Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Pelalawan AKBP Andi Salamon.(Anton Dalimunthe)

ARB INdonesia, PELALAWAN – Dari 1.500 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan direncanakan akan mengikuti tes urine. Namun dari jumlah tersebut, hanya 1.428 orang ASN yang hadir dan dinyatakan negatif narkoba.

“Sisanya yang tidak hadir didominasi kaum wanita. Ada yang lagi hamil, halangan (haid, red), dinas luar, pensiun dan mutasi ke lain daerah,” ungkap Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Pelalawan AKBP Andi Salamon, Kamis (12/12).

Dijelaskannya lagi, bagi ASN yang tidak datang hingga batas waktu akhir diharapkan dapat kooperatif dengan melakukan pemeriksaan di Kantor BNNK Pelalawan.

“Yang tidak hadir akan kita lakukan pemantauan terus menerus, sebab bisa saja mereka terindikasi penyalahgunaan narkotika,” ucapnya.

Dalam kesempatan ini juga Andi mengharapkan para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar dapat mengirimkan para ASN di jajaran wilayah kerjanya untuk dilakukan tes urine.

“Ini merupakan program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Kalau memang terindikasi penyalahguna narkotika kita akan lakukan rehabiltasi,” kata Andi mengakhiri. (*)

Sumber Haluanriau.co
https://haluanriau.co/2019/12/12/dari-1-500-asn-pelalawan-1-428-orang-dinyatakan-negatif-narkoba/

Foto Ilustrasi

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR — Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) telah menetapkan Ir Ahmad Hafiz Sebagai Direktur PT Perusahaan Air Minum Daerah Tirta Indragiri (PDAM-TI) dan
Achmad Saifudin SSos, Direktur PT Kelapa Inhil Gemilang (PT KIG).

Selanjutnya sebagai Direktur Umum dan Keuangan PT KIG adalah Amiruddin SE. Sementara jabatan Komisaris PT KIG, hingga saat ini belum terisi karena dari hasil seleksi peserta panitia menganggap belum memenuhi syarat kelayakan.

Penetapan tersebut tertuang melalui surat keputusan hasil seleksi
No 202/TIMSEL/PDAM TI/2019 untuk PT PDAM dan SK No  203/TIMSEL/PT KIG/2019 untuk PT KIG.

Melalui surat keputusan,  nama-nama yang tertulis secara resmi telah  menduduki jabatan tersebut.

Sekretaris Daerah Inhil, H Syaid Syarifuddin mengatakan dengan telah ditetapkannya Direktur PDAM TI dan KIG ini diharapkan mampu menjawab keluh kesah Masyarakat selama ini terkait air dan perkelapaan di Inhil.

“Kita ambil mereka yang benar-benar profesional dibidangnya, sehingga nanti diharapkan mampu menjalankan usaha ini sesuai apa yang diharapkan,” ujar sekda, Kamis (12/12/2019) rls.

Untuk diketahui,  seleksi pada jabatan strategis dua perusahaan daerah (PD) di Inhil ini telah dilakukan sejak tanggal 5 November 2019 lalu. Yang diawali dengan menerbitkan mengumumkan penerimaan diberbagai media massa.

Seterusnya dilanjutkan dengan  seleksi Uji Kompetensi dan Kelayakan (UKK) mulai tanggal  04 s/d 10 Desember 2019.

Setelah melalui berbagai proses tersebut, yang memperoleh nilai tertinggi  dialah yang dinyatakan lulus.

Keluh Kesah Masyarakat Selama Ini
Terpisah, Agus salah seorang warga Tembilahan berharap dengan telah ditunjukkannya Dirut bisa memberikan perubahan yang signifikan sebagai jawaban atas keluh kesah masyarakat selama ini terkait harga kelapa yang selalu anjlok dan air PDAM yang keruh.
(Arbain)

Bupati Inhil HM Wardan dan Aditya Prahara (Pers)

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Bupati Kabupaten Indragiri Hilir Inhil HM Wardan mengintruksikan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang di undang menjadi narasumber untuk dapat hadir pada pelaksanaan diskusi publik ‘Meja Pers’ yang diadakan oleh lintas Wartawan Inhil.

“Saya instruksikan kepada Kepala OPD yang terkait dengan perkelapaan, agar dapat hadir pada acara tersebut,” intruksi Bupati HM Wardan saat panitia pelaksana diskusi publik menyambangi di kediamannya.

Ada beberapa OPD terkait perkelapaan yang akan di undang dalam diskusi publik meja pers diantaranya Ketua DPRD Inhil, Ketua Komisi 2 DPRD, Dinas perindustrian dan perdagangan (Disperindag), Bagian Ekonomi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Dinas Perkebunan (Disbun).

