Foto: Presiden Jokowi (Dok Biro Pers Setpres).

ARB INdonesia, JAKARTA – Dalam hitungan hari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) periode 2014-2019 akan segera berakhir. Kendati demikian, Jokowi masih ada beberapa tunggakan janji yang belum dipenuhi. Apa saja tunggakan janji itu?

Sebagaimana diketahui, periode jabatan Jokowi-Jusuf Kalla (JK) akan berakhir tepat pada 20 Oktober 2019. Jokowi lalu akan dilantik kembali menjadi presiden dengan Ma’ruf Amin sebagai pendampingnya.

Dalam rentang waktu tersebut, masih ada beberapa tunggakan janji yang belum ditunaikan. Janji ini juga dipaparkan dalam sembilan agenda prioritas yang disebut Nawa Cita. Dari mulai janji di bidang hukum sampai reforma agraria.

Pada Jumat (18/10/2019), detikcom merangkum beberapa tunggakan janji Jokowi. Berikut ini daftarnya:

1. Penguatan KPK

Sejak awal periode 2019-2024, Jokowi selalu berjanji ingin menguatkan KPK. Janji ini juga tersirat dalam Nawa Cita poin 2. Jokowi kerap menegaskan komitmennya tersebut.

“Intinya kita tetap harus memperkuat KPK. Sudah intinya ke sana,” ujar Jokowi di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (5/6/2018).

Namun, narasi soal pelemahan KPK muncul usai terbitnya UU KPK yang baru. Salah satu poin yang dianggap memperlemah KPK ialah poin soal Dewan Pengawas. UU KPK ini pun sudah mulai berlaku.

Akibatnya, Jokowi didesak untuk menerbitkan Perppu. Kendati demikian, Jokowi belum memberikan kepastian terkait terbitnya Perppu KPK.

“Nggak ada,” kata Jokowi menjawab pertanyaan soal kemungkinan menerbitkan Perppu mencabut UU KPK. Wawancara dengan Jokowi dilakukan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (23/9/2019).

2. Pengungkapan Kasus Penyiraman Novel Baswedan

Jokowi pernah berjanji akan menuntaskan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. Bahkan, Jokowi memberikan tenggat waktu 3 bulan kepada polisi untuk mengungkap pelaku teror itu.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada TPF (Tim Pencari Fakta, red) sudah sampaikan hasilnya dan hasil itu mesti ditindaklanjuti oleh tim teknis untuk menyasar dugaan-dugaan yang ada. Oleh sebab itu, kalau Kapolri sampaikan meminta waktu 6 bulan, saya sampaikan 3 bulan tim teknis harus bisa menyelesaikan apa yang kemarin diselesaikan,” kata Jokowi kepada wartawan di Istana Negara, Jl Medan Merdeka Utara, Jumat (19/7).

Waktu tenggat sudah jatuh tempo. Jokowi masih belum memberikan pernyataan terkait hal ini. Pihak Istana, menyebut, perkembangan kasus ini akan dilihat Jokowi.

“Pasti nanti akan dilihat, ditanyakan perkembangannya,” kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (18/10/2019).

Untuk mengungkap kasus tersebut, tim sudah mengecek ulang lokasi kejadian teror penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel. Tim teknis berupaya menemukan alat bukti untuk mengungkap pelaku teror.

3. Mencari Wiji Thukul dan Memperjelas Kasus Munir

Saat masa kampanye, Jokowi pun pernah bernjanji akan mengungkap kasus hilangnya penyair-aktivis Wiji Thukul dan kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib. Menurutnya, kedua kasus ini harus diperjelas.

“(Wiji Thukul) Harus ditemukan, bisa ketemu hidup atau meninggal, tapi harus jelas,” kata Jokowi di posko relawan sekaligus media center Jokowi-JK yang terletak di Jalan Sukabumi, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (9/6/2014).

Jokowi mengatakan, di dalam prosesnya nanti memungkinkan akan ada langkah rekonsiliasi. Baginya, hal itu tak menjadi soal. Yang penting menurut Jokowi adalah kasus ini menjadi terang benderang.

“Wiji Thukul, saya kenal baik. Kasus Munir apa kurang jelas, yang kurang jelas ya dijelasin,” imbuhnya.

Dalam perjalanannya, kedua kasus tersebut belum menemui kepastiannya. Untuk kasus Munir, pemerintah menyatakan bahwa dokumen TPF Munir lenyap.

4. Penuntasan kasus HAM masa lalu

Soal penuntasan kasus pelanggaran HAM masa lalu, Jokowi pun pernah berjanji. Dia berjanji akan berupaya mempercepat penyelesaian kasus-kasus tersebut.

