ARB INdonesia, PEKANBARU  – Bupati Kepulauan Meranti, H Muhammad Adil, S.H., M.M kembali menunjukkan kekecewaannya atas rendahanya Dana Bagi Hasil (DBH) Migas yang diperoleh kabupaten termuda di Provinsi Riau tersebut.

HM Adil mengungkapkan kekesalannya tersebut pada forum Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah se-Indonesia di Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri Syariah, Pekanbaru, Kamis (8/12/2022) kemarin.

Di hadapan dua pejabat Kementerian Dalam Negeri, Bupati Meranti membeberkan perolehan DBH Migas tahun 2022 yang hanya sebesar Rp 114 miliar.

Kedua pejabat Kemendagri tersebut yakni Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Pembangunan La Ode Ahmad Pidana Bolombo dan Dirjen Bina Keuangan Kemendagri Ahmad Fatoni.

Dilansir dari Riauakses.com, Bupati Meranti HM Adil mengungkapkan bahwa penerimaan DBH sebesar Rp 114 miliar tahun lalu didasarkan hitungan harga minyak 60 Dollar AS per barel.Kemudian, dalam pembahasan APBD tahun 2023 sesuai pidato Presiden Jokowi, harga minyak dunia naik menjadi 100 Dollar AS per barel.

“Tapi kenapa minyak kami bertambah, liftingnya naik, duitnya makin sedikit. Bagaimana perhitungan asumsinya, kok naiknya cuma Rp 700 juta,” ungkap Bupati Adil.

Padahal kata Adil, pada 2022 lalu terdapat penambahan 13 sumur minyak di kabupatennya hingga menjadi 19 sumur. Target produksi mencapai 9.000 barel per hari yang merupakan kenaikan cukup signifikan.

Adil menegaskan, jika tahun depan DBH Migas yang diperoleh tidak naik maka minyak di Kepulauan Meranti tidak lagi dieksploitasi. 

“Jadi kalau seandainya DBH tidak naik padahal produksi meningkat, maka keluarkan surat penghentian pengeboran minyak di Meranti. Jangan diambil lagi minyak di Meranti itu. Tidak apa-apa, kami juga masih bisa makan daripada uang kami diisap oleh pusat,” kata Adil. 

Ia aneh dengan kebijakan keuangan pemerintah pusat khususnya Kementerian Keuangan. Ketika lifting minyak naik, pembagian DBH ke daerah penghasil malah berkurang. 

“Meranti itu daerah penghasil minyak termiskin di Indonesia. Gimana kami tak miskin, uang kami tidak dibagikan. Bapak bilang dibagi rata, Dibagi rata kemana? Minyak kami ada 103 sumur sudah kering, kalau 100 sumur lagi kering maka miskin total. Kami tidak perlu bantuan dari provinsi dan pusat, serahkan sajalah duit minyak kami, selesailah sudah,” cerca Adil.

“Dolarnya naik, dari 60 ke 100. Lifting-nya juga naik, tapi duitnya malah berkurang,” katanya lagi. 

Diceritakan Adil, dirinya sudah berulangkali menyurati Kementerian Keuangan untuk melakukan audiensi dan mempertanyakan pembagian DBH Migas tersebut. 

“Tapi Kementerian Keuangan mintanya lewat online. Kami ngadu ke Kemendagri kok bisa offline, tapi di Kementrian Keuangan susahnya nggak ketulungan,” tutur Adil. 

Ia bahkan sampai mengejar pertemuan dengan pejabat Kementerian Keuangan hingga ke Bandung. Namun justru pejabat yang hadir tidak memiliki kewenangan. 

“Hari ini saya kejar lagi, saya mau tahu kejelasannya,” tuturnya lagi. 

Menurut Adil, Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan kabupaten termiskin yang seharusnya mendapatkan perhatian lebih.

Ia menyinggung pelabelan terhadap Kepulauan Meranti yang disebut masuk daerah dengan miskin ekstrem.

“Jadi kalau kalau daerah miskin ada minyak, bapak ibu ambil uangnya entah dibawa kemana. Pemerataan kemana. Seharusnya kami yang jadi prioritas, karena pak Jokowi bilang miskin ekstrim wajib 0 persen. Bagaimana kami mau mengangkat kemiskinan kalau begini caranya,” protes Adil. 

Adil bahkan mengancam, jika pemerintah pusat tidak ada perhatian terhadap Kepulauan Meranti, maka dia meminta untuk bergabung ke negeri yang berbatasan langsung dengan Meranti yakni Malaysia. 

“Maksud saya, kalau bapak tak mau mengurus kami, pusat tak mau mengurus Meranti, kasihkan kami ke negeri sebelah. Ini menyangkut masyarakat Meranti yang miskin ekstrem. Kalau bapak bilang bagi rata itu salah, dibagi rata kemana,” pungkasnya. 

