ARBIndonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Dalam menjawab tantangan PMDN 77 Tahun 2020 bahwa transaksi keuangan dilakukan secara digital, serta untuk memudahkan para bendaharawan dalam melakukan proses pencairan.

Maka, pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) meluncurkan sarana proses pencairan anggaran secara digital melalui aplikasi ‘Si Kapal Layar’ (Sistem Informasi Kas dan Pencairan Digital Langsung Bayar).

Dengan ‘Si Kapal Layar’, para bendaharawan tidak perlu lagi secara langsung untuk memasukkan berkas pencairan di kantor BKAD Inhil, karena sudah dilakukan oleh sistem.

Hal ini tentunya mampu memberikan nilai efisien dan efektif bagi bendaharawan perangkat daerah, khususnya bagi yang jarak tempuhnya jauh dari Ibu Kota negeri yang berjuluk ‘Hamparan Kelapa Dunia’, Tembilahan.

Seperti yang disampaikan Kepala BKAD Inhil, Hj Djamilah melalui Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah, Efrizon mengatakan dalam pengelolaan keuangan daerah, inovasi-inovasi yang dilakukan oleh beberapa daerah adalah membangun informasi keuangan daerah berbasis teknologi informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Sehingga pengelolaan keuangan dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Oleh karena itu, BKAD Inhil membuat sebuah terobosan yang Inovatif dalam memberikan pelayanan yang lebih efektif, efisien dan transparansi. Salah satunya melalui terobosan dalam Inovasi ‘Si Kapal Layar’ (Sistem Informasi Kas dan Pencairan Digital Langsung Bayar).

“Selama ini bendaharawan di setiap perangkat daerah dalam proses melakukan pemberkasan pencairan khususnya gaji hanya dilakukan secara manual,” imbuh Efrizon saat di ARBIndonesia.com, Senin (19/7/2021).

Klik tautan ini untuk mengunggah berkas di inovasi Si Kapal Layar : SI KAPAL LAYAR

Dengan adanya ‘Si Kapal Layar’ ini, kata Efrizon, bendaharawan tidak perlu lagi berbondong-bondong datang ke BKAD untuk melakukan pencarian gaji.

“Artinya, berkas-berkas yang dimasukan ke BKAD tidak perlu lagi diantar langsung dan bertatap muka kepada tim ferivikasi. Cukup dengan mengunduh dokumen-dokumen tersebut di aplikasi ‘Si Kapal Layar’,” tutur Kabid Perbendaharaan Daerah BKAD Inhil.

Selain itu kata Efrizon, trobosan inovasi aplikasi ‘Si Kapal Layar’ ini juga bertujuan untuk mempermudah setiap bendaharawan di masing-masing perangkat daerah dalam melakukan proses pencarian.

“Dengan adanya inovasi tersebut, selain menghemat tenaga serta mampu memangkas waktu proses pengurusan pencairan, “Si Kapal Layar” juga mampu menghemat biaya operasional yang dikeluarkan oleh bendahara perangkat daerah untuk pergi ke BKAD Inhil di Tembilahan,” ungkapnya.

Terlebih lagi ditengah pandemi covid-19 ini kata Efrizon, inovasi ini juga merupakan salah satu solusi bagi BKAD Inhil dalam memberikan pelayanan maksimal dengan
mengurangi tatap muka secara langsung untuk pencegahan penyebaran covid-19 yang bisa menimbulkan klaster baru.

‘Ini merupakan sumbangsih pemikiran kami di bidang keuangan. Semoga dengan adanya aplikasi ini benar-benar memberikan manfaat dan nilai tambah bagi kita dalam pengelolaan keuangan daerah,” harapnya.

Arbain

ARBIndonesia.com, PEKANBARU – Gubernur Riau Drs H Syamsuar, MSi mengungkapkan kondisi Provinsi Riau yang semakin aman dan kondusif telah ikut memicu peningkatan investasi di berbagai sektor. Semuanya itu berkat kerja keras jajaran Polda Riau dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat termasuk para investor yang berinvestasi di bumi Melayu Riau.

