Ilustrasi. ©2018 Merdeka.com/Imam Buhori

ARB INdonesia, JAKARTA – Lima Kapal Republik Indonesia mengamankan Perairan Natuna, Kepulauan Riau, terkait kapal asing yang dikawal coast guard China, kata Kepala Dispen Lantamal IV/Tanjungpinang, Mayor Marinir Saul Jamlaay.

“Tiga KRI sejak beberapa hari lalu sudah berada di Natuna, dan hari ini dua KRI dari Jakarta sudah tiba di Natuna,” ujarnya di Tanjungpinang, Sabtu (4/1).

Saul menegaskan kondisi di Natuna saat ini, aman. Seluruh kapal asal China sudah diusir dari Perairan Natuna.

Selain KRI, pengamanan juga dilakukan dengan menggunakan pesawat intai maritim.

“Kondisi sekarang landai, sudah aman. Namun perairan di Natuna tetap dikawal ketat,” tuturnya.

Saul mengemukakan Lantamal IV/Tanjungpinang memberi bantuan logistik dalam pelaksanaan operasi pengamanan di Natuna. Lanal Ranai terlibat langsung dalam mengamankan Perairan Natuna.

“Kalau personel, tidak ada dari Lantamal IV, namun kami membantu logistik,” katanya.

Saul menegaskan permasalahan kapal-kapal asal China yang masuk ke Natuna merupakan atensi negara. Lantamal IV/Tanjungpinang memberi perhatian khusus terhadap permasalahan itu sejak lama.

“Kami memberi perhatian khusus terhadap pengamanan di daerah perbatasan, seperti di Natuna,” ucapnya. (*)

Sumber merdeka.com
https://m.merdeka.com/peristiwa/tni-sebut-kapal-china-sudah-diusir-dari-perairan-natuna.html

Foto : Ketua DPRD Inhil, H Ferriyandi

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), H Ferriyandi terlihat ‘sensitif’ ketika ditanyai oleh media soal isu maraknya pemberitaan terkait pergantian Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Indragiri Hilir (Hilir).

Ferriyandi yang sudah beberapa periode dipercaya sebagai wakil rakyat itu enggan memberikan komentar terkait isu yang berkembang soal adanya wacana pergantian Sekretaris Daerah (Sekda) Inhil yang dijabat H Said Syarifuddin.

Baca juga : Isu Pergantian Sekda Inhil Mencuat, Ini Kata Bupati Wardan

“Jangan ah, tak ada urusan saya itu,” celetupnya H Ferryandi dengan nada geram, sambil melangkahkan kakinya menuju pintu keluar Gedung DPRD Inhil, Ju’mat (3/1/2020).

Bahkan ketika ditanyai soal kinerja Sekda Inhil sejauh ini juga menolak memberikan tanggapannya, malah Ketua DPRD Inhil memberi jawaban yang aneh, seakan menuding media ‘mengadu domba’.

Baca juga : Wabup Angkat Bicara Terkait Rumor Pergantian Sekda Inhil

Padahal, DPRD diberi tugas dan wewenang untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan, Wewenang tersebut juga dilengkapi dengan hak DPRD untuk mengajukan hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat.

“Jangan kalian adu-adu saya diluar, No Comen” pungkas Ketua DPRD Inhil bergegas meninggalkan wartawan.

Hingga berita ini diterbitkan, rumor pergantian Sekda Inhil masih belum bisa dipastikan kebenarannya.

Reporter Arbain

Pemerintah mengeluarkan empat poin pernyataan resmi Pemerintah RI terkait klaim China atas Natuna. Foto RMOL

ARB INdonesia, JAKARTA – Klaim China atas perairan Natuna, membuat pemerintah Indonesia bereaksi.

Menko Polhukam Mhafud MD pun memanggil Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

Selain itu, juga Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Mereka menggelar rapat koordinasi di kantor Kemenkopolhukam, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (3/1/2020).

Baca juga :50 Lebih Kapal Nelayan China Kuasai Natuna, Dikawal Kapal Perang

Kepada wartawan, Mahfud menegaskan bahwa perairan Natuna adalah milik Indonesia.

Dalam rapat tertutup tersebut, Mahfud menyampaikan ada empat poin pernyataan sikap pemerintah terhadap klaim China atas Natuna.

Empat pernyataan sikap itu dibacakan Menlu Retno Marsudi di hadapan wartawan.

“Pertama, telah terjadi pelanggaran oleh kapal-kapal Tiongkok (China) di wilayah ZEE (Zona Ekonomi Elsklusif) Indonesia,” ujar Retno.

Kedua, Retno menegaskan bahwa wilayah Natuna telah diakui berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau disebut UNCLOS 1982.

Ketiga, bahwa China yang merupakan salah satu negara yang menyepakati UNCLOS 1982, memiliki kewajiban menghormati kepemilikan Natuna atas Indonesia.

Terakhir, Indonesia tidak akan mengakui klaim China yang mengaku memiliki sembilan garis putus-putus (nine dash line) di perairan Natuna.

“Indonesia tidak pernah akan mengakui nine dash line, klaim sepihak, yang dilakukan oleh Tiongkok, yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional, terutama UNCLOS 1982,” pungkas Retno.

