ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Madrasah Abbasiyah di Teluk Pinang, Kecamatan Gaung Anak Serka, menggelar acara peringatan Haul Jama’ Pendiri Madrasah dan Khataman Al-Qur’an pada Rabu (30/4/2025).

Kegiatan religius ini turut dihadiri langsung oleh Bupati Indragiri Hilir, Haji Herman, yang disambut hangat oleh barisan siswa dan siswi Madrasah dengan penuh semangat dan antusiasme.

Dalam sambutannya, Haji Herman menyampaikan rasa syukur dan bahagianya dapat hadir di tengah-tengah keluarga besar Madrasah Abbasiyah.

“Saya merasa bahagia dan bersyukur sekali karena pada kesempatan ini dapat hadir dan bersilaturahmi dengan hadirin sekalian, khususnya segenap keluarga besar Madrasah Abbasiyah di Teluk Pinang, Kecamatan Gaung Anak Serka ini,” kata Haji Bupati.

Bupati juga menyampaikan apresiasinya terhadap pelaksanaan acara haul dan khataman Al-Qur’an. Ia menekankan pentingnya momentum ini sebagai sarana untuk mendoakan para pendiri madrasah yang telah wafat serta mempererat ukhuwah Islamiyah di tengah masyarakat.

“Melalui haul jama ini, kita tidak hanya bisa mendoakan para pendiri Madrasah Abbasiyah yang telah wafat, tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT serta mempererat silaturahmi di antara kita semua,” lanjutnya.

Ia juga menyoroti manfaat kegiatan khataman Al-Qur’an, yang menurutnya dapat menjadi motivasi bagi generasi muda untuk mencintai dan mengamalkan ajaran Al-Qur’an dalam kehidupan sehari-hari.

Lebih lanjut Bupati menegaskan pentingnya peran pendidikan dalam membangun peradaban dan mengentaskan kebodohan serta kemiskinan. Ia memuji keberadaan Madrasah Abbasiyah yang turut berkontribusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Keberadaan lembaga pendidikan seperti Madrasah Abbasiyah sangat strategis dalam mencetak generasi penerus yang unggul, berkarakter mulia, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi,” tuturnya.

Di akhir sambutannya, Bupati Herman berpesan kepada seluruh siswa dan siswi untuk terus meningkatkan semangat belajar, menguasai ilmu agama dan umum, serta memadukan IPTEK dan IMTAQ dalam kehidupan. *

ARB INdonesia, ROKAN HULU – Menindak lanjuti arahan Persiden RI Prabowo Subianto terkait Pembentukan Koperasi Merah Putih tingkat Desa dan Kelurahan, maka Pemerintah Rokan Hulu (Rohul) lakukan sosialisasi Pembentukan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih, di Aula Hall Islamic Center Pasir pengaraian, Rabu (30/04/2025).

Sosialisasi ini dipimpin langsung Bupati Rohul Anton, ST,MM, Sekda Rohul M.Zaki,S.STP,M.Si, Asisten 2 H.Ibnu Ulya, serta Kadis Kopnakertran Zulhendri dan Kadis DPMPD Prasetyo.

Hadir Asisten 3 Edi Suherman, Kepala BPKAD El Bizri, Camat dan Kades se Kab.Rokan Hulu.

Kadiskopnakertrans Rohul Zulhendri pada kesempatan ini memberikan pemaparan kepada seluruh yang hadir terkait langkah dalam pembantukan koperasi merah putih.

Dalam paparannya Zulhendri menyamapaikan dimana dalam pembentukan Koperasi Merah Putih ini banyak ketetapan yang harus di perhatikan salah satunya untuk pengurus Koperasi tidak boleh ada berkaitan dengan Perangkat Desa dalam artian baik hubungan darah, kerabat dan sebagainya.

Kemudian, lanjutnya untuk pembentukan nama Koperasi diminta harus sesuai dengan ketentuan seperti di awali dengan nama “Koperasi ditambah Desa atau kelurahan Merahputih dan Nama Desa”

Selanjutnya, Bupati Rohul Anton, ST, MM, menyebutkan bahwa Saat ini koperasi di Rokan Hulu berjumlah 374 koperasi yang aktif hanya 212.

