Foto : Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) didampingi Wakil Ketua Umum Edhy Prabowo meninggalkan kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2019). Prabowo mengaku siap membantu di dalam pemerintahan pada periode tahun 2019-2024. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/foc.

ARB INdonesia, JAKARTA – Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengaku diminta untuk masuk ke kabinet Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Meski tak menyebut spesifik pos menteri yang akan ia emban, namun Prabowo menyebut ia akan membantu kabinet Jokowi-Ma’ruf di bidang pertahanan.

“Saya diminta bantu beliau di bidang pertahanan,” ujar Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2019).

Mantan Komandan Jenderal Kopassus tersebut mengaku, akan bekerja keras untuk mencapai apa sasaran yang telah ditentukan oleh pemerintahan Jokowi. 

“Beliau (Jokowi) beri beberapa pengarahan, saya akan kerja keras untuk mencapai sasaran dan harapan yang ditentukan,” kata Prabowo.

Tidak hanya Prabowo, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo juga mendapatkan tugas sebagai pembantu presiden.

Namun, belum ada bocoran kepada media soal kursi yang diberikan kepada Edhy.

Atas penunjukan dua pimpinan Gerindra sebagai calon menteri Jokowi ini, bagaimana respons elite partai politik?

1. PDI-Perjuangan
Politikus PDI-Perjuangan Puan Maharani mengatakan, partainya tidak masalah dengan kehadiran Prabowo di koalisi pemerintahan.

Hal itu, kata dia, merupakan hak prerogatif Presiden. Jokowi pun diyakini sudah punya pertimbangan-pertimbangan sendiri.

“Saya kan nggak bisa mendahului,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/10/2019).

Jika Prabowo benar-benar menjadi menteri, Puan pun berharap, Prabowo dapat memberikan solusi terbaik atas persoalan-persoalan bangsa.

“Semoga kalau memang beliau kemudian betul dilantik sebagai Menteri Pertahanan, ya harusnya nanti bisa memberikan solusi yang lebih baik bagi bangsa dan negara,” kata Puan.

2. Partai Nasdem
Senada dengan Puan Maharani, Ketua DPP Partai Nasdem Rachmat Gobel tak masalah dengan langkah Presiden Joko Widodo yang menunjuk Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, sebagai calon menteri bidang pertahanan.

“Enggak ada masalah,” kata Rachmat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/10/2019).

Menurut Rachmat, Jokowi sudah punya sejumlah pertimbangan sebelum memutuskan menunjuk Prabowo untuk bergabung ke pemerintahan.

Meski Prabowo dan Partai Gerindra sempat berseberangan, Rachmat yakin, tujuan Jokowi menggandeng Prabowo adalah demi pembangunan.

“Saya kira Pak Jokowi punya pertimbangan-pertimbangan yang baik. Dia ingin mengajak semua orang bergabung bagaimana kita membangun Indonesia ini,” ujar Wakil Ketua DPR itu.

3. Partai Amanat Nasional ( PAN)
Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional ( PAN) Drajad Wibowo menghargai keputusan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bergabung ke koalisi Joko Widodo.

Drajad yakin, Prabowo punya pertimbangan sendiri sebelum akhirnya merapat ke pemerintah.

“Kita hormati saja. Tentu Mas Prabowo punya pertimbangan-pertimbangan sendiri kenapa sampai mengambil pilihan politik tersebut,” kata Drajad kepada wartawan, Senin (21/10/2019).

Drajad mengatakan, merapat tidaknya Prabowo dan Partai Gerindra ke pemerintah adalah pilihan politik mereka.

Partai politik lain termasuk PAN tidak berhak untuk mencampuri pilihan politik itu.

Drajad pun belum mengetahui bagaimana reaksi pendukung Prabowo dan Gerindra terkait hal tersebut. Menurut dia, waktulah yang bakal menjawab.

