SBY bertemu Jokowi di Istana. ©Setpres RI/Rusman

ARB INdonesia, JAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam pidato refleksi akhir tahun di JCC, Jakarta, Rabu (11/12), menyoroti beberapa kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi.

Dengan kritikan yang dilontarkan SBY, diharapkan pemerintahan Presiden Jokowi bisa melakukan koreksi dan perbaikan. Berikut ini kritikan-kritikan yang dilontarkan SBY untuk pemerintahan Jokowi di sektor ekonomi:

Pengangguran

Ketua Umum Demokrat SBY menyoroti terkait angka pengangguran di Indonesia. SBY mengungkapkan, berdasarkan data statistik angka pengangguran mengalami penurunan sekitar satu persen selama lima tahun pemerintahan Presiden Jokowi.

“Tentu ini belum cukup. Di samping itu, kita juga harus melihat struktur dan migrasi pekerjaan yang terjadi di masyarakat kita,” jelas SBY dalam pidato refleksi akhir tahun di JCC, Jakarta, Rabu (11/12).

SBY menambahkan, meskipun tercatat sebagai bekerja, alias tidak menganggur, tapi sekitar 28,4 juta adalah pekerja paruh waktu. Sementara, yang berkategori setengah menganggur sekitar 8,14 juta.

“Tentu ini angka yang besar,” kata SBY.

Daya Beli Masyarakat Menurun

Kemudian yang disoroti SBY mengenai daya beli dan perlindungan sosial untuk masyarakat. Demokrat melihat ada penurunan daya beli ditandai dengan perlambatan penjualan retail hingga konsumsi makanan.

Demokrat pun mendukung pemerintah mengatasi persoalan tersebut dengan meningkatkan pertumbuhan dan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan. Serta memberikan bantuan bagi masyarakat yang benar-benar mengalami kesulitan dalam kehidupan rumah tangganya.

“Inilah yang disebut dengan perlindungan sosial,” kata Ketum Demokrat SBY dalam pidato refleksi akhir tahun di JCC, Jakarta, Rabu (11/12).

Demokrat juga mendukung pemerintah untuk memberikan perlindungan sosial dengan menganggarkan Rp372,5 triliun yang bersumber dari APBN 2020. Program ini meliputi bantuan pangan, pendidikan, kesehatan, subsidi tepat sasaran, dan juga dana desa.

“Indonesia punya pengalaman yang baik, dengan program perlindungan sosial, yang waktu itu disebut program-program pro-rakyat. Dalam waktu sepuluh tahun (2004-2014) kita bisa menurunkan angka kemiskinan sebesar 6 persen,” kata SBY.

Penerimaan Pajak Jauh dari Target & Utang

Isu ekonomi lainnya yang menjadi perhatian SBY terkait penerimaan negara melalui pajak jauh dari target. SBY menjelaskan, sampai bulan Oktober 2019, penerimaan pajak masih kurang Rp559 triliun. Penerimaan pajak dan non pajak yang tidak mencapai sasaran ini pasti akan menambah angka defisit APBN.

“Terus terang, Demokrat mengamati sasaran belanja negara kita memang tergolong tinggi. Barangkali juga terlalu ekspansif, untuk ukuran ekonomi Indonesia yang tengah menghadapi tekanan,” jelas SBY saat menyampaikan Refleksi Akhir Tahun di JCC, Jakarta, Rabu (11/12).

Persoalannya kemudian, lanjut dia, dari mana kita menutup defisit APBN ini. Yang terlintas dan mudah tentulah, dengan cara menambah utang baru.

SBY mengakui, menambah utang baru memang dibenarkan dan bukan sebuah kesalahan. Namun, seberapa besar utang baru itu? Andaikata rasio utang terhadap PDB dianggap aman di angka 30 persen, meningkat sekitar 5 persen dari lima tahun yang lalu, untuk apa utang itu digunakan?

“Dapatkah dipastikan bahwa utang baru itu bermanfaat, produktif dan mampu menjaga pertumbuhan kita? Apalagi pasar tahu bahwa utang sejumlah BUMN untuk pembangunan infrastruktur juga meningkat sangat banyak,” jelas SBY.

Saling Sindir

Pada Mei 2018 lalu, SBY sempat membalas sindiran Presiden Joko Widodo soal kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang diterapkan pada 10 tahun pemerintahannya. Melalui akun twitter resminya @SBYudhoyono, SBY membalas sindiran Jokowi.

