ARBIndonesia.com, PEKANBARU – Saat ini Pemprov Riau sudah menyiapkan sebanyak 12 unit alat berat jenis eskavator untuk warga yang ingin membuka lahan.

Alat berat ini disiapkan supaya petani tidak lagi membuka lahan dengan cara membakar.

Wakil Gubernur Riau (Wagubri) Edi Natar Nasution, untuk meminjam alat berat yang sudah disiapkan oleh Pemprov Riau tersebut, bisa dilakukan melalui kelompok tani. Tujuannya agar lebih mudah koordinasi dan pengawasannya.

“Biar lebih mudah mengatur dan mengendalikannya,” kata Wagubri saat meninjau alat berat jenis eskavator di gudang UPT Dinas PUPR, Jalan Parit Indah, Kamis (18/3/2021).

Lalu bagaimana caranya peminjaman alat tersebut jika kelompok tani sudah terbentuk. Wagubri mengungkapkan, bagi kelompok tani yang ingin meminjam alat berat tersebut bisa membuat proposal dan mengajukannya ke dinas pertanian provinsi Riau.

“Jadi kalau nanti ada kelompok tani yang membutuhkan alat berat untuk membuka lahan, silahkan ajukan ke dinas pertanian, nanti akan dievaluasi, layak atau tidak untuk dibantu proposal yang sudah diajukan tersebut,” ujanrnya.

Jika berdasarkan hasil evaluasi terhadap usulan proposal tersebut dinyatakan layak untuk dibantu, proses selanjutnya akan diteruskan ke Dinas PUPR.

“Nanti dinas PUPR akan mengeluarkan rekomendasi ke UPT yang ditempat kelompok tadi ini untuk peminjaman alat berat itu,” katanya. (MCR/SA)

Sumber: Media Center Riau

Gubernur Provinsi Riau, H Syamsuar

ARBIndonesia.com, PEKANBARU – Gubernur Riau (Gubri), H Syamsuar menyatakan segera berkoordinasi dengan Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) untuk membicarakan pembangunan jalan tol Pekanbaru-Padang yang saat ini masih dalam tahap pembangunan.

Ini karena nantinya jalan tol Trans Sumatera ini akan mempermudah akses menuju dua provinsi yang bertetangga ini.

“Saya akan segera komunikasi dengan pak Gubernur Sumbar terkait pembangunan jalan tol ini. Karena jalan tol ini nantinya juga untuk kepentingan dua daerah,” kata Gubri Syamsuar, Senin (15/3/2021).

Lebih lanjut dikatakannya, komunikasi tersebut dilakukan karena pihaknya mendapat informasi bahwa terjadi kendala dalam pembebasan lahan tol di Provinsi Sumbar.

“Sebelum beliau dilantik jadi Gubernur Sumbar, kami sempat melakukan pertemuan. Pesan saya satu saja saat itu, karena daerah kita bertetangga kalau bisa jangan kendala untuk pembangunan jalan tol ini. Saat itu beliau berkomitmen juga akan menyelesaikan persolan yang ada,” ujarnya.

Untuk di Riau, demikian Gubri, pembangunan jalan tol tidak mengalami kendala. Bahkan untuk seksi Pekanbaru-Bangkiang, pengerjaan konstruksi terus dilaksanakan dan progresnya pembebasan lahannya sudah hampir selesai.

“Kalau untuk di Riau, alhamdulilah tidak ada kendala. Semua berjalan sesuai target. Seksi Pekanbaru-Bangkinang. pembebasan lahannya sudah hampir selesai,” sebutnya. (Media Center Riau)

Bupati Inhil Kunjungi Kemenhub RI

ARBIndonesia.com, JAKARTA – Dalam menggesa peningkatan pembangunan infrastruktur pada Sektor Perhubungan di Kabupaten Indragiri Hilir, Bupati Inhil HM Wardan mengunjungi Kantor Kementerian Perhubungan RI, Jum’at (12/3/2021) di Jalan Merdeka Timur No 5 Jakarta Pusat.

Dalam kunjungannya, Bupati Inhil didampingi oleh Sekda Inhil, H Afrizal, dan beberapa pimpinan OPD dilingkungan Pemkab Inhil diantaranya Kadis Perhubungan, Kadisperindag, Kabid Aset BPKAD, Kabid Sarpras Perhubungan dan Direktur BUMD Kelapa Inhil Gemilang (KIG), dan disambut langsung oleh Kepala Badan Litbang Kementerian Perhubungan RI, Dr. Umar Aris, SH, MM, MH.

Pada kunjungan tersebut, Bupati Inhil memanfaatkan momentum dengan melakukan ekspose terkait infrastruktur perhubungan yang ada di Kabupaten Inhil, dengan memprioritaskan pada peningkatan Infrastruktur Pelabuhan Samudera Kuala Enok dan Pelabuhan Parit 21 Tembilahan, serta Bandar Udara Tempuling.