“Apakah pilihan politik tersebut akan memberi manfaat atau malah kerugian netto bagi Indonesia? Only time will tell,” kata Drajad.

4. Partai Persatuan Pembangunan ( PPP)
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi meyakini, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bakal bersikap profesional jika bergabung ke pemerintahan.

Baidowi yakin, Prabowo tidak akan mengkhianati mandat yang kelak bakal diberikan oleh Presiden Joko Widodo.

“Beliau prajurit, akan melihat, akan taat asas, tegak lurus terhadap ketentuan perundang-undangan. Beliau sudah teruji itu artinya dia tidak akan mengkhianati atasannya gitu yakni memberikan mandat Pak Jokowi,” kata Baidowi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/10/2019).

Menurut Baidowi, Prabowo merupakan sosok seorang negarawan. Kesediaan Prabowo sebagai calon menteri Jokowi itulah yang bagi dia menunjukan jiwa kenegarawanan Prabowo.

Oleh karena itu, Baidowi percaya, tidak akan terjadi tikung menikung atau salip menyalip antara Jokowi dengan Prabowo di pemerintahan.

“Saya kira kalau di pemerintahan mataharinya satu: Pak Jokowi,” ujar dia.

PPP sendiri tak mempermasalahkan bergabungnya Prabowo ke pemerintahan.

Selain hal itu merupakan hak preorgatif presiden, dengan masuknya Gerindra ke gerbong pemerintahan, justru semakin memperkuat pemerintah.

Sumber Kompas com

Kapolri Jendral Tito Karnavian. (Foto: CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan)

ARB INdonesia, JAKARTA – ADPR RI secara resmi menyetujui usulan presiden Joko Widodo untuk memberhentikan Jendral Tito Karnavian sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri).

Hal itu disepakati dalam rapat Paripurna ke-3 DPR masa sidang 2019-2020 di Kompleks MPR/DPR, Jakarta, Selasa (22/10).

“Yang bersangkutan akan mengemban tugas negara dan jabatan lain,” kata Puan.

“Setuju,” kata anggota dewan.

DPR sebelumnya telah menerima Surat Presiden (Surpres) terkait permintaan persetujuan untuk pemberhentian Tito sebagai Kapolri. Puan mengatakan DPR pun sudah menyetujui pemberhentian Tito sebagai Kapolri tersebut.

“DPR telah menerima surat presiden nomor R51 tanggal 21 Oktober 2019. Hal permintaan persetujuan pemberhentian Kapolri,” kata Puan.

Diketahui, beredar kabar Tito akan menjabat sebagai menteri atau kepala lembaga setingkat kementerian di masa pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.

Tito sendiri hadir ke Istana Negara pada Senin (21/10) kemarin. Ia hadir tatkala Jokowi sedang memanggil para kandidat menterinya ke Istana.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Muhammad Iqbal mengatakan bahwa Tito kemungkinan besar mendapat jabatan baru dari Presiden Jokowi.

“Kemungkinan ada semacam jabatan baru,” kata Iqbal di Kantornya, Jakarta, Senin (21/10) sore.

Iqbal menjelaskan pertemuan Tito dengan Jokowi berlangsung selama satu jam. Kata dia, Tito telah meninggalkan Istana Negara sejak pukul 14.00 WIB.

Setelah pertemuan tersebut Tito lantas bertemu dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

“Habis itu ke posko ke Jakarta Barat ketemu Panglima TNI,” jelasnya.

Sumber CNN Indonesia

Sri Mulyani. (CNN Indonesia/Feri Agus Setiawan).

ARB INdonesia, JAKARTA – Sri Mulyani menyatakan Presiden Jokowi kembali memerintahkannya menjadi menteri keuangan. Kepastian penunjukan tersebut disampaikan Sri Mulyani usai menghadap Jokowi di Istana, Selasa (22/10).

“Jokowi meminta saya. Saya tetap ditugaskan menteri keuangan,” katanya.