Kemendagri Teliti Kembali

Merespon protes Bupati Adil tersebut, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengatakan tim teknis DBH akan menelitinya kembali. Dia juga menyebutkan, pembagian DBH tersebut tidak hanya diberikan kepada daerah penghasil saja, tapi juga untuk daerah-daerah perbatasan dan daerah lainnya.

“Pada prinsipnya asumsi minyak di Meranti memang 100 Dollar AS per barel. Dengan rincian 85% ke pusat dan 15% kembali ke daerah,” ujar Luky.

Dikatakan Luky bahwa perhitungan terhadap pembagian DBH Migas ada formulasinya. Tidak hanya daerah penghasil, bahkan daerah tidak penghasil pun mendapatkan porsinya. 

Rakornas mengambil tema Perspektif Daerah Penghasil Berdasarkan Undang-undang nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Rapat itu dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri yang diwakili Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Pembangunan La Ode Ahmad Pidana Bolombo.

Hadir dalam Rakornas tersebut Dirjen Bina Keuangan Kemendagri Ahmad Fatoni, Gubernur Riau Syamsuar serta Kepala Bapenda Provinsi Riau Syahril Abdi dan Kepala Bapenda Kabupaten se Provinsi Riau.

Sumber: Riauakses.com / editor Arb

ARB INdonesia, JAKARTA – Berhasil menerapkan sistem merit dalam pemerintahannya, Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM. Wardan mendapat pujian dari Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Prof. Agus Pramusinto, MDA. Selesai acara di Hotel Grand Sahid, Kamis (8/12/2022).

Prof. Agus Pramusinto, MDA mengapresiasi atas Keberhasilan Bupati Inhil HM. Wardan atas prestasinya tiga tahun berturut-turut meraih kategori Baik. Anugrah ini merupakan penghargaan dari Pemerintah Pusat melalui Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) kepada pemerintah daerah dalam penerapan sistem Merit sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014.

“Kepala daerah yang menerima penghargaan dinilai telah menjalankan kebijakan dan kewenangan manajemen kepegawaian yang mengacu kepada sistem Merit,”ujarnya

“Penerapan sistem merit yang baik merupakan bukti nyata komitmen Bupati selaku Pembina Kepegawaian menerapkan amanah Undang-undang,” lanjut Agus

Ketua KASN juga mengatakan untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, sehat dan akuntabel, tidak sekedar bisa menempatkan sesuai kompetensinya namun juga memberikan kesempatan yang sama kepada pegawainya dalam pengembangan karier,” ujar Wardan

“Prestasi ini tentunya karena bupatinya komitmen menjalankan ketentuan tidak hanya mengedepankan emosionalnya selaku kepala daerah yang berkuasa, tentu karena tujuannya pasti ingin memberikan yang terbaik dan pemerintahan yang baik, ini perlu kita apresiasi,” tegasnya.

Editor : Arbain

ARB INdonesia, JAKARTA -Berhasil menerapkan sistem merit dalam pemerintahannya, Bupati Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan meraih anugerah meritokrasi Tahun 2022 dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Ketua KASN, Prof. Agus Pramusinto, MDA. Bertempat di Hotel Grand Sahid, Kamis (8/12/2022).

HM Wardan mengaku bersyukur diperolehnya anugerah Meritokrasi tahun 2022 ini sebab sudah tiga tahun berturut-turut dengan kategori Baik. Ianya menilai, anugrah ini merupakan penghargaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemkab Inhil dalam penerapan sistem Merit sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014.

Kepala daerah yang menerima penghargaan dinilai telah menjalankan kebijakan dan kewenangan manajemen kepegawaian yang mengacu kepada sistem Merit.

“Penerapan sistem merit yang baik merupakan bukti nyata komitmen PPK dalam menginterpretasikan Undang-undang demi terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, tidak sekedar menempatkan right man on the right place namun juga memandang pegawai sebagai aset berharga yang perlu dikembangkan dan dikelola,” ujar Wardan

Menurutnya, diperlukan kerja keras dan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas tata kelola manajemen ASN di Pemkab Inhil serta mewujudkan good goverment.

“Prestasi ini tentunya tidak lepas dari dukungan, kerja keras serta peran semua pihak  dan kepala SKPD, terkhusus kepada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM), serta pokja sistem merit” tegasnya.

“Akan terwujudnya ASN yang profesional, berintegristas, sejahtera dan berperan sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan NKRI serta dapat mendukung penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien, terbuka dan mampu penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat”, tambah wardan

Sementara itu, Kepala BKPSDM KabupatenInhil, H. Fauzar menambahkan bahwa, Ada delapa aspek yang dinilai pada penganugerahan tersebut melalui aplikasi SIPINTER KASN, antara lain aspek pengadaan, aspek pengembangan karir, aspek promosi dan mutasi, aspek manajemen kinerja, aspek penggajian, penghargaan, dan disiplin, aspek perlindungan dan pelayanan, dan aspek sistem informasi.

