Adian Napitupulu di Istana Kepresidenan, Minggu malam (20/10). (Foto : Gatra/Putri Kartika Utami/re1)

ARB INdonesia, JAKARTA – Adian Napitupulu tak menampik pernah ditawari menjadi menteri oleh Presiden Jokowi. Namun, sejak awal ia sadar diri tidak mampu bekerja di pemerintahan. Maka, ketika tawaran itu datang, Adian ingin konsisten dengan komitmennya.

“Gue udah bilang dan enggak akan menarik kata-kata gue. Kenapa, karena gue bukan Erick Thohir. Kalau Erick Thohir kemarin bilang tidak, sekarang bilang iya. Kalau gue, tidak ya tidak,” katanya saat menyambangi Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu malam (20/10).

Kata Adian, Erick kemarin sudah bilang bersedia membantu Jokowi di kabinet. Menurutnya, ucapan pengusaha tersebut menunjukkan sikap tidak komitmen.

“Lu jangan pernah berharap orang lain menghormati kata- kata lu, kalau lu yg mengucapkannya pun tidak menghormatinya. Bicara itu mahal, kata kata itu harus punya materainya sendiri gitu lho, kecuali hanya situasi darurat di mana mungkin republik dipertaruhkan, rakyat dipertaruhkan,” ungkapnya.

Politisi PDI Perjuangan itu merasa dirinya lebih bermanfaat di luar pemerintahan. Lagi pula, ia tak sanggup mengikuti kerja birokrat. Jika tak cocok, Adian tak ingin memaksakan diri.

“Gue sadar kemampuan gue. Pertama, gue ini tidak punya disiplin birokrasi, bisa dibilang setengah orang bebas. Begitu dimasukkan ke dalam kementerian yang penuh birokrasi, gue terbelenggu,” paparnya.

Kata Adian, Jokowi pernah menanyakan kesediannya membantu di kabinet. Tetapi, pembicaraan kali itu belum membahas posisi apa yang mungkin diisinya.

“Dia (Jokowi) cuma bilang, saya butuh menteri pemberani dan eksekutor, Mas Adian pemberani, Mas Adian eksekutor. Gue bilang ampun, Pak, 1000x ampun, saya merasa lebih bermanfaat di luar membantu Bapak. Bagaimana pun juga saya menyadari kemampuan diri saya, itu yang gue bilang,” paparnya.

Sumber Gatracom

Foto : Wiranto siapkan sertijab di kantor Kemenkopolhukam. (CNN Indonesia/Joko Panji Sasongko)

ARB INdonesia, JAKARTA –  Mentri politik, hukum, dan keamanan (Menkopolhukam) Wiranto kembali keluar dari Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) dan menyambangi Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, jelang pengumuman kabinet pemerintahan Joko Widodo periode 2019-2024. 

Ia mengaku kedatangannya untuk mengecek kesiapan serah terima jabatan Menkopolhukam yang baru.

“Hari ini saya seperti biasa ya, dari rumah sakit mesti keluar ke sini untuk mengatur kesiapan-kesiapan yang mungkin dibutuhkan seandainya besok ada serah terima (jabatan) langsung,” ujar Wiranto di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Selasa (22/10).

Wiranto mengatakan salah satu hal yang dipersiapkan untuk serah terima jabatan adalah naskah. Namun, ia tidak menjelaskan secara spesifik mengenai hal itu.

Selain naskah serah terima, Wiranto juga mengklaim menggelar rapat membahas soal pekerjaan rumah Kemenkopolhukam di bawah kepemimpinannya. Ia mengaku perlu mengetahui hambatan yang dihadapi oleh eks anak buahnya.

“Saya kira tanggungjawab saya seperti itu. Karena sebelum ada pelantikan besok, saya masih Menkopolhukam kan, jadi tanggungjawab,” ujarnya.

Di sisi lain, mantan Panglima ABRI ini mengaku hendak kembali ke rumah sakit untuk menjalani terapi penyembuhan usai mengalami penusukan di bagian perut.