Sebelumnya, Juru Bicara Kemenlu China, Geng Shuang menyatakan, bahwa Laut Natuna termasuk ke dalam kedaulatan dan yurisdiksi China.

Alasannya, perairan Natuna dekat dengan Kepulauan Nansha di Laut Tiongkok Selatan

Karena itu, Shuang menegaskan bahwa negaranya memiliki hak historis di perairan tersebut dan sah.

Demikian disampaikan Shuang dikutip dari laman resmi Kementerian Luar Negeri Repblik Rakyat Tiongkok.

“Penjaga pantai Tiongkok sedang melakukan tugas patroli rutin menjaga ketertiban laut dan melindungi hak-hak kepentingan rakyat kami yang sah,” kata Shuang.

Tidak dijelaskan secara detail apakah perairan Laut Natuna Utara juga mereka klaim.

Dalam situs itu, Shuang hanya menuturkan bahwa duta besar Tiongkok untuk Indonesia ingin menjaga hubungan kerja sama kedua negara.

“Bekerja sama mengelola perselisihan dengan baik melalui dialog bilateral. Untuk menjaga persahabatan, perdamaian, dan stabilitas di Laut Tiongkok Selatan,” katanya.

Sumber Pojoksatu.id
https://pojoksatu.id/news/berita-nasional/2020/01/03/china-klaim-natuna-mahfud-md-panggil-prabowo-dan-panglima-tni-terpaksa-keputusan-tegas-ini-diambil/2/

Foto: Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilir, H Syamasudin Uti

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan resmi melantik Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Indragiri (TI) Ir Ahmad Hafis periode 2019-2024, Rabu (1/1/2020).

Turut hadir pada pelantikan tersebut Wakil Bupati Inhil H Samsuddin Uti. Pria akrab disapa SU itu berpesan kepada Dirut PDAM TI yang baru agar segera berbenah termasuk peningkatan SDM karyawan.

“Saya pernah juga diam-diam datang ke PDAM Tirta Indragiri, SDM juga perlu dirombak. Kita ingin memberikan yang terbaik bagi masyarakat sesuai janji kita demi Inhil yang lebih baik lagi,” ujarnya, Rabu (1/1/2020)

Wabup juga berharap dengan adanya Dirut yang baru bisa bersinergi dengan pemerintah daerah. Karena air bersih merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat.

“Mudahan air yang disalurkan nantinya bisa lebih jernih lagi dan yang terpenting air lancar mengalir ke masyarakat,” katanya lagi.

Terakhir Wabup mengucapkan selamat kepada  Ir Ahmad Hafiz, yang baru saja dilantik.

“Karena hari ini masalah air, merupakan salah satu persoalan yang menjadi keluhan masyarakat kita di Kabupaten Indragiri Hilir khususnya kota Tembilahan. Jadi kelola lah PDAM yang lebih baik lagi,” pungkasnya. (rl)

Foto: Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilir, H Syamasudin Uti

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) H Samsuddin Uti menepis rumor yang beredar soal akan adanya pergantian Sekretaris Daerah (Sekda) yang saat ini di jabat oleh H Said Syarifuddin.

Dengan tegas pria yang akrab disapa SU itu mengatakan, pemerintahan HM Wardan dan H Syamsudin Uti masih berjalan seperti biasa, belum ada membahas soal pergantian jabatan Sekda.

“Tidak ada, masih berjalan seperti biasa,” ungkap SU saat dikonfirmasi awak media melalui via seluler, Rabu (1/1/2020).

Baca juga : Isu Pergantian Sekda Inhil Mencuat, Ini Kata Bupati Wardan

Saat ditanyai oleh awak media apakah kedepannya ada rencanaan untuk pergantian jabatan orang nomor tiga di Kabupaten Inhil tersebut, SU juga menepis akan hal itu.

“Tidak ada rencana, apa yang mau direncanakan,” pungkasnya.

Reporter Arbain

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Desas desus pergantian Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) H Said Syarifuddin menjadi isu hangat di tengah-tengah masyarakat.

Kabar tersebut kian menguat saat awak media mencoba mengkonfirmasi kebenarannya kepada Bupati Inhil HM Wardan.

Sebab ketika ditanya wartawan, Bupati Wardan tidak langsung menepis isu pergantian tersebut apakah benar atau tidak.

Bupati Inhil dua periode itu lebih memilih untuk menjawab singkat dan bergegas masuk ke mobil meninggalkan wartawan.

“Nanti saja itu,” ucapnya dengan langsung masuk kedalam mobil putihnya, Selasa (31/12/2019).

Sementara itu, Sekda Inhil H Said Syarifuddin saat dikonfirmasi mengatakan tidak bisa memberikan komentar soal rumor tersebut.
“Silakan tanya ke yang punya wewenang (Bupati),” ujar sekda melalui pesan singkat Whatsappnya, Rabu (1/1/2020).

Hingga berita ini diterbitkan, rumor tentang pergantian Sekdakab Inhil belum bisa dipastikan keabsahannya,.

Reporter Arbain