Pujian terhadap kinerja jajaran Polda Riau tersebut disampaikan Gubernur Syamsuar saat menjadi Narasumber dalam Program Dialog Riau Cemerlang dengan Tema “75 Tahun Polri Berkiprah di Riau” bertempat di Studio 2 TVRI Stasiun Riau, Jalan Durian No 24 Pekanbaru, Kamis, (01/7/2021) kemarin.

“Alhamdulillah dan terimakasih kami sampaikan kepada Bapak Kapolda bersama seluruh jajarannya, baik di provinsi maupun juga kabupaten kota, bahkan sampai di pelosok desa yang telah mampu menciptakan situasi kondusif serta memberikan rasa aman kepada masyarakat Riau,” kata Syamsuar.

Bagaimanapun juga, kata Gubri, dalam pelaksanaan pembangunan di daerah ini butuh suasana aman, damai, dan kondusif di daerah. “Tidak akan maju daerah ini dan tidak akan ada investor yang (mau) berinvestasi di daerah kita ini kalau situasi di negeri ini tidak aman dan kondusif,” ujarnya.

Dalam dialog yang disiarkan langsung oleh TVRI tersebut, Syamsuar juga menjelaskan bagaimana potensi investasi yang ada di Provinsi Riau saat ini. Seperti adanya perkebunan sawit, kelapa, sagu, dan potensi lainnya.

“Kelapa kita termasuk terluas di Indonesia, ada sagu, kemudian ada laut, ini semua tentunya butuh investasi untuk membangun daerah ini. Kita tidak cukup membangun daerah ini dengan kemampuan APBN dan APBD kita saja. Kita memang harus didukung oleh dunia swasta,” ungkapnya.

Ia juga menuturkan, menciptakan suasana di daerah yang kondusif sering disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo. “Karena itu Bapak Presiden sering menyampaikan agar masing-masing kepala daerah dapat bagaimana memberikan pelayanan terbaik, lebih mudah, dan kalau perlu satu hari selesai,” sebutnya.

Menurutnya dengan pelayanan yang cepat dapat memacu dunia usaha sebagai penopang perekonomian di Provinsi Riau. “Ini semua adalah dalam rangka untuk memacu dunia usaha, dan terutama investor untuk berinvestasi di daerah. Suasana yang tidak kondusif orang tidak akan mau investasi di daerah kita,” tutupnya.

Berantas Narkoba

Selain merespon tentang kondusifitas di Riau, pada dialog tersebut Gubernur Syamsuar juga menjelaskan upaya yang dilakukan pemerintah dalam pencegahan sejak dini penyalahgunaan narkoba yang ada di daerah. Program yang dilakukan seperti Desa Bersinar (Bersih Narkoba) terus digencarkan.

“Program pemerintah yang secara nasional disebutkan namanya Program Bersih Narkoba (Bersinar). Tentunya, program ini dimulai dari desa. Makanya di Riau sudah ada sebutan Desa Bersinar,” kata Syamsuar.

Ia menuturkan, bahwa Riau terdiri dari daerah pesisir yang luas, dan tempat keluar masuk peredaran narkoba dari luar negeri sangat mudah sekali.

“Sulit kita barangkali mencari tempat-tempat yang bebas dari narkoba apalagi di daerah kepulauan. Kita sudah tahu bahwa kondisi di Riau, anak-anak remaja juga ada yang memakai narkoba, bahkan anak sekolah termasuk ada, karena tadi iming-iming yang sangat mudah sekali,” ujarnya.

Gubri menceritakan bahkan ada nelayan yang berpura-pura menangkap ikan. “Kita tahu juga bahwa di Riau, ada nelayan pura-pura menangkap ikan, tapi menunggu barang itu datang dari seberang,” ungkapnya.

