Kunker Bappenas RI ke Inhil, H Herman : Kami Ingin Masyarakat Tidak Lagi Bingung Kemana Menjual Hasil Kelapanya

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR — Komitmen Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) dalam memperkuat tata kelola dan hilirisasi komoditas kelapa kembali mendapat dukungan strategis dari Kementerian PPN/Bappenas RI.

Setelah pertemuan langsung Bupati Inhil Haji Herman dengan jajaran Kementerian PPN/Bappenas di Jakarta beberapa hari lalu, hari ini Jum’at pagi, (23/5/2025), Ketua Satgas Hilirisasi Kelapa Bappenas RI melakukan kunjungan kerja ke Inhil.

Mengawali kunjungan tersebut, Bupati Inhil Haji Herman menjamu tim Kementerian Bappenas RI dalam acara sarapan pagi bersama yang berlangsung hangat dan penuh keakraban di Kediaman Bupati.

Kegiatan ini menjadi ajang diskusi awal yang membangun suasana kolaboratif dalam menyamakan pandangan terhadap masa depan tata kelola kelapa di Inhil.

Pertemuan resmi di Ruang Jamuan, Kediaman Bupati Inhil, menandai keseriusan kedua belah pihak untuk membentuk tata kelola baru industri kelapa .

Tujuannya adalah menciptakan sistem yang lebih terintegrasi dan produktif, guna mengangkat komoditas kelapa lokal sebagai tulang punggung ekonomi masyarakat Inhil.

Dalam sambutannya, Bupati Inhil Haji Herman menyampaikan harapannya agar program hilirisasi ini mampu menghadirkan lebih banyak produk turunan kelapa yang dapat diolah secara lokal.

“Kami ingin masyarakat tidak lagi bingung harus menjual ke mana hasil kelapanya. Kita ingin hasil kelapa dan turunannya bisa terlihat, terasa, dan memberi dampak nyata bagi masyarakat Inhil,” ujarnya.

Ketua Satgas Hilirisasi Kelapa Bappenas RI juga menegaskan pentingnya pembinaan teknis, pendataan menyeluruh, dan keseragaman persepsi dalam membangun sistem tata kelola kelapa yang lebih baik.

“Hari ini kami hadir untuk mendengar dan berdiskusi langsung dengan para pelaku di lapangan. Informasi ini akan menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang tepat. Kami berharap Indragiri Hilir bisa menjadi pusat produksi kelapa nasional,” tegasnya.

Dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat, Kabupaten Inhil kini semakin optimis dalam membangun ekosistem kelapa yang berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah. *




Pimpin Rakor TJSP khusus OPD, Wakil Bupati H. Syafaruddin Poti : Pentingnya TJSP dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Mendukung Pembangunan Daerah

ARB INdonesia, Rokan Hulu – Rapat Koordinasi (Rakor) Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) Khusus Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2025 dipimpin oleh Wakil Bupati Rokan Hulu, H. Syafaruddin Poti, SH, MM, dan dihadiri oleh seluruh tim TJSP Kabupaten Rokan Hulu. Rapat ini dilaksanakan di ruang rapat lantai III kantor Bupati Rokan Hulu, kamis (23/05/2025).

Dalam rapat ini, Wakil Bupati H. Syafaruddin Poti menyampaikan pentingnya TJSP dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah. 

“CSR (Corporate Social Responsibility) perusahaan dapat digunakan untuk mendukung program prioritas OPD dengan cara mengalokasikan dana dan sumber daya untuk kegiatan yang selaras dengan tujuan pembangunan daerah” ungkapnya. 

Wabup Syafaruddin Poti mengatakan Rakor ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi antara OPD dan tim TJSP dalam pelaksanaan program-program Pemerintah dan penyaluran CSR di Kabupaten Rokan Hulu. 

“Sebelum mengundang 138 perusahaan  dan dunia usaha yang ada di wilayah Rokan Hulu untuk membahas terkait hal tersebut, dibutuh kekompakan, kesiapan tim TJSP kabupaten Rokan Hulu terkait regulasi dan aturan teknis terkait pengumpulan CSR” ujarnya. 

Dengan begitu Wabup Rohul berharap CSR dari perusahaan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Lebih lanjut Syafaruddin Poti mengatakan Setelah semua nya tersusun, terkoordinasi sesuai aturan baik itu dari Pemerintah daerah maupun dari perusahaan. maka OPD dapat mengajukan Program prioritas OPD yang sudah dirumuskan dalam RPJMD namun  tidak tercover oleh APBD agar bisa di jalankan menggunakan dana CSR perusahaan.




