ARB INdonesia, PEKANBARU – Melihat maraknya fenomena lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) yang saat ini mulai menjalar dilingkungan masyarakat.

Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar meminta masyarakat untuk lebih sadar atau aware akan permasalahan ini khusunya dikalangan remaja.

“Untuk itu saya butuh dukungan bapak/ibu mengenai LGBT ini. Saya sudah menyampaikan hal ini sejak tahun lalu baik ke tokoh – tokoh agama, organisasi masyarakat dan juga pada rapat – rapat kerja daerah,” terang Syamsuar di Hotel Prime Park. Minggu, (25/6/2023).

Dilaporkannya jumlah orang dengan HIV/AIDS (ODHA) di Provinsi Riau mengalami peningkatan dengan total 3809 kasus hingga Mei 2023. Dimana jumlah terbanyak berada di Kota Pekanbaru yang mencapai 2471 kasus.

Meskipun upaya pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS telah dilakukan, eliminasi sepenuhnya masih belum tercapai di Provinsi Riau. Jumlah kasus yang tinggi menyoroti perlunya perhatian serius dan langkah-langkah yang lebih efektif untuk mengatasi masalah ini.

Oleh sebab itu, Gubri menghimbau agar orang tua perlu berperan aktif dalam mengawasi dan memberikan edukasi kepada anak – anaknya mengenai LGBT.

“Generasi bangsa ini harus kita selamatkan, mau apapun agamanya. Kami ingin menyelamatkan negeri ini agar bala Allah tidak jatuh ke negeri ini,” tegas Syamsuar.

“Insyallah jika hal ini menjadi komitmen kita bersama permasalahan tersebut dapat diatasi. Kami sebagai pemimpin memiliki tanggung jawab, jadi mohon bantuannya,” tutup Gubri. (MC Riau)

ARB INdonesia, PEKANBARU – Pembangunan rumah sakit vertikal khusus otak dan jantung di Riau oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI tinggal menunggu jadwal penandatanganan serah terima berita acara hibah tanah seluas 10 hektare (Ha), di Jalan Naga Sakti, Kota Pekanbaru.

“Pembangunan rumah sakit vertikal otak dan jantung itu tinggal menunggu waktu pak Dirjen Yankes saja untuk serah terima lahan,” kata Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar.

Gubri mengatakan, jika pembangunan rumah sakit otak dan jantung tersebut nantinya dibangun oleh Kemenkes. Berdasarkan informasi yang ia terima, pihak Kemenkes juga telah alokasikan anggaran untuk pembangunannya.

“Itu rumah sakit dibangun oleh Kemenkes, kita dapat informasi itu sudah dianggarkan, jadi tinggal menunggu waktu saja,”sebut mantan Bupati Siak dua periode ini.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Provinsi Riau, Zainal Arifin mengatakan, untuk pemandangan serah terima hibah menunggu jadwal Dirjen Yankes.

“Hibah lahan pembangunan rumah sakit vertikal khusus otak dan jantung tinggal menunggu jadwal pak Dirjen. Karena Insya Allah penyerahannya dilaksanakan di Jakarta. Kemungkinan setelah hari raya Idul Adha,” kata Zainal.

Meski demikian, Zainal menyatakan, proses lainnya sudah ditindaklanjuti oleh pihak Kemenkes, seperti Detail Engineering Design (DED) dan Manajemen Kontruksi (MK) sudah dilelang.

“Kalau dua itu (DED dan MK) siap, selanjutnya mereka (Kemenkes) akan melakukan lelang kontruksi pembangunan rumah sakit otak dan jantung. Kalau sudah selesai lelang kontruksi, kemungkinan nanti bulan Desember sudah mulai bekerja,” terangnya.

Sebelumnya, Zainal Arifin mengatakan, rumah sakit pusat otak dan jantung ini merupakan rumah sakit yang dibangun oleh pemerintah pusat dibawah naungan Kemenkes.

“Jadi rumah sakit tipe A ini adalah rumah vertikal milik Kementerian Kesehatan yang di tempatkan di Provinsi Riau,” tutupnya.