“Kalau di Pulau Rupat juga demikian, yang seperti saya katakan tadi ada nelayan, begitu juga di Bengkalis. Hal-hal seperti ini sudah tidak asing lagi, karena mungkin orang memanfaatkan nelayan, dengan iming-iming uang yang begitu besar mereka tertarik,” imbuh Gubri.

Pihaknya menyebut program untuk melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba juga terus dilakukan. “Kami ada juga menyampaikan kepada masayrakat kita terutama di daerah perbatasan, ada juga program kita bersama BNN, TNI, Polda, termasuk ada juga kelompok masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama,” sebut Gubri.

Lanjutnya, dengan adanya dukungan dari semua kelompok masyarakat maka harapannya dapat mewujudkan Riau bersih dari narkoba. “Ini semua harapan kita agar bersama-sama dalam rangka perang terhadap narkoba ini. Mudah-mudahan dengan komitmen kita bersama agar program nasional Desa Berinar dapat kita wujudkan,” tutupnya. (**)

ARBIndonesia.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya merespon kritikan yang dilayangkan BEM UI terhadap dirinya dengan julukan ‘The King Of Lip Service’.

Dalam video yang disiarkan melalui akun YouTube Sekretariat Presiden, Jokowi tampak tersenyum di hadapan kamera saat ditanyakan mengenai hal tersebut.

Menurutnya, kritikan yang disampaikan BEM UI itu sah-sah saja dalam negara demokrasi.

“Saya kira ini bentuk ekspresi mahasiswa dan ini negara demokrasi. Jadi, kritik ini ya boleh-boleh saja,” kata Jokowi, di Istana Negara, Selasa (29/6/2021).

Lebih lanjut, orang nomor satu di Indonesia itu mengaku sudah terbiasa dengan kritikan-kritikan semacam itu.

“Mulai saya dibilang planga-plongo, saya otoriter, saya klemer-klemer, dan bapak bipang dan masih banyak julukan2,” ucap Jokowi.

Karena itu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mengimbau semua pihak untuk tidak berlebihan menanggapi kritikan yang dilayangkan BEM UI itu.

Begitu juga dengan, pihak rektorat kampus UI untuk tidak menghalang-langi kebebasan berfikir para mahasiswanya.

“Universitas tidak perlu menghalangi mahasiswa untuk berekspresi, tapi juga ingat kita ini memiliki budaya tata krama, budaya kesopansantunan,” tutur Jokowi.

Sebelumnya, BEM UI menyebut Presiden Jokowi sebagai ‘The King of Lip Service’. Poster berisi ucapan itu diunggah di akun media sosial Twitter Aliansi Mahasiswa UGM.

Dalam poster itu ditampilkan sejumlah berita yang memuat judul pernyataan Jokowi, di antaranya statement Jokowi soal masyarakat harus aktif sampaikan kritik.

Selain itu, postingan itu juga menyindir berbedanya antara janji dan keputusan yang diambil Jokowi. Mulai terkait rindu demo, revisi UU ITE, penguatan KPK, dan rentetan janji lainnya.

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) langsung mendapat panggilan dari pihak rektorat setelah melayangkan kritik kepada Presiden Joko Widodo. ***

sumber pojoksatu.id

ARBIndonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Di tahun 2021 ini, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) genap berusia 56 tahun. Diusia yang cukup matang bagi sebuah daerah ini, sederet pembangunan telah mampu dicapai.

Dari mulanya hutan belantara, perlahan Kabupaten Inhil menjelma menjadi sebuah Kabupaten yang dipenuhi infrastruktur kokoh disetiap sudutnya.

Pergantian demi pergantian pemimpin daerah, sukses melahirkan inovasi daerah, khususnya di bidang infrastruktur seperti Jalan, jembatan, dermaga hingga sarana dan prasarana daerah tampak apik menopang kebutuhan masyarakat.

Infrastruktur menjadi prioritas dan perhatian utama, terutama dalam masa kepemimpinan Kepala Daerah saat ini, HM Wardan.

