Kopra yang dikeringkan menggunakan sinar matahari, foto lpk 8 yes, Arbindonesia.com

ARB INdonesia, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) ingin menutup ekspor beberapa komoditas yang ada di Indonesia, salah satunya ekspor kopra. Sebab menurutnya, kopra dapat diolah menjadi pengganti bahan bakar Aviation Turbine (Avtur) .

Avtur merupakan salah satu jenis bahan bakar penerbangan yang dirancang untuk digunakan pada pesawat terbang yang bermesin turbin gas.

Kopra merupakan daging buah kelapa yang telah dikeringkan, komoditas ini diekspor kebeberapa Negara seperti India, Thailand, dan Filipina.

“Kopra minyak kelapa yang bisa menjadi Avtur. Ini sudah hampir selesai risetnya,” tutur Jokowi dalam acara HUT PDI Perjuangan ke-47 di JIExpo di Jakarta, Jum’at (10/1/2020).

Dikatakan Presiden RI, Jika hasil riset itu sudah keluar maka ia ingin mengganti seluruh bahan bakar pesawat dengan kopra milik petani di Tanah Air.

“Langkah ini bertujuan mewujudkan Indonesia yang berdikari dibidang ekonomi, seperti pesan Presiden RI pertama Soekarno. Kita akan mandiri dan kerjakan sendiri,” ujar Jokowi. 

Selain kopra, Jokowi juga berencana menutup ekspor beberapa komoditas seperti Bauksit dan Batu Bara.

“Namun, penutupan keran ekspor tersebut akan dilakukan bertahap,” imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, Mengacu pada  businesswire.com, Indonesia merupakan produsen kelapa dengan volume terbesar di dunia. Indonesia mamlu memproduksi 19 juta ton kelapa pada 2018, sedangkan Filipina dan India masing-masing menghasilkan 14 juta dan 12 juta ton.  

Selain itu, Indonesia juga menjadi eksportir kelapa terbesar dunia. Pada 2018 lalu, Indonesia mengekspor 290 ribu ton atau mencapai 52% dari total ekspor kelapa.

Disatu sisi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pemerintah tengah mengkaji cara menyeimbangkan harga Avtur agar tarif tiket pesawat menjadi lebih terjangkau, khususnya menjelang mudik Natal dan Tahun Baru 2020. Apalagi, harga avtur di Indonesia bagian timur dan barat berbeda.

“Avtur penyebab 40% kenaikan harga tiket. Oleh karena itu, harga Avtur akan dicarikan jalan keluar dengan penyeimbangan (Rebalancing) harga,” ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada akhir tahun lalu (2/12/2019).

Berdasarkan data Pertamina pada Februari 2019, harga avtur di Indonesia bagian timur rata-rata di atas Rp 10 ribu per liter. Bahkan harga avtur Bandara Deo (Sorong), Papua untuk jenis Jet A-1 mencapai Rp 11.080 per liter (77,4 sen AS per liter).

Harga tersebut lebih tinggi 34,9% dari harga Avtur di Bandara Soekarno Hatta (Jakarta) Rp 8.210/liter.

Berikut Gambar grafik Databoks terkait harga avtur di Indonesia Timur:

Editor : Arbain

Sumber : katadata.co.id
https://katadata.co.id/berita/2020/01/10/bakal-diolah-jadi-avtur-jokowi-ingin-tutup-ekspor-kopra

Presiden Jokowi menyalami Gubernur Riau Syamsuar usai pelantikan

ARB INdonesia, RIAU – Belum genap setahun menjabat, Gubernur Riau Syamsuar telah melakukan mutasi besar-besaran.

Gubernur yang dilantik Presiden Joko Widodo pada 20 Februari 2019 itu baru saja mengangkat 737 pejabat baru di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Pelantikan pejabat eselon III dan IV yang dilakukan di Menara Bank Riau-Kepri Jl Sudirman Pekanbaru tersebut dipimpin oleh Wakil Gubernur Riau, Edy Natar Nasution, Selasa (7/1/2020).

Namun pelantikan pejabat baru itu menuai kontroversi dan mendapat sorotan dari berbagai pihak.

