ARB INdonesia, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto minta maaf atas ucapan soal pengungsi gempa di Maluku. Wiranto mengatakan ucapannya tak bermaksud menyakiti hati siapa pun.

“Kalau ada ucapan, kalimat-kalimat yang saya sampaikan, apabila dirasa mengganggu perasaan masyarakat di Maluku atau terdampak, atau dianggap menyakiti hati, itu pasti bukan karena saya sengaja menyinggung masyarakat Maluku. Tapi apabila ada yang tersinggung, ada yang sakit hati, secara resmi, secara tulus saya minta dimaafkan,” kata Wiranto dalam konferensi pers di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Jumat, 4 Oktober 2019.

Pada 30 September 2019 lalu, Wiranto sempat berharap korban pengungsi gempa Maluku agar tak terpengaruh isu hoaks tentang adanya gempa susulan atau tsunami.

Warga beraktivitas di tenda sementara pascagempa bumi Maluku di dusun Wainuru, Maluku Tengah, Maluku, Ahad, 29 September 2019. Kebutuhan mendesak bagi pengungsi maupun korban luka-luka adalah tenda, terpal, makanan dan minuman, makanan bayi, makanan instan, obat-obatan, popok bayi, pembalut wanita, selimut dan matras. ANTARA/Nurman Hadipratama.

Ketakutan-ketakutan itu, kata Wiranto, membuat masyarakat enggan kembali ke rumah masing-masing dan menjadi pengungsi. Wiranto kemudian mengatakan hal itu membuat jumlah pengungsi semakin besar dan membebani pemerintah.

Pernyataan ini kemudian mendapat kecamatan dari masyarakat, khususnya dari warga Maluku. Mereka menilai Wiranto tak peka dan meminta dia meminta maaf. Bahkan beberapa menuntut Maluku dihapus saja dari Indonesia, karena merasa tak dianggap oleh pemerintah.

Setelah gelombang protes itu, hari ini Wiranto mengumpulkan sejumlah tokoh Maluku, termasuk mantan perwira tinggi TNI AD dan juga politikus Partai Demokrat, Letnan Jenderal (purnawirawan) Suaidi Marasabessy ke kantornya. Pasca meminta maaf, Wiranto kemudian meminta masyarakat agar fokus kembali pada bantuan bagi masyarakat Maluku.

“Dari laporan yang saya terima masih ada saudara yang tinggal di gunung. Karena takut tsunami atau gempa susulan dahsyat,” kata Wiranto.

Sumber Tempoco

ARB INdonesia, JAKARTA – Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial telah mengucurkan dana bantuan sebesar 3,4 miliar rupiah untuk para korban yang terkena dampak dari kerusuhan di Wamena, Papua, akhir September 2019 lalu.

“Bantuan Dinas Sosial yang sudah dikirim sekarang ini sudah sebesar nilai Rp3,4 miliar,” kata Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita di Gedung Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Jumat (4/10).

Agus menyebutkan jumlah dana tersebut muncul berdasarkan laporan kebutuhan dari Dinas Sosial Provinsi Papua terkait perhitungan total berbagai jenis bantuan yang telah diberikan kepada para warga terkena dampak kerusuhan.

Dana dari Dinas Sosial untuk bantuan yang bersifat umum dan mendasar seperti makanan, pakaian, serta tempat tidur, dapur umum.

Selain itu, ada dana santunan keluarga yang menjadi korban kerusuhan, serta bantuan kepada toko-toko, dan warung yang rusak atau mengalami kerugian saat kerusuhan dengan program Usaha Ekonomi Produktif (UEP).

“Program UEP Usaha Ekonomi Produktif untuk membantu warung-warung dan toko yang terdampak dari kerusuhan, sebagai dana stimulan agar warung yang terdampak itu bisa segera pulih supaya kegiatan ekonomi disana sesegera mungkin dapat berjalan normal,” imbuhnya.

Sebelumnya, kerusuhan di Wamena memang memberikan dampak negatif kepada beberapa pedagang di wilayah tersebut.