Selain daripada unsur kepemerintahan tersebut, Meja Pers juga mengundang narasumber berkompeten dalam bidang perkelapaan seperti Pemerhati kelapa, Pelaku usaha kelapa, Akademisi dan Petani kelapa itu sendiri.

HM Wardan sebagai Bupati Indragiri Hilir juga mengungkapkan sangat mendukung penuh acara diskusi publik Meja Pers yang diselenggarakan oleh linyas Wartawan Inhil.

“Kegiatan ini bersifat positif dan membangun, jadi saya sangat mendukung penuh diskusi publik tersebut. Duduk bersama mencari jalan keluar terbaik tentang perkelapaan di Inhil, seyogyanya memang perlu dilakukan para OPD terkait,” ungkap Bupati HM Wardan.

HM Wardan juga mengaku diskusi publik seperti itu sudah lama di idamkannya, agar dapat mendengar masukan-masukan langsung disaat diskusi publik dilaksanakan.

“Sebagai Pemerintah Daerah, saya tidak anti kritik dan saya sangat terbuka tentang permasalahan yang ada di Inhil, akan tetapi mengkritik dalam hal membangun dan ada masukan-masukan serta berguna yang kami terima,” tuturnya.

Akan tetapi pada saat diskusi publik Meja Pers yang akan dilangsungkan secara live streaming di YouTube dan Facebook GGTV serta melalui siaran di Radio Indra FM, Bupati HM Wardan kemungkinan besar tidak dapat hadir.

“Saya sebenarnya ingin ambil bagian (dalam diskusi publik), karena saya bisa menyampaikan apa yang sudah diperbuat dan apa yang belum diperbuat kedepan, apalagi kepada para praktisi dan petani. Namun, karena kita dapat undangan oleh Presiden ke Surabaya untuk menerima penghargaan dalam bidang HAM, jadi saya harus hadir disana,” pungkasnya.

Untuk diketahui, diskusi publik Meja Pers ini akan dilaksanakan pada Rabu, 11 Desember 2019, pukul 20:00 WIB. Dengan mengangkat tema “Kesejahteraan Petani Kelapa, Tanggung Jawab Siapa?”
(Arb)

Akan ada perlintasan khusus Gajh di Tol Pekanbaru-Dumai. menurut rencana akan mulai dilakukan uji coba 20 Desember 2019

ARB INdonesia, PEKANBARU – Sekretaris perusahaan Hutama Karya, M Fauzan mengatakan dalam pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai ini, ada keistimewaan, dimana pihaknya membangun enam lintasan gajah di proyek jalan ini. Sejauh ini di Indonesia tidak ada dibangun perlintasan Gajah, baru pertama kalinya dibangun perlintasan gajah di Riau.

Perlintasan gajah ini sengaja dibuat agar pembangunan jalan bebas hambatan tersebut tidak menganggu habitat ataupun aktivitas gajah yang sering melintas di sekitar area pembangunan tol tersebut.

“Totalnya ada enam lintasan gajah yang kamu siapkan. Ada satu lintasan yang lebih lebar di seksi dua dan sisanya di seksi empat. Jadi nanti gerombolan gajah yang biasanya lewat di sana tidak terganggu, mereka lewat terowongan lintasan gajah tersebut,” katanya.

Ia menjelaskan, bahwa konstruksi pembuatan terowongan migrasi gajah ini memakan biaya yang cukup besar. Apa lagi setiap lorongannya dibuat lebih lebar dan tinggi demi kenyamanan gajah tersebut. Dan bisa saja perlintasan berpotensi jadi kawasan ekowisata.

“Jalannya itu kan kita tinggikan lalu dibuat lorong di bawahnya. Kontruksinya hampir mirip seperti flyover SKA itu. Lebar lorongnya saja kita buat 25 meter dan tingginya sekitar lima meter lebih. Agar gajahnya nyaman,” katanya.

“Apakah lintasan gajah ini dibuat ekowisata atau gimana masih dipikirkan. Karena kita harus membicarakan dulu dengan bagian yang membidangi itu. Misal, ada rest area di dekat situ apakah itu dianggap menganggu gajah atau tidak,” jelasnya. (*)

Sumber Haluanriau.co
https://haluanriau.co/2019/12/05/istimewa-tol-pekanbaru-dumai-ada-perlintasan-gajah/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook

Datathon 2019 dan Launching Opentender 3.0 yang mengambil topik : Membuka Data, Mencegah Korupsi di Pengadaan, di kantor LKPP, Jakarta, Sabtu (7/12/2019).

