Foto : Jokowi Tinjau Ibu Kota Baru di Kalimantan. ©2019 Foto: Muchlis Jr – Biro Pers Sekretariat Presiden

ARB INdonesia, JAKARTA – Gembar gembor pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan mewarnai pemberitaan sepanjang 2019. Presiden Joko Widodo atau Jokowi memutuskan atau memastikan ibu kota akan pindah dari Jakarta ke Kalimantan.

Sebenarnya, isu atau rencana pemindahan ibu kota ini telah dicetuskan sejak 2015 silam. Waktu itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Bambang Brodjonegoro baru saja mulai memimpin kementerian yang terletak di Jalan Taman Suropati, Jakarta tersebut.

Bambang bercerita, pemilihan Kalimantan sebagai ibu kota baru merupakan keputusan yang tepat. Selain memiliki wilayah yang luas, pemilihan Kalimantan sebagai ibu kota baru untuk mengakomodir keinginan semua pihak. Di mana, ibu kota diinginkan dekat dengan semua wilayah Indonesia.

“Intinya ketika Presiden memilih di Kalimantan kami lihat ini keputusan yang sangat tepat. Apalagi begitu lihat lokasinya. Kalau negara Indonesia begitu luas maka kita ingin kendali yang lebih baik. Kita ingin pemerintah pusat lebih dekat ke seluruh wilayah Indonesia. Maka itu lokasi ibu kota itu penting,” kata Bambang saat itu.

Dari awal tahun, Jokowi terus membahas rencana ini. Banyak daerah yang dipilih atau kandidat menjadi pengganti Jakarta sebagai ibu kota negara. Balikpapan, Samarinda, Palangka Raya setidaknya pernah disebut akan menjadi lokasi ibu kota baru.

Rencana terus berjalan. Presiden Jokowi akhirnya memberi kejutan di perayaan ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-74. Saat menyampaikan pidato kenegaraan dalam sidang tahunan MPR, DPR, dan juga DPD, Jokowi memutuskan sebagian wilayah Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di Kaltim bakal menjadi ibu kota baru. Setidaknya ditargetkan, tahun 2024 proses pemindahan ibu kota dimulai.

Kesiapan Sepanjang 2019

Tak mau sekadar isapan jempol belaka, pemerintah pun menyiapkan dana awal untuk pemindahan ibu kota ini. Setidaknya, dana Rp2 triliun telah disiapkan dari sekarang untuk pemindahan ibu kota di 2020. Sebetulnya, total dana yang dibutuhkan pemindahan ibu kota ini ditaksir mencapai Rp466 triliun. Dana ini rencananya akan didapatkan dari tiga skema pembiayaan untuk ibu kota baru, yaitu APBN, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan swasta.

Terkait lahan ibu kota baru yang saat ini dikuasai oleh perusahaan milik Sukanto Tanoto, pemerintah tak menyiapkan anggaran untuk pengambilalihan. Sebab, lahan itu merupakan lahan milik pemerintah.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pun menyiapkan diri menyambut rencana ini. Anggota dewan telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Pemindahan Ibu Kota. Pansus dikepalai Zainuddin Amali dari Fraksi Golkar, Wakil Ketua Rahayu Saraswati Djojohadikusumo dari Fraksi Gerindra, Indah Kurnia dari Fraksi PDIP dan Bakri dari Fraksi PAN.

Pansus tersebut memiliki tiga fokus kerja sebagai bentuk respons terhadap kajian pemindahan ibu kota yang sudah dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pertama adalah tentang sumber pembiayaan dan infrastruktur. Kedua adalah pengkajian tempat atau lokasi ibu kota baru. Terkait lahan dan lingkungan baru ibu kota dipindahkan. Poin terakhir atau yang ketiga adalah mengenai aparatur sipil negara dan regulasi terkait. Menurut Amali, tiga hal tersebut bakal dikaji dengan porsi 70 persen kualitatif dan 30 persen kuantitatif.

Selain Pansus DPR, pemerintah juga akan membentuk Badan Otoritas Ibu Kota Baru. Nantinya akan bertanggungjawab dalam proses pembangunan ibu kota baru. Jokowi memastikan Badan OtoritaS ini dibentuk paling lambat pada awal Januari 2020.

“Badan Otoritas rencananya akhir bulan ini tetapi kalau terlambat, ya paling insyaallah awal di awal Januari, sudah selesai. Sudah selesai semua,” kata Jokowi usai meninjau salah satu lokasi ibu kota baru di Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur, Selasa (17/12).