Zainal mengungkapkan, selama ini masyarakat Riau banyak yang berobat ke Jakarta dan keluar negeri, khususnya di Malaka. Terutama pasien yang mengalami sakit strok dan jantung.

Keuntungan lainnya jika rumah sakit ini sudah dioperasikan, masyarakat Riau tidak perlu lagi jauh-jauh keluar negeri atau ke Jakarta untuk berobat. Cukup di Riau saja dan bisa menggunakan BPJS Kesehatan.

“Jadi keberadaan rumah sakit ini bisa berobat gratis dengan BPJS. Rumah sakit ini bisa menjadi alternatif, tidak lagi harus keluar negeri,” tukasnya. (MC Riau)

ARB INdonesia, PEKANBARU – Gubernur Riau (Gubri), H Syamsuar memberikan tanggapan soal isu Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) yang lagi gempar dan mendesak agar Pemerintah Provinsi membuat Peraturan Daerah (Perda) Penolakan LGBT di Riau.

Menurut orang nomor satu di Riau ini, Perda itu bisa dibuat, yang paling penting adalah kekompakan semua stakeholder dan seluruh warga yang ada di Bumi Melayu Lancang Kuning.

“LGBT ini adalah penyakit yang harus kita tindaklanjuti secara bersama, tak bisa hanya dengan Perda saja namun harus ada komitmen orang tua, anak, seluruh lembaga,” kata Syamsuar saat diwawancarai di Pekanbaru, Jumat (23/6/2023).

“Jadi tak hanya Lembaga Adat Melayu (LAM) saja tapi tokoh adat, agama dan masyarakat. Kami mengharapkan dukungan ini paling penting,” imbuhnya.

Ia menjelaskan bahwa tahun lalu dirinya telah mengkampanyekan bahaya LGBT, namun tidak ada tanggapan dan perhatian dan dianggap biasa-biasa saja.

“Saya selaku pemimpin jauh hari sudah mengingatkan,” ujarnya.

Mantan bupati Siak dua periode ini menyampaikan bahwa LGBT merupakan perbuatan maksiat dan penyakit jadi harus dibawa ke agama supaya beriman dan bertakwa.

“Masalah ini harus kita selesaikan secara bersama, karna adanya Perda pun belum tentu menyelesaikan masalah,” pungkasnya.

Sebelumnya, Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) mengeluarkan Warkah terkait LGBT. Warkah tersebut berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat antara Majelis Kerapatan Adat (MKA) dan Dewan Pimpinan Harian (DPH) LAMR.

Dalam musyawarah tersebut seluruh ahli majelis sepakat LAMR menetapkan Warkah LGBT, yang disampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat Riau yang jauh maupun dekat, baik di laut maupun di darat.

Dalam warkah tersebut, LAMR berpandangan bahwa LGBT perbuatan yang sangat dilarang dalam Islam. LGBT sebagai perbuatan yang dimurkai Allah dan mendekatkan pada kebinasaan.

Dalam adat Melayu yang bersendikan syarak dan syarak bersendikan kitabullah, jika perilaku LGBT menyimpang dari ketentuan agama, maka tentunya menyimpang pula dalam ketentuan adat resam Melayu.

Perilaku LGBT ini berpengaruh buruk terhadap kehidupan masyarakat dan generasi muda. LAMR menilai perlu membentengi moral generasi muda. Ini sebagaimana termaktub dalam Gurindam Duabelas Raja Ali Haji,

“Kepada anak janganlah lalai, supaya dapat naik ke tengah balai,” tutupnya. ***(MC Riau)

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) merupakan kabupaten yang menjadikan perkebunan sebagai basis ekonomi diwilayahnya. Kecamatan Mandah merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Inhil dengan mayoritas masyarakatnya bermata pencarian sebagai petani, baik itu sebagai petani tanaman pangan, petani hortikultura maupun sebagai petani perkebunan.

Adapun jenis perkebunan yang banyak digeluti oleh masyarakat di wilayah Kecamatan Mandah yaitu jenis perkebunan kelapa. Perkebunan kelapa jenis Kelapa Dalam di Kecamatan Mandah memiliki luas 34.343 hektar, dengan potensi produksi hasil 31.458.688 kilogram (Semester II), sehingga menjadikan Kecamatan Mandah sebagai Kecamatan yang memiliki perkebunan paling luas dari 20 Kecamatan di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir.

