ARB INdonesia, PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Selatan, menyepakati mengatasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), secara bersama pada tahun 2020 ini.

Kesepakan tersebut, terungkap dalam Rapat Koordinasi (Rakor) gubernur Riau dan jajaran bersama Gubernur Sumatera Selatan dan jajaran terkait penanganan Karhutla, Sabtu (11/1/2020), di Balai Pauh Janggi, Gedung Daerah Provinsi Riau di Pekanbaru.

Hadir dalam rapat tersebut Gubernur Riau H Syamsuar, Danlanud Roesmin Nurjadin, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Karo OPS Polda mewakili Kapolda, Danrem 031 Wira Bima, BPBD Provinsi Riau beserta Kepala OPD Provinsi Riau dan jajaran. Dan dari Provinsi Sumel hadir Gubernur H. Herman Deru, berserta Danrem 044 Garuda Dempo, Kolonel. Arh Sonny Septiono dan jajaran.

“Kami ingin dalam pertemuan ini masing-masing jajaran dapat bertukar pengalaman, dan tercipta kesamaan visi dalam menghadapi bencana Karhutla, sehingga penanggulangan Karhutla dapat ditangani lebih baik. Musim kemarau ekstrem akan kita hadapi dalam waktu dekat, Pemprov Riau sudah melakukan koordinasi dengan berbagai stakeholder sampai pihak desa agar dapat bersama-sama menjaga hutan dan lahan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” ujar Syamsuar.

Beberapa kebijakan strategis yang telah dilakukan Pemprov Riau, diantaranya, Pemetaan kembali daerah rawan bencana. Inventarisir kembali terhadap izin perusahaan perkebunan dan pengusahaan yang beroperasi di wilayah Provinsi Riau. Perlibatan perusahaan dalam patroli bersama yang dapat dimonitoring langsung oleh satgas karhutla Provinsi Riau.

Penyediaan alat pertanian di 99 kecamatan yang rawan karhutla dan penyediaan tanaman yang ramah terhadap lingkungan. Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan sebagai zona penyamgga sehingga menciptakan ekowisata terutama di kawasan taman nasional hutan lindung dan hutan konservasi. Pelibatan dunia pendidikan terhadap dosen dan tenaga pengajar lainnya serta mahasiswa yang melakukan kuliah kerja nyata dalam mensosialisasikan bahaya karhutla akibat membuka lahan cara membakar.

Menanam tanaman-tanaman yang ramah lingkungan di lahan gambut. Sistem informasi / aplikasi peringatan dini dalam mengetahui lokasi titik hotspot di lapanfam. Pembuatan embung dan sekat kanal pada lokasi-lokasi lahan gambut.

“Dan penetapan status siaga darurat jika sudah ada informasi awal dari BMKG mengenai masuknya musim kemarau. Selanjutnya pembentukan tim terpadu penertiban kebun sawit ilegal, termasuk penegakan hukum. Terakhir juga menjalin sinergitas antara pemprov dan Kabupaten Kota, serta bersama pemerintah pusat, perguruan tinggi dengan semua pihak,” ungkap Gubri.

Sementara itu, Gubernur Sumsel, Herman Deru mengungkapkan, tidak ada kata lain selain kerjasama dalam menghadapi Karhutla ini. Melihat solidnya Gubernur Riau dengan bupati/walikota dalam menangani Karhutla, hal ini menjadi inspirasi bagi dirinya.

“Selama 10 tahun saya menjabat menjadi bupati tidak ada Karhutla, baru saja saya dilantik sebagai gubernur langsung dihadapkan dengan Karhutla, tahun 2019 merupakan kondisi cuaca panas yang sangat ekstrim,” ungkap Herman.

Lahan gambut di Sumsel, beber Herman, ada seluas 1,4 juta. Kubah gambut di Sumsel 20-30 meter, dan berada jauh dari infrastruktur. Andalan pemadaman hanya water bombing dengan cost yang besar sementara APBD Sumsel sedikit. Karenannya Pemerintah Provinsi Sumsel kewalahan menghadapi Karhutla.

“Saya mengucapkan terimakasih kepada gubernur Riau, sudah mau menerima kami dan bertukar pikiran tentang penanganan Karthula, dan kami juga berterima kasih karena Riau sudah mengumpulkan daerah penghasil sawit tadi pagi. Untuk menghadapi Karhutla tidak ada kata lain, selain saling bekerjasama,” ucap Herman.

Untuk diketahui, pada tahun 2019 yang lalu, kondisi Karhutla di Riau, begitu parah setelah tiga tahun tanpa asap. Dan kembali terjadi pada tahun 2019, yang menyebabkan ratusan ribu haktar lahan terbakar. Bahkan menyebabkan kabut asap tebal, dan menggangu dunia pendidikan. Selain itu juga mengganggu penerbangan dan perekonomian. (*)

Sumber cakaplah.com
https://www.cakaplah.com/berita/baca/2020/01/11/riau-dan-sumsel-sepakat-bersama-mengatasi-karhutla/#sthash.MHWlnmZa.dpbs

Kopra yang dikeringkan menggunakan sinar matahari, foto lpk 8 yes, Arbindonesia.com

ARB INdonesia, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) ingin menutup ekspor beberapa komoditas yang ada di Indonesia, salah satunya ekspor kopra. Sebab menurutnya, kopra dapat diolah menjadi pengganti bahan bakar Aviation Turbine (Avtur) .

