ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan turut serta dalam ajang Goweser Jelajah Ekowisata Solop, Minggu (1/12/2019) di destinasi wisata Pantai Solop, Kecamatan Mandah, Indragiri Hilir, Riau.

Sebelum bertolak menuju lokasi Goweser Jelajah Ekowisata Solop yang mengusung tema ‘Uji Nyalimu di Sini, di Rawa Gambut dan Hutan Mangrove Indragiri Hilir’ itu, Bupati terlebih dahulu menyambut Gubernur Riau, H Syamsuar beserta rombongan yang datang menggunakan helikopter ke Tembilahan.

Sesampainya di Tembilahan, Bupati yang didampingi oleh Wakil Bupati Kabupaten Inhil dan unsur Forkopimda Kabupaten Inhil bersama Gubernur beserta rombongan yang terdiri dari Asisten Deputi Pengembangan Destinasi Regional Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI dan Kepala Badan Restorasi Gambut RI itu pun lantas menyambangi destinasi wisata populer di Indragiri Hilir tersebut.

Dalam sambutannya, Bupati Inhil mengatakan, pada masa-masa awal kepemimpinan sebagai kepala daerah, pantai solop belum tersohor dengan predikat destinasi wisata.

Guna memperkenalkan Pantai Solop, Bupati mengatakan, dirinya berinisiatif untuk menyelenggarakan pelantikan Kepala Desa serentak di Pantai Solop.

“Tujuan kita untuk memperkenalkan Solop agar dikenal oleh masyarakat, maka kita laksanakan di sini waktu itu, kita undang Kecamatan-kecamatan lain,” tutur Bupati.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Inhil, H Junaidy Ismail Sos MSi mengungkapkan, trek gowes yang akan dilintasi para goweser dibangun dengan memanfaatkan sistem Trio Tata Air sebagaimana instruksi Bupati.

Lebih lanjut, dikatakan Junaidy, Kabupaten Inhil yang berdiri di atas rawa gambut, diharapkan dapat menjadi sebuah kekuatan destinasi wisata dan tidak hanya diingat ketika musim asap belaka. Dia juga mengungkapkan bahwa pengembangan Pantai Solop selama ini tidak terlepas dari dukungan Pemerintah Kabupaten Inhil dan Bupati Inhil, HM Wardan.

“Pengembangan Pantai Solop ini adalah bentuk dukungan PaK Wardan. Rawa gambut di Inhil sangat indah. Ini menjadi kekuatan destinasi wisata Kabupaten Inhil. Kami ingin menjadikan gambut dan mangrove menjadi pusat kebudayaan, pusat ekonomi,” tutur Junaidy Ismail. (***)

Sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo akan mengelola anggaran terbesar di seluruh kementerian lembaga sebesar Rp127,35 triliun. Foto Ilustrasi tirto.id

ARB INdonesia, JAKARTA – Pada debat keempat pilpres, Sabtu (30/3) lalu, Prabowo yang kala itu merupakan calon presiden nomor urut 02 mengkritik anggaran pertahanan Indonesia yang kecil.

“Di bidang pertahanan dan keamanan, kita terlalu lemah, anggaran kita terlalu kecil,” kata Prabowo pada debat bertema ideologi, pemerintahan, pertahanan dan keamanan, dan hubungan internasional itu.

Kritik itu kemudian dibalas Joko Widodo, petahana yang mendapat nomor urut 01 pada Pilpres 2019. Jokowi pada waktu itu mengakui anggaran di Kementerian Pertahanan memang bukan anggaran terbesar. Pemerintah Jokowi pada waktu itu masih berfokus pada pembangunan infrastruktur.

Pada 2019, anggaran Kementerian Pertahanan memang masih Rp109,559 triliun. Berada di peringkat kedua kementerian lembaga dengan anggaran terbesar di bawah anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp110,73 triliun.

“Pada suatu saat ketika ekonomi dunia pada posisi normal, kita akan bisa beri anggaran terbaik pada TNI untuk membangun alutsista yang lebih baik,” ujar Jokowi.

Ucapan Jokowi itu menjadi kenyataan, lebih cepat dari dugaan. Dalam Buku III Nota Keuangan RAPBN 2020, Kementerian Pertahanan mendapat alokasi anggaran terbesar di antara kementerian lembaga lainnya, yakni Rp127,357 triliun. Disusul Kementerian PUPR sebesar Rp120,2 triliun dan Polri sebesar Rp90,332 triliun.