Sedangkan untuk perkebunan kelapa jenis Kelapa Hibrida di Kecamatan Mandah memiliki luas 230 hektar, dengan potensi produksi hasil 460.000 kilogram (Semester II), sehingga Kecamatan Mandah berada pada nomor 13 dari 20 Kecamatan di wilayah Kabupaten Inhil.

Dengan luas perkebunan kelapa tersebut menjadikan kelapa sebagai sumber utama penghasilan masyarakat lokal khusunya di wilayah Kecamatan Mandah.

Camat Mandah Ns.Matzen, S.Kep, MSi, MM.Kes mengatakan bahwa pemanfaatan perkebunan kelapa sebagai sumber penghasilan masyarakat, terutama dari hasil panen buah kelapa masih terbilang sangat tradisional, yaitu dengan hanya menjual kelapa bulat atau kopra kepada penadah atau pabrik.

Sistem penjualan yang dilakukan seperti ini justru memberikan keuntungan yang besar bagi penadah atau pabrik. Hal ini disebabkan oleh masyarakat hanya menjual hasil panenan dalam bentuk langsung, dan tidak menjual dalam bentuk produk jadi atau setengah jadi, sehingga harga jualnya pun terbilang rendah.

“Padahal apabila masyarakat atau petani kelapa mampu memanfaatkan hasil panen buah kelapa menjadi berbagai bentuk produk turunan dari sebutir kelapa, yang nilai ekonominya dapat mencapai sepuluh kali lipat dari pada nilai jual dalam bentuk kelapa bulat atau kopra,” tuturnya, Jum’at (23/6/2023).

Kurang optimalnya pemanfaatan atau pengelolaan buah kelapa untuk dijadikan produk turunan yang memiliki nilai ekonomis, disebabkan oleh tidak adanya industri atau kelompok usaha petani kelapa yang memproduksi dan memanfaatkan hasil perkebunan kelapa secara produktif, serta minimnya pengetahuan masyarakat atau petani dalam pengelolaan kelapa untuk dijadikan produk turunan dari seluruh bagian buah kelapa yang bernilai ekonomi tinggi.

“Sehingga pada akhirnya berdampak terhadap ketergantungan masyarakat atau petani pada harga penjualan kelapa bulat atau kopra,”tutur Matzen.

Lebih lanjut kata Camat Mandah, berdasarkan latarbelakang masalah ini, maka Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kecamatan Mandah membuat suatu terobosan Inovasi pemberdayaan keluarga melalui program ekonomi kreatif.

Adapun tujuan dari pelaksanaan program ini ialah untuk mengembangkan agroindustri berbasis kelapa, sehingga memberikan motivasi dan pengetahuan serta keterampilan kepada masyarakat dalam pengolahan kelapa sebagai kegiatan bisnis kewirausahaan.

“Dari hasil kegiatan pemberdayaan keluarga, melalui program ekonomi kreatif yang dilaksanakan oleh PKK Kecamatan Mandah, saat ini terdapat beberapa kelompok usaha masyarakat atau home industri yang mengolah kelapa menjadi suatu produk, salah satunya yaitu kelompok usaha “Permata Gambut Indonesia” dengan produk unggulannya berupa Virgin Coconut Oil (VCO),” imbuh Matzen.

Kelompok usaha ini telah berhasil membuat suatu produk turunan kelapa dengan nilai jual yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan penjualan buah kelapa dalam bentuk kelapa bulat atau kopra.

Atas keberhasilan kelompok usaha tersebut, Pemerintah Kecamatan Mandah beserta PKK Kecamatan Mandah sangat mengapresiasi dan mensuport kegiatan ekonomi kreatif yang dilaksankan oleh masyarakat wilayah Kecamatan Mandah.

“Harapan kedepannya banyak masyarakat atau petani kelapa yang mampu berkreasi dalam peningkatan ekonomi masyarakat melalui kegiatan ekonomi kreatif dan kewirausahaan mandiri,” harapnya.