“Tiga jam di sini saya harus ke dokter lagi, harus terapi,” ujar Wiranto.

Adapun mengenai kabinet Jokowi, Wiranto hanya memilih berkelakar.

“Kalau soal menteri, tidur semalam, besok sudah tahu,” ujarnya.

Diketahui, Wiranto menjabat sebagai Menkopolhukam sejak 27 Juli 2016 menggantikan Luhut Binsar Pandjaitan yang ditunjuk Jokowi menjadi Menko Kemaritiman. Mantan Ketum Hanura ini juga tercatat menjadi Menkopolhukam pada era pemerintahan Megawati Soekarnoputri.

Sumber CNN Indonesia

Foto : Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) didampingi Wakil Ketua Umum Edhy Prabowo meninggalkan kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2019). Prabowo mengaku siap membantu di dalam pemerintahan pada periode tahun 2019-2024. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/foc.

ARB INdonesia, JAKARTA – Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengaku diminta untuk masuk ke kabinet Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Meski tak menyebut spesifik pos menteri yang akan ia emban, namun Prabowo menyebut ia akan membantu kabinet Jokowi-Ma’ruf di bidang pertahanan.

“Saya diminta bantu beliau di bidang pertahanan,” ujar Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2019).

Mantan Komandan Jenderal Kopassus tersebut mengaku, akan bekerja keras untuk mencapai apa sasaran yang telah ditentukan oleh pemerintahan Jokowi. 

“Beliau (Jokowi) beri beberapa pengarahan, saya akan kerja keras untuk mencapai sasaran dan harapan yang ditentukan,” kata Prabowo.

Tidak hanya Prabowo, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo juga mendapatkan tugas sebagai pembantu presiden.

Namun, belum ada bocoran kepada media soal kursi yang diberikan kepada Edhy.

Atas penunjukan dua pimpinan Gerindra sebagai calon menteri Jokowi ini, bagaimana respons elite partai politik?

1. PDI-Perjuangan
Politikus PDI-Perjuangan Puan Maharani mengatakan, partainya tidak masalah dengan kehadiran Prabowo di koalisi pemerintahan.

Hal itu, kata dia, merupakan hak prerogatif Presiden. Jokowi pun diyakini sudah punya pertimbangan-pertimbangan sendiri.

“Saya kan nggak bisa mendahului,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/10/2019).

Jika Prabowo benar-benar menjadi menteri, Puan pun berharap, Prabowo dapat memberikan solusi terbaik atas persoalan-persoalan bangsa.

“Semoga kalau memang beliau kemudian betul dilantik sebagai Menteri Pertahanan, ya harusnya nanti bisa memberikan solusi yang lebih baik bagi bangsa dan negara,” kata Puan.

2. Partai Nasdem
Senada dengan Puan Maharani, Ketua DPP Partai Nasdem Rachmat Gobel tak masalah dengan langkah Presiden Joko Widodo yang menunjuk Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, sebagai calon menteri bidang pertahanan.

“Enggak ada masalah,” kata Rachmat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/10/2019).

Menurut Rachmat, Jokowi sudah punya sejumlah pertimbangan sebelum memutuskan menunjuk Prabowo untuk bergabung ke pemerintahan.

Meski Prabowo dan Partai Gerindra sempat berseberangan, Rachmat yakin, tujuan Jokowi menggandeng Prabowo adalah demi pembangunan.

“Saya kira Pak Jokowi punya pertimbangan-pertimbangan yang baik. Dia ingin mengajak semua orang bergabung bagaimana kita membangun Indonesia ini,” ujar Wakil Ketua DPR itu.

3. Partai Amanat Nasional ( PAN)
Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional ( PAN) Drajad Wibowo menghargai keputusan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bergabung ke koalisi Joko Widodo.

Drajad yakin, Prabowo punya pertimbangan sendiri sebelum akhirnya merapat ke pemerintah.

“Kita hormati saja. Tentu Mas Prabowo punya pertimbangan-pertimbangan sendiri kenapa sampai mengambil pilihan politik tersebut,” kata Drajad kepada wartawan, Senin (21/10/2019).