Sejak periode pertama menjabat, HM Wardan memfokuskan program di bidang infrastruktur. Pembangunan jalan, jembatan, dermaga dan lain-lain dititik beratkan pelaksanaannya di tingkat desa melalui program bernama Desa Maju Inhil Jaya Plus Terintegrasi atau DMIJ Plus.

“Tidak semudah membalikkan telapak tangan membangun sebuah daerah. Butuh waktu dan proses yang harus dilalui. Caci dan maki hampir setiap hari dirasakan di masa – masa awal menjabat sebagai Bupati,” kata Bupati Kabupaten Indragiri Hilir, H Muhammad Wardan dalam wawancara, Jumat (11/6/2021) pagi.

Program Desa Maju Inhil Jaya telah bergulir sejak tahun 2014, periode pertama Bupati Indragiri Hilir, H Muhammad Wardan. Di periode kedua kepemimpinan H Muhammad Wardan, program DMIJ masih menjadi andalan sebagai instrumen pembangunan yang dibuat lebih komprehensif dengan penambahan konsep “Plus” dan “Terintegrasi” menjadi Desa Maju Inhil Jaya Plus Terintegrasi, disingkat DMIJ Plus.

“Meski belum 100 persen. Target pembangunan infrastruktur melalui program DMIJ sudah cukup memuaskan. Sisanya akan dituntaskan di sisa waktu jabatan yang ada,” tutur Bupati.

Penyematan kosa kata ‘Plus’ dan ‘Terintegrasi’ bukanlah tanpa makna. Kata ‘Plus’ dan ‘Terintegrasi’ dalam nama program DMIJ Plus Terintegrasi dimaknai sebagai ruang lingkup tugas yang diperluas dengan keterlibatan dari berbagai instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil.

“Kalau dulu kan identik dengan DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa). Kalau sekarang tidak lagi, mungkin penganggarannya di sana, tapi pelaksanaannya juga menggandeng dinas lain,” kata Bupati.

Selain infrastruktur, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir juga fokus melaksanakan pembangunan di bidang perkebunan yang menjadi ‘primadona’ bagi 70 persen masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir.
Pembangunan difokuskan di bidang perkebunan, bergerak pada sektor perkelapaan dengan upaya peningkatan produksi dan industrialisasi.

Kabupaten Indragiri Hilir yang berjuluk “Negeri Hamparan Kelapa Dunia” dan diketahui merupakan daerah penghasil kelapa terbesar di Indonesia dengan luas perkebunan kelapa mencapai 400,741.84 hektare atau setara dengan 94,83 % luas perkebunan kelapa di Provinsi Riau yang berjumlah 422.600 hektare dan mencapai 11,74 % dari 3.413.300 hektare luas perkebunan kelapa nasional ini, memerlukan sejumlah inovasi untuk menggapai cita-cita pembangunan perkelapaan dan memecah kebuntuan atas sederet problema yang pernah dan masih terjadi.

Ihwal pembangunan infrastruktur kawasan pedesaan melalui program DMIJ Plus, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indragiri Hilir, Budi N Pamungkas mengungkapkan hingga tahun 2021, tercatat 340.021 meter jalan rabat beton, 372.759 perkerasan jalan sirtu dan pembukaan jalan baru, jerambah sepanjang 12.885 meter dan jembatan sejumlah 403 unit telah berhasil dibangun. Ditambah lagi, pembangunan 67 unit dermaga yang membuka akses masyarakat dari jalur perairan.

Hal ini terbukti banyak masyarakat yang terbantu, selain dari terbukanya akses antar Desa dan dari Desa ke Ibukota Kecamatan serta dari Desa sampai ke Ibukota Kabupaten disisi lain juga dapat memangkas waktu dan biaya.

“Lebih dari 75 persen infrastruktur, kini telah berdiri kokoh di setiap pelosok desa. Imbuh Budi.