Lanjutnya, program ekonomi kreatif dan kewirausahaan merupakan salah satu program yang dilaksanakan oleh PKK kecamatan mandah. Program ini bertujuan untuk memberikan motivasi dan pengetahuan serta keterampilan kepada masyarakat, dalam pengolahan hasil pertanian sebagai kegiatan bisnis kewirausahaan.

“Karena Kecamatan mandah merupakan daerah dengan mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani kelapa, maka program ekonomi kreatif yang kami laksanakan terfokus pada pengelolaan hasil perkebunan kelapa,” tutup Camat Mandah, Ns.Matzen, S.Kep, MSi, MM.Kes. (Redaksi/Arb)

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Pemerintah Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) kembali membuat atau menghadirkan suatu trobosan baru yang bernilai penting untuk masyarakat setempat.

Trobosan itu berupa Inovasi yang diberi nama Pasma Mandah atau Pasar Swadya Masyarakat Mandah.

Dari keterangan yang disampaikan Camat Mandah kepada awak media, Ns.Matzen, S.Kep, MSi, MM.Kes memaparkan latar belakang dibentuknya Inovasi Pasma Mandah.

Menurutnya, pasar tradisional merupakan bentuk ekonomi kerakyatan yang memberikan kontribusi besar terhadap pilar perekonomian di Indonesia, sehingga ketahanan dan kelangsungan hidup pasar tradisional akan berpengaruh terhadap kondisi perekonomian nasional.

“Maka dari itu, pemerintah harus tetap menjaga keberadaan pasar tradisional,” imbuh Ns.Matzen, S.Kep, MSi, MM.Kes, Jum’at (23/6/2023).

Lanjutnya, peran pemerintah daerah merupakan hal mutlak yang menjadi tolak ukur berlangsungnya pembangunan pasar tradisional, karena dalam paradigma good governance pemerintah daerah punya peran penting dalam pembangunan daerahnya.

“Pasar tradisional dalam sebuah daerah merupakan sarana yang menjadi tolak ukur mutlak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di daerah pedesaan atau kecamatan yang jauh dari pusat kota yang perkembangan ekonomi masyarakatnya melonjak dengan cepat,” ungkap Camat Mandah.

Lebih lanjut kata Matzen bahwa pasar tradisional akan berjalan dengan optimal apabila terdapat manajemen pengelolaan di dalamnya. Pengelolaan bertujuan untuk menciptakan pasar yang dapat mensejahterakan pedagang, selain itu juga pengelolaan diterapkan untuk menciptakan kenyamanan bagi pembeli dalam berbelanja.

“Pengelolaan pasar yang dimaksud seperti pengaturan pedagang kios dan los, pengelolaan sampah dan limbah, penyediaan lahan parkir, pemeliharaan gedung dan pengaturan fasilitas penunjang lainnya yang menjadi kunci penting untuk mengubah citra kumuh, jorok pasar tradisonal,” paparnya.

Dalam memfasilitasi sarana dan prasarana kios atau tempat berjualan bagi pedagang, Matzen menyatakan bahwa pemerintah dapat menerapkan sistem pembangunan pasar melalui Swadaya Masyarakat, cara ini merupakan solusi yang baik dalam memenuhi kebutuhan pedagang akan tempat berjualan.

Pasar swadaya merupakan pasar yang dibangun atas swakarya masyarakat, sehingga segala bentuk kreativitas masyarakat dan sumber daya yang dimiliki dapat di tampung dan dijual belikan di pasar ini.

“Mengingat pentingnya perhatian pemerintah terhadap keberlangsungan pasar tradisional, maka Pemerintah Kecamatan Mandah dalam hal ini melakukan suatu terobosan inovasi yang diberi nama PASMA MANDAH (Pasar Swadaya Masyarakat Mandah-red),” tututnya.

“Inovasi ini dibuat dengan tujuan agar terciptanya pasar tradisional dengan pengelolaan yang baik dengan memfasilitasi berupa pembangunan kios pasar dengan menggunakan sistem swadaya masyarakat,” tambah Camat Manda, Matzen.