Dalam pemanggilan tersebut, Jokowi kata Sri Mulyani, memintanya untuk terus memperbaiki ekonomi Indonesia. Jokowi juga meminta kepada Sri Mulyani untuk terus mendorong penciptaan lapangan kerja dan menjadikan ekonomi Indonesia tumbuh semakin berkualitas.

Titik tekan pembangunan ekonomi yang diminta Jokowi adalah pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah dan pembenahan defisit neraca dagang.

“Beliau juga meminta saya untuk menjaga ketahanan ekonomi dalam negeri dengan meningkatkan investasi,” katanya.

Ketahanan ekonomi tersebut kata Sri Mulyani, Jokowi minta dilakukan dengan kebijakan fiskal yang tepat. Selain itu, kebijakan fiskal yang tepat juga perlu dilakukan dengan meningkatkan efektifitas pengelolaan anggaran.

Sri Mulyani menyatakan kembali menerima tawaran dari Jokowi tersebut.

Sri Mulyani menjadi calon menteri pertama yang dipanggil Jokowi ke Istana pada hari ini. Setelah itu, masuk mantan gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo menemui Jokowi.

Kemarin, Jokowi memanggil sejumlah tokoh untuk ditawari menjadi menteri di kabinet baru. Mereka adalah mantan Ketua Mahkamah Konsititusi Mahfud MD, pendiri Gojek Indonesia Nadiem Makarim, pendiri NET Mediatama Televisi Wishnutama, dan pengusaha sekaligus mantan Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf Erick Thohir.

Kemudian, orang nomor satu di Indonesia turut memanggil mantan Menteri Perindustrian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Kepala Kepolisian RI Tito Karnavian, mantan Menteri Sekretaris Negara Pratikno, mantan aktivis Fadjroel Rahman dan peneliti dari Populi Center Nico Harjanto.

Sebagai penutup, Jokowi memanggil mantan rivalnya di Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 sekaligus Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Wakil Ketua Umum Gerindra Edhy Prabowo ke Istana.

Sumber CNN Indonesia

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Dalam rangka menyambut Hari Sumpah Pemuda ke-90 tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melaksanaan upacara Bendera di lapangan Gajah Mada Tembilahan, sekaligus melaksakan pelepasan Parade Karnaval Budaya yang bertemakan ‘Keragaman Budaya di Negri Hamparan Kelapa Dunia’, Sabtu (19/10/2019).

Dalam hal itu, kegiatan yang ditaja oleh Pemerintah Kabupaten Inhil ini membuat Kapolres Inhil yang baru saja menjabat merasa terkagum-kagum dengan antusias dari seluruh elemen terutama pada pelajar serta pemuda- pemudi yang menghadiri acara tersebut.

“Saya sangat mengaggumi kecintaan para pemuda dan pemudi terhadap adat dan budaya di Inhil,” ungkap Kapolres Inhil, AKBP Indra Duaman Siahaan, S.IK.

Lanjutnya, kegiatan Karnaval Budaya ini merupakan bentuk kegiatan positif sebagai pemersatu generasi muda, kedepan pemuda dan kepolisian bisa menjadi mitra penjaga lingkungan yang aman damai dan nyaman untuk persatuan dan kesatuan Indragiri Hilir Khususnya.

“Apapun segala bentuk kegiatan positif, kami dari pihak keamanan akan terus mendukung,” tutup AKBP Indra Duaman Siahaan, S.IK.

Untuk diketahui, setelah kegiatan upacara selesai pada pukul 08.45 wib,  dilanjut parade kelililngbeberapa rute di Kota Tembilahan. (***)

Foto : Sandiaga Uno Foto: Lamhot Aritonang

ARB INdonesia, JAKARTA – Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno mengatakan dirinya akan menghadiri pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma’ruf Amin pada 20 Oktober 2019 besok. Dia mengajak masyarakat mendoakan agar pelantikan berlangsung lancar.