ARB INdonesia, JAKARTA – Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah atau LKPP mendorong partisipasi publik dalam mengawal proses pengadaan. Kepala LKPP Roni Dwi Susanto menyampaikan tingginya potensi korupsi di pengadaan yaitu sebesar 30% dari nilai pengadaan yang per tahunnya mencapai lebih dari Rp1.000 triliun. Hal tersebut mengemuka dalam acara Datathon 2019 dan Launching Opentender 3.0 yang mengambil topik : Membuka Data, Mencegah Korupsi di Pengadaan, di kantor LKPP, Jakarta, Sabtu, (7/12/2019).

“Sekarang (korupsi) tidak hanya dalam pelaksanaan pengadaan. Dari awal perencanaan, sudah merencanakan ini yang bisa dikorupsi”, ujar Roni DS. Lebih lanjut Roni DS mengajak peserta Datathon 2019 untuk menganalisa data pengadaan agar dapat mendukung tercapainya tujuan pengadaan, yaitu best value for money.

Datathon 2019 diadakan oleh LKPP bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Indonesia Corruption Watch (ICW), Transparency International Indonesia (TII), dan Deeptech.id. Peserta Datathon 2019 terdiri dari penggiat IT, komunitas data science, pelaku pengadaan, dan mahasiswa.

Keterlibatan masyarakat sipil untuk mengolah data pengadaan masih rendah. Berdasarkan rilis Dataversity.net, hanya 0.5% dari seluruh data yang telah dianalisis. Oleh karena itu, melalui kegiatan ini diharapkan muncul gagasan dan kreativitas dalam mengolah data pengadaan yang mampu menunjukkan indikasi terjadinya fraud dan penyelewengan.

Sementara itu dengan pengembangan Opentender 3.0, publik akan mudah melihat data yang menunjukkan indikasi terjadinya penyelewengan dalam proses pengadaan, ungkap Adnan Topan Husodo, Koordinator ICW.

Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP Ikak G. Patriastomo menyampaikan perlunya membangun transparansi melalui keterbukaan data pengadaan. LKPP telah membangun sistem enkripsi end-to-end mulai dari perencanaan, pemilihan penyedia, dan kontrak. (*)

Sumber Sindonews.com
https://nasional.sindonews.com/read/1466331/15/lkpp-manfaatkan-data-pengadaan-untuk-cegah-korupsi-1575715047

Hutama Karya Optimis, Tol Pekanbaru-Dumai akan beroperasi di Januari 2020, foto haluanriau.co

ARB INdonesia, PEKANBARU – Pengerjaan jalan Tol Pekanbaru-Dumai terus digesa oleh pihak Hutama Karya, dan dijadwalkan pada tanggal 20 Desember mendatang akan dilakukan ujicoba laik jalan oleh pihak Kementrian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) bersama tim.

Sekretaris perusahaan HK, M Fauzan, mengatakan, ujicoba laik jalan akak dilakukan untuk seksi 1 dan seksi 2. Dari hasil kalayakan inilah akan menjadi pegangan bagi pihak HK untuk membuka secara umum jalan tol Pekanbaru-Dumai untuk seksi 1.

“Konstruksi secara keseluruhan sudah selesai, untuk seksi 1 sepanjang 9 Kilometer lebih. Minggu depan harus sertifikasi ujicoba layak fungsi, dan akan datang tim uji layak fungsi. Begitu layak dari kementrian PUPR langsung kita buka untuk umum,” jelas Fauzan, Rabu (4/12).

“Biasanya dari hasil kalaikan, apakah tidak layak fungsi akan dikeluarkan. Kalau ada kekurangan di kasi waktu, biasnya ada tapi segera diperbaiki. Kalau memang selesai perbaikan tak banyak, ditargetkan Desember atau awak Januari Mentri PUPR yang memutuskan,” jelasnya.

Dijelaskannya, selama sertifikat telah dikeluarkan oleh Kementrian PUPR, jalan tol tersebut dibuka secara umum untuk fungsionalnya. Selanjutnya akan dikeluarkan kembali serifikat laik operasional barulah bisa dilalui oleh masyarakat.

“Kalau sudah disetujui semuanya barulah kita buka untuk dilalui oleh masyarakat, biasanya setelah fungsional gratis, sebelum di resmikan secara keseluruhan, dari seksi 1 sampai seksi 6. Ditargetkan pada bulan Maret sudah dibuka secara keseluruhan,” jelasnya.

“Pada saat peresmian, biasanya Presiden RI Joko Widodo yang akan meresmikan langsung. Kalau beliau tak sempat akan diwakilkan oleh Mentri PUPR. Kalau kita maunya cepat selesai pengerjaan tol Pekanbaru-Dumai ini, karena secara keseluruhan sudah 89.9 persen pembebasan lahan sudah di selesaikan. Hanya tinggal sekitar 1 persen lagi,” ungkapnya.

Sumber Haluanriau.co
https://haluanriau.co/2019/12/05/tol-pekanbaru-dumai-di-uji-coba-20-desember-2019/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook