ARB INdonesia, ROHUL – Sebagai upaya memberikan nuansa kebersamaan dan kekhidmatan dalam memperingati turunnya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW. Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Rokan Hulu (Rohul) gelar rapat persiapan
Nuzulul Qur’an Ramadhan 1446 H / 2025 M, Selasa (11/03/2025).

Rapat dipimpin oleh Wakil Bupati Rohul H. Syafaruddin Poti, SH.MH, didampingi Asisten I Pemkab Rohul H. Fhatanalia Putra, S.Sos, Pemkab Rohul, Ketua Baznas Rohul Baihaqi Adhduha, Lc, M.H, Kakan Kemenag Rohul H. Zulkifli, S.Ag, M.Pdi, serta para Kepala OPD dan pihak terkait lainnya.

Wakil Bupati Rohul H. Syafaruddin Poti SH.MM menyampaikan agar seluruh persiapan dilakukan dengan teliti dan cermat, serta memastikan bahwa setiap detail acara telah dipersiapkan dengan baik.

“Kegiatan peringatan Nuzulul Qur’an ini adalah momen yang sangat berharga untuk mempererat tali silaturahmi di antara seluruh elemen masyarakat khususnya di Kabupaten Rohul,” katanya.

Sementara itu Plt. Kabag Kesra Saprizal Ahmad menyampaikan rangkaian acara peringatan Nuzulul Qur’an akan diawali dengan buka puasa bersama, pelaksanaan sholat Magrib, Isya, dan Tarawih berjamaah. Serta di lanjutkan dengan tausyiah oleh Al Ustad Ucay Batubara.

“Kami berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi acara seremonial, tetapi juga momentum untuk memperkuat nilai-nilai keislaman dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Al-Qur’an,” ujar Saprizal Ahmad.

Saprizal juga menambahkan panitia berkomitmen untuk melakukan persiapan dengan sebaik mungkin guna menampilkan acara yang berkesan dan bermakna bagiseluruh pegawai dan masyarakat yang hadir dalam peringatan Nuzulul Quran ini.

Dari hasil rapat tersebut peringatan Nuzulul Qur’an pada tahun ini Pemkab Rohul akan menghadirkan Ustadz Ucay Batubara yang dijadwalkan berlangsung pada 18 Ramadhan 1446 H/2025 M. (Adv)

ARB INdonesia, ROKAN HULU – Presiden Republik Indonesia (RI) ke-8, H. Prabowo Subianto, secara resmi melantik kepala daerah secara serentak untuk masa jabatan 2025-2030 di Istana Kepresidenan Jakarta. Prosesi pelantikan berlangsung khidmat pada pukul 10.14 WIB, kamis (20/02/2025).

Dalam pelantikan ini, turut dilantik Bupati Rokan Hulu (Rohul), Anton, ST, MM, serta Wakil Bupati Rokan Hulu, H. Syafaruddin Poti, SH, MM. Keduanya resmi mengemban amanah untuk memimpin Rokan Hulu dalam lima tahun ke depan.

Sebelum memasuki Istana Kepresidenan, seluruh kepala daerah yang akan dilantik mengikuti Barisan Kirab, yakni kegiatan berjalan beriringan secara teratur dan berurutan menuju lokasi prosesi pelantikan. Kirab ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, didampingi Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto dan Ribka Haluk.

Prosesi pelantikan diawali dengan pembacaan Keputusan Presiden untuk pelantikan gubernur dan wakil gubernur serta pembacaan Keputusan Menteri untuk pelantikan bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota oleh Mendagri Tito Karnavian. Selanjutnya, Presiden RI H. Prabowo Subianto memandu pengucapan sumpah/janji jabatan bagi para kepala daerah yang dilantik.

Setelah pengucapan sumpah/janji, prosesi dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara sumpah/janji jabatan, pemasangan tanda pangkat jabatan, penyematan tanda jabatan, serta penyerahan Keputusan Presiden untuk gubernur dan wakil gubernur. Adapun untuk bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota, penyerahan keputusan dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.

Usai pelantikan, seluruh kepala daerah yang telah resmi dilantik akan mengikuti retret kepemimpinan di Lembah Tidar, Akademi Militer (Akmil), Magelang. Program ini berlangsung selama delapan hari, dari 21 hingga 28 Februari 2025, sebagai bagian dari pembekalan kepemimpinan mereka dalam menjalankan amanah pemerintahan.

