Foto Ilustrasi Medialokal.co

ARB INdonesia, JAKARTA – Lebih satu bulan sejak diajukan ke Presiden, tiga nama calon Sekdaprov Riau definitif, hingga hari ini belum juga dapat persetujuan.

Gonjang ganjing penetapan Sekdaprov ini makin buram dengan adanya issue seputar penetapan tiga calon ini yang tak sesuai hasil seleksi yang dilaksanakan sebelumnya di Pekanbaru.

Hal itu terungkap dari surat permohonan pembatalan hasil tim panitia seleksi Sekdaprov Riau dari LSM Kualisi Indonesia Bersih kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara No 50/LSM-KIB/B/XI-2019 tanggal 6-11-2019 kepada Komisi Apartur Sipil Negara.

Isinya meminta Komisi Aparatur Sipil Negara untuk mengundur keputusan Tim Panitia Seleksi Sekdaprov dengan nomor keputusan, kpts: 04/PANSEL/JPTM.

Dalam surat tersebut mereka mengindikasikan adanya upaya dari tim Pansel menutup-nutupin hasil seleksi pejabat tinggi madya Sekdaprov Riau yang dilaksanakan bulan September 2019 lalu di Pekanbaru.

“Kita sebagai masyarakat Riau ingin adanya transparansi, objektif dari seleksi tersebut, sehingga kita memiliki pejabat tinggi yang kompeten dan lebih baik. Ini kan tak pernah dipublish nilai atau skor hasil seleksi itu,” ungkap Hariyadi.

Dijelaskan Hariyadi, tes untuk jadi Sekdaprov itu meliputi tiga yakni tes kompetensi manajerial, tes kompetensi wawancara dan tes kompetensi makalah.

“Nah dari 12 orang yang di tes itu pasti tidak sama nilainya. Kita harus tahu sebagai masyarakat Riau. Itu kan pejabat tinggi negeri ini,” tambahnya.

Selain LSM KIB, issue tentang hasil tes panitia seleksi yang dikirim ke Jakarta itu ternyata bukan yang memiliki skor tiga tertinggi. Ada indikasi Gubernur Riau, tidak inginkan itu dan menginginkan orang dekatnya yang jadi Sekdaprov.

Menyangkut hal ini, kami www.medialokal.co sudah berupaya melakukan konfirmasi ke Gubernur Riau Syamsuar melalui whatsapp dengan nomor 081xxxxxxx5. Pesan dan daftar pertanyaan kami sudah dibaca, tapi sampai saat ini belum ditanggapi sama sekali.

Beredar kabar dikalangan Pemprov Riau, sebenarnya Gubris sudah mengantongi SK Sekdaprov Riau definitif, tapi enggan mengumumkannya karena bukan orang kepercayaannya yang disetujui Presiden.

Namun hal itu dibantah Kabiro Humas Pemprov Riau, Mhd Firdaus yang mengatakan sampai saat ini belum ada keputusan Presiden tentang siapa yang ditunjuk dari tiga nama tersebut jadi Sekdaprov Riau. Tiga nama tersebut adalah, Said Syarifuddin sekarang menjabat Sekdakab Inhil, Yan Prana Indra Jaya dan Asrizal mantan Kepala BAKD Riau.

Menurut Mhd Firdaus, belum ada penunjukan dari presiden dan masih berproses di Jakarta. Walau juga merasa sudah cukup lama, tapi proses itu masih dibahas di TPA, ungkapnya.

Sementara itu, salah seorang dari tiga kandidat tersebut, Said Syarifuddin mengatakan belum bisa menghormati masalah ini, sampai saat ini. Sedangkan Yan Prana sampai saat ini belum menjawab pertanyaan yang diajukan. redaksi melalui whatsapp nomor 082********5.

Sedangkan Kepala BAKD Riau, Ikhwan Ridwan yang dihubungi dengan pesenan whatsapp melakui nomor 081********4 juga tidak memberikan jawaban. ( Rls Medialokal.co)

• http://medialokal.co/mobile/detailberita/11223/daerah/sk-sekdaprov-riau-definitif-belum-jelas-gubri-enggan-beri-komentar

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR –  Kepala Desa terpilih pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2019 di kabupaten Indragiri Hilir direncanakan akan dilantik pada akhir tahun 2019 mendatang.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Inhil, melalui Kepala Bidang (Kabid) Pemerintahan Desa, H Mukhlis mengatakan, sesuai rapat bersama dengan Anggota Dewan Komisi I, Pelantikan Kepala Desa direncanakan pada tanggal 30 atau 31 Desember.

