ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Kementrian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM (Kemenko Polhukam) Republik Indonesia melaksanakan kunjungan kerja ke Kodim 0314/Inhil, Kamis (03/09/2020).

Kunjungan Kemenko Polhukam RI yang diwakili Asisten Deputi Intelijen Pertahanan Marsma TNI Drs Andy M Taufik M Def Stud itu disambut langsung oleh Dandim 0314/Inhil Letkol Inf Imir Faishal beserta para perwira Kodim 0314/Inhil di ruang data Makodim 0314/Inhil Jalan Ahmad Yani Parit 9 Tembilahan.

Saat diwawancarai, Dandim 0314/Inhil Letkol Inf Imir Faishal menuturkan, Kodim 0314/Inhil mewakili Forkopimda kabupaten Inhil merasa terhormat karena mendapat kunjungan dari Kemenko Polhukam karena dari sekian banyak daerah, Kemenko Polhukam berkunjung dan memilih Inhil untuk melihat permasalahan langsung di lapangan.

“Mudah-mudahan dengan kedatangan tim Kemenko Polhukam ini dapat membawa solusi, memberi solusi dan kemajuan untuk kabupaten Indragiri Hilir, khususnya mengenai penyampaian terkait pencegahan Karhutla, penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi,” tutur Dandim 0314/Inhil.

Sementara itu, Asisten Deputi Intelijen Pertahanan Marsma TNI Drs Andy M Taufik M Def Stud saat berkeliling dan meninjau wilayah Makodim 0314/Inhil, ia mengatakan bahwa Pilot Project Pengelolaan Sabut Kelapa dan Budidaya Tanaman Vanili Kodim 0314/Inhil sangat bagus.

“Pengolahan ini juga merupakan salah satu solusi juga untuk mencegah Karhutla, karena sabut kelapa yang biasa dibakar masyarakat kini dapat lebih dialihfungsikan menjadi berbagai macam produk yang bermanfaat seperti tali, serat yang tebal menjadi sapu, jok mobil, tali, membuat kasur, pot media vanili dan lain sebagainya di Makodim 0314/Inhil ini,” sebut Andy.

Disebutkan Andy M Taufik, vanili mempunyai nilai ekonomis tinggi, karena vanili tidak ada di Inhil serta tumbuhnya di lahan pasir dan tanah .

“Dengan adanya vanili ini, Dandim 0314/Inhil bisa menginformasikan kepada masyarakat bahwa vanili punya nilai jual yang mahal. Mudah-mudahan masyarakat bisa meniru ikut budidaya vanili sehingga sabut-sabut kelapa menjadi limbah yang bahan untuk terbakar bisa kita manfaatkan untuk budidaya vanili. Dan mudah-mudahan 5 tahun ke depan Indragiri Hilir sebagai penghasil vanili terbesar,” tandasnya. (Hms Kodim Inhil)

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan memimpin Rapat Koordinasi Forum dan Pembina Kabupaten/Kota Sehat (KKS), serta Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA) di Aula Bappeda, Kamis (3/9/2020).

Pada rapat tersebut turut dihadiri Ketua TP-PKK Kabupaten Inhil Hj Zulaikhah Wardan, Pj Sekda Inhil H Fauzar, dan OPD terkait, serta pengurus KKS.

Dalam rapat tersebut HM Wardan terlebih dahulu mendengarkan penyampaian dari Ketua TP-PKK Kabupaten Inhil yang juga selaku Ketua Forum KKS.

Dikatakan Hj Zulaikhah Wardan, bahwa tujuan KKS adalah untuk terciptanya Kabupaten Inhil untuk hidup bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni dan sebagai tempat tinggal bagi warganya.

“Dengan cara melaksanakan berbagai program kesehatan dan sektor lainnya sehingga dapat meningkatkan sarana dan profuktivitas perekonomian masyarakat,” imbuhnya.

“Sementara tujuan Kabupaten Inhil ikut dalam program KKS ialah untuk dinilai kapasitasnya sebagai kabupaten yang sehat sesuai tatanan yang diikutsertakan,” tambah Hj Zulaikhah.

Lanjutnya, cara untuk memulai KKS yang baik, langkah pertama yang harus dilakukan adalah membentuk kelembagaan, menentukan masalah prioritas di masyarakat, mengidentifikasi kegiatan pemerintah yang berbasis masyarakat, melibatkan unsur masyarakat (forum) dalam program pemerintah berbasis masyarakat.

“Komponen yang harus ada pada program KKS adalah tim pembina teknik, Forum KKS, forum komunikasi kecamatan, dan Pokja kelurahan/desa sehat,” kata Zulaikhah.

“Inhil merupakan kabupaten pemula dalam program ini. kita berharap kerjasama dari seluruh pihak untuk menyukseskan program KKS ini,” tutupnya.