Pernyataan tersebut disampaikan Sandiaga lewat akun Instagram-nya @sandiuno seperti dilihat, Sabtu (19/10/2019). Dia menyampaikan hal senada kepada jemaah di Masjid Jami At-Taqwa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, usai salat subuh.

“Pagi tadi saat melaksanakan Sholat Subuh berjamaah di Masjid Jami’ At-Taqwa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, kami tidak lupa untuk memanjatkan doa agar besok tanggal 20 Oktober pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih berjalan dengan baik dan lancar,” tulis Sandiaga.

Sandiaga mengatakan soal rencananya hadir di momen pelantikan Jokowi-Ma’ruf tersebut. Sosok calon wakil presiden pasangan Prabowo Subianto di Pilpres 2019 ini mengaku ingin memperlihatkan bahwa kondisi politik di Indonesia sudah stabil.

Sandiaga juga ingin masyarakat tidak lagi terkotak-kotak usai Pilpres 2019. Dia berharap semua bisa bersatu dengan semangat memajukan bangsa Indonesia.

“Insya Allah saya akan hadir pada esok hari. Semoga dengan kehadiran saya ini bisa memperlihatkan pada dunia bahwa kondisi politik di Indonesia sudah stabil. Sudah tidak ada lagi 01 atau 02. Kita semua bersatu membangun Bangsa, memajukan ekonomi Indonesia, dan mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur,” tulisnya.

Sumber Detik. com

Foto: Presiden Jokowi (Dok Biro Pers Setpres).

ARB INdonesia, JAKARTA – Dalam hitungan hari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) periode 2014-2019 akan segera berakhir. Kendati demikian, Jokowi masih ada beberapa tunggakan janji yang belum dipenuhi. Apa saja tunggakan janji itu?

Sebagaimana diketahui, periode jabatan Jokowi-Jusuf Kalla (JK) akan berakhir tepat pada 20 Oktober 2019. Jokowi lalu akan dilantik kembali menjadi presiden dengan Ma’ruf Amin sebagai pendampingnya.

Dalam rentang waktu tersebut, masih ada beberapa tunggakan janji yang belum ditunaikan. Janji ini juga dipaparkan dalam sembilan agenda prioritas yang disebut Nawa Cita. Dari mulai janji di bidang hukum sampai reforma agraria.

Pada Jumat (18/10/2019), detikcom merangkum beberapa tunggakan janji Jokowi. Berikut ini daftarnya:

1. Penguatan KPK

Sejak awal periode 2019-2024, Jokowi selalu berjanji ingin menguatkan KPK. Janji ini juga tersirat dalam Nawa Cita poin 2. Jokowi kerap menegaskan komitmennya tersebut.

“Intinya kita tetap harus memperkuat KPK. Sudah intinya ke sana,” ujar Jokowi di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (5/6/2018).

Namun, narasi soal pelemahan KPK muncul usai terbitnya UU KPK yang baru. Salah satu poin yang dianggap memperlemah KPK ialah poin soal Dewan Pengawas. UU KPK ini pun sudah mulai berlaku.

Akibatnya, Jokowi didesak untuk menerbitkan Perppu. Kendati demikian, Jokowi belum memberikan kepastian terkait terbitnya Perppu KPK.

“Nggak ada,” kata Jokowi menjawab pertanyaan soal kemungkinan menerbitkan Perppu mencabut UU KPK. Wawancara dengan Jokowi dilakukan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (23/9/2019).

2. Pengungkapan Kasus Penyiraman Novel Baswedan

Jokowi pernah berjanji akan menuntaskan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. Bahkan, Jokowi memberikan tenggat waktu 3 bulan kepada polisi untuk mengungkap pelaku teror itu.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada TPF (Tim Pencari Fakta, red) sudah sampaikan hasilnya dan hasil itu mesti ditindaklanjuti oleh tim teknis untuk menyasar dugaan-dugaan yang ada. Oleh sebab itu, kalau Kapolri sampaikan meminta waktu 6 bulan, saya sampaikan 3 bulan tim teknis harus bisa menyelesaikan apa yang kemarin diselesaikan,” kata Jokowi kepada wartawan di Istana Negara, Jl Medan Merdeka Utara, Jumat (19/7).