Jokowi mengaku tak mau terburu-buru dalam menentukan pimpinan badan otoritas ini. Sebab, dia menilai pemindahan ibu kota menyangkut gagasan, perencanaan, dan pendanaan besar sehingga harus dipikirkan secara matang. “Jadi jangan tanyanya kelihatan gampang dan enak begitu. Ini pemikiran yang tidak mudah,” jelas Jokowi.

Selanjutnya pemerintah juga telah menyiapkan Rancangan Undang-undang (RUU) ibu kota baru pada Januari 2020 mendatang. Saat ini, draf RUU tersebut masih disiapkan. Jokowi mengatakan bahwa pemerintah juga akan membahas soal rencana pembentukan wilayah administratif provinsi untuk ibu kota baru bersama DPR. Sejumlah rencana alternatif telah disiapkan pemerintah untuk ibu kota baru ini.

“Beberapa alternatif memang bisa nanti provinsi, bisa juga dalam bentuk kota. Ini beberapa alternatif yang segera diputuskan antara pemerintah dengan DPR,” jelasnya.

Siapkan Desain

Pemerintah Jokowi di tahun 2019 juga telah mencari desain yang cocok untuk ibu kota baru nantinya. Pakai cara unik, pemerintah menggelar sayembara desain ibu kota baru, belajar dari Kazakhstan yang pernah melakukan hal serupa. Indonesia dapat belajar dari pengalaman Kazakhstan, saat menyusun rencana induk Kota Nur Sultan atau Astana, yang juga menyelenggarakan kompetisi internasional desain kawasan ibu kota.

Mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono berharap para peserta dapat mencurahkan gagasan-gagasannya untuk mentransformasikan setiap kriteria ke dalam bentuk desain kota yang diimpikan dan dapat diwujudkan bersama.

Dia mengemukakan, ibu kota negara yang baru harus dirancang sebagai kota masa depan berkonsep smart metropolis sebagai tempat dengan talenta-talenta terbaik nasional dan internasional akan tinggal dan bekerja. “Jadi, kota ini harus memiliki semua fasilitas terbaik di Asia Tenggara dari sisi pendidikan, kesehatan, teknologi, dan riset,” katanya.

Selain dirancang menjadi kota cerdas, desain ibu kota negara baru juga harus mencerminkan identitas bangsa yang diterjemahkan dalam rancangan perkotaan secara filosofis dari pilar-pilar kebangsaan yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945.

Masa pendaftaran Sayembara Gagasan Desain Kawasan Ibu Kota Negara (IKN) diperpanjang hingga 21 Oktober 2019 menyesuaikan dengan jadwal penjelasan lapangan.

Akhir 2019 ini, pemerintah telah mengumumkan pemenang sayembara desain ibu kota negara. Berdasarkan hasil penilaian tim juri, kelompok Nagara Rimba Nusa mendapatkan juara I, diikuti kelompok The Infinite City sebagai juara II dan kelompok Seribu Galur sebagai juara III.

“Ini adalah sejarah baru. Ini bisa dikolaborasikan dan jadi karya yang lebih baik,” ujar Menteri Basuki.

Sebagai rincian, ada 5 pemenang sayembara desain terbaik yang dikategorikan menjadi juara harapan dan juara terbaik. Lima pemenang ini berhasil menyisihkan 287 peserta lain dari tahap pengiriman karya hingga penilaian akhir.

Berikut rincian pemenangnya:

Juara Harapan II: Banua Rakyat
Juara Harapan I: Zamrud Khatulistiwa
Juara III: Seribu Galur
Juara II: The Infinite City
Juara I: Nagara Rimba Nusa

Menerawang Ibu Kota Baru

Presiden Jokowi mengaku bahwa ibu kota baru nantinya berbeda dengan Jakarta, kontur di lokasi ibu kota baru di Kabupaten Penajam Paser Utara tak datar. Kondisi jalanan cenderung naik-turun dan berliku. Maklum saja, ratusan hektare wilayah ibu kota memang perbukitan.

Meski begitu, Jokowi meyakini konsep pembangunan ibu kota baru akan berhasil walaupun daerah tersebut memiliki kondisi geografis yang menantang berupa bukit-bukit. Menurut dia, hal tersebut justru akan menjadi daya tarik tersendiri bagi para arsitek yang akan merancang ibu kota negara.

“Saya berikan jaminan mereka pasti akan sangat senang sekali dengan kondisi yang naik turun berbukit seperti itu karena akan lebih cantik dan lebih indah dibanding kalau hanya datar saja. Saya pastikan itu, pasti mereka akan lebih senang kalau arsitek,” kata Jokowi kepada wartawan, Rabu (18/12).