“Ada 3 usulan prioritas sektor perhubungan yang kita disampaikan, yakni peningkatan infrastruktur, pengaktifan penuh Pelabuhan Parit 21 Tembilahan dan Pelabuhan Samudera Kuala Enok,” imbuh HM Wardan, Jum’at (12/3/2021).

“Alhamdulillah apa yang kita usulkan sudah masuk dalam Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN), dan nantinya apa yang menjadi tujuan kita bersama untuk menjadikan Kabupaten Indragiri Hilir sebagai gerbang masuk bagi pengembangan kawasan ekonomi Riau bagian selatan akan segera terwujud,” tambah Bupati Inhil dua periode.

Selain itu, kata HM Wardan, bahwa selain pelabuhan juga disampaikan usulan peningkatan Bandar Udara Tempuling sebagai akses keluar dan masuk Kabupaten Inhil melalui jalur udara.

“Mulai tahun 2021 ini segala kewenangan terkait Bandara Tempuling merupakan kewenangan penuh dari Kementerian Perhubungan RI,” jelas HM Wardan yang juga selaku Ketua DPD Partai Golkar Inhil.

Dengan ada pertemuan tersebut, Bupati Inhil berharap agar upaya yang dilakukannya ini bersama-sama dengan unsur perangkat daerah dapat segera diwujudkan oleh Pemerintah Pusat.

“Kita berharap Pemerintah Pusat dapat segera mewujudkan apayang menjadi harapan kita bersama,” tutup HM Wardan.

Sebagai informasi beberapa hari yang lalu di Tembilahan, Bupati Inhil juga telah menyampaikan ekspose dan proposal terkait usulan program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Indragiri Hilir ke Pemerintah Pusat pada acara Kunjungan Kerja Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan Bappenas RI, H Erwin Dimas, SE, DEA, M.Si dan Anggota DPR RI Komisi V, H Syahrul Aidi Maazad, LC.MA, berserta 4 Kepala Balai Kementerian PUPR RI.

(Litbang Bappeda Inhil)

Editor Arb

ARBIndonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Anggota DPR RI Komisi V Dapil Riau 2 H Syahrul Aidi Maazad, LC. MA melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Senin (8/3/2021).

Bahkan, Kunker tersebut juga menghadirkan empat Kepala Balai dari Kementerian PUPR RI yakni Kepala Balai Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional Riau, Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera III, Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Riau, dan Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Wilayah Sumatera III.

Turut hadir dalam kunjungan kerja tersebut Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan Bappenas RI H Erwin Dimas, SE, DEA, M.Si yang juga merupakan Putra dari Mantan Bupati Inhil H Bakir Ali.

Kunjungan kerja tersebut diterima secara langsung oleh Bupati Inhil, HM Wardan berserta anggota DRPD Inhil, Edi Sindrang dan para pimpinan OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil. Acara kemudian dilanjutkan dengan temu ramah dan diskusi yang dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Inhil Jalan Akasia Tembilahan.

Dalam sambutannya, Bupati Inhil HM Wardan menyampaikan apresiasi kepada H Syahrul Aidi Maazad dan H Erwin Dimas yang telah bersedia datang kembali ke Kabupaten Indragiri Hilir, yang kali ini datang lebih lengkap dengan langsung membawa keempat Kepala Balai dari Kementerian PUPR RI.

“Alhamdulillah saya mengucapkan terimakasih dan apresiasi yang setinggi tingginya atas kunjungan Bapak Syahrul dan Bapak Erwin Dimas ke Kabupaten Indragiri Hilir yang kali ini membawa langsung 4 Kepala Balai dari Kementerian PUPR RI, dan saya ucapkan selamat datang dan terima kasih Bapak-bapak Kepala Balai yang telah berkenan hadir di Kabupaten Indragiri Hilir”, ungkap Wardan dengan penuh semangat.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Inhil juga menyampaikan ekspos terkait usulan kegiatan pembangunan di Kabupaten Indragiri Hilir baik yang menjadi kewenangan langsung dari Pemerintah Pusat, Provinsi maupun kewenangan Kabupaten yang sangat butuh dukungan dari Pemerintah Pusat.

Adapun usulan yang disampaikan tersebut meliputi usulan perbaikan dan peningkatan infrastruktur jalan nasional dan turap disepanjang jalan nasional yang merupakan kewenangan langsung dari Kementerian PUPR RI.

Selain itu, disampaikan juga usulan yang menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan RI terkait perbaikan infrastruktur pelabuhan Samudra Kuala Enok dan perbaikan Infrastruktur Bandara Tempuling melalui penambahan Run Way Bandara.

Lanjutnya Bupati Inhil menyampaikan usulan, terhadap program dan kegiatan yang telah dan akan dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Inhil khususnya pada sektor Perkebunan, Perikanan, Pariwisata, Perumahan dan Pemukiman, serta Program pembangunan desa DMIJ Plus Terintegrasi.