Plot twist-nya, anggaran jumbo itu akan menjadi tanggung jawab Prabowo Subianto, yang ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan Kabinet Indonesia Maju pada 23 Oktober 2019.

Tidak Transparan

Global Index 2015 dan 2017 yang disusun Transparency International Indonesia menunjukkan Indonesia memiliki rapor merah terkait keterbukaan anggaran militer.

Menurut Wawan Suyatmiko, Manager Riset Transparency International Indonesia (TII) masih belum ada keterbukaan misalnya dalam pengadaan hingga perizinan yang ada di Kementerian Pertahanan utamanya yang berkaitan dengan militer.

“Kalau penunjukkan langsung okelah, tapi kalau pengadaan seharusnya bisa terbuka terlebih dengan anggaran sebesar itu,” ujar Wawan.

Alih-alih terbuka, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto justru menolak membuka anggaran Kementerian Pertahanan 2020 di hadapan Komisi I DPR RI.

Hal itu terjadi pada Rapat Kerja perdana Komisi I DPR RI dengan Kementerian Pertahanan periode 2019-2024, Senin (11/11). Terjadi perdebatan antara sejumlah fraksi dengan Menteri Prabowo terkait keterbukaan anggaran itu.

Misalnya saja Effendi Simbolon dari Fraksi PDI Perjuangan yang meminta pemaparan lisan anggaran Kementerian Pertahanan 2020 sebesar total Rp131 triliun.

Angka itu sudah naik dari sebelumnya. Sebab, pemaparan proyeksi itu dibagikan kepada Komisi I akan tetapi tidak dijelaskan secara lisan. Namun, Prabowo enggan membuka rincian RAPBN 2020 dengan alasan kerahasiaan negara.

“Terbuka kepada Komisi I tapi tidak terbuka kepada umum,” ujar Prabowo.

Prabowo mengaku tak keberatan memaparkan proyeksi anggaran. Namun, hal itu terkait dengan kesiapan dan kekuatan pertahanan negara.

Sehingga menurutnya, pemaparan itu harus dilakukan secara terbatas atau dilakukan secara tertutup. Dari Fraksi yang sama, Adian Napitupulu juga menyayangkan keputusan Prabowo.

“Seharusnya dibuka saja, toh nanti juga menjadi APBN.” Hingga rapat kerja digelar tertutup pun, Prabowo masih enggan memaparkan proyeksi anggaran Kementerian Pertahanan.

Penyusunan anggaran, menurutnya tidak terlepas dari postur pertahanan yang akan dibentuk. Postur pertahanan tersebut ditentukan oleh, salah satu yang dominan adalah potensi ancaman.

Dalam rapat kerja pertama Komisi I dengan DPR terlihat bahwa Kemenhan belum dapat mempresentasikan potensi ancaman yang berangkat dari kajian seluruh instansi atau lembaga terkait (BIN, BAIS, Badan Cyber dll) berikut tiga Matra (Angkatan Darat, Laut dan Udara).

“Apa yang disampaikan Kemenhan bukan berangkat dari kajian komprehensif tetapi lebih berdasarkan info yang sifatnya kasuistis,” imbuh Adian.

Adian menambahkan paparan potensi ancaman dari info yg bersifat kasuistis dan bukan berasal dari paparan komprehensif belum bisa dijadikan sebagai dasar untuk membuat postur pertahanan dan rencana anggaran secara utuh.

Namun, ketika ditanya lebih lanjut mengenai informasi kasuistis yang dimaksud dan proyeksinya dalam anggaran, Adian enggan menjawab. “Tidak bisa di-share, karena rapatnya tertutup,” kata Adian.

Effendi, punya pendapat lain.

“Kalau soal APBN 2020 ya sudahlah ya. Tidak jadi soal. Karena sudah disetujui dan sudah jadi APBN. Namun yang menjadi catatan, dalam Renstra IV lima tahun ke depan, rasio alokasi untuk Kementerian Pertahanan naik hingga 50 persen,” terang Effendi kepada Tirto, Kamis (21/11).

Effendi mempermasalahkan kenaikan rasio sebesar itu yang hanya dialokasikan untuk regulator seperti Kementerian Pertahanan saja. Seharusnya, rasio terbesar itu diperuntukkan untuk trimatra, Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU). 