“Pak Jokowi intinya mengkritik & menyalahkan kebijakan subsidi utk rakyat & kebijakan harga BBM, yg berlaku di era pemerintahan saya. *SBY*,” ucap SBY.

“Saya minta para mantan Menteri & pejabat pemerintah di era SBY, para kader Demokrat & konstituen saya, TETAP SABAR. *SBY*,” ujarnya.

Presiden Jokowi sebelumnya menyindir pemerintahan SBY terkait harga BBM khususnya wilayah timur Indonesia yang mencapai Rp 60 ribu per liter. Sedangkan pada era Jokowi subsidi sudah dicabut tapi harga BBM bisa seragam.

“Dulu subsidi Rp 340 triliun, kenapa harga nggak bisa sama? Ada apa? Kenapa nggak ditanyakan? Sekarang subsidi sudah nggak ada untuk di BBM, tapi harga bisa disamakan dengan di sini. Ini yang harus ditanyakan. Tanyanya ke saya, saya jawab nanti. Ini yang harus juga disampaikan ke masyarakat,” ujar Jokowi pada Mei 2018. (*)

Sumber merdeka.com
https://www.merdeka.com/politik/kritik-tajam-sby-ke-pemerintahan-jokowi-dari-pengangguran-hingga-pajak-jadi-sorotan.html

Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Pelalawan AKBP Andi Salamon.(Anton Dalimunthe)

ARB INdonesia, PELALAWAN – Dari 1.500 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan direncanakan akan mengikuti tes urine. Namun dari jumlah tersebut, hanya 1.428 orang ASN yang hadir dan dinyatakan negatif narkoba.

“Sisanya yang tidak hadir didominasi kaum wanita. Ada yang lagi hamil, halangan (haid, red), dinas luar, pensiun dan mutasi ke lain daerah,” ungkap Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Pelalawan AKBP Andi Salamon, Kamis (12/12).

Dijelaskannya lagi, bagi ASN yang tidak datang hingga batas waktu akhir diharapkan dapat kooperatif dengan melakukan pemeriksaan di Kantor BNNK Pelalawan.

“Yang tidak hadir akan kita lakukan pemantauan terus menerus, sebab bisa saja mereka terindikasi penyalahgunaan narkotika,” ucapnya.

Dalam kesempatan ini juga Andi mengharapkan para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar dapat mengirimkan para ASN di jajaran wilayah kerjanya untuk dilakukan tes urine.

“Ini merupakan program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Kalau memang terindikasi penyalahguna narkotika kita akan lakukan rehabiltasi,” kata Andi mengakhiri. (*)

Sumber Haluanriau.co
https://haluanriau.co/2019/12/12/dari-1-500-asn-pelalawan-1-428-orang-dinyatakan-negatif-narkoba/

Foto Ilustrasi

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR — Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) telah menetapkan Ir Ahmad Hafiz Sebagai Direktur PT Perusahaan Air Minum Daerah Tirta Indragiri (PDAM-TI) dan
Achmad Saifudin SSos, Direktur PT Kelapa Inhil Gemilang (PT KIG).

Selanjutnya sebagai Direktur Umum dan Keuangan PT KIG adalah Amiruddin SE. Sementara jabatan Komisaris PT KIG, hingga saat ini belum terisi karena dari hasil seleksi peserta panitia menganggap belum memenuhi syarat kelayakan.

Penetapan tersebut tertuang melalui surat keputusan hasil seleksi
No 202/TIMSEL/PDAM TI/2019 untuk PT PDAM dan SK No  203/TIMSEL/PT KIG/2019 untuk PT KIG.

Melalui surat keputusan,  nama-nama yang tertulis secara resmi telah  menduduki jabatan tersebut.

Sekretaris Daerah Inhil, H Syaid Syarifuddin mengatakan dengan telah ditetapkannya Direktur PDAM TI dan KIG ini diharapkan mampu menjawab keluh kesah Masyarakat selama ini terkait air dan perkelapaan di Inhil.

“Kita ambil mereka yang benar-benar profesional dibidangnya, sehingga nanti diharapkan mampu menjalankan usaha ini sesuai apa yang diharapkan,” ujar sekda, Kamis (12/12/2019) rls.