“43 desa dari 14 Kecamatan yang melaksakan pilkades serentak saat itu, direncanakan juga akan dilakukan pelantikan secara serentak,” ungkap H Mukhlis, Selasa (19/11/2019).

Selain itu, H Mukhlis juga mengatakan, untuk tempat pelantikan direncakana di Gedung Engku Kelana Tembilahan dan sebagai alternatif di Venue Futsal.

“Tetapi semua itu tidak terlepas dari persetujuan Bupati,” Imbuhnya.

(Arb)

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Kepala Staf Kodim 0314/Inhil Mayor Inf Untung Kusmanto menerima kunjungan kerja Tim Dalwaslat Korem 031/Wira Bima yang dipimpin oleh Ketua Tim Pasilat Rem 031/Wira Bima Mayor Inf M D Berbudi bersama 1 orang anggota di Kodim 0314/Inhil, Jalan Ahmad Yani, Parit 9, Tembilahan Hulu, Selasa (19/11/2019).

Ketua Tim Dalwaslat Korem 0314/Inhil dan 1 anggota melaksanakan pengendalian dan pengawasan di Makodim Indragiri Hilir yang pelaksanaannya didampingi oleh Kasdim dan Pasi Ops Kodim 0314/Inhil Kapten Inf Tarmiji.

Dalam kunjungannya, Tim Dalwaslat Verifikasi Data menyampaikan agar latihan di Kodim 0314/Inhil dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dengan tetap memperhatikan faktor keamanan.

“Semua kegiatan latihan yang dilaksanakan di lapangan harus tetap mengacu pada program kerja dan anggaran yang telah ditentukan.” ujar Tim Dalwaslat Korem 031/Wira Bima yang dipimpin oleh Ketua Tim Pasilat Rem 031/Wira Bima Mayor Inf M D Berbudi.

Kegiatan kunjungan Tim Dalwaslat Korem 031/Wira Bima ini merupakan rangkaian kegiatan untuk melakukan pengendalian dan pengawasan latihan kepada satuan jajaran Korem 031/Wira Bima dalam melaksanakan latihan sesuai dengan program latihan yang telah ditentukan oleh Komando Atas.

Dengan kegiatan kunjungan Tim Dalwaslat Korem 031/Wira Bima ini diharapkan dapat mengetahui apakah semua hal yang menyangkut latihan dapat dilaksanakan di satuan jajaran Korem 031/Wira Bima atau belum.

“Hal ini penting dilakukan untuk mengetahui secara langsung hal-hal yang menjadi permasalahan yang yang mungkin timbul di lapangan, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi di tingkat komando atas untuk keperluan Verifikasi lebih lanjut.” pungkasnya.(Arb)

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Pada mulanya program Kemanunggalan TNI dengan rakyat ini bukanlah bernama Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) melainkan ABRI Masuk Desa (AMD) yang merupakan cetusan dari Jenderal M.Jusuf pada tahun 1980.

Seiring perkembangan waktu dengan adanya Reformasi ABRI, dengan dipisahkannya Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan TNI pada tanggal 1 April 1999 ABRI Masuk Desa (AMD) berubah nama menjadi TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD).

Memang hal tersebut tidak banyak yang mengetahui tentang  AMD telah berubah menjadi TMMD, ini sudah berlangsung lama. Karena sejalan dengan pergerakan waktu TMMD tahun 2019 sudah yang ke-106, perlu diketahui dimasa lalu sekita tahun 80-an program ini terkenal dengan sebutan AMD.

Sedangkan untuk Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) awal masuknya TMMD bermula pada tahun 1995 yang mana pada saat itu masih bernama AMD.

Hal tersebut disebutkan Dandim 0314/Inhil, Letkol Inf Imir Faisal saat menjadi narasumber dalam program Ngobrol Pintar (NgoPi) yang dipandu oleh Bung Adit dan Bung Arbain baru-baru ini.

“Untuk Inhil pertama kali masuk TMMD yaitu pada tahun 1995,” ungkap Letkol Inf Imir Faisal ketika menjawab pertanyaan dari Bung Adit.