Apresiasi masyarakat mengucur deras atas keberhasilan pelaksanaan program ini. Di sisi lain, pembangunan sarana pendidikan, kesehatan dan fasilitas publik lainnya membuat animo masyarakat desa kian meningkat atas program DMIJ Plus.

Pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan terus digesa. Sedikitnya untuk bangunan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pos Layanan Terpadu atau Posyandu telah dibangun di 197 Desa dengan digulirkannya program DMIJ Plus.

“Kita akan terus concern dengan DMIJ Plus. Sarana pendidikan dan kesehatan merupakan aspek fundamental dalam upaya pembangunan manusia di kawasan perdesaan,” jelas Budi.

Kehadiran DMIJ Plus, dikatakan Budi N Pamungkas, mampu mendorong kemajuan desa dari sangat tertinggal dan tertinggal menjadi berkembang dan maju. Kemajuan ini tercermin dari kenaikan Indeks Desa Membangun yang merupakan instrument dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang mengacu pada Permendes No. 2 tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun.

Dia menjelaskan hasil pengkategorian IDM di Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2020 menghasilkan jumlah desa tertinggal 100 atau 0,5 persen, desa berkembang 76 atau 0,38 persen dan desa maju 19 atau 0,09 persen dengan target hingga tahun 2023 ditargetkan setidaknya ada 50 Desa Maju dan 10 Desa Mandiri, dan sisanya merupakan Desa berkembang sebanyak 137 Desa sehingga Kabupaten Indragiri Hilir tidak lagi memiliki Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal.

Ini membuktikan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dibawah kepemimpinan H Muhammad Wardan dan H Syamsuddin Uti sangat berpihak pada pembangunan di Desa. Wujud keberpihakan itu terlihat dari Program DMIJ Plus Terintegrasi yang sangat komprehensif, selain dari sisi pembangunan fisik Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir juga melihat pentingnya Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Sumber daya ekonomi pedesaan.

Sementara dari sektor perkebunan, menurut Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir, Sirajudin, pihaknya saat ini tengah berfokus pada peningkatan kualitas produksi pangan, pemenuhan kebutuhan pangan, peningkatan daya saing yang berorientasi ekspor dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia petani kelapa.

“Arahnya adalah mensinergikan antara peningkatan produksi dan peningkatan produktivitas kebun kelapa dengan pelaksanaan dan optimalisasi kegiatan diversifikasi dan hilirisasi,” ungkap Sirajudin.

Bentuk konkret dari pelaksanaan dan optimalisasi kegiatan diversifikasi dan hilirisasi itu, diungkapkan Sirajudin, adalah hasil produksi tanaman kelapa mampu memenuhi permintaan pasar untuk mendukung kegiatan industri dan ketersediaan pangan dari hasil perkebunan secara berkelanjutan.

Sirajudin mengatakan, sejumlah upaya yang dilakukan tersebut, bertujuan untuk mensukseskan program food estate dari pemerintah pusat. food estate sendiri diketahui merupakan rencana pengembangan terintegrasi antara pertanian, perkebunan, dan peternakan di suatu kawasan.

“Oleh karenanya, melalui Dinas Perkebunan, dilaksanakan pembangunan infrastruktur perkebunan, kegiatan budidaya dan optimalisasi diversifikasi dan hilirisasi,” jelas Sirajudin.

Pada tahun 2021 ini, Sirajudin mengatakan, Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir merencanakan kegiatan peremajaan tanaman kelapa seluas 7.026 hektare di 12 kecamatan dengan anggaran mencapai lebih dari Rp. 24.000.000.000. Selain usulan pembangunan perkebunan dari sisi hulu, juga diajukan usulan anggaran untuk kegiatan penanganan pasca panen dan pengolahan beberapa jenis produk olahan berbahan kelapa. Lokasi kegiatan penanganan pasca panen dan pengolahan berada di 6 Kecamatan dengan anggaran mencapai Rp. 5.000.000.000 lebih. Tak hanya sampai di situ, terdapat pula penanaman pasca panen dan pengolahan beberapa jenis produk olahan berbahan kelapa.

