Kalau sudah diatur casflow sudah diatur yang di kasda dan belum termanfaat, bisa menanfaatkan lagi yang ada di deposito. Di APBD perubahan disesuaikan kembali ke fungsi awal mana yang prioritas, mudah-mudahan tidak terlalu lama,” ungkap mantan Pj Bupati Kampar ini.

Sementara itu, kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau, Indra, membenarkan DBH dari pemerintah pusat telah disalurkan dan masuk dalam kas daerah. Anggaran tersebut nantinya akan digunakan sesuai peruntukan melalui arahan pimpinan.

“Sudah masuk dalam kas daerah, itu besarannya Rp439 lebih. Tentu anggaran ini sangat bermanfaat sekali bagi kita dalam menjalankan kegiatan lain pada tahun ini,” jelas Indra.

Terkait dengan Dana Alonasi Umum (DAU) yang sempat ditahan sebesar 35 persen dari anggaran DAU Riau yang berkisar sebesar Rp110 Miliar. Indra menjelaskan, pemerintah pusat telah mentransfer sisa DAU Riau, setelah dipenuhinya persyaratan yang harus dilengkapi.

“DAU kita yang sempat tertahan sebesar 35 persen sudah dintransfer pusat. Dan kita sudah memenuhi syarat yang kurang dari SKB dua mentri. Hak kita yang ditahan itu 35 persen dari Rp110 Miliar lebih, sekarang sudah dipenuhi dan sudah di transfer,” tutup Indra.

Sumber MCR (JI)
Editor Arb

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Data grafis pasien Covid-19 di Kabupaten Indragiri Hilir terus menurun. Hal ini tercermin dari jumlah Pasien Dalam Pengawasan atau PDP, Orang Dalam Pemantauan atau ODP dan pasien positif Covid-19 yang terus berkurang, Kamis (28/5/2020).

Hari ini, 3 orang pasien positif Covid-19 asal Kabupaten Inhil kembali dinyatakan sembuh dan telah diizinkan pulang ke rumah.

Ketiga pasien tersebut, ialah Ar (26) berjenis kelamin laki-laki, warga Kecamatan Reteh, KH (16) laki-laki, warga Kecamatan Pelangiran, S (17) laki-laki, warga Kecamatan Keritang. Ketiga pasien yang dinyatakan sembuh tersebut merupakan santri Pondok Pesantren Al-fatah, Temboro, Magetan, Surabaya, Jawa Timur.

Dengan adanya penambahan 3 (tiga) orang pasien Covid-19 sembuh, maka jumlah pasien positif Covid-19 yang semula 11 orang kini tersisa 4 (empat) orang pasien yang masih menjalani isolasi demi mendapat perawatan.

Berdasarkan data pantauan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Inhil, jumlah keseluruhan Pasien Dalam Pengawasan atau PDP di Kabupaten adalah sebanyak 75 orang dengan 66 orang diantaranya dinyatakan sehat dan diperbolehkan pulang, 3 orang meninggal dunia dan 6 orang masih menjalani perawatan.

“Kabar bahagia bagi kita, yang mana dalam kurun waktu sekitar 1 bulan ini telah ada 7 orang pasien yang sembuh. Begitu pula dengan jumlah PDP yang terus turun,” kata Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Inhil, Trio Beni Putra melalui keterangan tertulis.

Tidak hanya jumlah PDP yang mengalami tren penurunan, penurunan juga terjadi pada jumlah Orang Dalam Pemantauan atau ODP di Kabupaten Inhil sebagaimana data pantauan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Inhil.

Hingga Kamis 28 Mei 2020, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Inhil mencatat, terdapat 10845 ODP, yang mana 10318 orang diantaranya dinyatakan selesai pemantauan dan menyisakan 527 ODP dalam proses pemantauan. Sementara, untuk ODP meninggal dunia adalah nihil.

“Kita patut mengapresiasi kinerja tim medis yang dengan segala daya dan upaya menekan angka pasien Covid-19. Kerja maksimal mereka dalam penanganan Covid-19 kini telah membuahkan hasil,” tutur Trio.

Ketua Tim Medis Penanganan Covid-19 Kabupaten Indragiri Hilir, dr Alexis, sebelum dinyatakan sembuh, ketiga orang pasien positif Covid-19 sempat menjalani perawatan selama beberapa waktu di rumah sakit rujukan.

“Semua pasien ini dinyatakan sembuh setelah di lakukan pemeriksaan sampel Swab dan dahak dengan hasil negatif 2 kali berturut turut. Pasien saat ini sudah diedukasi dan dipulangkan dengan kondisis klinik baik,” kata dr Alexis.

Lebih lanjut, Dr Alexis berpesan, agar seluruh pasien positif Covid-19 yang masih menjalani masa isolasi dan perawatan dapat senantiasa optimis dan bersemangat demi kesembuhan. (Diskominfopers / Gugus Tugas Covid-19 Inhil)

ARBindonesia.com, KAMPAR – Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto didampingi Sekretaris Daerah Yusri dan Forkopimda Kampar serta Kepala OPD melakukan Teleconference dengan Gubernur Riau Syamsuar bersama Bupati dan Walikota se-Provinsi Riau terkait evaluasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Provinsi Riau sekaligus sosialisasi mewujudkan masyarakat yang produktif dan aman Covid-19, di Aula Rumah Dinas Bupati Kampar, Kamis(28/5).