Serahkan SK CPNS Pemkab Rohul Tahun Anggaran 2024, Bupati Anton Tekankan Profesionalisme

ARB INdonesia, Rokan Hulu – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hulu (Rohul) gelar kegiatan Penyerahan SK Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2024, Pendopo Rumah Dinas Bupati Rohul, Jumat (23/05/2025).

Proses penyerahan SK CPNS diberikan secara langsung oleh Bupati Rohul Anton, ST, MM, didampingi Asisten II Drs. H. Ibnu Ulya, M.Si beserta Kepala OPD di lingkungan Pemkab Rohul.

CPNS yang lulus seleksi pada Tahun Anggaran 2024 berjumlah 55 orang yang terdiri dari Golongan III.a 54 orang dan Golongan II.c 1 orang.

Dalam sambutannya Bupati Rohul Anton, ST, MM menyampaikan pengangkatan CPNS ini merupakan bagian dari rekrutmen yg dilakukan secara objektif dan kompetitif sehingga diharapkan bisa berbuat bagi instansi dan Pemkab menjadi lebih baik lagi.

“Yang dilantik pada hari ini merupkan putra putri terbaik untuk bergabung dalam birokrasi pemkab rohul, sk yg diterima hari ini bukan hanya penghargaaan, tapi juga amanah yg harus diselesaikan dengan tanggung jawab”. ujar Anton.

Bupati Rohul juga mengingatkan agar para CPNS selalu rendah hati karena ini semua adalah amanah berat yang harus dijalani dengan tulus untuk pengabdian kepada masyarakat di Rohul.

“Sebagai cpns yang merupakan bagian dari roda pemerintahan, tunjukanlah sikap loyal dan profesional kepada instansi dan juga harus tingkatkan kemampuan diri baik itu dibidang pekerjaan ataupun sosialisasi kepada masyarakat.” terang Anton.

Sebagai penutup Bupati Rohul Anton, ST, MM menegaskan agar para CPNS yang dilantik jangan pindah instansi sebelum 10 tahun pengabdian.

“Jangan karena punya kedekatan emosional dengan pimpinan instansi lain maka ingin pindah, selesaikan tanggung jawab minimal 10 tahun pengabdian sesuai dengan tempat instansi yang telah didaftar dulu”. pungkas Anton.




Tolak Wacana Pungutan Ekspor Kelapa, Bupati Inhil Desak Pemerintah Pusat Tetapkan Harga Baku Kelapa

ARB INdonesia, JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir terus memperjuangkan nasib petani kelapa lokal. Dalam audiensi dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, Bupati Inhil H Herman menegaskan perlunya penetapan harga baku kelapa dan menyampaikan penolakan terhadap wacana pungutan ekspor kelapa rakyat.

Pertemuan yang berlangsung di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Rabu (21/5/2025), membahas secara mendalam tata kelola harga kelapa dan program hilirisasi komoditas kelapa lokal yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat Inhil.

Bupati Inhil Haji Herman hadir bersama Sekretaris Daerah Inhil, Haji Tantawi Jauhari, serta Kepala Bappeda Inhil, TM. Syaifulah. Audiensi ini juga dihadiri para Deputi Menteri PPN/Bappenas, sejumlah kepala daerah penghasil kelapa, Ketua APKI, dan Duta Kelapa Indonesia.

Dalam pemaparannya, Haji Herman menekankan bahwa kelapa lokal telah lama menjadi sumber penghidupan utama bagi masyarakat, namun perhatian dan dukungan pemerintah terhadap komoditas ini dinilai masih minim.

“Kelapa rakyat selama ini seperti dianaktirikan dibandingkan sawit. Padahal, keberadaannya sudah lebih dulu menopang ekonomi daerah kami,” ujarnya.

Kabupaten Indragiri Hilir tercatat memiliki luas perkebunan kelapa rakyat mencapai 425.000 hektare dengan produksi harian 5,8 hingga 6 juta butir. Namun, tantangan seperti kurangnya peremajaan dan status lahan dalam kawasan hutan menjadi hambatan besar dalam meningkatkan produktivitas.

Karena itu, Haji Herman mendesak agar pemerintah pusat menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Harga Eceran Terendah (HET) untuk kelapa rakyat agar petani tidak terus dirugikan oleh fluktuasi pasar.

“Jika harga jatuh, petani tidak terlalu menderita. Ketika harga tinggi, distribusi nilai tetap adil antara masyarakat dan industri,” tambahnya.

Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy merespons positif usulan Bupati dan menyatakan akan mengirimkan tim Satgas Hilirisasi Kelapa ke Inhil pada Jumat mendatang untuk melihat langsung kondisi di lapangan.

Menutup pertemuan, Haji Herman menyatakan sikap tegas terhadap wacana pungutan ekspor kelapa rakyat.