Tak perlu khawatir, nantinya kondisi geografis ibu negara akan dipermudah dengan pembangunan akses jalan tol yang menghubungkan kota-kota di sekitarnya.

Apabila sekarang masyarakat harus menempuh 2,5 jam perjalanan dari Balikpapan ke ibu kota, dengan adanya jalan tol perjalanan nantinya hanya akan memakan waktu 30 menit saja. “Sepaku dengan Balikpapan dekat sekali. Kemarin muter_ sampai dua setengah jam itu karena memang muter. Tapi kalau nanti tolnya dilangsungkan itu paling 30 menit sampai,” tuturnya.

Jokowi optimis pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur akan berhasil. Setelah jadi, katanya, hanya butuh waktu 30 menit dari Balikpapan sampai ke kawasan ibu kota baru.

“Balikpapan dekat sekali, kemarin mutar 2,5 jam. Memang mutar, tapi kalau tol dilangsungkan paling 30 menit sampai,” kata Jokowi di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (18/12).

Meski di keliling banyak bukti, sambung Jokowi, lokasi ibu kota baru dekat dan menghadap ke teluk. Sehingga, pemandangan ibu kota baru nanti sangat cantik.

Dia menambahkan, dikarenakan letak ibu kota baru di kawasan hutan tanaman industri (HTI), maka lingkungan sekitarnya akan dihijaukan kembali setelah pembangunan selesai. Sambil berjalan dengan pembangunan, Jokowi meminta Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Siti Nurbaya Bakar, untuk membuat kebun bibit (nursery).

Jokowi menargetkan, klaster pertama bisa selesai tahun 2023. Pembangunan klaster tersebut juga akan dilakukan secara paralel dengan pembangunan transportasi umum, pembangunan air baku, dan instalasi listrik. “Termasuk nanti BUMN dan kawasan bisnis dan semi bisnisnya, sehingga nanti ini juga akan dikerjakan secara paralel. Kira-kira gambaran besarnya itu,” ungkap Jokowi. 

Sumber merdeka.com
https://m.merdeka.com/uang/ketok-palu-pemindahan-ibu-kota-dari-jakarta-ke-kalimantan-kaleidoskop-2019.html

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – TNI bersama Polri melaksanakan Apel gabungan kesiapsiagaan jelang Natal 2019 dan tahun baru 2020 (Nataru) bertempat di lapangan apel Mapolres Inhil, jalan Gajah Mada Tembilahan, Inhil, Selasa (24/12/2019) sore.

Apel gabungan kesiapsiagaan dalam rangka Nataru tersebut dipimpin langsung oleh Dandim 0314/Inhil Letkol Inf Imir Faishal.

Dalam penyampaian apel oleh Dandim 0314/Inhil Letkol Inf Imir Faishal mengatakan dalam Natal dan tahun baru 2020 akan memberikan kenyamanan dan kelancaran dalam melakukan ibadah kepada saudara kita yang melaksanakannya.

“Laksanakan tugas dengan baik dan ikhlas, lakukan deteksi dini cegah dini dan cermati setiap perkembangan situasi yang terjadi dan segera melapor kepada pimpinan masing-masing, sehingga  dapat mengambil langkah-langkah dengan cepat,” ucapnya kepada peserta apel.

Ia juga mengajak seluruh komponen yang ada di Inhil untuk mewujudkan Kabupaten Indragiri Hilir dengan situasi yang kondusif dan mengapresiasi kerjasama TNI-POLRI dalam menjaga suasana yang baik.

Kapolres Inhil AKBP Indra Duaman SIK menyebutkan apel gabungan kesiapsiagaan terdiri dari Perwira staf Polres Inhil 1 pleton, Kodim 0314/Inhil 1 pleton dan anggota Polres Inhil 1 kompi.

“Adapun titik-titik sasaran pengamanan yakni Gereja HKBP, jalan Gajah Mada, Gereja Katolik Stati Hotel Grand, Hotel top 5 jalan Telaga Biru dan Gereja GBIS jalan SKB lorong Palas Tembilahan,” ungkapnya. (Arb/rl)

Kementerian PUPR Tetapkan Pemenang Sayembara Ibu Kota Negara. ©2019 Liputan6.com/Athika Rahma

ARB INdonesia, JAKARTA – Tim yang diinisiasi oleh Sofian Sibarani, arsitek dari Urban+ telah memenangkan sayembara desain ibu kota negara (IKN) dengan konsep desainnya yang diberi judul Nagara Rimba Nusa. Sofian mencoba menampilkan konsep ibu kota yang ramah lingkungan namun tetap modern dan berbasis smart city.