“Usulan ini sudah diajukan ke pemerintah pusat melalui Bappenas dan Direktorat Jenderal Perkebunan. Semuanya mendapat respon positif,” pungkas Sirajudin.

Selanjutnya, guna mengoptimalkan program-program pada sektor perkebunan, menurut Sirajudin, pihaknya perlu memberikan perhatian terhadap para petani. Untuk itu, dirumuskan sebuah formulasi sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan petani dan optimalisasi pemanfaatan hasil lain dari kelapa, seperti sabut (mesocarp), air dan batang kelapa. Pemerintah mengundang para investor untuk membuka usaha dan menanamkan investasinya di Kabupaten Indragiri Hilir.

“Alhamdulillah, responnya juga cukup baik. Kita concern dalam industri pemanfaatan serat sabut (coco fiber), untuk dijadikan papan dari serat sabut kelapa (coco board) yang dinamakan Kasai, singkatan dari Kelapa Sabut Inhil,” tutup Sirajudin seraya mengatakan tagline “Perkebunan Untuk Kesejahteraan”.

Wakil Ketua I (Satu) DPRD Kabupaten Indragiri Hilir, Edi Gunawan mengapresiasi pembangunan di 2 sektor tersebut, infrastruktur kawasan pedesaan dan perkebunan.

Menurutnya, untuk infrastruktur kawasan pedesaan telah dilakukan dengan baik. Meski harus didukung dengan gelontoran dana dari APBN, pencapaian pembangunan infrastruktur di kawasan pedesaan telah cukup menggembirakan.

“Tinggal bagaimana memaksimalkannya saja lagi dengan dana yang terbatas. Perlahan infrastruktur desa tumbuh stabil dari tahun ke tahun. Kita mengapresiasi itu,” tutur Edi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa itu.

Dari sektor perkebunan, Edi juga mengemukakan apresiasinya atas komitmen pembangunan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Kegagalan di masa lalu telah terbayar dengan komitmen dan konsistensi untuk terus memperbaiki sektor andalan ‘Negeri Seribu Parit’, Kabupaten Indragiri Hilir.

“Yang perlu itu, komitmen dan konsistensi seperti yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Kepiawaian pengelolaan anggaran, baik APBD dan APBN serta pengawasan pelaksanaan menjadi salah satu faktor penentu terhadap kesuksesan pembangunan sektor perkebunan,” tutup Edi.

(ADV/Diskominfo pers Inhil/Arbain)

ARBIndonesia.com, JAKARTA – Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyatakan rencana anggaran belanja alat utama sistem persenjataan (Alutsista) sebesar Rp1,7 kuadriliun atau Rp1.700 triliun merupakan tindak lanjut dari perintah Presiden Joko Widodo yang menghendaki rencana utuh pertahanan di Indonesia.
Prabowo menceritakan, 10 hari setelah ia dilantik, Jokowi memanggilnya ke istana.

Mantan Wali Kota Solo itu lantas mengatakan bahwa pemerintah menginginkan adanya grand desain atau master plan pertahanan selama 25 tahun secara utuh, tidak dicicil per tahun.

“Itu petunjuk beliau kan, saya jalankan,” kata Prabowo dalam wawancaranya dengan Deddy Corbuzier di acara podcast yang diunggah Minggu (13/6).

Merespons perintah tersebut, Prabowo membaca situasi dan kondisi pertahanan negara dan mulai membuat rancangan. Tahap ini, menurutnya, membutuhkan waktu lama.

Di tengah jalan, proses pembuatan grand desain ini terhambat oleh pandemi. Rancangan it tertunda karena konsentrasi semua pihak diarahkan pada penanganan Covid-19 di Indonesia.

“Jadi alhamdulillah cukup lama, beliau menunggu-nunggu,” ujar Prabowo.

