ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR — Pemerintah pusat resmi memangkas alokasi dana transfer ke daerah (TKD) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, menyebutkan bahwa keputusan ini diambil sebagai respons atas banyaknya penyimpangan dalam penggunaan anggaran oleh sejumlah pemerintah daerah.

“Alasan utama pemotongan adalah karena banyak penyelewengan. Tidak semua dana digunakan dengan benar,” tegas Purbaya dalam pertemuan di Gedung Keuangan Negara Surabaya, Kamis (2/10).

Menurut data Kementerian Keuangan, alokasi transfer ke daerah pada RAPBN 2026 diajukan sebesar Rp 650 triliun, atau turun hingga Rp 214,4 triliun dari outlook APBN 2025 yang sebesar Rp 864.4 triliun. Selain itu, penurunan dari outlook APBN 2025 ke RAPBN 2026 sebesar 24,6% juga merupakan yang terendah sepanjang sejarah.

Postur APBN dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) untuk Transfer ke Daerah (TKD) dari tahun 2020-2026 (Rp Triliun)
762.530,20 – LKPP 2020
785.707,60 – LKPP 2021
816.234,80 – LKPP 2022
881.430,50 – LKPP 2023
1.359.393,40 – LKPP 2024
919,9 – APBN 2025
864,1 – Outlook 2025
650 – RAPBN 2026.

Kendati demikian, Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa total belanja untuk program daerah justru meningkat dari Rp900 triliun menjadi Rp1.300 triliun, melalui skema belanja langsung kementerian dan lembaga.

Menteri Keuangan juga menekankan bahwa pemerintah daerah harus meningkatkan kapasitas penyerapan anggaran dan memperbaiki tata kelola. Ia membuka peluang penambahan dana transfer jika daerah mampu menunjukkan kinerja yang bersih dan terukur.

“Kalau daerah bisa menyerap dengan baik dan transparan, saya bisa meyakinkan pemimpin di atas untuk menambah alokasi,” ujarnya.

Melihat kondisi itu, Bupati Kabupaten Indragiri (Inhil) H Herman justru memandang kebijak tersebut merupakan langkah untuk menciptakan pemimpin dan birokrasi yang handal. Dari Fiskal justru akan memperlihatkan pejabat yang “Tak pandai Kerja”.

Kebijakan pemangkasan dana transfer ke daerah yang dijalankan pemerintah pusat di era Presiden Prabowo Subianto, tidak bisa dipandang sebelah mata. Bagi banyak daerah kebijakan ini mungkin terasa sebagai pil pahit, terutama karena sebagian besar daerah di Indonesia masih menghadapi ketertinggalan pembangunan.

Selain itu, Bupati Inhil juga menyampaikan peringatan tegas kepada seluruh kepala dinas dan pejabat teknis agar tidak pasif menghadapi situasi ini. Ia menekankan pentingnya pendekatan aktif dan strategi jemput bola ke kementerian dan lembaga pusat untuk mengamankan dukungan anggaran tambahan.

“Kita tidak bisa hanya mengandalkan APBD murni. OPD harus mampu menunjukan kapsitas yang kuat, berbasis data, dan sesuai dengan prioritas nasional. Jemput bola ke pusat bukan lagi pilihan, tapi keharusan,” ujar Bupati kepada awak media, Sabtu (4/10/2025).

Terakhir Bupati Inhil mengingatkan agar OPD terkait bisa tetap bekerja maksimal dengan mengikuti kebijakan baru tersebut.

“jika OPD terkait tidak mampu maksimal mengikuti kebijakan baru ini nantinya, tentu akan kembali dilakukan evaluasi terhadap fostur birokrasi di Inhil,” tutupnya. (ARBAIN/ADV)

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Lapak angkringan jalan Hangtuah Tembilahan akhirnya diputuskan tetap beroperasi, tata letak lapak diatur ulang agar indah dan bisa lebih maksimal menampung pedagang.

Kemudian akan dipersiapkan lokasi alternatif tambahan di Jalan SKB, Tembilahan, jika lapak angkringan di jalan Hangtuah sudah full setelah di tata ulang.

Demikian hasil keputusan rapat bersama yang dipimpin langsung oleh Bupati Kabupaten Indragiri Hilir, H Herman di aula kantor Bupati Indragiri Hilir, Selasa (30/09).

Rapat bersama tersebut dihadiri perwakilan pedagang angkringan, asosiasi pedagang pasar, mahasiswa, tokoh masyarakat dan satuan kerja perangkat daerah terkait seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Satpol PP, DLHK, Dinas Perhubungan.

“Pada dasarnya kita ingin menata angkringan ini agar lebih terpusat dan tertata, sehingga memberikan kenyamanan bagi masyarakat dan tetap membuka ruang rezeki bagi pedagang,” tegas Herman.