“Saya menyambut baik penambahan koperasi di Rokan Hulu, Apalagi, koperasi yang dibentuk bukan koperasi biasa, melainkan koperasi yang berpijak pada nilai-nilai kebangsaan, gotong royong, dan semangat persatuan dan merupakan salah satu program nasional sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 9 tahun 2025” uajrnya.

Bupati juga mendorong seluruh desa dan kelurahan agar segera menggelar Musyawarah Khusus sebagai wujud demokrasi partisipatif dalam pembentukan koperasi ini.

“Libatkan semua elemen: RT/RW, tokoh adat, pemuda, perempuan, pelaku UMKM, dan masyarakat luas. Kita ingin koperasi ini menjadi milik bersama, dikelola bersama, dan manfaatnya dirasakan oleh semua” ucapnya.

“Saya juga menginstruksikan kepada OPD terkait, terutama Dinas Koperasi dan UKM, untuk memberikan pendampingan secara maksimal: mulai dari penyusunan AD/ART, legalitas, hingga pelatihan manajemen koperasi dan kewirausahaan” tutup Bupati Anton sambil melayangkan dua buah pantun.

Sebelum kegiatan sosialisasi ditutup, Bupati juga menyampaikan bahwa untuk biaya pembentukan koperasi ini semuanya di tanggung oleh Pemerintah Daerah. Agar proses pembentukan Koperasi Merah Putih ini bisa segera terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah di tetapkan. *

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR — Setelah menanti cukup lama, Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) akhirnya resmi memiliki Sekretaris Daerah (Sekda) definitif.

Pelantikan Sekda yang baru ini dilakukan langsung oleh Bupati Inhil dalam sebuah acara yang berlangsung di Kantor Bupati Inhil, Rabu (30/4/2025).

Bupati Inhil, H Herman menyampaikan harapan besar agar Sekda yang baru dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab serta berkontribusi dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien.

“Saya berharap Sekda yang baru (Tantawi Jauhari) dapat menjadi motor penggerak dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik serta meningkatkan koordinasi antar instansi,” ujar Bupati dalam pidatonya.

“Kita menyadari bahwa jabatan Sekda ini sudah kosong lebih dari satu tahun. Maka hari ini menjadi momen yang sangat penting,” tambah H Herman.

Bupati Inhil juga menekankan bahwa pelantikan ini merupakan hasil dari proses panjang seleksi terbuka dan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekda.

“Sekda bukan sekadar jabatan administratif, melainkan posisi strategis yang menjadi motor penggerak roda pemerintahan,” ungkapnya.

Pada kesempatan itu juga, H Heman langsung menyampaikan arahan kepada Sekda yang baru agar segera melakukan penataan organisasi. Pemerintah telah melakukan pengerucutan struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna mengoptimalkan kinerja pemerintahan, terlebih dalam menghadapi tantangan seperti defisit anggaran.

“Kita butuh Sekda yang mampu memperkuat sinergi antarinstansi, menjembatani komunikasi antara eksekutif dan legislatif, serta membina hubungan baik dengan stakeholder lainnya. Efektivitas dan efisiensi menjadi kunci dalam kondisi fiskal yang menantang ini,” ungkap H Herman.

Sekda Inhil juga diinstruksikan untuk segera berkolaborasi dengan unsur Forkopimcam dan memastikan implementasi kebijakan pembangunan berjalan harmonis sesuai dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati.

Dalam struktur pemerintahan, Sekda memiliki tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi administrasi pelaksanaan tugas perangkat daerah. Fungsi lainnya meliputi pengawasan kebijakan, pembinaan ASN, serta pelayanan administratif yang terintegrasi.

Bupati Herman menyebutkan, Sekda adalah figur sentral atau ‘bapaknya ASN” yang memiliki peran besar dalam menentukan kualitas pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

“Dengan semangat baru ini, kita harap Sekda bisa memberi warna baru dalam pembinaan ASN, menumbuhkan ide-ide inovatif, dan menjadikan Pemkab Inhil lebih hidup dan dinamis,” tegas Bupati.