“Itu yang harus dijelaskan,” imbuh Effendi.

Jika merujuk pada Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik sejatinya boleh saja anggaran kementerian pertahanan dibuka ke publik.

“Khusus pengadaan, sifatnya tidak rahasia. Beberapa yang dapat dibuka misalnya, gaji pegawai, pengadaan di luar alutsista, dan sebagainya,” tutup Wawan dari Transparency International Indonesia.

Bengkak di Belanja Pegawai

Berdasarkan Buku III Nota Keuangan RAPBN 2020, anggaran jumbo Rp127,357 triliun dari Kementerian Pertahanan akan dialokasikan Rp15 triliun untuk program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kemenhan.

Menurut Direktur Anggaran bidang Polhukam Kementerian Keuangan, Dwi Pudjiastuti Handayani, peningkatan sarana dan prasarana tersebut berupa pembelian alutsista untuk tiga matra, Angkatan Darat, Laut dan Udara alias belanja modal.

Alokasi lain yang jauh lebih besar ialah untuk program penyelenggaraan manajemen dan operasional matra darat sebesar Rp47,865 triliun.

Menurut Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani, anggaran sebengkak itu terkait dengan adanya reformasi birokrasi dalam tubuh TNI sehingga dibutuhkan untuk memberikan tunjangan kepada prajurit.

Sederhananya, gaji TNI naik pada 2020. “Tahun 2018 mereka mengalami reformasi birokrasi dengan memberikan kenaikan tunjangan pada TNI dan Polri.

Tentunya kita harus berikan di 2020. Pada 2019 sudah dinaikkan, ini 2020 based line saja,” ujar Askolani, Senin (18/11).

Sementara untuk belanja pegawai matra laut, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp13,027 triliun atau setara dengan RAPBN Kementerian Hukum dan HAM pada 2020. Dan untuk Angkatan Udara, Kementerian Pertahanan menyiapkan anggaran belanja pegawai sebesar Rp7,267 triliun.

Alokasi belanja pegawai untuk Angkatan Darat memang jauh lebih besar. Hal ini disesuaikan dengan jumlah personel AD yang lebih banyak ketimbang AL dan AU.

Menurut Global Firepower, hingga 2019 kekuatan personel militer Indonesia mencapai 800 ribu prajurit yang terdiri dari 400 ribu personel aktif dan 400 ribu personel cadangan.

Belanja pegawai ini masih terbilang wajar jika dibandingkan dengan alokasi belanja barang/jasa sebesar 32,9 persen dari anggaran. Menurut Sekretaris Jenderal FITRA, Misbah Hasan, postur tersebut masih kurang ideal.

Seharusnya, alokasi anggaran Kementerian Pertahanan mesti padat modal ketimbang gemuk di belanja barang/jasa yang sekali habis.

“Belanja modal seharusnya sekitar 30 persen. Kalau sekarang kan, hanya 25,4 persen,” ujar Misbah.

Dalam realisasi anggaran TA 2018, realisasi belanja barang Kementerian Pertahanan mencapai Rp43,18 triliun dari anggaran sebesar Rp44,4 triliun.

Sementara untuk realisasi belanja modal mencapai Rp19,6 triliun dari anggaran Rp23,3 triliun. Untuk belanja pegawai, posturnya tetap yang paling besar dengan realisasi Rp45,42 triliun dari anggaran Rp45,46 triliun.

Padahal, visi misi Jokowi terkait bidang pertahanan salah satunya adalah moderninasi alutsista. Namun, jika melihat postur anggaran yang timpang, visi Jokowi menjadi patut dipertanyakan. Belum lagi tidak ditemukan rincian belanja pegawai apakah dari Rp47 triliun itu seluruhnya akan digunakan untuk kenaikan gaji prajurit atau ada program lain.

Kemenhan, dalam hal ini, sama sekali enggan untuk terbuka. Untuk itu, Misbah mengingatkan agar BPK melakukan pengawasan lebih ketat karena publik memiliki akses terbatas terhadap dokumen anggaran Kementerian Pertahanan.

Kendati mendapat kritik kanan kiri, Prabowo Subianto berjanji akan menyisir anggaran Kemenhan dan mencari celah kebocoran di anggaran terbesar kementerian itu.