Dia menjelaskan, kompetisi ini menjadi wadah segala ahli untuk menyatukan pikiran membentuk konsep ibu kota baru yang bisa dibanggakan.

“Ada ahli lanskap, ahli lingkungan, dan lain-lainnya. Ini kompleks, karena kita berpikir bagaimana bisa mewujudkan keseimbangan pembangunan, bagaimana bisa manusia bersanding dengan alam, karena di sejarah kita sebagian besar selalu tidak berhasil,” ujar Sofian di Gedung Kementerian PUPR, Senin (23/12).

Sofian melanjutkan, timnya sengaja membuat kompleks bangunan yang saling berdekatan agar penduduknya bisa dengan mudah melakukan mobilisasi. Ibu kota rancangan tim Sofian ini mengadaptasi prinsip bio mimikri. Artinya, pembangunan dilakukan menyesuaikan dengan karakteristik hutan, tidak menghalangi aliran air dan angin.

“Kemudian, kami memilih lokasi dengan dengan air karena menurut kami, Indonesia negara maritim dan harus memperlihatkan kekuatan maritimnya. Ini adalah kebanggaan Indonesia juga,” ungkap Sofian.

Urusan banjir, Sofian mengatakan timnya telah mendesain di lahan bekas perkebunan yang konturnya di atas 10 meter. “Bekas perkebunan tidak mungkin kena banjir karena logikanya, masyarakat di sana berkebun agar bisa berbuah. Tidak mungkin mereka memilih lahan yang rawan banjir. Di samping itu, masyarakat juga telah membangun pertahanan banjir,” ujar Sofian.

Sementara, area pembangunan akan berkisar 2.000 hingga 3.000 hektar. Sisanya akan dibiarkan menjadi lahan hijau tempat bekantan dan hewan endemik lain hidup.

“Nanti kita akan bangun jalur yang tidak menyentuh habitat bekantan,” imbuhnya.

Bekerja di Pemerintahan

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) membuka peluang untuk merekrut pemenang sayembara desain ibu kota negara (IKN) masuk ke dalam tim pemerintah. Nantinya, desain tersebut akan digunakan dan dikembangkan lagi bersama pemerintah untuk proses akhirnya.

“Itu bisa saja terbuka kemungkinan (direkrut) untuk itu amat sangat terbuka,” Kata Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (23/12).

Dia mengatakan, dengan diumumkannya pemenang desain sayembara ibu kota negara, maka sepenuhnya desain itu akan menjadi milik negara. Setidaknya, desain tersebut menjadi gagasan pemerintah untuk mengimplementasikan desain tersebut menjadi bentuk nyata.

“Ketika menjadi milik negara maka dia akan pemicu pemantik kita untuk sebuah gagasan. Jadi gagasannya yang kita beli, sebenarnya gagasan yang kita ambil tematiknya,” jelas dia.

Sumber merdeka.com / liputan6.com
https://m.merdeka.com/uang/mengenal-konsep-nagara-rimba-nusa-pemenang-sayembara-desain-ibu-kota-baru.html

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan mengapresiasi antusiasme masyarakat dalam mengikuti iven keagamaan. Menurutnya, kehadiran masyarakat merupakan tanda cinta terhadap syiar Islam.

Hal ini diungkapkan Bupati saat memperingati Haul Akbar Syeikh Abdul Qadir Al-Jailani dan Haul Jama’ serta HUT Ponpes Al-Baaqiyaatussa’adiyah Ke-19 dan Majelis Ta’lim Al-Hidayah Ke-23 Cabang Tembilahan, Sabtu (21/12/2019) di Lapangan Gajah Mada Tembilahan.

“Terima kasih yang tak terhingga kepada masyarakat Inhil yang sangat antusias mengikuti acara keagamaan seperti ini baik dikota maupun di desa-desa,” kata Bupati dihadapan para Jamaah.

Dalam Haul Akbar 1441 H yang turut dihadiri Wakil Ketua DPRD, Unsur Forkopimda, Alim Ulama, Ketua TP PKK, Hj Zulaikhah Wardan, Tokoh Masyarakat, diungkapkan Bupati, informasi terkait penyelenggaraan kegiatan mesti ditingkatkan lagi.

“Ke depan semoga kegiatan seperti ini lebih ditingkatkan lagi sehingga informasinya sampai kedesa. Karena, kehadiran masyarakat merupakan tanda cintanya masyarakat Inhil akan Syiar Islam dan ini diharapkan untuk dipertahankan,” pungkas Bupati.