“Dari semua aspek yg dinilai, Pemkab. Inhil mendapat penilaian dengan kategori Baik. Penilainya awalnya daerah diminta melakukan penilaian secara mandiri, dimana aspek-aspek itu dibreakdown, termasuk memberikan bukti pendukungnya,”ungkapnya.

“Kemudian akan diverifikasi dan klarifikasi oleh KASN, sehingga sampai akhir menjelang akhir tahun ini diputuskan berapa nilai merit sistem untuk daerah,” tambah Fauzar.

Disampaikan Fauzar, Anugerah Meritokrasi ini diselenggarakan setiap tahun. Untuk Kabupaten Indragiri Hilir sendiri, sejak tahun 2020 telah mendapat anugrah penerapan sistem merit yang pertama. Kemudian, di tahun 2021 dan 2022 terus meningkatkan penilainya mulai yakni di angka 262.5, 281.5 dan 289

“Akhirnya di tahun 2022 ini dengan komitmen Bupati Inhil selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), serta dukungan Sekda, Perangkat Daerah, tahun ini nilai kita meningkat menjadi 289 dengan kategori baik,” tuturnya.

“Semoga tahun depan nilai sistem meritnya bisa meningkat menjadi sangat baik, nantinya untuk penempatan JPT pratama sudah tidak perlu dari seleksi terbuka, namun PPK bisa memilih sendiri dari talenta yang ada untuk ditempatkan sesuai posisinya,” akhirnya. ***

Editor Arbain.

ARB INdonesia, PEKANBARU – Kadis Kominfotik Provinsi Riau Erisman Yahya sangat menyayangkan pernyataan Pemkab Meranti melalui Kabag Humas dan Protokol, Yusran yang mengesankan bahwa Pemprov Riau selama ini menganaktirikan kabupaten termuda di Riau itu.

“Semestinya bicara berdasarkan data, jangan asumsi yang terkesan tendensius,” ucap Erisman, Jum’at (11/11/2022) di Pekanbaru.

Sebagaimana dilansir beberapa media, Yusran menyebut bahwa Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti M Adil enggan hadir di acara-acara rapat yang digelar Pemprov Riau karena kecewa dengan sikap Gubernur Riau yang selama ini dinilai menganaktirikan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Yusran bahkan menyebut bahwa tahun ini Meranti hanya menerima bankeu dari Pemprov Riau sebesar Rp3,8 miliar.

Ditegaskan Erisman, ada beberapa hal yang wajib diluruskan dari pernyataan Yusran tersebut.

Pertama, Yusran menyebut bahwa APBD Provinsi Riau TA 2022 sebesar Rp10 triliun. “APBD Riau saja dia tak tahu. TA 2022 APBD Riau hanya Rp8,932 triliun bukan Rp10 triliun. Itu saja sudah salah,” kesalnya.

Kedua, bankeu yang disalurkan Pemprov Riau ke Meranti melalui APBD TA 2022 sesuai data dari Bappedalitbang Provinsi Riau bukan Rp3,8 miliar, tapi Rp22.186.552.000.

“Ini naik dari tahun 2021 lalu yang hanya sebesar Rp19.774.133.000, merupakan bankeu dan bantuan keluarga miskin,” ungkap Erisman lagi.

Erisman menjelaskan bahwa bankeu itu disalurkan berdasarkan indikator yang jelas. Bukan sekehendak hati saja.

“Tak bisa semaunya saja. Bankeu itu kan ada indikatornya. Misalnya bankeu untuk guru bantu. Tentu berdasarkan jumlah guru bantu di kabupaten terkait. Kalau banyak terdata, tentu lebih besar. Begitupun sebaliknya,” jelasnya.

Erisman menyebut bahwa kemajuan daerah bisa dicapai dengan sinergi dan koordinasi yang baik. Bukan dengan cara saling menjatuhkan.

“Semestinya kita jalin kerjasama yang baik. Sinergi dan kolaborasi yang baik. Hanya dengan begitu berbagai persoalan yang ada bisa dicarikan solusinya. Kalau saling salah-menyalah, apalagi tidak objektif, ya mau kita bawa kemana kampung kita nih,” sesal Erisman.

Erisman juga menyebut bahwa otonomi daerah sesuai UU Otda diletakkan di kabupaten/kota.

“Artinya kabupaten/kota semestinya kreatif dan inovatif dalam menggali PAD di daerahnya, sehingga punya kemandirian fiskal. Jadi, tak selalu tergantung kepada provinsi. Itulah tujuan otonomi,” tegasnya.

