ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Untuk penyegaran personil Satuan Tugas Pamlalin, Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar pelatihan dasar lalu lintas, Rabu (21/12/2022).

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Inhil Indrawansyah Syarkowi, SE, M.Si menjelaskan kegiatan pelatihan tersebut diikuti seluruh personil Satgas Pamlalin Dishub Inhil.

“Hari ini seluruh rekan-rekan Satgas Pamlalin mengikuti Pelatihan Dasar Lalu Lintas dengan menghadirkan Narasumber dari Polres Inhil dan Kodim 0314 Inhil,” tuturnya saat di temui awak media usai mendampingi Bupati Inhil HM Wardan pada acara penyerahan secara Simbolis Kartu E-Pass dibawah 7 GT dikantor KSOP Kelas IV Tembilahan.

Pada kegiatan itu, Satlantas Polres Inhil membawakan Materi Dasar Lalu Lintas, sedangkan dari Kodim 0314 Inhil membawakan materi Bela Negara dan Peraturan Baris Berbaris.

“Tujuan kita untuk penyegaran untuk merefresh kembali pengetahuan update informasi dan tentunya pembentukan kembali fisik dan mental Personil kita,” ungkap Kadishub Inhil.

Selain itu, Indrawansyah Syarkowi menyatakan akan terus mendorong petugas Dishub agar salalu memberikan perilaku yang humanis dalam bekerja, tegas dalam bertindak serta mampu bersinergi dengan jajaran samping.

Hal itu karenakan, Dishub dalam bekerja tidak berdiri sendiri ada kewenangan yang mesti disinergikan dengan Institusi lain.

“Kita juga mengharapkan dukungan masyarakat Indragiri Hilir untuk ikut serta berpartisipasi dalam mengkampanyekan keselamatan transportasi,” ajak Kadishub Inhil.

Lebih lanjut Indrawansyah Syarkowi juga menyampaikan bahwa Dishub Inhil baru-baru ini juga melakukan launching gerakan ‘Kita Pahlawan Transportasi’.

“Harapan kita pada Gerakan ‘Kita Pahlawan Transportasi’ agar kita semua bisa memberikan rasa aman dan menjaga keselamatan bagi kita dan pengendara lain,” harapnya.

Terakhir Indrawansyah Syarkowi menyampaikan bahwa saat ini Dishub Inhil terus berbenah diri meski masih banyak PR Dinas Perhubungan Kabupaten Inhil.

“Dalam beberapa bulan terakhir pembenahan terus dilakukan dan satu persatu permasalahan diurai. Mudah-mudahan kedepan kinerja Dishub Inhil semakin baik dan mampu memenuhi harapan masyarakat Indragiri Hilir,” tutupnya. (PJI-D Inhil/Arbain)

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Diawali dengan penampilan yang memukau dari pemenang lomba dalam rangka peringatan hari ulang tahun Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Indragiri Hilir (DWP Inhil) ke 23, Bupati Inhil Drs HM Wardan MP ungkapkan rasa bangga nya atas keaktifan dan dedikasi DWP Inhil, Rabu (14/12).

Bertempat di gedung Engku Kelana Tembilahan, pelaksanaan ini juga di hadiri oleh ketua TP PKK Kabupaten Inhil Hj Zulaikhah Wardan yang juga selaku penasehat DWP Inhil, beserta unsur Forkopimda dan tamu undangan lainnya.

Pada kesempatan ini Bupati Inhil Drs HM Wardan MP menyebutkan bahwa Dharma wanita persatuan ini merupakan salah satu Unsur penting dalam membangun kabupaten Inhil yang maju.

“Peran DWP Inhil sangat penting terutama dalam menciptakan wanita Inhil yang cerdas untuk memperkuat ketahanan keluarga di era digital serta membantu pemerintah dalam membangun generasi muda yang berakhlak dan berkualitas melalui bimbingan seorang wanita,” ujar Bupati.

Beliau juga menambahkan bahwa kabupaten Inhil tengah gencar melaksanakan gerakan satu hati guna mencegah stunting terhadap anak dengan terus melakukan pembinaan kepada para keluarga dan ibu hamil serta pengantin baru guna meningkatkan faham mengenai pentingnya asupan gizi baik untuk ibu hamil dan anak anak

“Saya sangat berharap peran DWP Inhil dalam membantu pemerintah guna mencapai tujuan Inhil bebas stunting sehingga tercipta generasi Inhil yang berintelektual dan membawa masa depan yang cerah untuk kabupaten Inhil mendatang,” harapannya.