Drajad mengatakan, merapat tidaknya Prabowo dan Partai Gerindra ke pemerintah adalah pilihan politik mereka.

Partai politik lain termasuk PAN tidak berhak untuk mencampuri pilihan politik itu.

Drajad pun belum mengetahui bagaimana reaksi pendukung Prabowo dan Gerindra terkait hal tersebut. Menurut dia, waktulah yang bakal menjawab.

“Apakah pilihan politik tersebut akan memberi manfaat atau malah kerugian netto bagi Indonesia? Only time will tell,” kata Drajad.

4. Partai Persatuan Pembangunan ( PPP)
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi meyakini, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bakal bersikap profesional jika bergabung ke pemerintahan.

Baidowi yakin, Prabowo tidak akan mengkhianati mandat yang kelak bakal diberikan oleh Presiden Joko Widodo.

“Beliau prajurit, akan melihat, akan taat asas, tegak lurus terhadap ketentuan perundang-undangan. Beliau sudah teruji itu artinya dia tidak akan mengkhianati atasannya gitu yakni memberikan mandat Pak Jokowi,” kata Baidowi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/10/2019).

Menurut Baidowi, Prabowo merupakan sosok seorang negarawan. Kesediaan Prabowo sebagai calon menteri Jokowi itulah yang bagi dia menunjukan jiwa kenegarawanan Prabowo.

Oleh karena itu, Baidowi percaya, tidak akan terjadi tikung menikung atau salip menyalip antara Jokowi dengan Prabowo di pemerintahan.

“Saya kira kalau di pemerintahan mataharinya satu: Pak Jokowi,” ujar dia.

PPP sendiri tak mempermasalahkan bergabungnya Prabowo ke pemerintahan.

Selain hal itu merupakan hak preorgatif presiden, dengan masuknya Gerindra ke gerbong pemerintahan, justru semakin memperkuat pemerintah.

Sumber Kompas com

Kapolri Jendral Tito Karnavian. (Foto: CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan)

ARB INdonesia, JAKARTA – ADPR RI secara resmi menyetujui usulan presiden Joko Widodo untuk memberhentikan Jendral Tito Karnavian sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri).

Hal itu disepakati dalam rapat Paripurna ke-3 DPR masa sidang 2019-2020 di Kompleks MPR/DPR, Jakarta, Selasa (22/10).

“Yang bersangkutan akan mengemban tugas negara dan jabatan lain,” kata Puan.

“Setuju,” kata anggota dewan.

DPR sebelumnya telah menerima Surat Presiden (Surpres) terkait permintaan persetujuan untuk pemberhentian Tito sebagai Kapolri. Puan mengatakan DPR pun sudah menyetujui pemberhentian Tito sebagai Kapolri tersebut.

“DPR telah menerima surat presiden nomor R51 tanggal 21 Oktober 2019. Hal permintaan persetujuan pemberhentian Kapolri,” kata Puan.

Diketahui, beredar kabar Tito akan menjabat sebagai menteri atau kepala lembaga setingkat kementerian di masa pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.

Tito sendiri hadir ke Istana Negara pada Senin (21/10) kemarin. Ia hadir tatkala Jokowi sedang memanggil para kandidat menterinya ke Istana.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Muhammad Iqbal mengatakan bahwa Tito kemungkinan besar mendapat jabatan baru dari Presiden Jokowi.

“Kemungkinan ada semacam jabatan baru,” kata Iqbal di Kantornya, Jakarta, Senin (21/10) sore.

Iqbal menjelaskan pertemuan Tito dengan Jokowi berlangsung selama satu jam. Kata dia, Tito telah meninggalkan Istana Negara sejak pukul 14.00 WIB.

Setelah pertemuan tersebut Tito lantas bertemu dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

“Habis itu ke posko ke Jakarta Barat ketemu Panglima TNI,” jelasnya.

Sumber CNN Indonesia

Sri Mulyani. (CNN Indonesia/Feri Agus Setiawan).