“Pemerintah berupaya mempercepat penyelesaian kasus-kasus HAM masa lalu serta meningkatkan perlindungan HAM agar kejadian yang sama tidak terulang lagi di kemudian hari,” kata Jokowi dalam Sidang Tahunan HUT ke-73 RI di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8/2018).

Lima tahun berselang, penuntasan kasus HAM masa lalu ini belum menemukan kejelasan. Pihak Istana mengungkapkan beberapa hambatannya.

“Masalahnya ini, persoalan masa lalu yang cukup lama sehingga kebutuhan-kebutuhan yang bisa mendukung atas terlaksananya hukum berjalan baik, bukti, saksi unsur-unsur inilah yang menghambat penyelesaian secara tuntas,” kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (18/10/2019).

Pendekatan non-yudisial pernah diupayakan untuk menuntaskan kasus HAM. Namun pendekatan ini menjadi polemik.

“Untuk itu, perlu ada upaya baru. Jangan pendekatan hukum melulu, tapi juga non-yudisial dikedepankan. Begitu kita kedepankan non-yudisial, berbagai pandangan berkembang jadi sulit,” ujar Moeldoko.

Ia menambahkan, Jokowi berkomitmen menuntaskan kasus HAM masa lalu. Moeldoko mencontohkan saat Jokowi menerima massa aksi Kamisan di Istana.

“Sebenarnya upaya ke sana cukup kuat… ini ditandai presiden menerima aksi Kamisan, bukan dari sisi Trisaksi, tapi korban lain, diajak bicara dan diundang para pemangku kepentingan, ada Jaksa Agung, Menkumham. Ini menandakan presiden (ingin) menyelesaikan (kasus HAM),” kata Moeldoko.

Sumber Detik. com

Gedung Kura-kura Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. (CNNIndonesia/Adhi Wicaksono)

ARB INdonesia, JAKARTA – Direktorat Lalu Lintas Polda Merto Jaya tidak melakukan penutupan jalan di sekitar Gedung DPR/MPR pada Selasa (14/10) hari ini.

Sebelumnya, kemarin Ditlantas Polda Metro Jaya menutup jalan Gatot Soebroto arah Slipi yang berada di depan kompleks parlemen, Jakarta Pusat. Penutupan juga dilakukan terhadap jalanan di sekeliling Istana Kepresidenan Jakarta. Itu dilakukan sebagai langkah antisipasi terjadinya aksi massa seperti pada jelang akhir September lalu.

Kasubditgakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP M Nasir mengatakan penutupan jalan tersebut bersifat situasional tergantung pada kondisi di lapangan.

“Sampai saat ini belum ditutup, situasional saja,” kata Nasir saat dikonfirmasi, Selasa (15/10).

Nasir menyampaikan penutupan jalan baru akan dilakukan bila pihaknya menemukan potensi ada kondisi rawan di lapangan.

“(Jalan akan ditutup) bila ada kondisi yang rawa terhadap lalu lintas,” ujarnya.

Sebelumnya Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono menegaskan pihaknya tak akan mengeluarkan surat izin bagi masyarakat yang hendak melakukan demonstrasi. Hal itu akan dilakukan pada Selasa (15/10) hingga prosesi pelantikan presiden-wakil presiden terpilih Joko Widodo-Ma’ruf Amin pada 20 Oktober 2019.

“Apabila ada yang sampaikan surat pemberitahuan tentang akan diadakan penyampaian aspirasi, kami tidak akan memberikan surat tanda penerimaan. Mulai besok sudah diberlakukan sampai iya [tanggal 20 Oktober],” kata Gatot di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (14/10).

“Setelah itu kan aspirasi boleh disampaikan. Jadi ini diskresi [kebebasan mengambil keputusan atas situasi yang dihadapi] kita,” tambah Gatot.

Lebih lanjut, Gatot menyatakan langkah itu diperlukan agar prosesi pelantikan presiden-wakil presiden periode 2019-2014 pada 20 Oktober nanti berlangsung kondusif dan khidmat.

Terlebih lagi, kata dia, beberapa kepala negara dan duta besar negara sahabat akan menghadiri prosesi pelantikan tersebut.

“Kita hormati itu agar bangsa kita dikenal bangsa berada dan santun karena dilihat dunia,” ujar Gatot.

Sumber CNNIndonesia. com

ARBINDONESIA.COM, BATAM-Bupati Inhil HM Wardan optimis program Kampung Berseri Astra di Kabupaten Indragiri Hilir membuka peluang bagi peningkatan ekonomi masyarakat, terutama para petani kelapa.

“Mudah-mudahan program yang dibuat PT Astra ini benar-benar memberi peluang bagi masyarakat di pedesaan di Inhil, dalam meningkatkan ekonominya,” ungkap Bupati HM Wardan dalam kegiatan Seremoni Donasi Bantuan dan Ekspor Perdana Produk Unggulan Desa Sejahtera Astra Kabupaten Indragiri Hilir, Sabtu (12/10/19) di salah satu hotel di Kota Batam, Kepulauan Riau.