Serah terima jabatan Sekda ini juga menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk mendinamisasikan sistem pemerintahan yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan zaman.

Dengan pergantian ini, diharapkan lahir ide-ide segar yang mampu meningkatkan pendapatan daerah dan mempercepat kemajuan Kabupaten Inhil.

Pelantikan Tantawi Jauhari diharapkan menjadi tonggak penting dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

Sementara itu, usai pelantikan Tantawi Jauhari menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia menegaskan kesiapannya untuk mengemban amanah tersebut dengan sebaik-baiknya dan menyatakan akan mendukung sepenuhnya kebijakan Kepala Daerah.

“Tentu ini bukan tugas ringan, tapi saya siap menjalankan dengan penuh tanggung jawab. Kami akan fokus pada peningkatan kinerja birokrasi, pelayanan publik, dan percepatan realisasi program pembangunan,” ucap Tantawi.

Ia juga menyatakan komitmennya untuk bersinergi dengan seluruh OPD serta menjaga stabilitas pemerintahan dalam menghadapi berbagai tantangan daerah.

“Saya siap menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan bekerja sama dengan seluruh perangkat daerah untuk mewujudkan birokrasi yang berkinerja tinggi serta pelayanan publik yang optimal,” tutupnya.*

ARB INdonesia, ROKAN HULU – Rapat koordinasi pembebasan dan perlindungan lahan pertanian dan kondisi sistem irigasi di Kabupaten Rokan Hulu Dipimpin oleh Bupati Rokan Hulu Anton ST, MM yang dilaksanakan di ruang rapat Rumah Dinas Bupati, Rabu (30/04/2025).

Rapat ini diikuti oleh Kepala Dinas Tanaman pangan dan holtikultura Fisman Hendri, S.Hut, Kaban Bappeda Drs. H. Yusmar, M.Si, Kadis Peternakan dan perkebunan CH. Agung Nugroho, Kadis DPKAD Elbizri, Plt. Kadis PUPR H. Zulfikri ST, Plt. Kadis DPMPTSP Munandar, SE, Kabag Hukum Erinaldi, SH, Perwakilan Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) III Dirjen Kementerian PUPR, Camat Rambah Samo H. Amri, S.Sos, dan Penyuluh perkebunan, perwakilan Desa desa yang memiliki kawasan sawah yang meliputi air irigasi osaka.

Bupati Rokan Hulu Anton mengatakan salah satu fokus Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran adalah mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan nasional, untuk mendukung program tersebut, dirinya menyebutkan bahwa pemerintah daerah akan berupaya agar produksi pangan tetap terjaga dan meningkat.

Anton menyebutkan Saat ini banyak lahan pertanian yang sudah di alih fungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit oleh karena itu untuk Menekan alih fungsi sawah di kab. Rokan Hulu Anton menegaskan kepada Dinas DPMPTSP, Camat maupun Pihak Desa agar tidak lagi mengeluarkan surat Izin perubahan fungsi lahan, dan IPPT dari lahan sawah ke fungsi yang lain.

“Kita akan melakukan Pendataan luasan sawah per orang perdesa, jadi kami berharap dari pihak desa bisa mendata berapa luas lahan salah di wilayah nya masing masing dan menyampaikan ke dinas pertanian melalui Camat” ungkapnya.

Selesai pendataan nantinya, Anton mengatakan jumlah penyuluh pertanian akan disesuaikan dengan jumlah luas sawah yang ada, dan Bupati Anton berharap penyuluh pertanian dapat proaktif melakukan pembinaan terhadap petani.

” Jika nanti kita membuat irigasi di atas, maka harus ada pengaturan penggunaan air aliran irigasi untuk sawah, bisa memakai buka tutup aliran irigasi atau mengatur masa tanam, nah, ini yang mengatur atau melakukan pembinaan adalah penyuluh pertanian” ujar nya.