Lebih jauh Matzen mengatakan bahwa sistem ini didukung dengan pengelolaan yang langsung dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Mandah.

Pengelolaan pasar yang dimaksud seperti pengaturan pedagang kios dan los, pengelolaan sampah dan limbah, penyediaan lahan parkir, pemeliharaan gedung dan pengaturan fasilitas penunjang lainnya.

“Selian itu juga untuk menertibkan pasar, untuk mengurangi pasar yang kumuh, untuk membuat lingkungan pasar menjadi ASRI, untuk membantu pedagang yang tidak punya modal dengan subsidi silang dan kerjasama bagi hasil serta untuk membuat jual beli menjadi terarah dan teratur,” tutup Camat Mandah Ns.Matzen, S.Kep, MSi, MM.Kes. (Redaksi/Arb)

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Gubernur Riau H Syamsuar meresmikan Penegrian Sekolah Menengah Kejuaraan Negeri (SMK N) 1 Tempuling di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Rabu (21/6/2023).

Hal itu ditandai dengan diserah terimakannya Surat Keputusan (SK) oleh Gubernur Riau kepada Kepala Sekolah SMK N 1 Tempuling saat meresmikan perubahan status SMK Swasta Rasau Kuning menjadi Sekolah Negeri di Desa Mumpa, Kecamatan Tempuling.

Dalam sambutannya, H Syamsuar menyampaikan bahwa saat ini di Provinsi Riau masih banyak kekurangan tenaga pendidikan terkhusus di SMK, hal itu dikarenakan banyaknya tenaga pendidik di SMK yang pensiun pada setiap tahunnya.

“Dalam upaya mengatasi problem tersebut, kita akan bekerjasama dengan Universitas Negeri Padang (UNP) dalam peningkatan keahlian guru SMK yang telah lulus melalui pengangkatan P3K.
Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan guru dan untuk mempersiapkan SDM di Riau yang Beriman, Cerdas, dan Berkualitas,” ungkap Gubri.

Selain itu H Syamsuar juga menyampaikan mengenai program wajib belajar 12 tahun, saat ini Pemprov Riau tengah menyiapkan Peraturan Gubernur untuk membantu anak-anak yang putus sekolah, terlebih untuk anak-anak SD dan SMP yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten.

“Dengan adanya peraturan itu, Pemprov Riau juga nantinya bisa membantu siswa-siswi SD dan SMP yang putus sekolah karena problem ekonomi,” imbuh H Syamsuar.

Sedangkan untuk SMA/SMK Negeri yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Riau, H Syamsuar menyatakan bahwa tidak ada lagi sekolah yang membebankan iuran atau uang komite kepada siswa atau orang tua siswa.

“Dengan demikian, kedepannya tidak adalagi problem anak-anak di Riau yang tidak menyelesaikan pendidikan 12 tahun karena persoalan ekonomi. Semua itu bertujuan agar kedepannya anak-anak di Riau ini semakin berkualitas,” tutur Gubri.

Mengenai SMK N 1 Tempuling, Gubernur Riau juga berkomitmen untuk memenuhi segala kebutuhan sarana dan prasarana demi dapat melaksanakan pendidikan dengan maksimal di SMK yang baru saja diresmikan status Negeri nya.

“Semoga ini menambah semangat para pendidik untuk mengajar anak dan semoga SMK ini menjadi sekolah favorit di Kabupaten Inhil,” harap Syamsuar.

Terakhir saat diwawancarai awak media, Gubernur Riau mengatakan selain mempersiapkan sarana dan prasarana sekolah, Ia juga akan memperbaiki akses jalan menuju sekolah SMK 1 Tempuling.

Selain itu Syamsuar juga berpesan kepada seluruh kepala sekolah dan guru di Inhil agar selalu memantau anak didiknya agar tidak terjerumus dalam jaringan LGBT.

Untuk diketahui, di tahun 2023 ini Pemerintah Provinsi Riau dibawah kepemimpinan H Syamsuar dan Edi Natar kembali membangun gedung sekolah di Riau sebanyak 18 sekolah. (Redaksi/Arb)