Selain Stunting Bupati HM Wardan juga harapkan peran DWP Inhil dalam memberantas masalah maraknya akhir -akhir ini Perilaku penyimpangan seksual LGBT, Peredaran Narkoba serta kenakalan Remaja.

Pelaksanaan ini pun di akhiri dengan pembagian hadiah kepada pemenang lomba HUT DWP Inhil yang telah di selenggarakan Beberapa waktu lalu yang langsung di serahkan oleh Bupati Inhil Drs HM Wardan MP dan di saksikan oleh tamu undangan lainnya. ***

ARB INdonesia, JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) kembali menerima penghargaan dengan kriteria ‘Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia (HAM)’ oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Piagam penghargaan secara langsung diterima oleh Bupati Inhil HM WARDAN pada acara Peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia ke-74 tahun 2022 di Jakarta.

Kabupaten Indragiri Hilir mendapat piagam lenghargaan sebagai Kabupaten Kota peduli HAM tahun 2021 bersama tiga kabupaten lainnya di Provinsi Riau, yakni Kabupaten Indragiri Hulu, Siak dan Meranti.

Mengangkat tema “Pemajuan Hak Asasi Manusia Untuk Setiap Orang Menuju Indonesia Maju”, peringatan Hari HAM ke-74 ini turut dihadiri oleh Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin dan Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H Laloy serta Kepala Daerah diseluruh Indonesia, Senin (12/12/2022).

Sementara Bupati Inhil dalam kesempatan tersebut didampingi oleh Kabag Hukum Setdakab Inhil, Eko Heri Purnomo dan Kabag Prokopim, Dedi Alexander. 

Untuk diketahui, penghargaan ini merupakan kali ke 6 yang diterima oleh Pemkab Inhil. Dimana sebelumnya Kabupaten Inhil dibawah kepemimpinan Bupati HM Wardan juga berhasil meraih penghargaan peduli HAM tingkat Nasional terbaik atau peringkat pertama se Provinsi Riau. 

Penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM ini adalah sebagai bentuk apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan dibidang pemajuan hak asasi manusia. 

Dalam sambutannya, Wakil Presiden RI K.H. Ma’ruf Amin menggarisbawahi bahwa segala capaian yang telah diraih dalam pemajuan HAM tidak membuat kita puas sampai dititik ini saja. Melainkan menjadi batu loncatan untuk menggapai sasaran yang lebih tinggi lagi dalam rangka pemenuhan HAM bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Sementara itu, Bupati Inhil HM Wardan disela waktunya menyampaikan ucapan terimakasih atas penghargaan yang telah diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM RI dengan Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM.

“Alhamdulillah kabupaten Indragiri Hilir kembali menerima penghargaan dari kementerian Hukum dan HAM RI, kedepan kita terus akan berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pengajuan HAM kepada seluruh masyarakat kabupaten Indragiri hilir,” ungkap Bupati Inhil HM WARDAN. (MC Inhil)

Editor: Arbain

ARB INdonesia, PEKANBARU – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) kembali menerima penghargaan KI Riau Award tahun 2022 dalam Kategori Pemerintah Kabupaten/Kota “INFORMATIF” Se-Provinsi Riau, Senin (12/12/2022).

Penghargaan diterima oleh Bupati Inhil HM Wardan yang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Inhil H Afrizal.

Piagam penghargaan KI Riau Award tersebut diserahkan oleh Wakil Gubernur Riau, Edy Natar Nasution dalam acara Komisi Informasi (KI) Riau Award tahun 2022 Pemeringkatan dan Penganugrahan Badan Publik Se-Provinsi Riau yang dilaksanakan di Hotel Mutiara Merdeka Pekanbaru.

Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Riau dari 11 Kabupaten/Kota yang ada, Kabupaten Indragiri Hilir mendapat nilai 94,75.

Wagubri dalam arahannya memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah dan Badan Publik yang telah menerima penghargaan.

“Semoga dengan penghargaan ini kita dapat semakin meningkatkan pelayanan informasi publik sehingga mudah diakses oleh masyarakat,” ujar Wagubri.

Lebih lanjut Edy Natar juga mengatakan bahwa pelayanan informasi yang transparan sangatlah berarti karena dapat mendukung pembangunan daerah.

Sementara itu, sai penerimaan penghargaan H Afrizal menyampaikan rasa syukurnya atas penghargaan dan keberhasilan yang telah diraih.

“Alhamdulillah, hari ini satu lagi penghargaan yang kita raih, dan penghargaan KI Riau Award ini yang kedua kalinya bagi kita Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Untuk itu kami berharap, apa yang kita toreh hari ini dapat menjadi pemicu, untuk kita terus memberikan pelayanan informasi yang lengkap dan transparan kepada masyarakat,” harap H Afrizal.