Dikatakannya juga, program TMMD ini sangatlah membantu Pemerintah daerah dalam mewujudkan akselerasi proses pembangunan yang merata untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat daerah terpencil atau pelosok maupun Desa tertinggal.

“Disamping itu  melalui untuk meningkatkan kemanunggalan TNI dengan rakyat program TMMD juga mempunyai misi yang mulia yakni mempertahankan semangat kekeluargaan dan budaya gotong royong”pungkasnya.(arb)

Foto : Dody Ralibi

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan membuka secara resmi Festival Menongkah Tahun 2019, di Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Tanah Merah, Sabtu (16/11).

“MENONGKAH adalah adalah suatu teknik masyarakat  Suku Duanu di Desa Tanjung Pasir dalam mencari KERANG di padang lumpur dengan menggunakan papan selancar”.

Festival tahunan ini turut dihadiri oleh Disparporabud, H Junaidi, Anggota DPRD Inhil, Hasanuddin, Fokopimda Inhil, Fokopimcam, Kepala desa dan jajaran Pemerintah Desa, serta tamu undangan dari Negara Malaysia dan Singapore.

Dalam sambutannya HM Wardan menyampaikan, Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Kebudayaan terus memberikan perhatian pada kebudayaan Menongkah ini, dan terus berupaya menjadikannya sebagai salah satu wisata budaya yang menarik, sehingga nantinya  mampu mengangkat sektor pariwisata di Indragiri Hilir.

“Tradisi Menongkah ini merukapan tradisi leluhur masyarakat Suku Duanu, dan ini  merupakan even wisata Kabupaten Inhil dan telah menjadi kalender wisata Provinsi Riau,”

Selain itu, HM Wardan juga menyampaikan bahwa pada tahun 2018 lalu, Budaya Menongkah yang dilakukan oleh Suku Duanu ini pernah mendapat penghargaan dari Musium Rekor Indonesia (MURI), dengan kategori Menongkah massal yang melibatkan lebih dari 500 peserta, dan mandi lumpur dengan peserta terbanyak pada Agustus 2016 lalu.

” Prestasi Itu hendaknya terus kita pertahankan dan ditingkatkan, karena festival menongkah ini merupakan sebuah kegiatan budaya tradisional daerah untuk mendukung khazanah budaya bangsa  sebagai ikon budaya Kabupaten Inhil, Provinsi Riau,” tutur Bupati Inhil, HM Wardan.

Lebih lanjut, HM Wardan juga mengatakan tujuan lain dari festival Menongkah ini guna untuk menjaga eksistensi budaya tradisional masyarakat Suku Duanu agar tidak  punah kelestariannya.

Untuk diketahui, pada pergelaran Festival ini, berbagai perlombaan juga dilaksanakan seperti perlombaan Menongkah, Merampah dan Lompat Lumpur.

(Arbain)

Presiden Joko Widodo. Foto/SINDOnews

ARB INdonesia, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tanggapannya terkait dengan masuknya mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaha Purnama alias Ahok ke BUMN. Jokowi mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah lepas dari kerja Ahok sebelumnya di pemerintahan.

“Kita tahu kinerjanya pak Ahok,” kata Jokowi di Istana Negara, Kamis (14/11/2019).

Saat ditanyakan apakah dirinya yang merekomendasikan nama Ahok, Jokowi tidak menjawabnya. Dia mengatakan bahwa saat ini masih proses seleksi.

“Kita kan tahu kinerjanya. Penempatannya dimana, itu proses seleksi yang ada di Kementerian BUMN,” tuturnya. 

Terkait posisi Ahok di BUMN nantinya, Jokowi pun tidak memberikan jawaban. Dia hanya mengatakan bisa sebagai komisaris maupun direksi.

“Bisa dua-duanya tapi pakai proses seleksi. Masih dalam proses. Jadi ini masih dalam proses seleksi,” tuturnya.

Menanggapi status Ahok sebagai mantan napi, dia meminta hal tersebut untuk ditanyakan kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara.

“Tanyakan ke Menteri BUMN,” pungkasnya.

Sumber Sindonews.com
https://ekbis.sindonews.com/read/1458715/34/soal-ahok-masuk-bumn-jokowi-kita-tahu-kinerjanya-1573707446