ARBindonesi.com, Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) akhirnya buka-bukaan mengenai alasan adanya sejumlah bantuan sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19 yang belum disalurkan hingga saat ini, Rabu (19/8/2020) sore.

Menurut Juru Bicara Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupatem Inhil, Trio Beni Putra, terdapat beberapa hal yang membuat bantuan sosial yang merupakan bagian dari Jaring Pengaman Sosial tersebut belum juga disalurkan sampai hari ini. Seperti halnya Bantuan Keuangan Provinsi Riau dan Kabupaten Inhil yang terkendala persiapan dokumen.

“Mulanya, dokumen itu sudah ditandangani oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Inhil. Namun, terakhir ada perubahan dokumen tersebut harus ditandatangani oleh Bupati Inhil,” kata Trio Beni melalui keterangan tertulis.

Dismaping itu, diungkapkan Trio, Nota Kesepahaman atau MoU bantuan keuangan tersebut juga tidak dapat ditandatangani oleh Kepala Pos Tembilahan, melainkan harus ditandatangani oleh Kepala Wilayah Kantor Pos di Padang, Sumatera Barat.

“Proses ini sudah berjalan sejak beberapa waktu lalu. Diperkirakan Senin nanti dokumen sudah selesai semua termasuk rekening di BRI maka kita akan realisasikan sesuai peruntukan melalui Kantor Pos Tembilahan,” tutur Trio.

Trio mengatakan, tercatat 14.428 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menjadi sasaran Bantuan Keuangan khusus Provinsi Riau dan Kabupaten Inhil. Angka tersebut terdiri atas BSP sebanyak 7.827 KPM dan Non-DTKS sebanyak 6.601 KPM.

Sementara, persentase atau realisasi penyaluran untuk Bantuan Sosial Tunai (BST) yang berasal dari Kementerian Sosial hingga saat ini telah mencapai angka 97 persen atau 47.176 KPM dari total 48.296 KPM.

“Penyaluran dilakukan dalam 3 tahap. 3 persen sisanya nanti akan disalurkan pada BST berikutnya yang direncanakan pelaksanaannya di Bulan Desember 2020 ini. Namun, belum ada tindak lanjut oleh pemerintah pusat terkait hal ini,” pungkas Trio.

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Komisi Informasi (KI) Provinsi Riau, melaksanakan visitasi ke Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) guna memberikan penilaian Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di daerah itu, Senin (10/8).

Kegiatan berupa Monitoring dan Evaluasi (Monev) Layanan Informasi Publik ini dipimpin langsung oleh Ketua KI Provinsi Riau Zufra Irawan dan sejumlah Komisioner KI, diantaranya Alnocrizal serta beberapa orang lain.

Usai melakukan kegiatan tersebut, Zufra mengatakan, monev atau penilaian terhadap seluruh PPID Utama yang ada di Provinsi Riau ini dalam rangka Pemeringkatan layanan informasi Badan Publik 2020 sebagai amanat dari Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

“Kedatangan kami kesini tidak lain, adalah menjalankan amanat UU tentang KIP,”jelasnya.

Hal itu juga menjadi bagian dari pemeringkatan terhadap keterbukaan yang ada di badan publik. Dengan tujuan meningkatkan pengelolaan dan pelayanan KIP itu sendiri.

Sementara Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian (Diskominfops) Inhil Trio Beni Putra, menjelaskan kehadiran Tim monev dari KI Riau ini diharapkan dapat memberikan masukan, saran serta dorongan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhil.

“Khususnya kami Diskominfopers inhil sangat mengapresiasi atas kunjungan ini, karena banyak masukan dan arahan dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik,”kata Trio. Disamping itu, lanjutnya kami juga banyak mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan, dalam meningkatkan pengelolaan informasi publik kedepan. (*)

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan menyambut baik atas kunjungan kerja (Kunker) Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Komite II Riau, Edwin Pratama Putra, Senin (10/8/2020).