Berdasarkan pemaparan dari Ketua TP-PKK, Bupati Inhil, HM Wardan mengatakan bahwa
KSS merupakan program yang terintegrasi.

“Tupoksi sudah jelas, bagi masing-masing OPD yang terkait dalam program ini tugasnya juga sudah jelas. Bagi OPD yang berperan pada program KKS kita harus menyiapkan Perda tentang Kabupaten/Kota Sehat,” tutur HM Wardan

” Dengan kerjasama,itu yang namanya sinergitas,” tutup Bupati.

Untuk diketahui, rapat tersebut berlangsung interaktif, berbagai masukan juga disampaikan oleh peserta rapat demi kesuksesan program KKS di Kabupaten Inhil. (*)

Foto Humas Inhil, Agustan

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Melalui Video Conference (Vidcon), Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan menghadiri Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2021, Senin (31/8/2020).

Disampaikan HM Wardan, sosialisasi ini perlu dilaksanakan oleh Pemkab Inhil melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Inhil.

“Sosialisasi ini dimaksudkan dalam rangka sinergitas dan menyelaraskan kebijakan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten,” imbuh Bupati Inhil

“Sedangkan tujuan dari Peraturan Mendagri Nomor 64 Tahun 2020 tersebut untuk terwujudnya persepsi yang sama atas regulasi atau peraturan yang berlaku,” tambah HM Wardan.

Setelah mengikuti sosialisasi ini, HM Wardan berharap para peserta sudah memahami dan bisa melaksanakan kebijakan berdasarkan Peraturan Kemendagri tersebut.

“Pedoman penyusunan APBD tahun 2021 meliputi Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan rencana kerja pemerintah tahun 2021,” tutup HM Wardan.

Untuk diketahui, dalam sosiali peraturan Mendagri tersebut ada 7 prioritas pembangunan nasional tahun 2021, antara lain:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik.

Pada kesempatan itu turut hadir Wakil Ketua DPRD Kabupaten Inhil, Penjabat Sekda Kabupaten Inhil, Kepala OPD di Lingkungan Pemkab Inhil, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Inhil, Camat se-Kabupaten Inhil, serta undangan lainnya.

Sedangkan yang menjadi narasumber dalam sosialisasi tersebut ialah Direktur Perencanaan Anggaran Daerah dan Kasubdit Perencanaan Anggaran Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI. (*)

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagtrin) kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mengadakan pertemuan bersama Instansi Terkait untuk melakukan pembahasan Pembangunan SPBU BBM 1 Harga.

Turut hadir, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 
,Badan Pertanahan Nasional / Agraria dan Tata Ruang (BPN/ATR) Inhil, Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam Sekretariat Daerah dan Calon Mitra, rapat dilakukan di Aula Disperindag Inhil, Jum’at (28/8/2020)

Kepala Disdagtrin saat dikonfirmasi melalui Kabid Perdagangan,  Arispuddin mengatakan Tujuan SPBU BBM 1 harga ini adalah program Presiden Republik Indonesia jadi seluruh Indonesia ada beberapa ratus kabupaten/kota yang dapat lokasi itu dan kita di Riau ada 2 lokasi dan Alhamdulilah di Kabupaten Palalawan dan Kabupaten Inhil

BBM 1 harga yang ada di Inhil yaitu di kecamatan Mandah yaitu lokasi di desa belaras.

“Jadi kemaren kita rapat bersama dinas terkait dan calon mitra yaitu PT.Simbar Nusantara Energi,” katanya Arispuddin.

Jadi hasil diskusi kemaren, baru membicarakan masalah lokasi, sampai kemarin itu sore itu belum dapat lagi lokasi dan selagi tidak melanggar aturan tidak kena hutan lindung

Dalam waktu dekat ini tim akan turun lagi BPN, Tata Ruang semua akan turun melihat lokasi mana yang tidak kena hutan lindung, jadi pembangunan itu paling pokoknya lokasi

Kalau lokasinya aman, baru kita keluar izin , bisa melaksanakan pembangunan sarana prasarana BBM 1 harga itu

Jadi kemaren itu kemungkinan bisa saja digeser dari desa belaras, kalau lokasi di desa belaras itu tidak memungkinkan, nanti tim akan bekerja desa mana yang bisa dan tidak melanggar aturan yang ada itu

Harapan dari pemerintah daerah bagaimana SPBU BBM 1 harga ini bisa terbangun pada tahun ini dan segera beroperasi itu target.

“Harapan kita kepada masyarakat , desa manapun nanti akan mendapatkan lokasi sesuai dan cocok dan tidak melanggar aturan, harapan kita kepada masyarakat berpartisipasi mendukung pembangunan SPBU BBM 1 harga ini,” harapnya.