Pada momen pelantikan, Bupati Rokan Hulu, Anton, ST, MM, didampingi oleh istri tercinta yang juga Ketua TP PKK Rokan Hulu, dr. Yeni Dwi Putri. Sementara itu, Wakil Bupati Rokan Hulu, H. Syafaruddin Poti, SH, MM, turut didampingi istri selaku Ketua GOW Rokan Hulu. Hadir pula Ketua DPRD Rokan Hulu, Hj. Sumiartini, yang memberikan dukungan penuh kepada kepala daerah yang baru dilantik.

Pelantikan ini juga disaksikan oleh keluarga besar bupati dan wakil bupati terpilih Rokan Hulu, serta para pendukung dan simpatisan yang turut menghantarkan mereka ke Jakarta. Acara ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan pemerintahan daerah yang diharapkan mampu membawa perubahan dan kemajuan bagi masing-masing wilayah di Indonesia. (Galeri Foto)

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto mengeluarkan Intruksi Presiden (Inpres) nomor 1 Tahun 2025 tentang Efesiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Dalam Inpres yang dikeluarkan pada 22 Januari 2025 tersebut, mengitruksikan Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk membatasi belanja kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/focus group discussion.

Selain itu yang mengejutkan lagi, Prabowo Subianto juga menginstruksikan untuk mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen), serta membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional.

Tak sampai disitu, belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur juga dintruksikan agar dilakukan pengurangan.

Gubernur dan Bupati/Wali Kota harus memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya.

Intruksi yang telah diberlakukan sejak 22 Januari 2025 ini juga mengingat kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota agar lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga.

Terakhir, Gubernur dan Bupati/Wali Kota diperintahkan untuk melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah. (Arb)

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan serentak pada 10 Februari 2025 mendatangkan. Sedangkan untuk Gubernur dan Wakil Gubernur dijadwalkan lebih awal yakni 7 Februari.

Informasi tersebut disampaikan oleh Kepala Bagian (Kabag) Otonomi Daerah, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Riau, OK Doni, Selasa (14/1/2024).

Dilansir dari cakaplah.com, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau telah mendapat informasi terbaru dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait persiapan pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2025.

“Iya, kami baru mendapat informasi melalui rapat zoom meeting oleh Kemendagri, bahwa khusus untuk gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota yang tidak bersengketa di MK pelantikannya tetap sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2024,” kata Kepala Bagian (Kabag) Otonomi Daerah, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Riau, OK Doni.

Doni menjelaskan, sesuai Perpres tersebut untuk pelantikan gubernur dan wakil gubernur hasil pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak tahun 2024 dilaksanakan secara serentak pada 7 Februari 2025.

“Karena untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Riau tidak bersengketa maka pelantikan dijadwalkan tanggal 7 Februari 2025 mendatang. Sedangkan untuk bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota yang tak bermasalah dilantik tanggal 10 Februari. Kita di Riau ada lima daerah yang tidak bersengketa sampai ke MK, yakni Kabupaten Indragiri Hulu, Kepulauan Meranti, Indragiri Hilir, Bengkalis dan Pelalawan,” terangnya.

Terkait pelantikan gubernur dan wakil gubernur Riau, pihaknya diminta Kemendagri untuk mempersiapkan paripurna penetapan wakil gubernur dan wakil gubernur terpilih. Termasuk lima bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota di Riau.

“Kemudian kita juga diminta untuk mempersiapkan persyaratan lainnya. Itu ada 11 item. Nanti persyaratan tersebut disampaikan melalui sistem aplikasi administrasi yang disiapkan Kemendagri. Setelah lengkap kemudian diupload melalui sistem paling lambat tanggal 16 Januari. Karena persyaratan itu nanti menjadi bahan Kemendagri untuk disampaikan ke Presiden,” tutupnya.

Sumber : Cakaplah.com

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Pejabat (Pj) Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) H Herman merespon langsung atas kabar yang baru diketahuinya mengenai kondisi bangunan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 002 di Sungai Teritip, Kecamatan Kateman yang sangat memprihatinkan.

Pj Bupati Inhil, H Herman mengaku mendapat kabar tersebut setelah membaca postingan masyarakat melalui media sosial (Facebook).

Mendapat informasi itu, lantas Pj Bupati Inhil langsung mengambil tindakan dengan memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Inhil untuk turun langsung mengecek keberadaan SDN 002 Sungai Tertitip, Kecamatan Kateman.

