ARB INdonesia, ROKAN HULU – Wakil Bupati Rokan Hulu (Rohul) H. Syafaruddin Poti, SH, MM secara resmi membuka Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) ke-XI tingkat Kecamatan Tandun, yang dipusatkan di Desa Puo Raya pada Senin (5/05/2025).

Acara pembukaan berlangsung meriah, diawali dengan arak-arakan Wakil Bupati yang diiringi atraksi Reog dan para kafilah dari depan Kantor Desa Puo Raya menuju lokasi pelaksanaan MTQ. Sambutan tari Tepak Sirih dan upacara pengibaran bendera MTQ diiringi mars MTQ turut memeriahkan rangkaian pembukaan.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Kominfo Rohul H. Sofwan, S.Sos, Kepala Dinas KB dr. Bambang Triyono, Camat Tandun M. Rodi, S.Sos, unsur Polsek dan Danramil Tandun, serta para kepala desa se-Kecamatan Tandun.

Kepala Desa Puo Raya, Yasrijon, selaku Ketua Pelaksana dalam sambutannya menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan dalam penyambutan serta fasilitas tempat. Ia melaporkan bahwa kegiatan MTQ kali ini terlaksana berkat dana desa senilai Rp40 juta serta bantuan dari salah satu perusahaan yang turut mendukung kesuksesan acara, sekaligus sebagai bagian dari persiapan peringatan Hari Ulang Tahun Desa Puo Raya ke-22 pada bulan Juni mendatang.

Yasrijon juga menyampaikan harapan kepada Pemerintah Daerah untuk bantuan pembangunan fasilitas MCK bagi SD 016 Tandun. Ia mengungkapkan keprihatinannya karena siswa harus pergi ke sungai untuk kebutuhan sanitasi, yang sangat berisiko keselamatan. Selain itu, ia juga mengusulkan bantuan rumah jaga untuk penjaga sekolah SMP Negeri Tandun yang berada cukup jauh dari jalan utama.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati H. Syafaruddin Poti menyampaikan permohonan maaf dari Bupati Rohul yang tidak dapat hadir karena mengikuti audiensi ke kementerian bersama Gubernur dan sejumlah kepala daerah se-Provinsi Riau dalam rangka memperjuangkan berbagai program pembangunan.

Terkait pelaksanaan MTQ, Wabup menegaskan komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung program keagamaan. Salah satunya adalah pembentukan Masjid Paripurna di setiap desa yang akan menjadi pusat kegiatan keagamaan seperti magrib mengaji, pembinaan imam dan qori, serta pembacaan Al-Qur’an oleh para tahfiz.
Selain itu, Pemkab Rohul juga akan menghidupkan kembali surau-surau suluk yang menjadi ciri khas daerah berjuluk “Negeri Seribu Suluk” ini.

Sebagai penutup rangkaian acara, Wabup Syafaruddin Poti secara resmi membuka MTQ ke-XI tingkat Kecamatan Tandun tahun 2025. *

ARB INdonesia, ROKAN HULU – Konferensi Kabupaten ke XXIII Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) tahun 2025 yang dilaksanakan di hall Islamic Center Kabupaten Rokan Hulu dengan tema “Guru Kompeten Majukan Pendidikan untuk Rokan Hulu Lebih Baik” dan “Sosialisasi Perlindungan Hukum Bagi Guru” dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Rokan Hulu H. Syafaruddin Poti, SH, MM, Senin (05/05/2025).

Hadir dalam Konferensi, Kepala Dinas Kominfo Rohul H Syofwan, S.Sos, Ketua PGRI Provinsi Riau, Ketua PGRI Kab. Rokan Hulu Drs. H. Yuni Syafrin, MM, Sekretaris PGRI H. Sudirman, S.Pd MM, beserta Pengurus PGRI Rokan Hulu, Ketua PGRI kecamatan Se Rokan Hulu, Anggota PGRI, kepala Sekolah dan Guru.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati H. Syafaruddin Poti menyampaikan apresiasi atas peran PGRI dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Rokan Hulu. Ia juga berharap konferensi ini dapat menjadi momentum untuk meningkatkan semangat dan komitmen para guru dalam menjalankan tugasnya.

“Tantangan bagi kita untuk membimbing anak anak kita agar cerdas dan berprestasi untuk masa depan Rokan Hulu, memiliki predikat yang baik dan SDM yang berkualitas” ungkapnya.