Dalam pertemuan yang digelar di rumah Dinas Bupati Inhil, HM Wardan didampingi oleh Wakil Bupati H Syamsuddin Uti, PLT Sekda Drs Fauzar, dan pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Inhil.

Pada pertemuan tersebut, HM Wardan berharap kepada Anggota DPD RI dari Riau turut juga memperhatikan kondisi pembangunan di Kabupaten Inhil yang merupakan bagian dari Provinsi Riau.

“Inhil merupakan kabupaten terluas yang belum pernah dilakukan pemekaran, dan penduduknya sebagian besar adalah petani kelap,” tutur Bupati Inhil.

Ketergantungan masyarakat terhadap kelapa sangat tinggi, sehingga hal ini dapat menyebabkan geliat ekonomi.

“Kelapa ini harganya sering mengalami naik turun. Berbagai upaya telah pemda lakukan untuk memperbaiki hal ini,” imbuh HM Wardan.

Lebih lanjut Bupati Inhil 2 Periode juga menyampaikan bahwa infrastruktur yang dimiliki Pemkab Inhil berupa 2 pelabuhan samudera, bandara, dan kondisi jalan.

“Dengan kedatangan pak Edwin kami mengadu mengenai potensi Inhil. Perlu juga diketahui, semenjak dari periode pertama saya menjadi Bupati, saya fokus membangun infrastruktur di Inhil dengan berbagai program, yaitu DMIJ, dan untuk membangun spiritual kita membuat program Magrib mengaji,” paparnya.

“Potensi yang dimiliki Inhil banyak sekali yang bisa dikembangkan, baik perikanan, maupun dibidang perkebunan,” tambahnya.

Sementara itu, anggota DPD RI Komite II Riau, Edwin mengaku siap menerima aspirasi pemerintah daerah Kabupaten Inhil.

Selian itu ia juga mengapresiasi atas program DMIJ Plus Terintegrasi dan berharap semoga hal itu bisa terus berkelanjutan kedepannya. (*)

Ilustrasi pelantikan ASN di lingkungan Pemprov Riau (Foto IKP Diskominfotik Riau).

ARBindonesia.com, PEKANBARU – Gubernur Riau, H Syamsuar dijadwalkan siang ini kembali akan melantik 204 pegawai pejabat eselon IV dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau, Jumat (7/8).

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau, Ikhwan Ridwan, mengatakan, pelantikan akan dilaksanakan secara virtual di masing-masing Kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Insya Allah siang ni jam 14.00 WIB, pak Gubernur melantik pejabat eselon IV, yang dilantik secara langsung 10 orang di gedung daerah dan yang lainnya di lantik secara virtual dimasing-masing OPD,” jelas Ikhwan Ridwan.

Dijelaskan Ikhwan, undangan pejabat eselon IV yang dilantik dan dikukuhkan tersebut telah disebar, dan masing-masing kepala bagian mengambil undangan pejabat yang dilantik.

“Misalnya dia dilantik di BKD, maka dilantik ditempat awalnya seperti Bappeda. Seperti yang dilakukan oleh BKN, pelantikan dilaksanakan secara online,” katanya. (MCR/JI).

Editor arb

Foto Humas Inhil, Agustan

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menjadi salah satu Kabupaten yang dikhawatirkan akan mengalami peningkatan Pendemi Covid-19.

Hal itu disampaikan Gubernur Riau ketika menggelar Video Confrence bersama beberapa Kepala Daerah di Provinsi Riau.

H Syamsuar menyampaikan bahwa masih ada beberapa Kabupaten Kota yang dikhawatirkan akan mengalami peningkatan Pendemi Covid-19, salah satunya Kabupaten Indragiri Hilir, Rabu (5/8/2020).

Atas hal tersebut, hari ini Kamis (6/8/2020)
Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mengelar rapat Peningkatan Disiplin Protokoler Kesehatan yang dilaksanakan di Posko Gugus Tugas halaman Kantor BPBD Jalan Swarna Bumi Tembilahan.

Dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Inhil, HM.Wardan menyampaikan bahwa Inhil masih melakukan upaya yang maksimal untuk menegakkan protokoler kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian Covid-19.

“Upaya itu dilakukan dengan meningkatkan sosialisasi protokoler Kesehatan Covid-19 secara massif,” tutur HM Wardan

Untuk itu, diharapkan masing-masing OPD membuat program penanggulangan Covid-19 yang sesuai dengan Inpres No.6 Tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokoler Kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19.

“Sesuai arahan Gubernur Riau, Kabupaten Indragiri Hilir merencanakan tes swab secara besar-besaran sebanyak 2.303 orang, yang saat ini baru tercapai 1.415. Maka dari itu, Kemenag diharapkan ikut melibatkan tokoh dan alim ulama dalam pelaksanaan tes sweb ini nantinya,” imbuhnya.

Terakhir, Bupati Inhil HM Wardan juga menyampaikan bahwa akan ada sanksi hukum dalam penerapan protokoler Kesehatan.

Untuk diketahui, dalam rapat yang dipimpin HM Wardan tersebut dihadiri Staf Ahli Bupati Hj Zulaikhah Wardan, Unsur Forkopimda, Kemenag Inhil serta beberapa Pimpinan OPD dilingkungan Pemkab Inhil. (Arb)

Wakil Bupati Inhil, Foto Humas Pemkab Inhil, Agus

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Wakil Bupati Kabupaten Indragiri (Inhil) H Syamsuddin Uti (SU) menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pelaksana Tugas (Plt) Camat Batang Tuaka, Rabu (5/8/2020) di Aula Kantor Camat Batang Tuaka Jalan H Syamai Sungai Piring.

Dalam sambutannya, H Syamsuddin menyampaikan bahwa Pemerintah Kecamatan merupakan ujung tombak Pemerintah Daerah dalam menjalankan roda Pemerintahan.

Maka dari itu, Percepatan penyerahan SK ini merupakan salah satu bentuk perhatian Pemkab Inhil terhadap Pemerintah Kecamatan dalam menjalanlankan roda pemerintahan.

“Agar roda pemerintah kecamatan tetap berjalan dengan baik, maka bekerjalah sesuai dengan kepentingan rakyat,” pesan Wabub kepada Plt Camat Batang Tuaka, yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Kecamatan (Sekcam).

Sementara itu, Plt Camat Batang Tuaka, Usman, S.Sos menyampaiakn ucapan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada Pemkab Inhil yang mengantarkan langsung SK Plt Camat tersebut.

“Terimakasih kami sampaikan kepada Pemkab Inhil, melalui Wakil Bupati H Syamsuddin Uti yang telah turun langsung menghatarkan SK Plt Camat Batang Tuaka ini,” tuturnya.

Mohon dukungan dan kerjasamanya kepada seluruh perangkat Kecamatan serta seluruh Kepala Desa dan Lurah se-Kecamatan dan masyarakat seluruhnya.s

“Semoga saya dapat mengemban amanah ini,” imbuh Usman.

Dikesempatan yang sama, mantan Camat Batang Tuaka, H Marpoyanto, S.I.Kom menyampaikan permohonan maaf jika selama bertugas di Batang Tuaka ini ada terdapat kesalahan yang sengaja maupun tidak disengaja.

“Semuanya tidak ada niat lain untuk memajukan Kecamatan Batang Tuaka, sejajar dengan Kecamatan lain yang ada di Inhil,” imbuhnya.

Usai menyampaikan sambutan, H Marpoyanto secara langsung menyerahkan kunci dan STNK satu unit mobil kendaraan dinas kepada Plt Camat. Penyerahan itu disaksikan langsung Wakil Bupati Inhil, H.Syamsuddin Uti.

Untuk diketahui, dalam kegiatan yang dihadiri Wakil Bupati Inhil serta unsur Forkopimcam tersebut tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19. (arb)