Namun sebelum rencana itu disahkan, informasi mengenai anggaran jumbo itu bocor. Padahal, menurutnya, anggaran Rp1,7 kuadriliun itu masih dalam pembahasan.

Di sisi lain, kata Prabowo, pihaknya tidak bisa mencairkan begitu saja. Presiden Jokowi dalam hal ini tentunya akan meminta pendapat beberapa menterinya terlebih dahulu, seperti Menteri Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

“1.700 triliiun itu pun belum disetujui. Masih digodok. Kan bernegara tidak gampang, bernegara ada prosedurnya,” kata Prabowo.

Prabowo menyayangkan pihak yang membocorkan rancangan anggaran itu. Ia merasa prihatin ada pihak yang membocorkan hal yang seharusnya dirahasiakan demi kepentingan pribadi.

Menurutnya, secara sadar atau tidak, kebocoran rencana anggaran itu dimanfaatkan oleh pihak asing. Ia mengatakan banyak negara yang tidak senang jika Indonesia aman dan kuat. Merujuk sejarah, kata Prabowo, Indonesia selalu menjadi negara yang diinvasi.

“Ini sadar tidak sadar dimanfaatkan oleh kekuatan asing,” ujarnya.

Kemenhan belakangan menghadapi kisruh rencana pinjaman jumbo senilai Rp 1,7 kuadriliun yang tercantum dalam dokumen Rancangan Peraturan Presiden tentang Pembelian Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam).

Dokumen dengan anggaran pembelian alutsista dalam jenjang waktu 2020-2024 sebanyak US$ 124.995.000.000 atau setara Rp1,7 kuadriliun itu tersebar ke publik. Dalam dokumen itu dijelaskan, pemenuhan akan menggunakan sistem pinjaman ke luar negeri dengan rentang pembayaran hingga 2044.

Rencana utang anggaran untuk alat pertahanan itu menimbulkan polemik lantaran pemerintah selama ini dinilai kurang cakap dalam membelanjakan anggaran dan mengatur skala prioritas. Terbukti, anggaran Kementerian Pertahanan terus meningkat dari tahun ke tahun.

Pada 2007 misalnya, anggaran cuma Rp30,6 triliun. Kemudian, naik jadi Rp31,3 triliun pada 2008, naik lagi menjadi Rp32,8 triliun pada 2009, hingga tembus Rp101,4 triliun pada 2015 dan terakhir berkisar Rp137,3 triliun pada 2021.

Anggaran yang terus meningkat itu tak dibarengi dengan kecakapan belanja. Berdasarkan catatan, serapan anggaran Kemenhan selama ini hanya berkisar 70-80 persen, tak mencapai 100 persen.

sumber cnnindonesia.com

ARBIndonesia.com, PEKANBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau telah menyelesaikan tahapan seleksi terbuka calon Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau. Ada 3 nama yang lolos hingga seleksi akhir.

Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Assessment Sekdaprov Riau, M Yafiz mengatakan bahwa tiga nama calon sekdaprov Riau tersebut diumumkan secara resmi dalam pengumuman Nomor 20/PANSEL/JPTM/2021 tentang Penetapan hasil akhir seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi madya Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Riau tahun 2021.

Yang mana, berdasarkan keputusan panitia seleksi nomor Kpts.19/PANSEL/JPTM/2021 tentang penetapan hasil akhir seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi madya Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Riau tahun 2001, ditetapkan bahwa peserta yang lulus seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi madya Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Riau tahun 2001, yakni, Indra Suandy, Said Mustafa, dan SF Hariyanto.

“Ada tiga nama yang lolos, kami umumkan namanya sesuai abjad, yaitu Indra Suandy, Said Mustafa, dan SF Hariyanto. Keputusan ini ditetapkan oleh panitia seleksi di Pekanbaru, 24 Mei 2021,” kata Yafiz, Senin (24/5/2021). ***

sumber goriau.com