Pada kesempatan ini, Bupati juga menekankan agar masyarakat untuk lebih menjaga sikap toleransi antar umat beragama. Menurut Bupati, saling menghormati antar umat beragama akan berdampak positif terhadap persatuan dan kesatuan bangsa.

Selanjutnya, Bupati menyampaikan ucapan selamat atas HUT Ponpes Al-Baaqiyaatussa’adiyah Ke-19 dan Majelis Ta’lim Al-Hidayah Ke-23 Cabang Tembilahan.

Haul Akbar ini diisi dengan tausiyah oleh Penceramah KH Muhammad Idrus Ramli yang merupakan Dewan Pakar Aswaja Centre PWNU Provinsi Jawa Timur.

Dalam tausiyahnya, KH Muhammad Idrus Ramli menyampaikan tentang keberkahan mendo’akan bagi umat Muslim yang sudah meninggal.

“Dengan acara haul hari ini, kita berharap kepada Allah SWT semoga meninggikan derajat kita semuanya dan menjaga lingkungan kita. Terakhir semoga Allah menjaga daerah kita,” jelasnya. (Arb/rl)

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Dalam menjaga kenyamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat jelang pergantian tahun baru Masehi 2020, Pemerintah Kabupaten Indragiri melalui Satpol PP, TNI, Polri serta LSM  menggelar Razia ‘Yustisi’ gabungan di sekitar wilayah Tembilahan Kota dan Tambilahan Hulu, Jum’at (21/12/2019) malam.

Dari Razia tersebut, Tim Yustisi berhasil mengamankan sejumlah pasangan yang tidak memiliki hubungan yang sah  yang terjaring sebagai penyakit masyarakat (Pekat).

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Inhil, TM Syaifullah mengatakan, dari 27 titik razia yang dilakukan sebanyak 7 pasang muda-mudi atau 14 orang yang diamankan sedang berduaan didalam kamar dibeberapa tempat penginapan.

“Dari beberapa yang terjaring pun masih ada yang di bawah umur 18 tahun. Semua digiring menuju kantor Satpol PP untuk dilakukan pendataan, dan dilakukan pemanggilan pihak keluarga,” ujarnya.

Selain itu, Kasatpol PP juga mengatakan bedasarkan Peraturan Daerah pihak nya akan terus melakukan Razia Yustisi dengan jadwal yang tidak di tentukan.

“Kita berharap kedepan tidak ada lagi yang terjaring seperti yang sudah didapatkan malam ini,” harap Syaifullah. (Arb)

Foto bersama usai pertemuan

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Drs HM Wardan MP memimpin rapat bersama Anggota Komisi VII DPR RI Abdul Wahid di Ruang Rapat Kediaman Dinas Bupati Inhil, Jalan Kesehatan Nomor 1 Tembilahan, Sabtu (21/12/2019).

Rapat ini membahas mengenai Energi, dan Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM), serta pembangunan infrastruktur yang ada di Inhil.

Turut hadir pada rapat tersebut sejumlah Kepala OPD terkait di Lingkungan Pemkab Inhil, Anggota DPRD Inhil, Pimpinan PLN Tembilahan, dan tamu undangan lain.

Abdul Wahid dalam kesempatan itu melaporkan beberapa cara untuk mengantisipasi kelangkaan BBM dan gas, serta mempertahankan potensi terbesar di Inhil yaitu kelapa.

Selain itu, ia optimis agar pada tahun depan, seluruh pelosok di Kabupaten Inhil terang benderang pada malam hari.

“Tahun 2019 di Inhil masih ada 29 desa yang belum dapat aliran listrik. Tahun 2020 targetnya listrik sampai ke dusun. Kemudian kuota subsidi BBM di Inhil lebih kecil dibandingkan Kuansing, padahal jumlah penduduk lebih besar,” tuturnya.

Sementara itu, Bupati menegaskan untuk memanfaatkan peluang besar pada pengembangan perkelapaan, mengingat Pemkab Inhil beberapa waktu lalu telah banyak melakukan MoU dengan perusahaan-perusahaan pengolah produk turunan kelapa.

“Mudah-mudahan ke depan ada mesin-mesin yang dapat digunakan oleh masyarakat. 197 desa sudah terbentuk BUMDes. Saya mengharapkan BUMDes ini dapat dimaksimalkan,” kata Wardan.

Saat ini, Bupati mengungkapkan BUMDes yang aktif dan sehat belum mencapai 20 persen. Dirinya tidak berhenti memberi dukungan dan dorongan agar BUMDes terus berkembang dengan menggali potensi di masing-masing desa, karena prioritas BUMDes dibentuk ialah untuk membentuk unit-unit usaha produk turunan kelapa. (*)

Sumber iklik.co.id