Kemudian terkait Irigasi, Anton akan menugaskan Dinas PUPR dapat mengusahakan Pengelolaan dan perawatan Jaringan irigasi Osaka oleh BWSS III di kecamatan Rambah Samo kabupaten Rokan Hulu yang saat ini dibawah kewenangan Provinsi Riau bisa dialihkan ke daerah, agar pengaliran air ke sawah petani tidak terkendala.

“Tidak bisa kita pungkiri, untuk membuat sawah faktor utama yang sangat penting itu adalah air, oleh karena itu, nanti dinas PUPR bisa berkoordinasi dengan provinsi dan pusat terkait pengelolaan irigasi agar bisa di kelola oleh pemerintah daerah” pungkasnya.

Anton berharap dengan dukungan semua pihak dan support dari OPD terkait serta sosialisasi aktif kepada petani, Para petani padi di Rokan Hulu bisa memiliki penghasilan setara seperti petani sawit.

“Tentunya kita semua harus berusaha semaksimal mungkin agar swasembada Pangan di Rokan Hulu bisa terwujud terutama dalam mendukung program Asta cita pemerintah Pusat, kita buat terobosan atau konsep nya dulu, agar sawah memiliki penghasilan sama dengan petani sawit” tutupnya. *

ARB INdonesia,ROKAN HULU – Pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai bentuk keseriusan menggelar Apel kesiapsiagaan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) Nasional tahun 2025 di Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru, Selasa (29/04/2025).

Apel Karhutla ini dipimpin langsung Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Budi Gunawan didampingi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto.

Turut hadir Gubernur Riau H. Abdul Wahid, Bupati Rokan Hulu Anton, ST, MM bersama Bupati dan Walikota se Provinsi Riau.
Dan dari Rokan Hulu sendiri tampak mendampingi Bupati, Hadir Sekda Rohul Muhammad Zaki, S.STP, M.Si, Kasatpol PP Rohul Gorneng, S.Sos, M.Si, Serta Kalaksa BPBD Rohul H. Ridarmanto.

Selanjutnya, Dalam arahan Menkopolkam menyampaikan pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terkait dengan karhutla, dimana Presiden tidak ingin kebakaran lahan ini kembali menjadi isu nasional.

“Presiden memberikan perhatian sangat besar terhadap isu kebakaran hutan. Karena dampaknya bukan hanya pada lingkungan dan kesehatan, tapi juga pada aspek politik kawasan, bahkan bisa memicu komplain atau gugatan dari negara-negara tetangga,” ujar Budi Gunawan.

Budi Gunawan mengatakan sebagai bentuk keseriusan, Presiden Prabowo telah membentuk Satuan Tugas (satgas) Penanganan Karhutla sejak 13 Maret 2025, yang dikoordinasikan oleh Kepala BNPB bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Panglima TNI, serta Kapolri.

Satgas ini bertujuan mempercepat, menguatkan, dan mengkoordinasikan upaya pencegahan serta penanganan karhutla secara nasional.

“Semua kekuatan, baik pemerintah pusat, daerah, TNI-Polri, kementerian-lembaga, dunia usaha, dan masyarakat harus bersatu dalam satu komando untuk menekan kebakaran hutan hingga titik minimal, bahkan zero fire,” ujarnya.

Budi Gunawan juga meminta para gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang wilayahnya rawan karhutla untuk segera menyiapkan seluruh sumber daya, memperkuat koordinasi dengan BNPB dan kementerian terkait, serta mewajibkan perusahaan di sektor kehutanan, perkebunan, dan pertambangan untuk aktif dalam upaya pencegahan.

“Pemerintah tidak akan ragu untuk menegakkan hukum kepada siapa pun yang lalai atau sengaja menyebabkan kebakaran,” ucapnya.

Menkopolkam juga memberi apresiasi kepada masyarakat, relawan, mahasiswa, Pramuka, kelompok tani, dan seluruh elemen yang telah ikut membantu pemerintah dalam pencegahan dan penanganan karhutla.

“Kita semua punya peran. Mitigasi dan pencegahan harus dilakukan sedini mungkin,” kata Budi Gunawan.