Atas nama Pemkab Inhil, Wardan menyampaikan terima kasih atas upaya PT Astra, Kemendes PDTT dan Kementerian Keuangan yang telah berkolaborasi dalam kegiatan program Kampung Berseri Astra ini, sehingga dapat berjalan dengan baik di Kabupaten Indragiri Hilir.

Disebutkan, dalam upaya pemberdayaan dan penguatan ekonomi masyarakat desa, maka Pemkab Inhil pada tahun ini menitikberatkan pada pembangunan ekonomi pedesaan,  melalui wadah Badan Usaha Milik Desa (BumDes).

“Pada tahun ini, 197 desa di Kabupaten Inhil saat ini sudah berdiri BumDes. Diharapkan, BumDes inj berjalan sehat,” katanya.

Head of Environment & Social Responsibility PT Astra International Tbk Riza Deliansyah menyampaikan, sebagai perusahaan publik yang sudah go internasional, PT Astra mempunyai keinginan agar keuntungan yang didapat bisa kembali ke masyarakat, dalam bentuk Corporate Social Responsibility (CSR) .

“Dalam hal ini ada empat pilar PT Astra, yakni dalam bidang pendidikan, kesehatan, pelestarian lingkungan, keselamatan kerja, serta pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM). Untuk Inhil kita akan menerapkan pilar pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM),” ujarnya.

Ditambahkan, dalam CSR ini, PT Astra memfokuskan pada pendidikan dan pelatihan, pendampingan petani dan penguatan kelembagaan BumDesa, serta bantuan peralatan untuk pengolahan produk unggulan, yakni kelapa.

“Kami juga akan mencarikan pangsa pasar atas produk unggulan yang dihasilkan dari program ini, ” cetusnya. Dikatakan, PT Astra sejak beberapa tahun lalu sudah menjalankan program ini di beberapa desa di Kabupaten Inhil. Untuk dua tahun kedepan, ada 10 desa di Inhil yang dimasuki program Kampung Berseri Astra ini.

Sedangkan Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Samsul Wibowo menyambut baik kegiatan kemitraan antara PT Astra dan Pemkab Inhil ini dalam upaya penguatan ekonomi masyarakat di pedesaan, khususnya di Kabupaten Inhil.

“Kami mempunyai komitmen mendukung kegiatan PT Astra ini,” Samsul Wibowo.

Kegiatan Seremoni Donasi Bantuan dan Ekspor Perdana Produk Unggulan Desa Sejahtera Astra Kabupaten Indragiri Hilir ini, dihadiri juga CEO Inacom Mochammad Nasrulyani, Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Inhil Yulizal, Kadis Perindag Dhoan Dwi Anggoro, Kadis Perkebunan Eddywan, Kepala Bappeda T Jauhari, Kadis Kominfo HM Taher, Kabag Keuangan Setdakab Inhil Wanhar, para pengusaha dan petani kelapa dari 10 desa sasaran program Kampung Berseri Astra. (RLS)

ARBINDONESIA.COM, INHIL – Keluarga besar Komando Distrik Militer (Kodim) 0314/ Inhil merayakan HUT TNI ke-74 dengan menggelar do’a bersama sekaligus syukuran, Tembilahan, Kamis pagi (10/10/2019).

Hadir dalam acara Bupati Inhil yang diwakili oleh Asisten III, Ketua DPRD, perwakilan Kapolres, Forkopimda Inhil, tokoh Agama, tokoh ormas, Pers dan tamu undangan lain nya.

Dalam sambutannya, Komandan Distrik Militer 0314/Inhil berharap TNI menjadi sahabat bagi semua lini di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir,

“Semoga dengan kerja sama antara TNI, Polri, Pemerintah dan masyarakat yang selama ini terbangun adalah awal bagi TNI untuk terus semangat menjaga kedaulatan Negara Republik Indonesia hari ini, esok dan mendatang,” ungkap Letkol INF Imir Faishal.

Bupati Inhil melalui Asisten III Pemkab Inhil, RM Sudinoto mengungkapkan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdian TNI selama ini di Kab. Inhil.

“Melalui momen HUT TNI ke-74 ini, saya ucapkan terimakasih Kepada TNI yang telah bersedia selalu membantu Pemerintah Kabupaten Inhil dalam pembangunan melalui TMMD dan lain nya,” ujarnya.

Selain itu, Asisten III Pemkab Inhil juga menyampaiakan,
mewakili Pemerintah sekaligus Masyarakat Inhil sekali lagi terimakasih sedalam-dalamnya kepada Kodim 0314 Inhil yang telah lama menjadi pengayom Rakyat dan pelindung kedaulatan NKRI khusus nya di wilayah Indragiri Hilir.