Hal itu ia sampaikan usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo dengan topik Kebijakan Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata (alutsista), Jumat (22/11).

“Ya, kita akan review semua, akan lihat. Beliau sangat tegas kepada saya, tidak boleh ada penyimpangan, penyelewengan. Uang sangat berat didapat, uang rakyat, dari pajak,” ujar Prabowo.

Kendati demikian, seperti halnya saat raker dengan Komisi I DPR RI, Prabowo juga enggan menjelaskan alutsista yang akan diprioritaskan untuk diteliti. Ia hanya bilang, “yang kita butuh adalah efisiensi, penghematan dan daya guna.”

Sumber tirto.id – https://tirto.id/anggaran-kemenhan-era-menteri-prabowo-jumbo-dan-tertutup-emjK

Pemerintahan Jokowi harus lebih realistis menggarap proyek pembangkit listrik di seluruh Indonesia. Foto tirto.id

ARB INdonesia – Presiden Joko Widodo boleh saja memiliki target ambisius untuk ketenagalistrikan sebesar 35.000 Megawatt. Di sisi lain, Perusahaan Listrik Negara yang memonopoli penyediaan listrik di seluruh Indonesia, harus putar cara menambah konsumsi di tengah surplus pasokan listrik terutama di Jawa dan Bali.

Ambisi Jokowi sejak 2015 itu ditopang oleh beragam pembangunan pembangkit listrik yang baru, dan masalah utama dari megaproyek itu menyerap sumber energi “kotor” terutama dari batu bara. Hal itu tergambar dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2018-2027.

Rencana bauran energi dari PLTU masih pada angka 54,4%, sementara Energi Baru Terbarukan 23%. Ia menunjukkan listrik Indonesia masih bergantung pada batu bara.

Dalam tren global, penggunaan batu bara telah menurun, salah satunya berkat desakan Persetujuan Paris 2015, telah dimulai sejak 2013. Di Tiongkok, pembangkit listrik batu bara menurun 3,7% pada kuartal pertama 2015.

Sementara di Amerika Serikat, 24 perusahaan batu bara berhenti beroperasi dalam tiga tahun terakhir. Tren itu berdampak pada iklim investasi batu bara. Sejumlah negara enggan membiayai energi kotor.

Di Indonesia, efek ini terlihat pada sejumlah proyek pembangkit listrik yang “mangkrak” lantaran masalah pendanaan, salah satunya PLTU 9 dan 10 Suralaya di Banten.

PLTU Suralaya 9 dan 10 dibangun pada 2019 dan direncanakan selesai pada 2024. Total keduanya berkapasitas 2.000 Megawatt. PT Indo Raya Tenaga, anak perusahaan Indonesia Power, memegang proyek senilai 33 miliar dolar AS itu bersama Doosan Heavy dan Korea Midland Power.

Berdasarkan data endcoal.org, pendanaan PLTU Suralaya 9 dan 10 oleh Korea Development Bank, Korea Export-Import Bank, dan Korea Trade Insurance Corporation berstatus “pending”.

Proyek itu disorot oleh sejumlah organisasi lingkungan, termasuk dari WALHI, Greenpeace Asia Tenggara, dan Global Witness, yang mengirim surat kepada para investor seperti DBS Bank dan beberapa bank lain untuk mempertimbangkan kembali rencana menyuntik modal.

PT Indo Raya Tenaga, dalam jawaban tertulis kepada Tirto, menampik status penundaan tersebut. “Masih ada investor yang bersedia membiayai karena pembangkit kami didesain dan dilengkapi peralatan untuk memenuhi baku mutu lingkungan yang ditetapkan pemerintah,” tulisnya.

Sementara Wakil Presiden Humas PLN Dwi Suryo Abdullah berkata “PLTU bukan energi kotor.” PLTU batu bara yang saat ini akan dibangun menggunakan teknologi ultra super critical, tambahnya.

“Sangat cocok dikembangkan karena 99,999 persen fly ash tertangkap oleh peralatan yang terpasang di PLTU.”  “Jadi, bukan energi kotor,” ucap Dwi kepada Tirto.

Ultra Super Critical yang dimaksud Dwi merupakan rekayasa teknologi yang beroperasi pada suhu dan tekanan di atas titik kritis air sehingga secara teori pembakarannya menjadi lebih efisien dan membutuhkan sedikit batu bara.