“Kita telah perintahkan Kepala Dinas Pendidikan Inhil untuk turun langsung untuk memastikan Realita nya di lapangan seperti apa,” tutur Pj Bupati Herman kepada Wartawan.

“Jika memang demikian adanya, akan segera kita ditindak lanjuti dengan program,” tambahnya.

Terakhir, H Herman yang memiliki latar belakang sangat perduli terhadap dunia pendidikan ini mengaku merasa sangat prihatin atas kondisi sekolah tempat anak bangsa belajar menuntut ilmu.

“Kalau memang demikian, tentu kita semua merasa prihatin karena itu tempat anak bangsa belajar menuntut ilmu agar menjadi insan yang cerdas beriman dan berilmu. Jika tidak di fasilitasi dengan baik bagaiman keadaan dan nasib generasi kedepannya,” tutup Pj Bupati Inhil, H Herman. (Arb)

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kaban Kesbangpol) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), H Arifin, S.Sos., MM menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) tahun 2023, Rabu (25/10/2023).

Dalam rapat tersebut di pimpin langsung oleh Kepala Kantor Imigrasi Tembilahan Kelas II TPI, Nanang Mustofa di dampingi Kaban Kesbangpol Inhil serta seluruh anggota Timpora yakni,

1. Kaban Kesbangpol Kab. Inhil Sdr. H. Arifin, S.Sos,. MM.
2. Pasi Intel Kodim 0314/Inhil diwakili Serka GGS Sihombing.
3. Badan intelijen negara (BIN) Sdr. Eko
4. Kasat Intel Polres Inhil di wakili Bripka Slamet Riyanto
5. Kepala KSOP Tembilahan Capt. Suratno S.E., M.Mar.
6. Kepala Bea dan Cukai Tembilahan di wakili Sdr. Faris Hamka
7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Inhil Sdr. H. Guspiandi
8. Kepala KKP kelas II Tembilahan diwakili Sdr. Salahudin
9. Kantor kesayahbadaran dan otoritas pelabuhan (KPLP) Kelas IV Tembilahan Sdr. Jova
10. Kadisnaker l Kab. Inhil Sdri. Susi Marini
11. Kadisporabud Kab. Inhil diwakili Sdri. Lisa Afriyanti
12. Kadishub diwakili Sdr. Doni Novrizal
13. Kadis Capil Kab. Inhil di wakili Sdri. Susi
14. Kasatpol PP Kab. Inhil diwakili A. Rahmat N
15. Koordinator wilayah IV pengawasan ketenagakerjaan Provinsi Riau Kab. Inhil Sdr. Achmad Muliady
16. Seksi intelijen Kajari Kab. Inhil Sdr. Jodhi Kurniawan SH.

Diawal acara, Kaban Kesbangpol berkesepatan memberikan sambutan, H Arifin mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi
Kakan Imigrasi Kelas ll Tembilahan yang sudah menggagas dan pemberkasai acara rakor Timpora ini. Karena ini merupakan salah satu upaya yang harus dilalukan demi menjaga keutuhan dan kedaulatan negara Kesatuan RI ini.

“Orang asing wajib kita awasi, karena ini termasuk berpotensi menjadi Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Ganguan (ATHG).
Atas nama Pemerintah Daerah, kita nerharap Timpora yang dibentuk dan melaksakan Rakor ini akan satu Persepsi dalam bekerja secara efektif dengan selalu bergandengan tangan, saling memberi informasi,” Imbuh H Arifin.

“Sehingga pengawasan dapat terlaksana dengan baik, apalagi kita tahu daerah Kabupaten Inhil sebagian besar wilayahnya adalah pesisir yang memiliki banyak pelabuhan. Tentu ini menjadi tantangan yang harus di sikapi dengan tepat,” tambah Kaban Kesbangpol Inhil.

Seementar itu, Kepala Kantor Imigrasi Tembilahan Kelas II TPI, Nanang Mustofa membenarkan bahwa Inhil memiliki letak geografis dan sangat kompleks. Instansi imigrasi tidak dapat bekerja sendiri untuk mengawasi secara mandiri, untuk itu perlu dilakukan koordinasi dan saling bertukar informasi untuk mencari solusi dalam pengawasan orang asing di wilayah Inhil.

“Oleh karena itu kami sangat mengharapkan dukungan dan kerjasama semua anggota Tim untuk memberi kami informasi dan jika ada ditemukan pelanggaran sesuai dengan kewenangan pada instansi masing-masing, maka silahkan diproses,” tegasnya. (Arb)