Mayoritas toko, dan kios penyedia bahan pokok di pusat kota Jayawijaya pernah ditutup tiga hari berturut-turut karena para pemilik takut terkena dampak dari kerusuhan.

Harga bensin eceran di pusat Kota Wamena bahkan sempat naik menjadi Rp80 ribu per liter dari sebelumnya Rp20 ribu per liter karena persediaan terbatas. Hal itu terjadi karen sebagian besar lapak penjual bensin eceran di wilayah itu ditutup.

Mengenai kondisi Wamena, Agus mengaku mendapatkan laporan bahwa kondisi terkini di wilayah tersebut makin kondusif, walaupun masih ada beberapa warga yang ketakutan.

Beberapa waktu belakangan, banyak warga Wamena yang memutuskan untuk meninggalkan rumahnya. Hal tersebut diduga karena warga takut dan trauma atas peristiwa kerusuhan yang sempat terjadi di wilayah Papua.

Menanggapi hal itu, Agus mengimbau warga untuk tidak meninggalkan rumah secara permanen, karena Papua masih memerlukan Sumber daya Manusia untuk melanjutkan kegiatan ekonomi di daerah tersebut.

“Saya mengimbau bahwa sebenarnya sudah tidak perlu (eksodus), karena keamanan sudah semakin baik, semakin kondusif. Walaupun rasa takut itu manusiawi, kita tidak perlu meninggalkan tanah papua karena tanah papua membutuhkan SDM dan kegiatan ekonomi yang pada ujungnya akan memberikan kesejahteraan warga papua,” katanya.

Untuk itu, Agus berkomitmen akan memperkuat layanan dukungan sosial kepada korban yang terdampak kerusuhan, serta menjamin keamanan dari para warga di Papua.

“Ini perintah khusus, langsung dari presiden, untuk berikan perhatian pada warga papua, khususnya daerah yang terdampak dari kerusuhan,” ujarnya.

Sumber CNN Indonesia

ARB INdonesia, INHIL – Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke – 49 Tingkat Kabupaten Indragiri Hilir telah usai dilaksakan pada  Kamis (03/10) malam, dan telah diumumkan nama-nama pemenang dari berbagai cabang yang diperlombakan.

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) HM. Arifin menyampaikan, pemenang lomba MTQ tingkat kabupaten yang berjumalah 50 orang
ini nantinya akan menjadi perwakilan Kabupaten Inhil  pada MTQ ke -38 tingkat Provinsi yang akan dilaksanakan pada 23 November mendatang di Kabupaten Kampar.

“Pemenangnya sudah ada, dari pemenang ini nantinya akan kita persiapkan untuk menjadi Duta Inhil pada MTQ tingkat Provinsi,” imbuhnya, Jum’at (03/10/2019).

Diketahui pada MTQ tingkat Provinsi waktu lalu, Kabupaten Inhil hanya mampu meraih peringkat ketiga terbawah dari 12 Kabupaten Kota di Provinsi Riau.

Menanggapi hal tersebut, HM. Arifin bertekad akan membawa Kabupaten Inhil masuk dalam pusaran lima besar pada MTQ tingkat Provinsi yang diselenggarakan di Bangkinang Kabupaten Kampar nanti.

“Target kita minimal Lima besar,” ucapnya.

Untuk mencapai target tersebut, dalam waktu dekat ini seluruh Kafilah akan diberikan pelatihan, pembinaan dan pemantapan agar mencapai hasil yang maksimal nantinya.

“Meskipun pada MTQ sebelumnya Inhil hanya peringkat sembilan, tapi kita harus tetap berbangga hati. Sebab dari dulu, Bupati Inhil tidak pernah mau mengambil Qori – Qori’ahnya dari luar Inhil, melainkan seluruhnya adalah putera puteri asli Kabupaten Inhil,” jelas Kabag Kesra.

Terakhir HM. Arifin berharap pada tahun ini Kabupaten Inhil mendapat prestasi yang lebih baik.