Pastinya, Pemprov Riau sangat ingin seluruh kabupaten/kota yang ada di Riau maju dan sejahtera. Tapi tentu bankeu yang disalurkan kepada kabupaten/kota sesuai aturan dan kemampuan keuangan.

“Jadi sekali lagi tidak ada yang namanya anak benar atau anak tiri itu,” pungkasnya. ***

ARB INdonesia, PEKANBARU – Tahun anggaran 2022, sebanyak 20 pemerintah kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mendapat Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Pemerintah Provinsi Riau.

Bantuan dengan nilai Rp 100 juta yang diperuntukan bagi pemerintah kecamatan tersebut telah dicairkan oleh Pemerintah Kabupaten Inhil melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) beberapa waktu lalu di BPKAD Provinsi Riau.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Inhil, Nurrahman menyampaikan bahwa Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kecamatan Pemprov Riau telah dilakukan proses pencairannya.

“Sudah dicairkan dan sudah kita salurkan ke semua pemerintah kecamatan yang ada di Kabupaten Inhil. Masing-masing 100 juta per kecamatan,” tutur Kepala BPKAD Inhil kepada awak media, Selasa (18/10/2022).

Untuk diketahui, Pemprov Riau tahun 2022 telah mengalokasikan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sebesar Rp100 juta untuk 169 kecamatan yang ada di Riau.

BKK Kecamatan tersebut pada tahun ini lebih difokuskan untuk peningkatan Kamtibmas, seperti pencegahan radikalisme dan narkoba oleh forum komunikasi pimpinan kecamatan (Forkopimcam) saat turun lapangan. Termasuk untuk pemantauan dana desa di masing-masing kecamatan.

Hingga saat ini diketahui baru dua kabupaten yang telah mencairkan BKK Pemprov Riau untuk kecamatan tersbeut, yakni Kabupaten Indragiri Hilir dan Kampar. (Arbain)

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan menghadiri serta membuka secara resmi festival menongkah di Desa Bekawan, Kecamatan Mandah, Jum’at (23/9/2022).

Kehadiran orang nomor satu di Inhil ini dalam pembukaan festival Menongkah yang di selenggarakan oleh Pemerintah Desa Bekawan bersama BDPN dan IKDR membuat antusias masyarakat tak terbendung.

Hal itu terlihat, sejak awal kedatang HM Wardan beserta rombongan yang disambut nyanyian dan tepuk tangan oleh sang pelajar yang berbaris rapi ditepi jalan.

Tak haya itu, di berbagai persimpangan jalan menuju lokasi pusat pelaksanaan juga terlihat telah dipenuhi masyarakat yang ingin menyaksikan langsung pembukaan festival menongkah yang diserangkaikan dengan kegiatan memperingati Hari Ozon Sedunia serta aksi menanam 1.000 bibit mangrove dan penyerahan bantuan 200 papan tongkah untuk nelayan.

Sesampai bupati dua periode ke pusat pelaksanaan festival, matanya tak berkedip ketika dipersembahkan dengan tarian menongkah anak-anak suku Duanu yang diberi nama Tari Mut Tiangan.

Sangking terpukaunya pasangan Hj Zulaikah ini, membuat ia berharap bahwa tarian tersebut bisa menjadi tarian daerah Kabupaten Inhil.

“Tadi kita juga telah melihat bersama tarian Mut Tiangan (Menangkap Kerang) yang ditampilakan, untuk itu saya juga berharap  tarian ini menjadi tarian daerah kabupaten Indragiri Hilir”, kata HM Wardan dalam sambutan.

Disisi lain, Bupati Inhil juga menyampaikan bahwa menongkah kerang merupakan tradisi leluhur masyarakat suku Duanu.

“Menongkah ini pernah berjaya dimasa lalu dan dicatat dalam sejarah dunia dan hingga saat ini masih terus menunjukan eksistensinya ditengah masyarakat,” tutur HM Wardan.

Pemerintah Kabupaten Inhil melalui Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga dan budaya terus meberikan perhatian terhadap budaya menongkah ini dan terus berupaya menjadikan budaya menongkah ini sebagai salah satu wisata yang menarik minat masyarakat sehingga dapat meningkatkan sektor pariwisata di Inhil.

“Kini Menongkah memiliki potensi yang luar bisa dalam meningkatkan sektor pariwisata di Negeri Hamparan Kelapa DuniaDunia, dan menjadi salah satu kalender wisata andalan Kabupaten Inhil,” ungkap Bupati 2 Periode.

Tercatat, festival menongkah di Desa Bwkawan, Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Mandah sudah lebih dari 10 kali pelaksanaanya.

Tentunya kita semua patut berbangga, sebab telah 2 kali festival Menongkah ini mendapat rekor muri. Tak hanya itu festival ini juga dinobatkan sebagai warisan budaya tak benda (WBTP) pertama di Kabupaten Inhil oleh Kemendikbud RI.

(ARBAIN/Galeri Foto)