Penyebabnya, banyak keluarga Gubernur Riau Syamsuar dan keluarga Sekda Provinsi Riau Riau Yan Prana Jaya yang dilantik menjadi pejabat.

Menantu gubernur, istri, menantu, kakak, adik, hingga ajudan Sekda Riau diangkat menjadi pejabat baru.

Pada sisi lain, banyak pejabat yang memiliki kualifikasi justru dinonjobkan alias tidak mendapat jabatan.

Menyikapi hal itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau berencana membentuk panitia khusus (Pansus) untuk mengusut kepatutan pejabat yang dilantik.

Hal itu dikemukakan Ketua Fraksi Demokrat DPRD Riau, Agung Nugroho kepada Riau Pos (grup Jawapos/Pojoksatu.id), Kamis (9/1/2020) kemarin.

Agung Nugroho mengatakan, usulan pembentukan pansus sudah berdatangan dari beberapa fraksi di DPRD Riau.

“Memang beberapa fraksi ada mengusulkan supaya ini diusut. Karena setelah pelantikan ada banyak pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat. Mengapa pejabat yang memiliki kompetensi tapi justru non job, banyaknya pejabat dari daerah. Ditambah ada isu yang dilantik merupakan sanak saudara pimpinan yang menjabat,” sebut Agung.

Agung mengatakan, rencana pembentukan pansus memang baru sebatas usulan. Nantinya, melalui paripurna, dewan akan meminta usulan dari fraksi dimasukan secara resmi. Sehingga para wakil rakyat bisa membuat agenda secara khusus.

Sejauh ini, kata dia, ususlan pembentukan pansus sudah disampaikan secara lisan kepada pimpinan DPRD Riau.

“Kenapa ini penting, karena kan menyangkut kinerja pemerintah dalam menjalankan APBD. Sekaligus menjawab pertanyaan masyarakat, apakah pejabat yang baru saja dilantik memiliki kompetensi,” paparnya.

Saat ditanya, kapan dewan akan melaksanakan rapat, dirinya menjawab akan dilakukan dalam waktu dekat. Bahkan jika memungkinan akan dilaksanakan pekan depan.

“Kemungkinan pekan depan. Mudah-mudahan tidak ada halangan,” tambahnya.

Berikut ini daftar keluarga dan kerabat Gubernur dan Sekda Riau yang dilantik menjadi pejabat:

1. Menantu Gubernur
Menantu Gubernur Riau Syamsuar, Tika Rahmi Syafitri dilantik menjadi Kepala Sub Bagian (Kasubag) Retribusi di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau.

2. Istri Sekda Riau
Fariza, istri Sekda Riau Yan Prana Jaya dilantik menjadi Kepala Bidang (Kabid) Pengembangan di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau. Fariza sebelumnya merupakan staf BKD Riau.

3. Kakak Sekda Riau
Prasurya Darma, kakak kandung Sekda Provinsi Riau Yan Prana dilantik sebagai Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Riau.

4. Adik Sekda Riau
Dedi Herman yang merupakan adik Sekda Provinsi Riau Yan Prana dilantik sebagai Kabid Ops Satpol PP Riau.

5. Ajudan Gubernur
Ajudan Gubernur Riau Syamsuar dilantik menjadi Kepala Sub Bagian (Kasubag) di Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setdaprov Riau.

6. Ajudan Sekda Riau
Ajudan Sekda Provinsi Riau Yan Prana, Rogi dilantik sebagai Kasubag Penggunaan Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Sekda Bagian Administrasi Keuangan dan Umum Sekdaprov Riau. (*)

Sumber Pojoksatu.id
https://pojoksatu.id/news/berita-nasional/2020/01/10/gila-gubernur-dan-sekda-riau-angkat-istri-menantu-kakak-dan-adik-jadi-pejabat/

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Diperkirakan bulan April 2020 Kejaksaan Negeri Kabupaten Indragiri Hilir (Kejari Inhil) akan luncurkan Program Jaga Desa yang sifatnya melalui Konsultasi dan Koordinasi dengan Kejaksaan.

Program ini  merupakan program pusat yang sudah di Sosialisasikan sejak Tahun 2018 dan 2019.