Waktu tenggat sudah jatuh tempo. Jokowi masih belum memberikan pernyataan terkait hal ini. Pihak Istana, menyebut, perkembangan kasus ini akan dilihat Jokowi.

“Pasti nanti akan dilihat, ditanyakan perkembangannya,” kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (18/10/2019).

Untuk mengungkap kasus tersebut, tim sudah mengecek ulang lokasi kejadian teror penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel. Tim teknis berupaya menemukan alat bukti untuk mengungkap pelaku teror.

3. Mencari Wiji Thukul dan Memperjelas Kasus Munir

Saat masa kampanye, Jokowi pun pernah bernjanji akan mengungkap kasus hilangnya penyair-aktivis Wiji Thukul dan kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib. Menurutnya, kedua kasus ini harus diperjelas.

“(Wiji Thukul) Harus ditemukan, bisa ketemu hidup atau meninggal, tapi harus jelas,” kata Jokowi di posko relawan sekaligus media center Jokowi-JK yang terletak di Jalan Sukabumi, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (9/6/2014).

Jokowi mengatakan, di dalam prosesnya nanti memungkinkan akan ada langkah rekonsiliasi. Baginya, hal itu tak menjadi soal. Yang penting menurut Jokowi adalah kasus ini menjadi terang benderang.

“Wiji Thukul, saya kenal baik. Kasus Munir apa kurang jelas, yang kurang jelas ya dijelasin,” imbuhnya.

Dalam perjalanannya, kedua kasus tersebut belum menemui kepastiannya. Untuk kasus Munir, pemerintah menyatakan bahwa dokumen TPF Munir lenyap.

4. Penuntasan kasus HAM masa lalu

Soal penuntasan kasus pelanggaran HAM masa lalu, Jokowi pun pernah berjanji. Dia berjanji akan berupaya mempercepat penyelesaian kasus-kasus tersebut.

“Pemerintah berupaya mempercepat penyelesaian kasus-kasus HAM masa lalu serta meningkatkan perlindungan HAM agar kejadian yang sama tidak terulang lagi di kemudian hari,” kata Jokowi dalam Sidang Tahunan HUT ke-73 RI di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8/2018).

Lima tahun berselang, penuntasan kasus HAM masa lalu ini belum menemukan kejelasan. Pihak Istana mengungkapkan beberapa hambatannya.

“Masalahnya ini, persoalan masa lalu yang cukup lama sehingga kebutuhan-kebutuhan yang bisa mendukung atas terlaksananya hukum berjalan baik, bukti, saksi unsur-unsur inilah yang menghambat penyelesaian secara tuntas,” kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (18/10/2019).

Pendekatan non-yudisial pernah diupayakan untuk menuntaskan kasus HAM. Namun pendekatan ini menjadi polemik.

“Untuk itu, perlu ada upaya baru. Jangan pendekatan hukum melulu, tapi juga non-yudisial dikedepankan. Begitu kita kedepankan non-yudisial, berbagai pandangan berkembang jadi sulit,” ujar Moeldoko.

Ia menambahkan, Jokowi berkomitmen menuntaskan kasus HAM masa lalu. Moeldoko mencontohkan saat Jokowi menerima massa aksi Kamisan di Istana.

“Sebenarnya upaya ke sana cukup kuat… ini ditandai presiden menerima aksi Kamisan, bukan dari sisi Trisaksi, tapi korban lain, diajak bicara dan diundang para pemangku kepentingan, ada Jaksa Agung, Menkumham. Ini menandakan presiden (ingin) menyelesaikan (kasus HAM),” kata Moeldoko.

Sumber Detik. com