Menurut Bupati, jumlah pedagang angkringan di Tembilahan saat ini terus bertambah. Jika sebelumnya diperkirakan tidak sampai 20 pedagang, berdasarkan data terbaru sudah terdapat 42 pedagang di kawasan Jalan Hang Tuah.

“Kita coba atur ulang posisinya, bahkan kemungkinan bisa mencapai 60 pedagang. Sementara sisanya akan diarahkan ke lokasi kedua di simpang STM menuju Jalan SKB,” ujarnya.

Selain menata lokasi, Pemerintah Kabupaten Inhil juga akan memperhatikan fasilitas pendukung, seperti penerangan listrik, pengelolaan sampah, hingga lahan parkir. Hal ini dimaksudkan agar pengunjung merasa lebih nyaman, dan aktivitas pedagang tetap berjalan tertib tanpa mengganggu arus lalu lintas.

“Jangan sampai ada kendaraan lalu lalang di lokasi itu. Parkir akan kita siapkan dengan pengelola yang bertanggung jawab. Bahkan nanti akan ada SK Bupati yang menetapkan Jalan Hang Tuah sebagai kawasan khusus angkringan di malam hari,” tegas Herman. (ARBAIN/ADV)

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Bupati Indragiri Hilir (Inhil), H Herman, meninjau kondisi bangunan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 004 Desa Sungai Laut, Kecamatan Tanah Merah.

Tampak saat peninjauan, Bupati Inhil, H Herman didampingi Komandan Kodim 0314/Inhil, Letkol Arm Wahib Mustofa Fathurrahman, M.Han.

Kunjungan pada Selasa, (30/9/2025), dilakukan H Herman setelah mendapatkan laporan dari masyarakat mengenai kondisi sekolah yang memprihatinkan.

Sejumlah ruang belajar diketahui sudah tidak layak pakai sehingga berisiko mengganggu kenyamanan dan keselamatan para murid.

Bupati Inhil menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen segera melakukan perbaikan agar aktivitas belajar mengajar dapat kembali berjalan normal.

Sementara proses renovasi berlangsung, kegiatan belajar mengajar akan direlokasi ke salah satu bangunan milik desa, yakni kantin desa yang akan difungsikan sementara sebagai ruang kelas.

“Langkah ini diambil agar anak-anak tetap dapat belajar dengan nyaman meski sekolah sedang dalam tahap perbaikan,” terangnya.

Turut hadir dalam peninjauan tersebut Kepala Dinas Pendidikan Inhil Abdul Rasyid, Kepala Dinas Sosial Inhil Budi Fahmi, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Inhil Yusneldi, serta unsur Forkopimcam Tanah Merah. (ADV)

ARB INdonesia, DUMAI — Walikota Dumai, H. Paisal, SKM, Mars, tercatat belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) untuk tahun 2025 kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (29/9/2025).

Ketiadaan laporan ini menimbulkan sorotan publik, mengingat transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip utama dalam tata kelola pemerintahan yang bersih.

Berdasarkan data terakhir yang tersedia di situs resmi e-LHKPN KPK, laporan harta kekayaan Paisal terakhir kali diperbarui pada 31 Januari 2024 sebagai laporan harta kekayaan tahun 2023. Saat itu, total kekayaan yang dilaporkan mencapai miliaran rupiah, terdiri dari:

Tanah dan Bangunan dengan total Rp 3.2 miliar, diantaranya :
1 – Tanah dan Bangunan seluas 240 m² / 204 m² di Kota Dumai senilai Rp 450 juta
2 – Tanah seluas 540 m² di Kota Dumai senilai Rp 90 juta
3 – Tanah seluas 3.813 m² di Kota Dumai senilai Rp 50 juta
4 – Tanah dan Bangunan seluas 540m²/180 m² di Kota Dumai senilai Rp 500 juta
5 – Tanah seluas 11.291 m² warisan di Kota Dumai senilai Rp 2 miliar
6 – Tanah seluas 296 m² di Kota Pekanbaru senilai Rp 110 juta

Sementara untuk kendaraan, Walikota Dumai ini memiliki Mobil Honda HRV tahun 2020 senilai Rp 200 juta dan Motor Ecgo senilai Rp 10 juta. Untuk harta bergerak lainnya senilai Rp 65 juta lebih.

Sedangkan Kas dan Setara Kasnya senilai Rp 2.9 Miliar lebih tanpa memiliki hutang. Jadi total kekayaan H Paisal yang saat ini menjabat Walikota Dumak periode kedua ini senilai Rp 6.4 Miliar.

Dengan ketiadaan laporan harta kekayaan H Paisal hingga (29/9/2025) , publik mempertanyakan integritas dan keterbukaan sosok pemimpin yang selama ini dinilai sebagai Walikota yang bersahaja.