Kepala Kejari Inhil melalui Kepala Seksi Intel, Andi Sitepu mengatakan Jaga Desa merupakan program hasil kerja sama antara Kejaksaan Agung dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam rangka mengawal penyaluran dan pemanfaatan dana desa.

“Jaga Desa akan dilakukan melalui sistem aplikasi. Aplikasi tersebut digunakan untuk mempermudah dan mengoptimalkan pengawasan penyaluran dan penggunaan dana desa yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri,” ungkap Kasi Intel saat ngopi bersama wartawan Inhil, Rabu (8/1/2020).

Selain itu, menurutnya dengan menggunakan aplikasi Jaga Desa akan  membantu untuk mempermudah kinerja pemerintah desa. Apalagi mengingat letak geografis desa di Inhil yang berawa dan memiliki jarak yang cukup jauh menuju pusat kota Kabupaten Inhil.

“Aplikasi ini harapannya akan membantu fungsi kontrol. Dengan begitu akan menciptakan rasa aman dan kenyamanan (kepala Desa atau perangkat Desa) sehingga tidak lagi terjadi kesalahan. Bahkan tidak terusik lagi dengan kemungkinan adanya gangguan dari pihak-pihak lain,” ujar Andi Sitepuh.

Andi mengatakan bahwa aplikasi ini adalah upaya Kejaksaan Negeri agar dapat menjangkau seluruh desa di Inhil.

“(Aplikasi) Jaga Desa telah di sosialisasikan di Seluruh Indonesia, namun di Provinsi Riau mudah-mudahan Kejari Inhil akan menjadi yang pertama meluncurkan program tersebut. Semoga mampu mengoptimalkan pengawasan dan penggunaan dana desa di tidak kurang dari 236 Desa dan Kelurahan di Inhil Agar berjalan dengan baik dan benar serta terhindar dari penyalahgunaan dan penyimpangan,” ujarnya.

Menurutnya, dana desa merupakan program penting sebagai bentuk perhatian pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat dan meratakan pembangunan. Ia berharap, anggaran dana desa yang setiap tahun terus mengalami peningkatan dapat berjalan optimal dan maksimal serta jauh dari penyalahgunaan dan penyimpangan.

“Program Jaga Desa ini membantu penyelenggara tidak lakukan hal-hal lain (penyimpangan). Karena pencegahan lebih baik dari pada penangkapan. Sehingga aparat desa jadi berani dan tidak takut melaksanakan program dana desa karena adanya kejelasan-kejelasan melalui pendampingan ini,” tambahnya.

Menurut Andi, kerja sama dari berbagai kementerian atau lembaga terkait telah membantu memperbaiki tata kelola dana desa. Hal tersebut terlihat dari penyerapan dana desa yang terus mengalami peningkatan. Padahal menurutnya, proses penyaluran hingga pelaporan dana desa dilakukan dengan prosedur yang sangat ketat.(arb/rl-fkwi)

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Foto/SINDOnews/Lukman Hakim

ARB INdonesia, SURABAYA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tadi malam melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap sejumlah orang di Sidoarjo. Salah satu dari orang yang diamankan itu adalah Bupati Sidoarjo Saiful Ilah.

Selain Saiful Ilah, dalam OTT tersebut turut diamankan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sidoarjo, Arie Suryono, dua ajudan bupati, seorang kontraktor sebuah proyek yang melibatkan Pemkab Sidoarjo dan dua wanita.

Saat ini, Saiful Ilah sudah dibawa ke gedung KPK di Jakarta guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Saiful Ilah merupakan kepala daerah pertama yang terjaring OTT KPK di masa kepemimpinan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Orang nomor satu di Sidoarjo itu juga merupakan kepala daerah ke-14 di Jatim yang terseret kasus di KPK. Mayoritas dari mereka terjerat kasus suap proyek dilingkungan pemerintahan setempat.

Bagaimana respon Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa terkait OTT Saiful Ilah? Khofifah usai menggelar rapat koordinasi di ruang VIP Juanda, Sidoarjo meminta menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. “Saya rasa gitu ya,” kata dia, Rabu (8/1/2020).