“Kita harus bersama-sama berdoa agar diberi kelancaran dan seluruh Kafilah tetap dalam keadaan sehat,” ujarnya.

Sumber Suarafaktacom

ARB INdonesia, JAKARTA – Beredar luas foto close-up wajah Presiden Joko Widodo (Jokowi) berair mata ketika mengunjungi area kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Namun ternyata foto tersebut telah disunting.

Seperti dikutip dari AFP Fact Check atau Periksa Fakta AFP, Kamis (3/10/2019), foto itu menampilkan wajah Jokowi dari sisi sebelah kiri dengan latar area karhutla berwarna kelabu. Tampak di bawah matanya terlihat setitik air.

Foto itu viral dibagikan berbagai unggahan media sosial dengan narasi ‘Terharu Saat Presiden Joko Widodo meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Riau’. Namun pada kenyataannya Jokowi dalam foto itu tidak mengeluarkan air mata.

Dari penelusuran foto itu pertama kali diunggah oleh Kementerian Sekretariat Negara pada 17 September 2019. Saat disandingkan dengan foto yang beredar luas, tampak perbedaan mencolok dengan foto aslinya.

“Klaim itu salah: air mata telah ditambahkan ke foto asli presiden yang sedang meninjau kebakaran hutan di Riau,” demikian keterangan dari AFP Fact Check.

Selain foto itu, Kementerian Sekretariat Negara mengunggah 2 foto lainnya. Dua foto lainnya itu menunjukkan Jokowi berbicara di depan wartawan.

“Keterangan foto tersebut berbunyi: ‘Presiden Jokowi Tegaskan Pentingnya Upaya Pencegahan Karhutla’,” tulis AFP Fact Check

Sumber Detikcom

ARB INdonesia, JAKARTA – Badan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Besar Masyarakat Maluku (KKBMM) membuat surat pernyataan tidak terima terhadap pernyataan Menko Polhukam Wiranto terkait pengungsi korban gempa Ambon.

Dalam foto surat yang diterima CNNIndonesia.com, KKBMM meminta Pemerintah menghapus Maluku dari peta Indonesia karena mereka merasa sudah tidak dianggap.

“Bahwa para Pejabat Negara sudah tidak menganggap kami yang di Maluku sebagai bagian dari NKRI, maka adalah lebih baik apabila Bapak menghapus pulau-pulau Maluku dari Peta Indonesia, kalau perlu keluarkan kami Maluku dari NKRI agar Negara tidak perlu mengeluarkan Anggaran sebagai cermin beban Negara terhadap orang-orang Maluku,” tulis surat yang ditandatangani Ketua Umum KKBMM Djamaludin Koedoeboen tanggal 1 Oktober 2019 seperti dikutip CNNIndonesia.com, Kamis (3/10).

Dalam surat itu, Djamaludin mengatakan pernyataan Wiranto tidak mencerminkan perangai pejabat negara. Ia menulis Wiranto melukai perasaan warga Maluku yang sedang terkena musibah. Padahal gempa di Ambon menjadi momen warga antarsuku dan agama yang pernah terpecah kini saling membantu dan menguatkan.

Lebih lanjut, Djamaludin menyebut perkataan Wiranto mencerminkan absennya pemerintah selama ini dalam urusan-urusan warga Maluku.

“Bahwa hal ini bukan hanya soal gempa, tetapi dalam banyak hal, Negara kerap tidak hadir bersentuhan dengan kami yang di Maluku, kami sudah sering dikecewakan, sebagai contoh paling nyata ketika terjadi kerusuhan 20 tahun silam, Bapak Wiranto selaku Panglima ABRI telah gagal mengemban tugas, paling tidak mencegah warga negara berseteru,” tulis dia.

Djamaludin sendiri mengatakan bahwa seluruh isi surat tersebut benar. Djamaludin berkata sudah dua kali mampir ke Kantor Menko Polhukam di Jakarta pada Selasa (1/10) dan Rabu (2/10). Namun saat datang, mereka tak bisa menemui Wiranto karena sedang pergi ke Singapura.