Wabup Sape juga mengatakan PGRI merupakan Wadah perjuangan guru dalam meningkatkan harkat dan martabat Pendidik sekaligus mitra strategis pemerintah dalam membangun SDM di Kab. Rohul.

“pemerintah harus Memberikan dukungan Terhadap PGRI, pada seluruh kegiatan profesi pada peningkatan Kualitas pendidik dan kesejahteraan guru yang ada di Rokan Hulu” jelasnya.

Selain itu, lanjut Syafaruddin Poti, PGRI juga mempunyai peran aktif untuk memajukan Pendidikan di Kabupaten Rokan Hulu melalui program program strategis PGRI.

Agenda konferensi meliputi Pengukuhan Pengurus PGRI Kab. Rohul masa Bhakti 2025-2030, pembahasan program-program PGRI, peningkatan kualitas pendidikan, dan pengembangan kompetensi guru. *

ARB INdonesia, ROKAN HULU – Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan semangat kerja yang tinggi, Bupati Rokan Hulu Anton, ST, MM mengintruksikan Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPKAD) untuk membayarkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN),Senin (5/5/2025).

Bupati Rokan Hulu Anton ST MM
telah mengeluarkan instruksi kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk segera membayarkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Rokan Hulu.

Instruksi ini bertujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi ASN dan meningkatkan semangat kerja mereka. “Ucap Bupati.

Beliau juga Instruksikan DPKAD untuk Bayarankan TPP SILTAP Pegawai untuk dua bulan yakni February dan maret, dengan rincian :
TPP 2 bulan X Rp. 8.550.955.000= Rp.17.101.910.000, dan SILTAP 2 bulan
2 X Rp. 5.060.000.000 = 10.120.000.000, urainya kepada media.

Instruksi ini ditujukan kepada seluruh ASN di lingkungan Pemkab Rokan Hulu, termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). *

ARB INdonesia, ROKAN HULU – Bupati Rokan Hulu (Rohul), Anton, ST, MM, bersama Gubernur Riau dan para Bupati/Walikota se-Provinsi Riau, melakukan audiensi dengan sejumlah kementerian di Jakarta, Minggu (4/5/2025).

Audiensi pertama dilakukan bersama Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Raja Juli Antoni, bertempat di kediaman resmi Menteri di Jalan Taman Patra Raya, Kuningan Timur, Jakarta Selatan. Pertemuan yang berlangsung sekitar pukul 16.30 WIB itu dilanjutkan dengan makan malam bersama.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Anton menyampaikan langsung aspirasi Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu terkait kebutuhan mekanisme pinjam pakai kawasan hutan, terutama untuk mendukung sektor pariwisata daerah.

“Kami memiliki potensi wisata yang sangat menjanjikan, namun berada di kawasan hutan. Oleh karena itu, kami berharap arahan dan dukungan dari Kementerian untuk pengajuan izin agar prosesnya bisa dipercepat,” ujar Anton.

Ia menegaskan bahwa percepatan izin pinjam pakai kawasan hutan sangat penting bagi pengembangan potensi daerah, terutama dalam membuka akses ekonomi dan lapangan kerja melalui sektor pariwisata.

Permintaan tersebut disambut positif oleh Wamen LHK Raja Juli Antoni, yang mengapresiasi inisiatif dan keseriusan Pemkab Rohul dalam mengembangkan daerah berbasis kelestarian lingkungan.

Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda strategis Pemprov Riau untuk mendorong sinkronisasi program pembangunan daerah dengan kebijakan pusat, khususnya di bidang kehutanan dan lingkungan hidup. *

ARB INdonesia, JAKARTA – Permasalahan status lahan garapan Masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Provinsi Riau hingga saat ini belum terselesaikan dan belum mendapatkan kepastian hukum.

Dimana lahan garapan Masyarakat yang berada di kawasan hutan kerap menjadi sengketa dan ketidakjelasan hak atas tanah, karena belum memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan resmi.

Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, Bupati Inhil, Haji Herman, mendatangi Menteri Kehutanan RI di Jakarta pada Minggu, 4 Mei 2025, bersama Bupati Wali Kota se Provinsi Riau yang dipimpin langsung Gubernur Riau Abdul Wahid.

“Langkah ini menunjukkan keseriusan Pemkab Inhil dalam menyelesaikan permasalahan tanah dan lahan garapan masyarakat yang berada di kawasan hutan. Kita langsung menggelar audiensi ke Kementrian Kehutanan RI,” kata Haji Herman melalui rilis resmi prokopim, Minggu (4/5/2025).