Manajer Kampanye Energi dan Perkotaan WALHI Dawi Sawung berpendapat pemerintah Indonesia seharusnya tak perlu membangun pembangkit lagi, terutama di Jawa-Bali. 

Meski begitu, pemerintah terus membangun pembangkit baru tanpa menghentikan pengoperasian pada pembangkit lama.

PT Indonesia Power, anak usaha PLN yang menjalankan usaha komersial pada bidang pembangkitan tenaga listrik, mengagunkan ketiga pembangkit dan empat pembangkit Suralaya lain.

Pada September 2017, PT Indonesia Power menawarkan aset-aset berharga lewat mekanisme EBA Danareksa Indonesia Power PLN 1-Piutang Usaha (EBA DIPP1).

Pada tahap pertama, nilai EBA Suralaya 1-7 ditawarkan Rp4 triliun dari total target Rp10 triliun. Upaya mencari dana itu demi membiayai PLTU Suralaya 9 dan 10, bagian dari megaproyek 35 ribu MW. 

Maka, dengan mekanisme  seperti itu, PLTU Suralaya 1-3 tak bisa berhenti beroperasi. Padahal, idealnya masa beroperasi pembangkit listrik hanya sampai 25-30 tahun, sementara PLTU Suralaya 1 saja sudah beroperasi sejak 1985 atau 34 tahun.

Pembangkit tua seperti Suralaya 1-3, menurut Dawi Sawung dari WALHI, membutuhkan lebih banyak batu bara untuk menghasilkan listrik dibandingkan pembangkit baru yang sudah menggunakan teknologi ultra super critical. 

“PLN sempat meminjam uang ke Jerman untuk memasang teknologi tertentu agar pembangkit itu lebih ramah lingkungan. Tapi, tetap tidak mengejar juga emisinya. Memang seharusnya dipensiunkan,” imbuh Sawung.

Tirto meminta tanggapan kepada Wakil Presiden Humas PLN Dwi Suryo Abdullah untuk mengklarifikasi model pencarian dana yang dilakukan PLN di Suralaya tersebut, tapi ia belum menjawab hingga laporan ini dirilis.

99 Pembangkit Listrik Ditunda  Proyek-proyek pembangkit

listrik ditunda tak cuma di PLTU Suralaya 9 dan 10. Sebagian karena masih sulit mencari sumber pendanaan. Meski begitu, proyek-proyek itu tidak dihilangkan dari daftar Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang disusun PLN.

Berdasarkan RUPTL PLN 2018-2027, setidaknya ada 99 pembangkit listrik yang ditunda, termasuk PLTU, PLTA, PLTG, PLTMG, dan PLTP. Seluruh 99 pembangkit itu tersebar Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku-Papua.

Di Sumatera, ada sekitar 62 pembangkit listrik yang ditunda, empat di antaranya PLTU Bangka-1B, PLTU Nias, PLTU Tanjung Balai Karimun-1, PLTU MT Sumatra 1 MT. Alasan dalam keterangan resminya, proyek-proyek ini ditunda karena proyeksi permintaannya rendah sehingga akan dilanjutkan pada 2027. 

Sementara di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, ada 26 pembangkit yang ditunda dengan alasan yang sama, termasuk PLTU Jawa 5 dan 6, PLTU Lombok 3, dan PLTU Timor 2.

Di Kalimantan, ada empat proyek PLTU yang ditunda dengan alasan “kebutuhan sistem” tetapi tanpa penjelasan terperinci. Di Sulawesi, PLTU Sulbagut 2 ditunda dengan alasan yang sama.

Dawi Sawung dari WALHI berpendapat alasannya “cenderung politis” karena mungkin takut dibilang megaproyek 35 ribu Megawatt itu gagal. 

Ia menyebut penundaan itu memang imbas dari “salah asumsi” sedari menargetkan proyek listrik 35 ribu Megawatt.

“Banyak ahli sudah mengutarakan Indonesia tidak membutuhkan suplai sebesar itu. Maksimal paling besar 31 ribu Megawatt,” ujarnya.

Sumber terto.id – https://tirto.id/dana-minim-ambisi-besar-proyek-listrik-jokowi-ek82

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Kasdim 0314/Inhil Mayor Inf Untung Kusmanto menghadiri kegiatan Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih dalam rangka Peringatan HUT Korp Pegawai Republik Indonesia (Korpri) ke-48 Tahun 2019 berlokasi di Lapangan Gajah Mada Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Jumat (29/11/19).