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kabupaten Kampar berakhir pada hari ini, Kamis 28 Mei 2020, Pemerintah Kabupaten Kampar melalui Gugus Tugas Penanganan Covid-19 merekomendasikan untuk tidak melanjutkan PSBB ke Kementerian Kesehatan RI.

“Kami merekomendasikan untuk tidak melanjutkan PSBB ke Kementerian Kesehatan RI, serta bersiap memberlakukan New Normal di Kabupaten Kampar,”ungkap Catur

Ketua Gugus Penanganan Covid-19, H. Catur Sugeng Susanto, SH dalam Video Conference dengan Gubernur Riau di Aula Rumah Dinas Bupati Kampar menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Kampar akan menindaklanjuti atau laksanakan New Normal berdasarkan petunjuk dari pemerintah pusat.

“Komitmen bersama antara Pemerintah dan Masyarakat dalam menerapkan pola hidup sehat dan bersih merupakan langkah yang dilaksanakan sehingga PSBB bisa dilalui dengan baik.” papar Catur

Selain itu,tempat-tempat ibadah sejauh ini berjalan dengan sebagaimana mestinya dengan menerapkan protokoler covid-19.

“Tempat-tempat ibadah telah melaksanakan protokol Covid-19 sehingga aktivitas ibadah berjalan dengan baik. Kami menyambut baik New Normal ini sehingga masyarakat bisa beraktifitas dan perekonomian menggeliat, kembali” harap Catur.

Jika diberlakukan New Normal, tentunya akan ada aktivitas berkenan dengan perekonomian, sehingga aktivitas seperti dibukanya beberapa destinasi wisata seperti ulu kasok, candi muara Takus dan lainnya diwajibkan menerapkan protokoler covid-19.

Sementara itu, Gubernur Riau, Drs. H. Syamsuar, MSi menyambut baik New Normal yang akan diberlakukan di Kabupaten Kampar, dirinya berharap tiap-tiap daerah di Riau bisa menyesuaikan dengan kondisi perkembangan Covid-19.

“Objek wisata dapat dibuka namun harus memperhatikan protokol Covid-19, hindari kerumunan, sediakan alat pengukur suhu badan, cuci tangan dan wajib masker. Ini standar yang harus dibuat oleh setiap Kabupaten,” papar Syamsuar.

Saat Kabupaten Kampar menerapkan New Normal, Pemerintah Kabupaten harus kontrol, karena yang pergi berwisata disana bukan hanya orang Kampar, sehingga harus disosialisasikan ke pengelola wisata agar apa yang diharapkan berjalan dengan baik, dengan penerapan Protokol Kesehatan.

“Kalau untuk tempat ibadah kita masih menunggu arahan dari Menteri Agama, dan terhadap aktivitas sekolah, kita juga menunggu petunjuk dari menteri pendidikan,” tutup Syamsuar. (Yus)

ARBindonesia.com, PEKANBARU – Jumlah kasus positif Covid-19 di Riau belakangan memang terus menanjak. Saat ini total kasus sudah mencapai 111.
Meski demikian Gugus Tugas Pemeritah untuk Penanganan COVID-19 Riau mencatat, jumlah kasus positif COVID-19 yang sembuh juga meningkat signifikan. Hingga kini total sudah 66 kasus sembuh dari 111 kasus.

Dinas Kesehatan Provinsi Riau mencatat, dari jumlah tersebut total pasien positif COVID-19 yang masih harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit rujukan pemerintah berjumlah 39 orang.

“Sedangkan yang meninggal dunia masi bertahan diangka 6 orang,” kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Mimi Yuliani Nazir.

Sementara itu, total jumlah kasus Pasien Dalam Pengawasan (PDP) di Riau berjumlah 1.258 kasus, dengan rincian sebanyak 127 orang masih harus menjalani perawatan dan 989 telah dinyatakan sembuh.

“Sedangkan jumlah PDP meninggal dunia berjumlah 142 orang,” kayanya.

Mimi kemudian menjelaskan, total Orang Dalam Pemantauan (ODP) di Riau saat ini berjumlah 65.116 dengan rincian 58.286 masih telah selesai pemantauan dan 6.830 masih dalam masa pemantauan.

Saat ini, Pemprov Riau juga mencatat ada 3 kabupaten di Riau yang telah bebas dari penyeberangan wabah COVID-19. Diantaranya Kabupaten Kuansing, Rokan Hilir dan Rokan Hulu. (MCR/fdl)

Foto : Scrinshoot video warga saat menggelar unjuk rasa di Kantor Desa Panglima Raja, Jum’at (22/5/2020)

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Mengenai pemberitaan melalui media siber Pesisirnews.com yang berjudul “Warga Desa Panglima Raja Unjuk Rasa Tuntut Cairkan Dana DD dan ADD”. Kepala Desa Panglima Raja, Kecamatan Concong, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) berikan klarifikasi, Minggu (24/5/2020).