Audiensi ini merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi Gubernur Riau dengan Bupati/Wali Kota se Provinsi Riau beberapa waktu lalu, sebagaimana tertuang dalam Surat Sekretariat Daerah Provinsi Riau Nomor: 0.0.0.7.2.4./Bapedda/2025/1906.

Dalam pertemuan dengan Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni, Haji Herman menyampaikan beberapa usulan terkait permohonan pelepasan kawasan hutan. Pertama, perlu dilakukan identifikasi dan verifikasi penyelesaian penggunaan tanah.

Kedua, pembukaan jalan menuju pembangunan batalyon ketahanan pangan nasional, yang telah dihibahkan tanah ke TNI AD seluas 100 hektar dan jalan tanah sepanjang 6 km dengan lebar 10-11 meter.

Haji Herman juga menekankan pentingnya pelepasan pembangunan beberapa ruas jalan kabupaten yang masuk kawasan hutan, sehingga beberapa kegiatan dapat berjalan lancar.

Selain itu, Haji Herman menyatakan akan mendukung program strategis nasional, seperti pembangunan sekolah rakyat, percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah, dan peningkatan sarana prasarana pemerintah.

“Kita berharap penyelesaian kawasan hutan ini dapat melibatkan pemerintah daerah, sehingga pemerintah dapat mengetahui persoalan yang terjadi di lapangan,” terangnya.

Dalam Audiensi ini, Bupati Inhil Haji Herman turut didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Bapedda, PUTR, dan Tapem Setdakab Inhil. *

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Melihat kondisi gedung Sekolah Dasar Negeri (SDN) 07 dan 08 membuat Wakil Bupati Indragiri Hilir, Yuliantini, tercengang dan terkejut. Bagaimana tidak, kondisi ruang kelas sekolah tersebut mengalami rusak parah.

Padahal gedung sekolah itu berada di tengah kota Tembilahan Ibu Kota Kabupaten yang tidak jauh dari kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Indragiri Hilir. Dimana ruang kelas siswa tidak layak untuk proses belajar mengajar.

“Allahuakbar, ini sekolah di tengah kota (Tembilahan Kota_red) ko kondisinya seperti ini,” kata Yuliantini saat sidak ke gedung sekolah usai mengikuti rangkaian Hardiknas, Kamis (1/5/2025) lalu.

Kedatangan orang nomor dua di Indragiri Hilir itu atas adanya laporan dari Masyarakat menyampaikan beberapa ruang kelas SD 07 dan SD 08 yang berada di Jalan Bunga II Kecamatan Tembilahan Kota tersebut ambruk.

“Tolong difoto nanti kita sampaikan ke pak Bupati (Haji Herman_red) agar segera ditindaklanjuti,” ucapnya.

Yuliantini sangat sedih menyaksikan kondisi ruang kelas belajar di SD tersebut yang sangat memperhatikan. Apalagi keberadaan gedung sekolah tersebut berada di tengah kota yang dekat dengan dinas.

“Bagaimana kita meningkatkan mutu pendidikan kalau seperti ini, fasilitasnya saja tidak memadai,” tukasnya.

Kedua sekolah yang terletak di Jalan Bunga II itu bangunannya berseberangan dan berdiri di satu halaman yang sama. Yang lebih menyedihkan, kantor sekolah SD 07 menggunakan ruang kelas murid.

Bahkan, satu ruang kelas dibagi dua untuk proses belajar mengajar akibat beberapa ruang kelas mengalami kerusakan serius. Kondisi ini menurut Yuliantini dapat mengganggu proses belajar mengajar.

“Seharusnya anak-anak kita bisa belajar dengan nyaman, dengan dukungan fasilitas yang memadai,” ungkap Wabup perempuan pertama di Inhil itu.

Secara tegas Yuliantini mengatakan, penyediaan lembaga pendidikan yang baik menjadi tanggung jawab pemerintah. Dirinyapun berharap pembangunan sekolah tersebut dapat segera dilaksanakan.

“Ini adalah PR kita bersama, untuk menyediakan sekolah yang layak demi mencerdaskan anak-anak bangsa. Saya harap, pembangunan sekolah ini dapat dipercepat, agar proses belajar mengajar dapat optimal,” tegasnya. *