Sementara itu, Kamis (9/1/2020) Pemprov Jatim akan menggelar acara ‘Implementasi pengadaan barang dan jasa serta sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) 80 Tahun 2019’ di Grand City Surabaya. Rencananya, acara tersebut akan dihadiri pimpinan KPK.

“Bupati wali kota saya mohon hadir, kepala dinas hingga sekda se Jatim. Harapannya semoga semuanya mendapat penguatan bagaimana menjaga akuntabilitas pemerintahan yang baik. Kira-kira begitu,” pungkas Khofifah. (*)

Sumber Sindonews.com
https://jatim.sindonews.com/read/19405/1/bupati-sidoarjo-terjaring-ott-kpk-ini-respon-khofifah-1578463301

Pasukan Gabungan TNI Jaga Natuna. ©2020 Instagram PUSPEN TNI

ARB INdonesia, JAKARTA – Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI menegaskan tidak akan ada negosiasi dengan China terkait masuknya kapal mereka ke perairan Natuna, Kepulauan Riau. Akan tetapi, Bakamla tak ingin pula membuat China malu karena dipukul mundur.

“Kami tidak akan menegosiasi garis batas negara. Tapi begini, kita jangan membuat mereka malu mundur. Makanya kemarin saya sampaikan kita harus ngerti perilakunya,” kata Kepala Badan Keamanan Laut (Kabakamla) Laksdya Achmad Taufiqoerrochman, usai Rakorsus Pengamanan Laut di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (7/1).

Taufiq menjelaskan, China memiliki masalah dalam negeri di masa lalu pada 1947. Di mana China Taiwan menjadi pihak yang mengusulkan nine dash line. Namun, China sekarang begitu saja melepaskan klaim atas Natuna, sehingga seperti mempermalukan diri sendiri.

“Tahun 1947 oleh China Taiwan, kalau sekarang China menarik itu masalahnya ‘ternyata loe lebih lemah dari Taiwan’. Itu mana mungkin kan? Taiwan harus independen bagaimana selalu bekerjasama dengan menlu tidak ada yang dipermalukan. Kita tidak dalam keadaan konflik, tidak ada eskalasi untuk perang. Bakamla ini institusi operasional yang akan selalu bekerja berdasarkan aturan pelibatan,” katanya.

Oleh karena itu, Taufiq menilai butuh langkah strategis dalam menyelesaikan konflik ini dengan jalur diplomasi pemerintah.

“Diplomasi tanpa kekuatan juga tak bagus. Kekuatan tanpa diplomasi juga tak jelas. Makanya bagaimana kita memanage itu. Makanya saya selalu tiap pagi laporan ke Menlu, situasi begini. Beliau yang akan menganalisis,” tegasnya.

“Dalam hal ini Presiden, ke satuan operasional. Nah semangatnya adalah mencegah terjadinya konflik. Makanya beliau bilang tak ada kompromi masalah kedaulatan di sana. Tak ada diskusi. Tetapi lakukan tindakan terukur. Nah terukur ini jangan terjadi miss kalkulasi, yang akan menjadi eskalasi tak ada kendali, yang justru akan menggangu hubungan baik kedua negara,” jelasnya.

Oleh sebab itu, Taufiq tak ingin asal melakukan penangkapan terhadap warga China yang berada di Natuna. Namun, masih menunggu hasil yang pasti atas sengketa ini.

“Jadi begini, walaupun secara formal kita tak melakukan itu, tapi faktanya dia punya klaim di situ dan beririsan dengan kita. Jadi kalau sekarang gini kira-kira, kemungkinan orang China nih, kita bilang China melanggar itu kan. Orang China bilang Indonesia yang melanggar di situ. Kira-kira begitu,” pungkasnya. (*)

Sumber merdeka.com
https://m.merdeka.com/peristiwa/alasan-bakamla-tak-mau-asal-tangkap-kapal-china-di-perairan-natuna.html

Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Laksamana Madya TNI Yudo Margono. Foto Antara

ARB INdonesia, JAKARTA – Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa perairan Laut Natuna adalah milik Indonesia, bukan sebagaimana klaim China.

Karena itu, TNI siap menjaga kedaulatan bangsa dan negara dengan melaksanakan operasi siaga tempur di Natuna Utara tanpa ada batas waktu.