Keberhasilan yang kita raih ini tentunya berkat kerja keras, kerja cerdas dan kerja berkualitas semua pihak, baik PPID Utama maupun PPID Pembantu yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir.

“Terima kasih kepada semua pihak, baik PPID Utama maupun PPID Pembantu, saya berharap tingkatkan kinerja dengan  terus aktif menyajikan informasi berkualitas dan mudah diakses oleh masyarakat sebagai wujud transparansi kita dalam pelayanan publik guna mendukung reformasi birokrasi,” tutup Sekda Inhil.

Sebagai informasi, selain Kabupaten Indragiri Hilir yang menerima penghargaan tersebut, Kabupaten Bengkalis, Kampar, Rohul dan Kota Dumai juga menerima penghargaan yang sama.

Untuk diketahui dalam acara tersebut dihadiri oleh Wakil Gubernur Riau, Forkopimda Riau, Perwakilan Kepala Daerah di Riau, Ketua KI Pusat Donny Yoesgiantoro, Kepala OPD Pemprov dan Kabupaten Kota Se-Provinsi Riau, PPID Pembina selaku Badan Publik Se-Riau, Ketua KI Provinsi Riau, Perwakilan Perusahaan, Partai Politik, Lembaga Pendidikan dan tamu undangan lainnya.

Selian itu, Kadis Kominfo PS Inhil yang diwakili Kepala Bidang P4KSDKI Zailani,S.Sos juga turut hadir mendampingi Sekretaris Daerah dalam menerima penghargaan KI Riau Award. (MC Inhil)

Editor: Arbain

ARB INdonesia, PEKANBARU  – Bupati Kepulauan Meranti, H Muhammad Adil, S.H., M.M kembali menunjukkan kekecewaannya atas rendahanya Dana Bagi Hasil (DBH) Migas yang diperoleh kabupaten termuda di Provinsi Riau tersebut.

HM Adil mengungkapkan kekesalannya tersebut pada forum Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah se-Indonesia di Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri Syariah, Pekanbaru, Kamis (8/12/2022) kemarin.

Di hadapan dua pejabat Kementerian Dalam Negeri, Bupati Meranti membeberkan perolehan DBH Migas tahun 2022 yang hanya sebesar Rp 114 miliar.

Kedua pejabat Kemendagri tersebut yakni Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Pembangunan La Ode Ahmad Pidana Bolombo dan Dirjen Bina Keuangan Kemendagri Ahmad Fatoni.

Dilansir dari Riauakses.com, Bupati Meranti HM Adil mengungkapkan bahwa penerimaan DBH sebesar Rp 114 miliar tahun lalu didasarkan hitungan harga minyak 60 Dollar AS per barel.Kemudian, dalam pembahasan APBD tahun 2023 sesuai pidato Presiden Jokowi, harga minyak dunia naik menjadi 100 Dollar AS per barel.

“Tapi kenapa minyak kami bertambah, liftingnya naik, duitnya makin sedikit. Bagaimana perhitungan asumsinya, kok naiknya cuma Rp 700 juta,” ungkap Bupati Adil.

Padahal kata Adil, pada 2022 lalu terdapat penambahan 13 sumur minyak di kabupatennya hingga menjadi 19 sumur. Target produksi mencapai 9.000 barel per hari yang merupakan kenaikan cukup signifikan.

Adil menegaskan, jika tahun depan DBH Migas yang diperoleh tidak naik maka minyak di Kepulauan Meranti tidak lagi dieksploitasi. 

“Jadi kalau seandainya DBH tidak naik padahal produksi meningkat, maka keluarkan surat penghentian pengeboran minyak di Meranti. Jangan diambil lagi minyak di Meranti itu. Tidak apa-apa, kami juga masih bisa makan daripada uang kami diisap oleh pusat,” kata Adil. 

Ia aneh dengan kebijakan keuangan pemerintah pusat khususnya Kementerian Keuangan. Ketika lifting minyak naik, pembagian DBH ke daerah penghasil malah berkurang. 

“Meranti itu daerah penghasil minyak termiskin di Indonesia. Gimana kami tak miskin, uang kami tidak dibagikan. Bapak bilang dibagi rata, Dibagi rata kemana? Minyak kami ada 103 sumur sudah kering, kalau 100 sumur lagi kering maka miskin total. Kami tidak perlu bantuan dari provinsi dan pusat, serahkan sajalah duit minyak kami, selesailah sudah,” cerca Adil.

“Dolarnya naik, dari 60 ke 100. Lifting-nya juga naik, tapi duitnya malah berkurang,” katanya lagi. 