Peluang itu yang harus di maksimalkan bersama tim calon mitra dan dinas terkait bisa segera bersama-sama sesuai poksinya masing-masing ini.

“karena waktu ada 4 bulan lagi,” urainya.

Ditambahkan Aris, Wabub berpesan Kepada Tim sewaktu Video Confrence hari Rabu tgl 26 agustus 2020, dengan Kementerian Sumber Daya Manusia dan Pertamina Pusat, bahwa Tim Di Inhil dari berbagai Lintas Sektor segera turun kelapangan untuk mengecek lokasinya sesuai dengan aturan yang ada Dalam rangka penerapan Program BBM 1 harga di Kabupaten Indragiri Hilir. (Arl)

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR –
Konsep sinergitas pengembangan kerjasama antara Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam mendukung program pemerintah untuk peningkatan ekonomi masyarakat di daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).

Kepala Bagian Ekonomi dan SDA Inhil, Wanhar., S.Sos, M.Si melalui Kasubbag Pembinaan BUMD dan BLUD, Sukatno, SE memaparkan, dalam mendukung program pemerintah untuk tercapainya secara maksimal program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Plus Terintegrasi, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan pengembangan kerjasama antara BUMD dan Bumdes.

Konsep pengembangan kerjasama BUMD dan Bumdes memiliki variasi yang berbeda pada setiap BUMD yang ada.

Yang mana kita ketahui ada 3 BUMD di Kabupaten Inhil, diantaranya :

• PD Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Gemilang.

Wujud sinergitas antara BPR dan Bumdes seperti bekerjasama dalam membantu pembiayaan dalam rangka pemgembangan bisnis yang dikelola oleh setiap Bumdes.

• Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Indragiri.

Sementara untuk Perumda Tirta Indragiri bentuk kerjasamanya melalui Sistem Penyedia Air Minum (SPAM) yang dikelola di setiap Bumdes.

• PT Kelapa Indragiri Hilir Gemilang (KIG).

Sedangkan PT KIG membantu pengembangan rencana bisnis dibidang industri perkelapaan dan prodak hasil pertanian lainnya dengan menyiapkan pasar untuk prodak-prodak unggulan pada masing-masing Bumdes itu sendiri.

Selain itu juga PT KIG akan melakukan pendampingan, pembinaan dalam pengembangan bisnis Bumdes dari rencana bisnisnya sampai ke Marketnya.

Dengan demikian, wujud sinergitas pengembangan kerjasama dapat dikatakan bahwa Bumdes merupakan perpanjangan tangan ataupun anak cabang dari pada BUMD itu sendiri.

“Jika semua sudah berjalan dengan maksimal, maka hal itu dapat mendorong percepatan terwujudnya keberhasilan program pemerintah Kabupaten Inhil melalui program DMIJ Plus Terintegrasi,” imbuh Sukatno. (Arb)

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) H Syamsuddin Uti bersama Ketua TP PKK Inhil Hi.Zulaikhah Wardan, S.Sos M.E mengikuti Rapat Koordinasi (Rakoor) Penanganan Penanggulangan Covid-19 dan Pemilu serentak dimasa Pendemi covid-19 bersama Kementerian RI, Kamis (27/8/2020).

Secara Virtual, dalam rapat yang digelar di
Ruang Multi Media Diskominfops Inhil tersebut juga turut dihadiri oleh perwakilan Kejaksaan Negeri Inhil, Asisten I Setda Inhil, Ketua TP PKK Kecamatan Tembilahan dan Tembilahan Hulu serta beberapa pejabat lainnya dilingkungan Pemkab Inhil.

Dikatakan H Syamsuddin Uti, bahwa rakoor ini bertujuan untuk mensosialisasikan Inpres No.6 TH 2020 tentang peningkatan displin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencengahan dan pengendalian Covid-19.

“Dengan adanya Inpres tersebut, diharapkan masyarakat dapat lebih disiplin dalam melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan,” imbuh Wabub.

Selain itu Wabub Inhil juga berharap kepada masyarakat agar terus dapat berperan aktif dalam menjalankan protokol kesehatan dalam upaya pencegahan penyebaran wabah Covid-19.

“Kita ingin virus ini segera berakhir,” ungkap Wabup H.Syamsuddin Uti.

Untuk diketahui, dalam Rakoor tersebut dipimpin oleh Mentri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D, turut serta Mentri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD, Kepala BNPB Pusat Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, Kepala LKPP, Kementerian Kuangan, Kejaksaan Agung, Ketua KPU, Kabag Reskrim Polri, serta Gubernur, Bupati, Walikota dan peserta Rakoor secara virtual di seluruh Indonesia. (*)