“Jadilah pedamping dan pelindung bagi rakyat, selamat HUT TNI ke-74 tahun 2019,” tutup RM Sudinoto.

Untuk diketahui, pada Peringatan HUT TNI ke-74 ini Dandim 0314/Inhil, Letkol INF Imir Faishal menyerahkan potongan Tumpeng dan Kue kepada para Veteran sebagai tanda penghormaant kepada jasa pahlawan yang telah memerdekakan Indonesia.

(Arb)

Gubernur Riau, Syamsuar

ARBINDONESIA.COM, RIAU – Bagi masyarakat Riau yang memiliki denda pajak kendaraan bermotor, dalam waktu dekat akan ada kabar yang menggembirakan. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau akan memberlakukan pembebasan denda pajak daerah untuk kendaraan bermotor. Termasuk juga biaya balik nama kendaraan bermotor juga akan dibebaskan.

Gubernur Riau, Syamsuar, sudah mengumumkan pemberlakuan penghapusan denda pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) yang akan diberlakukan pada pertengahan Oktober mendatang. Peluncuran program penghapusan denda pajak tersebut dimaksudkan guna meringankan beban masyarakat dalam menunaikan kewajiban pajaknya yang tertunda.

Syamsuar mengharapkan melalui program ini, akan dapat lebih mengoptimalkan penerimaan perpajakan daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) II. Di samping itu, program pemutihan denda pajak ini sekaligus bertujuan untuk memperoleh data aktual objek pajak melalui pemutakhiran data kendaraan. 

Lebih lanjut Syamsuar menyampaikan bahwa pelaksanaan penghapusan denda pajak akan dimulai 15 Oktober 2019 hingga 14 Desember 2019. “Kita mengajak masyarakat khususnya yang memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor maupun bea balik nama kendaraan bermotor dapat memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya,” tuturnya pada Senin (7/10/19).

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau, Indra Putrayana menjelaskan, bahwa pemberlakukan penghapusan denda pajak tersebut diberikan kepada wajib pajak kendaraan bermotor roda dua, roda empat, dan seterusnya. Termasuk juga kendaraan milik pemerintah, angkutan umum dan alat berat/alat besar. Adapun denda yang akan dihapuskan adalah akibat keterlambatan pembayaran PKB dan BBNKB II. “Wajib pajak cukup melunasi pokok pajak saja, sedangkan seluruh denda yang timbul hingga berakhirnya program ini dihapuskan,” terang Indra.

Untuk pelayanan penghapusan denda ini, sambung Indra, masyarakat dipersilahkan menghubungi unit-unit pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) terdekat, termasuk Samsat Keliling dan Gerai Samsat Mall Pelayanan Publik Pekanbaru. Sebagai informasi, pelaksanaan program yang sama pada tahun 2018 yang lalu menghasilkan tambahan penerimaan daerah sebesar lebih dari Rp 47 miliar. Sedangkan jumlah wajib pajak yang memanfaatkan program tersebut tercatat lebih dari 27 ribu.

Selain memberikan fasilitas penghapusan denda guna meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, saat ini Bapenda Provinsi juga gencar melaksanakan operasi terpadu penertiban pajak daerah. Indra menyampaikan bahwa razia penertiban pajak kendaraan bermotor, alat berat dan air permukaan masih akan berlangsung hingga akhir tahun ini. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan unsur terkait dari Pemprov, Jasa Raharja dan Kepolisian RI. 

Sumber Gagasanriau.com

Presiden Joko Widodo. (Laily Rachev – Biro Pers Sekretariat Presiden)

ARBINDONESIA.COM, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal menerima kunjungan resmi Perdana Menteri Belanda Mark Rutte, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (7/10).

Berdasarkan keterangan resmi Kementerian Luar Negeri, Jokowi dan Rutte bertemu untuk membahas kerja sama strategis RI-Belanda berdasarkan prinsip kemitraan komprehensif.

Dalam lawatan kali ini, Rutte didampingi oleh Penasehat Utama Bidang Luar Negeri dan Pertahanan serta Koordinator Nasional untuk Keamanan dan Penanggulangan Terorisme Belanda.

Kunjungan Rutte ke Indonesia ini merupakan bagian dari rangkaian lawatan ke Asia Tenggara dan Pasifik. Selanjutnya Rutte akan terbang ke Selandia Baru dan Australia.

Selama di Indonesia, Rutte juga akan menemui kalangan bisnis, pelajar, akademisi dan alumni perguruan tinggi Belanda, di Jakarta.

Rutte terakhir berkunjung ke Indonesia pada November 2016. Ketika itu, Rutte datang membawa 200 pengusaha negeri kincir angin.

Ia juga turut memberikan keris ke Jokowi sebagai simbol pengembalian 1.500 artefak ke Indonesia.

Sumber CNNIndonesia. com