“Jika belum ada sistem pembagian yang jelas dan jaminan harga yang berpihak pada petani, maka saya menyatakan keberatan dan menolak kebijakan pungutan ekspor tersebut,” tegasnya. *




Hadiri Sarasehan Kebangsaan, Bupati Anton Siap Perkuat Ideologi Pancasila di Daerah

ARB INdonesia, Rokan Hulu – Bupati Rokan Hulu (Rohul), Anton, ST, MM menghadiri Sarasehan Kebangsaan bertajuk “Memperkokoh Ideologi Pancasila Menghadapi Tantangan Geopolitik Global Menuju Indonesia Raya”, yang digelar di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (20/5/2025).

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bekerja sama dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI serta Center for Geopolitics & Geostrategy Studies Indonesia. Sarasehan dibuka secara resmi oleh Ketua MPR RI, H. Ahmad Muzani.

Acara ini menjadi ajang dialog lintas sektor untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan di tengah perubahan geopolitik dunia.

Selain itu, kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkokoh komitmen bersama terhadap ideologi Pancasila sebagai landasan utama dalam menghadapi tantangan global.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Rohul Anton menegaskan kesiapan dan komitmen Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu untuk terus membumikan nilai-nilai Pancasila sebagai pijakan dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

“Kami siap membumikan Pancasila di tengah masyarakat dan menghadapi berbagai tantangan demi kemajuan pembangunan di daerah masing-masing,” tegas Bupati Anton.

Ia juga menambahkan bahwa melalui forum nasional ini, kepala daerah semakin diperkuat dalam menjalankan tugas dengan berpegang teguh pada ideologi Pancasila sebagai dasar negara yang tidak tergoyahkan.

Kehadiran Bupati Rohul dalam sarasehan tersebut mencerminkan kesungguhan Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta mempererat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menuju Indonesia Raya yang maju dan berdaulat.

Sarasehan ini diikuti oleh 1.145 peserta secara luring dan 867 peserta secara daring, yang terdiri dari unsur pimpinan MPR, DPR, DPD, lembaga tinggi negara, para menteri Kabinet Indonesia Maju, gubernur, ketua DPRD provinsi, Forkopimda, bupati, dan wali kota dari seluruh Indonesia. 




Wabup Rohul H. Syafaruddin Poti Pimpin Apel Siaga Penanganan Karhutla di Kecamatan Kepenuhan Hulu

ARB INdonesia, Rokan Hulu – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hulu (Rohul) gelar apel pasukan penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dan Rapat Koordinasi kesiapan penanganan Karhutla di Kecamatan Kepenuhan Hulu, apel siaga bersama digelar di Lapangan Bazoka, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rohul, Selasa (20/5/2025).

Apel dipimpin langsung oleh Wakil Bupati (Wabup) Rohul, H Syafarudin Poti SH MM dan dihadiri oleh Kepala BPBD Rohul Ridarmanto, Kepala Satpol PP Rohul Gorneng SSos MSi, Camat Kepenuhan Hulu Arie Apriadi SPi MM, Kapolsek Kepenuhan AKP H Ulik Iwanto SH MH dan Danramil Kapten CBA Azwir Amir SE.

Kemudian, Kepala KUA, seluruh kepala desa se-Kecamatan Kepenuhan Hulu, personel Koramil 14 KPN dan Polsek Kepenuhan, serta perwakilan masyarakat dan perusahaan setempat.

Wabup Rohul Syafarudin Poti menyampaikan dalam sambutannya apresiasi kepada semua pihak yang selama ini telah berperan aktif dalam pencegahan karhutla. Ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor, mulai dari patroli terpadu, edukasi masyarakat, hingga penegakan hukum secara tegas dan adil.

“Apel ini adalah momentum penting untuk menyamakan langkah dan strategi menghadapi potensi karhutla. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu akan terus mendukung langkah-langkah preventif secara berkelanjutan,” tegasnya.

Wabup juga mengingatkan bahwa setiap tahunnya wilayah Rohul kerap terpantau memiliki titik api, dan tidak boleh ada lagi sikap menyepelekan potensi kebakaran sekecil apapun atau titik api.

“Kita semua memahami bahwa Kabupaten Rokan Hulu, merupakan wilayah yang memiliki potensi tinggi terhadap kebakaran hutan dan lahan, terutama saat memasuki musim kemarau.”

“Oleh karena itu, kegiatan hari ini sangat strategis dalam rangka meningkatkan sinergi, kesiapsiagaan, dan respon cepat seluruh elemen yang terlibat dalam penanganan Karhutla.” terang Poti.

Sebagai penutup Wabup H. Syafaruddin Poti menyampaikan Pemkab Rohul berkomitmen penuh dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Karhutla dan tidak ingin bencana ini terus berulang dan merugikan masyarakat, lingkungan, serta mengganggu aktivitas ekonomi dan kesehatan masyarakat.