Untuk diketahui,  seleksi pada jabatan strategis dua perusahaan daerah (PD) di Inhil ini telah dilakukan sejak tanggal 5 November 2019 lalu. Yang diawali dengan menerbitkan mengumumkan penerimaan diberbagai media massa.

Seterusnya dilanjutkan dengan  seleksi Uji Kompetensi dan Kelayakan (UKK) mulai tanggal  04 s/d 10 Desember 2019.

Setelah melalui berbagai proses tersebut, yang memperoleh nilai tertinggi  dialah yang dinyatakan lulus.

Keluh Kesah Masyarakat Selama Ini
Terpisah, Agus salah seorang warga Tembilahan berharap dengan telah ditunjukkannya Dirut bisa memberikan perubahan yang signifikan sebagai jawaban atas keluh kesah masyarakat selama ini terkait harga kelapa yang selalu anjlok dan air PDAM yang keruh.
(Arbain)

Bupati Inhil HM Wardan dan Aditya Prahara (Pers)

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Bupati Kabupaten Indragiri Hilir Inhil HM Wardan mengintruksikan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang di undang menjadi narasumber untuk dapat hadir pada pelaksanaan diskusi publik ‘Meja Pers’ yang diadakan oleh lintas Wartawan Inhil.

“Saya instruksikan kepada Kepala OPD yang terkait dengan perkelapaan, agar dapat hadir pada acara tersebut,” intruksi Bupati HM Wardan saat panitia pelaksana diskusi publik menyambangi di kediamannya.

Ada beberapa OPD terkait perkelapaan yang akan di undang dalam diskusi publik meja pers diantaranya Ketua DPRD Inhil, Ketua Komisi 2 DPRD, Dinas perindustrian dan perdagangan (Disperindag), Bagian Ekonomi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Dinas Perkebunan (Disbun).

Selain daripada unsur kepemerintahan tersebut, Meja Pers juga mengundang narasumber berkompeten dalam bidang perkelapaan seperti Pemerhati kelapa, Pelaku usaha kelapa, Akademisi dan Petani kelapa itu sendiri.

HM Wardan sebagai Bupati Indragiri Hilir juga mengungkapkan sangat mendukung penuh acara diskusi publik Meja Pers yang diselenggarakan oleh linyas Wartawan Inhil.

“Kegiatan ini bersifat positif dan membangun, jadi saya sangat mendukung penuh diskusi publik tersebut. Duduk bersama mencari jalan keluar terbaik tentang perkelapaan di Inhil, seyogyanya memang perlu dilakukan para OPD terkait,” ungkap Bupati HM Wardan.

HM Wardan juga mengaku diskusi publik seperti itu sudah lama di idamkannya, agar dapat mendengar masukan-masukan langsung disaat diskusi publik dilaksanakan.

“Sebagai Pemerintah Daerah, saya tidak anti kritik dan saya sangat terbuka tentang permasalahan yang ada di Inhil, akan tetapi mengkritik dalam hal membangun dan ada masukan-masukan serta berguna yang kami terima,” tuturnya.

Akan tetapi pada saat diskusi publik Meja Pers yang akan dilangsungkan secara live streaming di YouTube dan Facebook GGTV serta melalui siaran di Radio Indra FM, Bupati HM Wardan kemungkinan besar tidak dapat hadir.

“Saya sebenarnya ingin ambil bagian (dalam diskusi publik), karena saya bisa menyampaikan apa yang sudah diperbuat dan apa yang belum diperbuat kedepan, apalagi kepada para praktisi dan petani. Namun, karena kita dapat undangan oleh Presiden ke Surabaya untuk menerima penghargaan dalam bidang HAM, jadi saya harus hadir disana,” pungkasnya.

Untuk diketahui, diskusi publik Meja Pers ini akan dilaksanakan pada Rabu, 11 Desember 2019, pukul 20:00 WIB. Dengan mengangkat tema “Kesejahteraan Petani Kelapa, Tanggung Jawab Siapa?”
(Arb)

Akan ada perlintasan khusus Gajh di Tol Pekanbaru-Dumai. menurut rencana akan mulai dilakukan uji coba 20 Desember 2019

ARB INdonesia, PEKANBARU – Sekretaris perusahaan Hutama Karya, M Fauzan mengatakan dalam pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai ini, ada keistimewaan, dimana pihaknya membangun enam lintasan gajah di proyek jalan ini. Sejauh ini di Indonesia tidak ada dibangun perlintasan Gajah, baru pertama kalinya dibangun perlintasan gajah di Riau.

Perlintasan gajah ini sengaja dibuat agar pembangunan jalan bebas hambatan tersebut tidak menganggu habitat ataupun aktivitas gajah yang sering melintas di sekitar area pembangunan tol tersebut.

“Totalnya ada enam lintasan gajah yang kamu siapkan. Ada satu lintasan yang lebih lebar di seksi dua dan sisanya di seksi empat. Jadi nanti gerombolan gajah yang biasanya lewat di sana tidak terganggu, mereka lewat terowongan lintasan gajah tersebut,” katanya.

Ia menjelaskan, bahwa konstruksi pembuatan terowongan migrasi gajah ini memakan biaya yang cukup besar. Apa lagi setiap lorongannya dibuat lebih lebar dan tinggi demi kenyamanan gajah tersebut. Dan bisa saja perlintasan berpotensi jadi kawasan ekowisata.

“Jalannya itu kan kita tinggikan lalu dibuat lorong di bawahnya. Kontruksinya hampir mirip seperti flyover SKA itu. Lebar lorongnya saja kita buat 25 meter dan tingginya sekitar lima meter lebih. Agar gajahnya nyaman,” katanya.

“Apakah lintasan gajah ini dibuat ekowisata atau gimana masih dipikirkan. Karena kita harus membicarakan dulu dengan bagian yang membidangi itu. Misal, ada rest area di dekat situ apakah itu dianggap menganggu gajah atau tidak,” jelasnya. (*)

Sumber Haluanriau.co
https://haluanriau.co/2019/12/05/istimewa-tol-pekanbaru-dumai-ada-perlintasan-gajah/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook

Datathon 2019 dan Launching Opentender 3.0 yang mengambil topik : Membuka Data, Mencegah Korupsi di Pengadaan, di kantor LKPP, Jakarta, Sabtu (7/12/2019).

ARB INdonesia, JAKARTA – Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah atau LKPP mendorong partisipasi publik dalam mengawal proses pengadaan. Kepala LKPP Roni Dwi Susanto menyampaikan tingginya potensi korupsi di pengadaan yaitu sebesar 30% dari nilai pengadaan yang per tahunnya mencapai lebih dari Rp1.000 triliun. Hal tersebut mengemuka dalam acara Datathon 2019 dan Launching Opentender 3.0 yang mengambil topik : Membuka Data, Mencegah Korupsi di Pengadaan, di kantor LKPP, Jakarta, Sabtu, (7/12/2019).

“Sekarang (korupsi) tidak hanya dalam pelaksanaan pengadaan. Dari awal perencanaan, sudah merencanakan ini yang bisa dikorupsi”, ujar Roni DS. Lebih lanjut Roni DS mengajak peserta Datathon 2019 untuk menganalisa data pengadaan agar dapat mendukung tercapainya tujuan pengadaan, yaitu best value for money.

Datathon 2019 diadakan oleh LKPP bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Indonesia Corruption Watch (ICW), Transparency International Indonesia (TII), dan Deeptech.id. Peserta Datathon 2019 terdiri dari penggiat IT, komunitas data science, pelaku pengadaan, dan mahasiswa.

Keterlibatan masyarakat sipil untuk mengolah data pengadaan masih rendah. Berdasarkan rilis Dataversity.net, hanya 0.5% dari seluruh data yang telah dianalisis. Oleh karena itu, melalui kegiatan ini diharapkan muncul gagasan dan kreativitas dalam mengolah data pengadaan yang mampu menunjukkan indikasi terjadinya fraud dan penyelewengan.

Sementara itu dengan pengembangan Opentender 3.0, publik akan mudah melihat data yang menunjukkan indikasi terjadinya penyelewengan dalam proses pengadaan, ungkap Adnan Topan Husodo, Koordinator ICW.

Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP Ikak G. Patriastomo menyampaikan perlunya membangun transparansi melalui keterbukaan data pengadaan. LKPP telah membangun sistem enkripsi end-to-end mulai dari perencanaan, pemilihan penyedia, dan kontrak. (*)

Sumber Sindonews.com
https://nasional.sindonews.com/read/1466331/15/lkpp-manfaatkan-data-pengadaan-untuk-cegah-korupsi-1575715047