ARB INdonesia, JAKARTA – Sri Mulyani menyatakan Presiden Jokowi kembali memerintahkannya menjadi menteri keuangan. Kepastian penunjukan tersebut disampaikan Sri Mulyani usai menghadap Jokowi di Istana, Selasa (22/10).

“Jokowi meminta saya. Saya tetap ditugaskan menteri keuangan,” katanya.

Dalam pemanggilan tersebut, Jokowi kata Sri Mulyani, memintanya untuk terus memperbaiki ekonomi Indonesia. Jokowi juga meminta kepada Sri Mulyani untuk terus mendorong penciptaan lapangan kerja dan menjadikan ekonomi Indonesia tumbuh semakin berkualitas.

Titik tekan pembangunan ekonomi yang diminta Jokowi adalah pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah dan pembenahan defisit neraca dagang.

“Beliau juga meminta saya untuk menjaga ketahanan ekonomi dalam negeri dengan meningkatkan investasi,” katanya.

Ketahanan ekonomi tersebut kata Sri Mulyani, Jokowi minta dilakukan dengan kebijakan fiskal yang tepat. Selain itu, kebijakan fiskal yang tepat juga perlu dilakukan dengan meningkatkan efektifitas pengelolaan anggaran.

Sri Mulyani menyatakan kembali menerima tawaran dari Jokowi tersebut.

Sri Mulyani menjadi calon menteri pertama yang dipanggil Jokowi ke Istana pada hari ini. Setelah itu, masuk mantan gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo menemui Jokowi.

Kemarin, Jokowi memanggil sejumlah tokoh untuk ditawari menjadi menteri di kabinet baru. Mereka adalah mantan Ketua Mahkamah Konsititusi Mahfud MD, pendiri Gojek Indonesia Nadiem Makarim, pendiri NET Mediatama Televisi Wishnutama, dan pengusaha sekaligus mantan Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf Erick Thohir.

Kemudian, orang nomor satu di Indonesia turut memanggil mantan Menteri Perindustrian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Kepala Kepolisian RI Tito Karnavian, mantan Menteri Sekretaris Negara Pratikno, mantan aktivis Fadjroel Rahman dan peneliti dari Populi Center Nico Harjanto.

Sebagai penutup, Jokowi memanggil mantan rivalnya di Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 sekaligus Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Wakil Ketua Umum Gerindra Edhy Prabowo ke Istana.

Sumber CNN Indonesia

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Dalam rangka menyambut Hari Sumpah Pemuda ke-90 tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melaksanaan upacara Bendera di lapangan Gajah Mada Tembilahan, sekaligus melaksakan pelepasan Parade Karnaval Budaya yang bertemakan ‘Keragaman Budaya di Negri Hamparan Kelapa Dunia’, Sabtu (19/10/2019).

Dalam hal itu, kegiatan yang ditaja oleh Pemerintah Kabupaten Inhil ini membuat Kapolres Inhil yang baru saja menjabat merasa terkagum-kagum dengan antusias dari seluruh elemen terutama pada pelajar serta pemuda- pemudi yang menghadiri acara tersebut.

“Saya sangat mengaggumi kecintaan para pemuda dan pemudi terhadap adat dan budaya di Inhil,” ungkap Kapolres Inhil, AKBP Indra Duaman Siahaan, S.IK.

Lanjutnya, kegiatan Karnaval Budaya ini merupakan bentuk kegiatan positif sebagai pemersatu generasi muda, kedepan pemuda dan kepolisian bisa menjadi mitra penjaga lingkungan yang aman damai dan nyaman untuk persatuan dan kesatuan Indragiri Hilir Khususnya.

“Apapun segala bentuk kegiatan positif, kami dari pihak keamanan akan terus mendukung,” tutup AKBP Indra Duaman Siahaan, S.IK.

Untuk diketahui, setelah kegiatan upacara selesai pada pukul 08.45 wib,  dilanjut parade kelililngbeberapa rute di Kota Tembilahan. (***)