Kendati demikian, H Paisal diduga mengabaikan bahkan lupa akan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, bahwa penyelenggara negara wajib untuk melaporkan harta kekayaan secara berkala.

Hingga berita ini disiarkan, awak media tengah berupaya mengkonfirmasi Walikota Dumai, H Paisal untuk mendapatkan keterangan resmi terkait alasan belum dilaporkannya LHKPN tahun 2025. (Arbain)

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Bupati Indragiri Hilir, Herman, menyerahkan Surat Keputusan (SK) Bupati kepada 996 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) lulusan IPDN, serta PNS IPDN.

Penyerahan SK tersebut dipusatkan di Lapangan Kantor Bupati Indragiri Hilir, Jalan Akasia No 1 Tembilahan, pada Senin, (29/9/2025), kepada PPPK, ASN dan IPDN yang lulus hasil dari seleksi Tahun 2024 lalu.

Bupati Inhil, Herman, menegaskan bahwa pengangkatan ini bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

“Saya berharap kepada seluruh PPPK, CPNS, dan PNS yang baru menerima SK agar berkomitmen melaksanakan tugas sesuai ketentuan,” kata Herman.

“Jalankan amanah ini dengan disiplin, integritas, dan semangat pengabdian kepada masyarakat,” sambungnya.

Lebih lanjut, Bupati juga menekankan pentingnya kehadiran aparatur baru ini untuk memperkuat pelayanan publik di daerah.

“Kehadiran saudara-saudara di tengah birokrasi harus mampu memberikan energi baru, meningkatkan kualitas kerja, serta menghadirkan pelayanan yang cepat, tepat, dan bermanfaat bagi masyarakat,” tambahnya.

Pengangkatan ratusan aparatur tersebut diharapkan dapat memperkuat kinerja birokrasi di berbagai sektor, khususnya bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan teknis, sehingga memberikan dampak positif bagi peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Inhil.

Untuk diketahui, adapun rincian jumlah formasi tersebut meliputi, PPPK Guru 99 orang, PPPK Tenaga Kesehatan 370 orang, PPPK Tenaga Teknis 494 orang, CPNS IPDN 2 orang, serta PNS IPDN 1 orang. *

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Bupati Indragiri Hilir (Inhil) H. Herman meresmikan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih se-Kabupaten Inhil di Jalan Propinsi, Desa Pulau Palas, Kecamatan Tembilahan Hulu, Senin (29/9/2025).

Launching ditandai dengan penekanan sirine oleh Bupati Herman, didampingi unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan BRI Cabang Tembilahan, pimpinan BNI, pimpinan BPJS Ketenagakerjaan, serta pihak terkait lainnya.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Inhil, Dr. Trio Beni Putra, menyampaikan koperasi Merah Putih mendapat dukungan dari sejumlah lembaga strategis, seperti BRI, BNI, Bulog, dan BPJS Ketenagakerjaan.

“Dengan adanya MoU bersama Bupati hari ini, seluruh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Inhil sudah bisa memulai usaha dengan dukungan lembaga-lembaga tersebut. Namun, masih ada 155 koperasi yang belum memiliki akun microsite. Padahal ini sangat penting untuk proses pengajuan pinjaman ke Bank Himbara. Jika tidak segera diselesaikan, maka pengajuan modal akan tertunda,” jelasnya.

Trio menargetkan, seluruh koperasi menyelesaikan pembuatan akun microsite dalam pekan ini. “Kami mohon dukungan camat, lurah, dan kepala desa agar koperasi di wilayahnya segera melengkapi. Kalau ada kendala seperti jaringan internet atau hal lainnya, silakan langsung koordinasi ke kantor kami,” tambahnya.

Dalam arahannya, Bupati Herman menekankan pentingnya keberadaan Koperasi Merah Putih sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat desa.

“Alhamdulillah, hari ini kita sudah membuktikan dan memulai dengan launching Koperasi Desa/Kelurahan. Dari 236 koperasi yang ada, masih ada 155 yang belum terhubung ke aplikasi microsite. Itu harus segera dituntaskan agar tidak menghambat proses pinjaman dan perputaran modal di masyarakat,” kata Bupati.

Ia menegaskan, pinjaman yang disalurkan melalui koperasi harus benar-benar bermanfaat dan berputar di tengah masyarakat. “Saya tidak ingin pinjaman ini habis begitu saja tanpa ada perguliran. Pemerintah daerah wajib mengawasi agar penyaluran tepat sasaran. Jika perguliran di desa terhambat, maka akan berpengaruh pada penyaluran dana desa,” tegasnya.

Kegiatan launching koperasi ini juga dirangkaikan dengan pasar murah yang menyediakan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau. Bupati Herman turut meninjau lokasi pasar murah dan menyambut positif kegiatan tersebut. *