“Betul, iya. Kalau sekiranya Pemerintah menganggap Maluku adalah beban dari negara ini, kita minta seperti itu,” kata Djamaludin lewat sambungan telepon kepada CNNIndonesia.com, Kamis (3/10).

Djamaludin berencana kembali menyambangi Wiranto pada Senin (6/10) pekan depan. Ia ingin meminta klarifikasi langsung dan meminta Wiranto untuk meminta maaf.

“Iya, betul. Pernyataan dicabut kemudian meminta maaf ke masyarakat Maluku,” tuturnya.

Sebelumnya, Wiranto menyatakan warga Maluku dibohongi dengan informasi soal gempa susulan dan tsunami. Akibat hal itu, ia menganggap jumlah pengungsi menjadi sangat banyak dan membebani pemerintah pusat dan daerah.

“Diharapkan masyarakat bisa kembali ke tempat tinggalnya masing-masing untuk mengurangi besaran pengungsi. Pengungsi terlalu besar sudah menjadi beban pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” kata Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (30/9).

Wiranto juga sudah sempat meralat pernyataannya. Ia berkata tak pernah bermaksud melukai hati masyarakat Maluku.

Sumber CNN Indonesia

ARB INdonesia, JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan keputusannya menggratiskan biaya rumah sakit bagi masyarakat yang membutuhkan pertolongan akibat demontrasi karena alasan kemanusiaan.

“Apapun status hukumnya, ketika seseorang membutuhkan pelayanan kesehatan ya dia harus diberi pelayanan kesehatan,” kata Anies di Jakarta, dikutip Antara Selasa (1/10).

Dengan menggratiskan biaya tersebut, kata Anies, pihak Pemprov DKI Jakarta ingin memastikan rumah sakit sungguh-sungguh menangani masyarakat yang memerlukan pelayanan kesehatan.

“Jika ada kejadian orang dengan kondisi medis yang perlu pelayanan, kami ingin rumah sakit menangani tanpa khawatir dan ada pertanyaan nanti yang nanggung siapa? Pada saat menangani jangan khawatir, Pemprov akan tangani. Begitu,” kata Anies.

Terlebih, menurut Anies, jumlah masyarakat yang butuh penanganan medis tidak banyak dan tidak akan memberatkan keuangan daerah.

Dia mencontohkan demonstrasi pada 30 September lalu, sebanyak 210 orang dibawa ke rumah sakit dan 15 orang di antaranya harus menjalani rawat inap.

“Jadi secara jumlah itu tidak banyak,” ucap Anies.

Dalam rangkaian demonstrasi di Jakarta yang terjadi sejak Senin (23/9), DKI Jakarta telah berkoordinasi dengan 24 rumah sakit untuk mempercepat proses penanganan pengunjuk rasa bila terluka akibat bentrok. Saat itu, jumlah pasien paling banyak ditangani oleh RS TNI Angkatan Laut Mintohardjo dan RSPP.

DKI sengaja mengerahkan petugas ambulans untuk mempercepat penanganan korban dalam memperoleh pengobatan tim dokter berdasarkan permintaan dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Bidokkes) Polda Metro Jaya.

“Sekaligus kami memfasilitasi pembiayaan pengobatan bagi warga yang menjadi korban luka,” ucapnya.

Demonstrasi mahasiswa terjadi di Jakarta dan kota-kota besar di Indonesia dalam beberapa hari terakhir sejak Senin (23/9) di gedung-gedung legislatif untuk menuntut pembatalan RUU KUHP, UU KPK dan peninjauan undang-undang lainnya.

Di Jakarta, akibat rangkaian aksi demonstrasi oleh mahasiswa dan siswa SMK yang sering berlangsung hingga malam hari dan berujung ricuh, ruas jalan Gatot Soebroto, jalan tol Dalam Kota, beberapa ruas jalan lainnya dan operasional di stasiun terdekat yakni Palmerah terganggu serta beberapa fasilitas umum mengalami kerusakan.

(CNN Indonesia)