Demikian disampaikan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Laksamana Madya TNI Yudo Margono dalam konferensi pers di Pangkalan Udara TNI AL, Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Minggu (5/1/2020).

Saat ini, pihaknya menurunkan dua unsur KRI guna mengusir kapal-kapal China agar benar-benar angkat kaki dari wilayah Indonesia.

“Fokus kami sekarang ialah menambah kekuatan TNI di sana,” ujarnya dilansir Antara.

Bahkan, pihaknya memastikan akan menambah kekuatan operasi siap tempur itu untuk ditempatkan di Natuna.

“Besok akan ada penambahan empat unsur KRI lagi untuk mengusir kapal-kapal tersebut,” sambungnya.

Dari pengamatan udara, kapal-kapal nelayang China itu menangkap ikan dengan menggunakan pukat harimau yang ditarik dua kapal.

“Berdasarkan pantauan kami dari udara, mereka memang nelayan China (Tiongkok) yang menggunakan pukat harimau,” bebernya.

PUkat harimau sendiri sudah dilarang penggunaannya oleh pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015.

Berdasarkan catatan, kali terakhir nelayan China menggunakan pukat Natuna tahun 2016 silam dan menangkap dua kapal.

Sejak saat itu, tidak ada lagi kapal nelayan negeri Tirai Bambu tersebut melanggar wilayah perairan Natuna.

Sekarang, mereka kembali masuk ke wilayah maritim Indonesia untuk menjarah kekayaan laut di Natuna.

“Bahkan aktivitas nelayan mereka kini didampingi dua kapal penjaga pantai (coast guard) dan satu pengawas perikanan China,” jelasnya.

Sejak kembali terdeteksi memasuki wilayah Indonesia, pihaknya sudah melakukan upaya persuasif agar kapal China itu meninggalkan Natuna.

Padahal, merujuk aturan, seharusnya kapal-kapal China itu diseret dan diproses hukum.

Sedangkan kapal perang dan penjaga pantai China diusir keluar dari perairan Indonesia.

“Kami lakukan upaya damai. Meminta mereka keluar dengan sendirinya, di samping upaya negosiasi juga dilakukan Kementerian Luar Negeri Indonesia dengan China,” ujarnya.

Sementara, Menko Polhukam Mahfud MD memastikan, Pemerintah Indonesia tidak akan bernegosiasi dengan pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

Berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982, perairan Natuna adalah milik Indonesia.

Karena itu, tidak ada apapun yang bisa menjadi alasan melakukan negosiasi bilateral.

“Prinsipnya begini, Indonesia tidak akan melakukan negosiasi dengan Tiongkok,” ujarnya usai menghadiri Peringatan Dies Natalis Ke-57 Universitas Brawijaya di Kota Malang, Jawa Timur.

Menurutnya, negosiasi dilakukan bila ada masalah bilateral dan ada konflik soal Natuna.

Selama ini, China juga tidak memiliki konflik perbatasan dengan Indonesia. Melainkan dengan Vietnam, Malaysia, Brunei, Taiwan, dan Filipina.

“Nah, perairan Natuna ini tidak ada konflik,” sambungnya.

Guru besar ilmu tata negara ini menyatakan, Indonesia harus bersikap tegas terkait Natuna lantaran berkaitan dengan kedaulatan bangsa dan negara.

Jika dilakukan negosiasi, itu berarti sama saja Indonesia mengakui teori sembilan garis putus-putus yang dibuat negeri Tirai Bambu itu.

“(Natuna) Ini tidak ada sengketa, mutlak milik Indonesia secara hukum. Jadi tidak ada negosiasi,” ucapnya.

Karena itu, Mahfud meminta aparat keamanan mengusir kapal-kapal China yang melanggar batas wilayah kedaulatan Indonesia.

“Kita usir dengan segala kemampuan kita. Kita halau kapal-kapal dan nelayan-nelayan,” tegasnya lagi.

“Kita tidak membentuk tim negosiasi, tidak ada,” pungkasnya.

Sumber Pojoksatu.id
https://pojoksatu.id/news/berita-nasional/2020/01/05/tni-tambah-kekuatan-siaga-tempur-kapal-china-harus-angkat-kaki-dari-natuna/4/