Pada kesempatan itu juga, Anggota DPR RI Komisi V, H Syahrul Aidi Maazad dalam sambutannya, menyambut baik usulan yang telah disampaikan oleh Bupati Inhil, dan akan memperjuangkan usulan tersebut ditingkat pemerintah pusat dan meminta kepada para Kepala Balai untuk menjadikan catatan penting dalam kegiatan Kementerian PUPR nantinya.

“Insyaallah usulan yang telah disampaikan oleh Bapak Bupati ini akan menjadi perhatian khusus bagi kami bersama-sama dengan Bapak Erwin Dimas dari Bappenas, dan akan kami sampaikan kepada Mitra Kerja Komisi V DPR RI yaitu Kementerian PUPR, Perhubungan dan Kementerian Desa, serta Kementerian lainnya sesuai dengan usulan. Khusus untuk usulan ke Kementerian PUPR agar Bapak-bapak Kepala Balai dapat menjadikannya sebagai catatan penting sebagai skala prioritas”, ujar Politisi PKS ini.

Hal senada juga disampaikan Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan Bappenas RI, H Erwin Dimas dalam sambutannya juga menyambut baik usulan yang telah disampaikan oleh Bupati Inhil tersebut dan menyampaikan rasa suka cita atas dukungan penuh dari Anggota DPR RI terhadap program pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir ditingkat pusat.

“Saya menyambut baik segala usulan yang telah disampaikan oleh Bapak Bupati, dan saya juga mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya atas dukungan penuh dari Bapak Syahrul Aidi untuk memperjuangkan program-program pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir ditingkat pusat khususnya pada sektor Infrastuktur, Air bersih dan Perkebunan,” ungkapnya.

Diakhir acara, dilakukan penyerahan proposal usulan yang langsung diserahkan oleh HM Wardan kepada H Syahrul Aidi Maazad dan HErwin Dimas.

“Semoga apa yang sudah kita usulkan dapat dipenuhi oleh Pemerintah Pusat sehingga mampu mendorong kemajuan pembangunan di Kabupaten Indragiri Hilir, dan memberikan manfaat yang positif bagi masyarakat serta bagi daerah untuk menjadi Kabupaten yang maju, bermarwah dan bermartabat,” ungkap Ketua DPD Golkar Inhil ini dengan penuh harap.

Sumber (Litbang Bappeda Inhil).

Foto ilustrasi mcr

ARBIndonesia.com, PEKANBARU – Provinsi Riau kembali mendapatkan bantuan helikopter untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB.

Selain helikopter, bantuan pesawat untuk operasi hujan buatan juga akan dikirim pada pekan ini.

Dilansir dari laman Media Center Riau, Kepala Bidang Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau, Jim Gafur mengatakan bahwa untuk membantu pencegahan dan penanganan Karhutla di Riau, saat ini baru ada satu helikopter yang merupakan bantuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

“Saat ini helikopter di Riau baru ada satu, yang merupakan bantuan dari KLHK. Insya Allah pekan ini BNPB akan mengirimkan helikopter lagi ke Riau,” kata Jim, Senin (8/3/2021).

Selain helikopter, Provinsi Riau juga akan mendapatkan bantuan pesawat untuk melakukan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) untuk hujan buatan. TMC ini juga dijadwalkan akan dilakukan pekan ini.

“Pemerintah pusat saat ini juga sedang menyiapkan untuk melakukan TMC di Riau. Mudah-mudahan dalam pekan ini juga sudah bisa dilakukan TMC,” katanya.

Curah hujan yang terjadi hampir merata di Riau dua hari belakangan ini juga cukup berdampak pada Karhutla di Riau.

Dimana, beberapa lokasi yang sebelumnya terjadi Karhutla sudah padam. Seperti di Kabupaten Bengkalis, Kepulauan Meranti dan Indragiri Hilir.

Editor Arbain

ARBIndonesoa.com, INDRAGIRI HILIR – Didampingi aparat kepolisian dan TNI, petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menertibkan sepanduk atau reklame yang tidak memiliki izin, Selasa (23/2/2021).

Dari pantauan langsung di lokasi lampu merah Simpang 4 jalan M Boya Tembilahan,
terlihat puluhan petugas Satpol PP tengah menurunkan beberapa buah spanduk serta membersihkan ikatan-ikatan tali yang menepel pada tiang.

Kepala Satpol PP, Marta Haryadi, SH, MH mengatakan kegiatan tersebut merupakan operasi non yustisial dalam rangka penertiban reklame yang tidak memiliki izin dan yang sudah expired atau kadaluarsa di Kecamatan Tembilahan dan Tembilahan Hulu.

“Pada saat penertiban tersebut didapati 36 Spanduk, 16 Vertikal Banner dan 1 unit Baliho yang tidak memiliki Izin dan telah expired,” tutur Kasatpol PP.

Untuk diketahui, dalam pelaksanaan
penertiban reklame tersebut, 36 personil Satpol PP diterjunkan kelapangan yang dipimpin oleh Ria Hermawanto, SH, ditambah dengan 2 personil TNI dan 2 Personil Polres Inhil.

Arbain