Terkait hal itu, dalam pemberitaan tersebut dituliskan bahwa Warga Desa Panglima Raja melakukan Unjuk Rasa di kantor kepala desa, mereka mempertanyakan penyaluran Dana DD dan ADD (Dana Desa dan Alokasi Dana Desa), Jum’at (22/05/2020).

Dana DD dan ADD ini sendiri sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap warga yang terdampak Covid-19. Dimana sebanyak lebih kurang 50 warga menuntut ke pemerintah desa untuk segera menyalurkanya sebelum Lebaran.

Camat Concong Antoni membenarkan telah terjadi aksi unjuk rasa, dimana dari informasi yang didapatnya masyarakat melakukan unjuk rasa bukan karena dana Bansos atau PKH. Akan tetapi pihak desa belum juga menyerahkan Sembako Dana Alokasi Desa (ADD) yang sudah masuk kerekening Desa pada hari selasa kemaren.

“Menurut kades tersebut habis lebaran saja baru dibagikan, sementara masyarakat Desa Panglima Raja membutuhkan,” ujar Camat, dilansir dari Pesisirnews.com.

Menaggapi hal tersebut, Kepala Desa Panglima Raja, Erwanto memberikan klarifikasi.

Dikatakannya, mengenai sembako yang dibagikan setelah lebaran, itu merupakan kesepakan bersama yang telah ditetapkan dalam rapat khusus antara Kepala Desa, BPD, dan RT RW.

“Sebab barang-barang untuk pembagian sembako akan dibeli di Bumdes Adil dan Makmur Desa Panglima Raja, yang mana barangnya sedang dibelanjakan oleh pengelola Bumdes. Tujuannya untuk mendukung program Pemkab Inhil dalam Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (Bumbes),” papar Erwanto.

“Terkait hal ini kami pihak desa tentunya berusaha secepatnya untuk dibagikan, tidak ada niat untuk menunda,” tambahnya.

Selanjutnya mengenai jumlah masa kurang lebih 50 warga yang ikut melakukan unjuk rasa. Dikatakan Kades, sebenarnya hanya Dua Puluhan warga saja yang ikut berunjuk rasa.

“Itupun ada nama-namanya yang sudah tercatat di BST, BLT, dan juga sudah ada nama-nama yang mendapat PKH,” ungkap Erwanto.

Tambahnya, memang saat unjuk rasa berlangsung saya tidak berada dilokasi. Tetapi kita dapat info tersebut.

“Saat itu saya sedang berada di Tembilahan untuk mencairkan anggaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD),” terang Kades.

Selain itu, menurut Erwanto pihak desa tidak melanggar aturan yang berlaku. Sebab BLT-DD masuk di tanggal 20/05/2020, dan baru dapat informasi bahwa dana masuk pada tanggal 21/05/2020 sore.

“Pada tanggal 22 nya, saya ke Tembilahan untuk melakukan pencairan, dan di tanggal 23/05/2020 kami menyerahkan BLT sebesar 600 ribu per KK. Penyerahan kami lakukan dengan mendatangi langsung rumah-rumah warga yang menerima manfaat BLT sebanyak 285 KK,” imbuh Erwanto.

“Sementara batas akhir penistribusian tanggal 24/05/2020, apa menyalahi aturan?,” tanya kades.

Terakhir sampaikan Erwanto, saat saya bertanya kepada  masyarakat yang ikut unjuk rasa, mereka tidak tau dana apa yang dimaksud.

“Makanya yang datang masyarakat yang sudah mendapat PKH, BPNT dan sudah terdata di BST dan BLT. Mereka hanya diajak saja,” ungkap Kades, Minggu (24/5/2020). (Arb)

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Pemerintah Desa (Pemdes) Sungai Berapit, Kecamatan Concong, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) tahap pertama kepada warga kurang mampu dan terdampak Pandemi Covid-19, Sabtu (23/5/2020).

“133 KK warga yang menerima manfaat bantuan BLT DD pada tahap pertama,” kata Kepala Desa Sungai Berapit, M Ihsah, Minggu (24/5/2020).

Pembagian BLT DD tersebut diserahkan oleh Kepala Desa Sungai Berapit, M Ihsan secara simbolis dan dihadiri langsung oleh Camat Concong, Kapolsek, P3MD, serta unsur Forkopimdes.

M Ihsan menambahkan, penetapan penerima BLT-DD telah melalui proses tahapan pendataan, verifikasi, musyawarah desa khusus (musdessus), dan penetapan penerima BLT DD.

“Penyaluran BLT DD diserahkan secara langsung kepada penerima,” tambahnya.

Dia mengharapkan dengan adanya BLT-DD ini, masyarakat Desa Sungai Berapit dapat terbantu dan bisa menggunakannya untuk keperluan kebutuhan sehari-hari.

“Diharapkan BLT DD ini bisa membantu meringankan beban warga yang terdampak Covid-19,” pungkasnya. (Arb)