Diceritakan Adil, dirinya sudah berulangkali menyurati Kementerian Keuangan untuk melakukan audiensi dan mempertanyakan pembagian DBH Migas tersebut. 

“Tapi Kementerian Keuangan mintanya lewat online. Kami ngadu ke Kemendagri kok bisa offline, tapi di Kementrian Keuangan susahnya nggak ketulungan,” tutur Adil. 

Ia bahkan sampai mengejar pertemuan dengan pejabat Kementerian Keuangan hingga ke Bandung. Namun justru pejabat yang hadir tidak memiliki kewenangan. 

“Hari ini saya kejar lagi, saya mau tahu kejelasannya,” tuturnya lagi. 

Menurut Adil, Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan kabupaten termiskin yang seharusnya mendapatkan perhatian lebih.

Ia menyinggung pelabelan terhadap Kepulauan Meranti yang disebut masuk daerah dengan miskin ekstrem.

“Jadi kalau kalau daerah miskin ada minyak, bapak ibu ambil uangnya entah dibawa kemana. Pemerataan kemana. Seharusnya kami yang jadi prioritas, karena pak Jokowi bilang miskin ekstrim wajib 0 persen. Bagaimana kami mau mengangkat kemiskinan kalau begini caranya,” protes Adil. 

Adil bahkan mengancam, jika pemerintah pusat tidak ada perhatian terhadap Kepulauan Meranti, maka dia meminta untuk bergabung ke negeri yang berbatasan langsung dengan Meranti yakni Malaysia. 

“Maksud saya, kalau bapak tak mau mengurus kami, pusat tak mau mengurus Meranti, kasihkan kami ke negeri sebelah. Ini menyangkut masyarakat Meranti yang miskin ekstrem. Kalau bapak bilang bagi rata itu salah, dibagi rata kemana,” pungkasnya. 

Kemendagri Teliti Kembali

Merespon protes Bupati Adil tersebut, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengatakan tim teknis DBH akan menelitinya kembali. Dia juga menyebutkan, pembagian DBH tersebut tidak hanya diberikan kepada daerah penghasil saja, tapi juga untuk daerah-daerah perbatasan dan daerah lainnya.

“Pada prinsipnya asumsi minyak di Meranti memang 100 Dollar AS per barel. Dengan rincian 85% ke pusat dan 15% kembali ke daerah,” ujar Luky.

Dikatakan Luky bahwa perhitungan terhadap pembagian DBH Migas ada formulasinya. Tidak hanya daerah penghasil, bahkan daerah tidak penghasil pun mendapatkan porsinya. 

Rakornas mengambil tema Perspektif Daerah Penghasil Berdasarkan Undang-undang nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Rapat itu dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri yang diwakili Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Pembangunan La Ode Ahmad Pidana Bolombo.

Hadir dalam Rakornas tersebut Dirjen Bina Keuangan Kemendagri Ahmad Fatoni, Gubernur Riau Syamsuar serta Kepala Bapenda Provinsi Riau Syahril Abdi dan Kepala Bapenda Kabupaten se Provinsi Riau.

Sumber: Riauakses.com / editor Arb

ARB INdonesia, JAKARTA – Berhasil menerapkan sistem merit dalam pemerintahannya, Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM. Wardan mendapat pujian dari Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Prof. Agus Pramusinto, MDA. Selesai acara di Hotel Grand Sahid, Kamis (8/12/2022).

Prof. Agus Pramusinto, MDA mengapresiasi atas Keberhasilan Bupati Inhil HM. Wardan atas prestasinya tiga tahun berturut-turut meraih kategori Baik. Anugrah ini merupakan penghargaan dari Pemerintah Pusat melalui Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) kepada pemerintah daerah dalam penerapan sistem Merit sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014.

“Kepala daerah yang menerima penghargaan dinilai telah menjalankan kebijakan dan kewenangan manajemen kepegawaian yang mengacu kepada sistem Merit,”ujarnya

“Penerapan sistem merit yang baik merupakan bukti nyata komitmen Bupati selaku Pembina Kepegawaian menerapkan amanah Undang-undang,” lanjut Agus

Ketua KASN juga mengatakan untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, sehat dan akuntabel, tidak sekedar bisa menempatkan sesuai kompetensinya namun juga memberikan kesempatan yang sama kepada pegawainya dalam pengembangan karier,” ujar Wardan

“Prestasi ini tentunya karena bupatinya komitmen menjalankan ketentuan tidak hanya mengedepankan emosionalnya selaku kepala daerah yang berkuasa, tentu karena tujuannya pasti ingin memberikan yang terbaik dan pemerintahan yang baik, ini perlu kita apresiasi,” tegasnya.

Editor : Arbain