Usai pelaksanaan apel, Menkopolkam didampingi Menteri Kehutanan dan Kepala BNPB meninjau langsung Pasukan dan seluruh peralatan yang telah dipersiapkan sebagai upaya langkah cepat jika terjadinya Kebakaran Hutan dan Lahan khususnya di Wilayah Provinsi Riau.

Ditempat yang sama, Bupati Rohul Anton, ST, MM usai pelaksanaan apel kepada Media Center Rohul menyebutkan bahwa di Rohul sendiri juga akan digelar apel Karhutla dan Apel Gabungan Kesiapsiagaan Karhutla bersama Kapolda Riau di Kecamatan Bonai Darussalam.

“Kita juga akan segera menggelar apel karhutla dimana untuk mencek secara langsung dan menyeluruh terhadap peralatan yang dimiliki daerah kita guna untuk kesiapsiagaan kita dalam menghadapi jika terjadinya Kebakaran di Rohul” ujarnya.

Anton juga berpesan kepada seluruh masyarakat agar tidak melakukan pembakan jika membuka lahan, serta mengajak untuk senatiasa saling menjaga hutan dan lahan yang ada agar tidak terjadinya kebaakaran yang efeknya dapat merugikan terutama kesehatan diri. *

ARB INdonesia, ROKAN HULU – Pemerintah Provinsi Riau melalui Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau Andi Yanto, S.H. M.H lakukan Rapat Koordinasi (Rakor) rencana penutupan jembatan sungai Rokan dalam rangka perbaikan dan pemeliharaan jembatan. Ujung Batu, Senin (28/04/2025).

Kadishub Provinsi Riau Andi yanto menyampaikan perbaikan jembatan akan dilaksanakan pada bulan Mei 2025 dengan waktu perbaikan 6 s/d 7 Bulan.

“Dalam pelaksanaan perbaikan jembatan kendaraan R2 dan R4 maupun kendaraan lainnya tidak dibenarkan melalui jembatan sungai rokan.” ujar Andi.

Kadishub Provinsi riau menyampaikan jalan alternatif yang digunakan masyarakat adalah jalan alternatif yang sudah disepakati sebelumnya yaitu :

• Jalan Alternatif I: dengan Prioritas Kendaraan Roda 2 (Dua), yakni melalui Jembatan Gantung Lubuk Bendahara, dengan rute : Simpang Siabu Ujung Batu — Jembatan Gantung Lubuk Bendahara — Lubuk Bendahara Timur — Pematang Tebih Ujung Batu.
• Jalan Alternatif Il: dengan Prioritas Kendaraan Roda 2 (Dua), yakni melalui Jembatan Gantung Kota Intan, dengan rute : Simpang Ngaso Ujung Batu — Pagaran Tapah — Simpang Kota Intan — Jembatan Gantung Kota Intan — Jalan Poros PT. SAI — Simpang Empat km. 8 Ujung Batu.
• Jalan Alternatif III: dengan Prioritas Kendaraan Roda 4 (empat) dan Roda 6 (Enam) (tidak dengan muatan buah sawit), yakni dengan rute : Simpang Ngaso Ujung Batu — Kota Lama (Melalui Jalan Lingkar Kota Lama) -Simpang Tiga Kubu Padang — Jalan Poros PT. EDI — Jalan Poros PT. SAI – Simpang Empat km. 6 Ujung Batu.

PUPR Provinsi Riau melalui Kabid Teza juga menyampaikan akan melakukan pengembalian kondisi Blok dan lantai jembatan yang turun pada pilar 3 arah pasir pengaraian agar fungsional jembatan kembali dengan dana sebesar Rp.3.324.183.000 menggunakan anggaran APBD Provinsin Riau tahun 2025.

Ditempat yang sama Kadis PUPR Rokan Hulu Zulfikri, S.T didampingi Camat Ujung Batu H. Rio Pratama, S. STP, M.Si menghimbau jalan alternatif jembatan gantung Lubuk bendahara diperuntukan untk pengendara R2 dan Pejalan kaki dan bukan untuk kendaraan R4. *