Upacara Peringatan HUT Korpri ke-48 Tahun 2019 jatuh pada tanggal 29 Nopember 2019. Dalam Upacara ini dilaksanakan 3 kegiatan yaitu Upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-48 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-74 PGRI dan Hari Guru Nasional Tahun 2019.

Kegiatan tersebut mengusung tema “Berkarya Melayani dan Menyatukan Bangsa di Kabupaten Indragiri Hilir”. Kegiatan Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Inhil H Syamsudin Uti dan unsur Forkopimda serta dihadiri oleh ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir.

Dalam sambutannya Wakil Bupati Inhil Hilir Syamsudin Uti, selaku Pemimpin Upacara dalam kegiatan tersebut membacakan isi amanat Presiden RI sebagai berikut :

1. Melalui HUT ini kita harus berubah dengan membuat terobosan yang baru dan berubah dari segala sisi serta harus dapat mengambil keputusan dengan cepat untuk itu apabila kita terlambat kita akan jauh tertinggal dari negara lain.
2. Untuk itu baik dalam pelayanan harus lebih baik dengan diimbangi dengan teknologi serta kecepatan yang efisien dan harus didapatkan oleh semua masyarakat Indonesia.
3. Kepada Korpri saya sampaikan lanjutkan tugas lakukan yang terbaik sehingga membuat perubahan yang terbaik untuk Indonesia dan atas nama Pemerintah dan Rakyat Indonesia mengucapkan selamat memperingati hari jadi yang ke-48 kepada Keluarga Besar Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) dan seluruh guru yang ada di Kabupaten Inhil.

Pada kesempatan ini Wabub berharap kegiatan peringatan hari Korpri ini dapat meningkatkan kinerja, pengabdian dan darma bakti segenap anggota Korpri kepada rakyat, bangsa dan negara tercinta.

Pada kesempatan ini Kasdim diberikan kesempatan untuk menyerahkan tanda penghargaan kepada para Pegawai Negeri Sipil yang berprestasi dan yang udah lama mengabdi di Kabupaten Inhil serta Kodim 0314/Inhil menurunkan 1 peleton sebagai peserta upacara di Lapangan Gajah mada Tembilahan. (***)

Foto: Penganugerahan Komisi Informasi (KI) Riau Award Tahun 2019

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan menerima penganugerahan Komisi Informasi (KI) Riau Award Tahun 2019, Kamis (28/11/2019) malam. KI Riau Award Tahun 2019 diberikan setelah Pemerintah Kabupaten Inhil dinobatkan sebagai Badan Publik dengan kategori “Cukup Informatif” oleh KI Provinsi Riau.

Bupati Inhil, HM Wardan mengaku bersyukur atas anugerah KI Riau kepada Pemerintah Kabupaten Inhil tersebut. Dia mengungkapkan, anugerah yang telah diberikan akan menjadi motivasi untuk meningkatkan keterbukaan informasi.

“Ini menjadi motivasi, daya dorong untuk lebih meningkatkan keterbukaan informasi publik dalam rangka penyebarluasan informasi kepada masyarakat,” pungkas Bupati usai acara yang dilaksanakan di Ballroom Hotel Grand Central, Pekanbaru.

Tidak semua kabupaten / kota berhasil meraih penghargaan tahunan yang cukup prestisius dari KI Provinsi Riau itu. Oleh karenanya, Bupati mengatakan, Pemerintah Kabupaten Inhil akan terus berupaya untuk dapat terus meningkatkan pencapaian dalam hal keterbukaan informasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“Saya berharap kepada seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil dan badan publik lainnya untuk saling bersinergi melaksanakan tugas dan kemudian dapat disebarluaskan tugas tersebut sehingga hasil yang dilaksanakan bisa diketahui publik,” ujar Bupati.

Bupati mengungkapkan, hasil dari pelaksanaan tugas secara sinergis oleh OPD dengan badan publik lainnya yang diketahui oleh publik, nantinya akan menjadi motivasi tersendiri untuk meningkatkan kinerja, misalnya dari sisi kualitas berdasarkan kritik dan saran yang diberikan masyarakat.

Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Riau, Zufra Irwan yang menyerahkan secara langsung penghargaan KI Riau Award Tahun 2019 kepada Bupati Kabupaten Inhil, HM Wardan mengungkapkan sejumlah aspek penilaian positif yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Inhil sehingga mampu meraih KI Riau Award Tahun 2019.

Beberapa kriteria sebagai peraih penghargaan telah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Inhil. Kriteria-kriteria yang dinilai dari Pemerintah Kabupaten Inhil sehingga layak menerima KI Riau Award Tahun 2019, ialah Tata Kelola Informasi Publik, PPID Utama, Sistem Layanan serta SDM dan Infrastruktur yang memadai.

“Kelemahannya hanya berada pada PPID Pembantu. Pada tingkat PPID Pembantu yang berada di instansi atau OPD, perlu meningkatkan lagi kualitas dan kuantitasnya sehingga dapat patuh dalam pengisian daftar informasi publik,” tukas Zufra Irwan.

Selain Pemerintah Kabupaten Inhil, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dan Pemerintah Kota Pekanbaru juga berhasil meraih KI Riau Award Tahun 2019 dengan predikat “Cukup Informatif”.

Nilai yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Inhil, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dan Pemerintah Kota Pekanbaru masing-masing adalah 77, 77 dan 79. (***)

Menag Fachrul Razi menawarkan konsep ganti rugi terhadap korban First Travel yakni dengan menawarkan paket perjalanan umrah lewat travel umrah lain. Foto/SINDOphoto

ARB INdonesia, JAKARTA – Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi menawarkan konsep ganti rugi terhadap korban First Travel yakni dengan menawarkan paket perjalanan umrah lewat travel umrah lain. Hanya saja tawaran tersebut dengan syarat, bahwa korban menambah sejumlah biaya kekurangannya.

Untuk korban yang dari kalangan mampu, bisa merelakannya untuk korban yang berasal dari kalangan tidak mampu. Namun, keputusannya diserahkan kepada para korban First Travel.

“Tentang First Travel, ini kami punya konsep memang tapi konsep itu sangat tergantung temen-temen di First Travel,” ujar Fachrul kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/2019).

Fachrul sendiri melihat bahwa banyak di antara korban First Travel itu masuk kategori orang kaya yang untuk membeli paket umrah plus pun masih mampu. Namun, mereka lebih memilih mengambil paket umrah di First Travel yang harganya lebih murah, bahkan ditambah dengan harga promo.

“Ini mungkin akan kami ajak ngomong bagaimana karena pernah punya share kesalahan juga (ikut bersalah), bagaimana kalau direlakan untuk temen-temen yang nggak punya,” usulnya. 

Kemudian, Fachrul melanjutkan, Kemenag akan menginventarisasi jumlah biaya yang sudah dikeluarkan oleh para korban First Travel ini. Misalnya, si korban telah membayar Rp12 juta dan misalnya biaya umrah paling minim itu Rp20 juta, mungkin Kemenag akan meminta tambahan Rp8 juta agar kemudian mereka bisa didaftarkan ke travel umrah yang memiliki keuntungan besar selama ini.

“Kemudian akan kami coba susupkan ke beberapa travel yang selama ini dalam tanda petik sudah punya keuntungan agak banyaklah selama menjalankan haji,” tuturnya.

Karena itu, Fachrul menambahkan pihaknya berharap bahwa para korban ini bisa dititipkan ke sejumlah travel sehingga selama periode kedua Presiden Jokowi ini bisa teratasi. Meski baru konsep, pihaknya akan memulai secara simultan dengan pendekatan ke beberapa travel umrah.

“Belum mulai melangkah kami, tapi sudah kami punya konsep seperti itu. Dan akan kami mulai secara simultan nanya berapa travel yang siap mungkin untuk dititipi dengan tambahan uang sekian. Dan akan kami coba hubungi beberapa temen-temen yang tanda petik korban First Travel ini untuk sebagian rela menganggap pahala, sebagian rela menambah sisa Rp8 juta atau berapa itu. Itu konsep kami, mudah-mudahan kalau temen-temen DPR mungkin punya ide lain, kami dengan senang hati,” tandasnya.

Sumber Sindonews.com

https://nasional.sindonews.com/read/1463429/15/menag-tawarkan-umrah-bagi-korban-first-travel-1574941209