Avtur merupakan salah satu jenis bahan bakar penerbangan yang dirancang untuk digunakan pada pesawat terbang yang bermesin turbin gas.

Kopra merupakan daging buah kelapa yang telah dikeringkan, komoditas ini diekspor kebeberapa Negara seperti India, Thailand, dan Filipina.

“Kopra minyak kelapa yang bisa menjadi Avtur. Ini sudah hampir selesai risetnya,” tutur Jokowi dalam acara HUT PDI Perjuangan ke-47 di JIExpo di Jakarta, Jum’at (10/1/2020).

Dikatakan Presiden RI, Jika hasil riset itu sudah keluar maka ia ingin mengganti seluruh bahan bakar pesawat dengan kopra milik petani di Tanah Air.

“Langkah ini bertujuan mewujudkan Indonesia yang berdikari dibidang ekonomi, seperti pesan Presiden RI pertama Soekarno. Kita akan mandiri dan kerjakan sendiri,” ujar Jokowi. 

Selain kopra, Jokowi juga berencana menutup ekspor beberapa komoditas seperti Bauksit dan Batu Bara.

“Namun, penutupan keran ekspor tersebut akan dilakukan bertahap,” imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, Mengacu pada  businesswire.com, Indonesia merupakan produsen kelapa dengan volume terbesar di dunia. Indonesia mamlu memproduksi 19 juta ton kelapa pada 2018, sedangkan Filipina dan India masing-masing menghasilkan 14 juta dan 12 juta ton.  

Selain itu, Indonesia juga menjadi eksportir kelapa terbesar dunia. Pada 2018 lalu, Indonesia mengekspor 290 ribu ton atau mencapai 52% dari total ekspor kelapa.

Disatu sisi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pemerintah tengah mengkaji cara menyeimbangkan harga Avtur agar tarif tiket pesawat menjadi lebih terjangkau, khususnya menjelang mudik Natal dan Tahun Baru 2020. Apalagi, harga avtur di Indonesia bagian timur dan barat berbeda.

“Avtur penyebab 40% kenaikan harga tiket. Oleh karena itu, harga Avtur akan dicarikan jalan keluar dengan penyeimbangan (Rebalancing) harga,” ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada akhir tahun lalu (2/12/2019).

Berdasarkan data Pertamina pada Februari 2019, harga avtur di Indonesia bagian timur rata-rata di atas Rp 10 ribu per liter. Bahkan harga avtur Bandara Deo (Sorong), Papua untuk jenis Jet A-1 mencapai Rp 11.080 per liter (77,4 sen AS per liter).

Harga tersebut lebih tinggi 34,9% dari harga Avtur di Bandara Soekarno Hatta (Jakarta) Rp 8.210/liter.

Berikut Gambar grafik Databoks terkait harga avtur di Indonesia Timur:

Editor : Arbain

Sumber : katadata.co.id
https://katadata.co.id/berita/2020/01/10/bakal-diolah-jadi-avtur-jokowi-ingin-tutup-ekspor-kopra

Presiden Jokowi menyalami Gubernur Riau Syamsuar usai pelantikan

ARB INdonesia, RIAU – Belum genap setahun menjabat, Gubernur Riau Syamsuar telah melakukan mutasi besar-besaran.

Gubernur yang dilantik Presiden Joko Widodo pada 20 Februari 2019 itu baru saja mengangkat 737 pejabat baru di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Pelantikan pejabat eselon III dan IV yang dilakukan di Menara Bank Riau-Kepri Jl Sudirman Pekanbaru tersebut dipimpin oleh Wakil Gubernur Riau, Edy Natar Nasution, Selasa (7/1/2020).

Namun pelantikan pejabat baru itu menuai kontroversi dan mendapat sorotan dari berbagai pihak.

Penyebabnya, banyak keluarga Gubernur Riau Syamsuar dan keluarga Sekda Provinsi Riau Riau Yan Prana Jaya yang dilantik menjadi pejabat.

Menantu gubernur, istri, menantu, kakak, adik, hingga ajudan Sekda Riau diangkat menjadi pejabat baru.

Pada sisi lain, banyak pejabat yang memiliki kualifikasi justru dinonjobkan alias tidak mendapat jabatan.

Menyikapi hal itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau berencana membentuk panitia khusus (Pansus) untuk mengusut kepatutan pejabat yang dilantik.

Hal itu dikemukakan Ketua Fraksi Demokrat DPRD Riau, Agung Nugroho kepada Riau Pos (grup Jawapos/Pojoksatu.id), Kamis (9/1/2020) kemarin.

Agung Nugroho mengatakan, usulan pembentukan pansus sudah berdatangan dari beberapa fraksi di DPRD Riau.

“Memang beberapa fraksi ada mengusulkan supaya ini diusut. Karena setelah pelantikan ada banyak pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat. Mengapa pejabat yang memiliki kompetensi tapi justru non job, banyaknya pejabat dari daerah. Ditambah ada isu yang dilantik merupakan sanak saudara pimpinan yang menjabat,” sebut Agung.

Agung mengatakan, rencana pembentukan pansus memang baru sebatas usulan. Nantinya, melalui paripurna, dewan akan meminta usulan dari fraksi dimasukan secara resmi. Sehingga para wakil rakyat bisa membuat agenda secara khusus.

Sejauh ini, kata dia, ususlan pembentukan pansus sudah disampaikan secara lisan kepada pimpinan DPRD Riau.

“Kenapa ini penting, karena kan menyangkut kinerja pemerintah dalam menjalankan APBD. Sekaligus menjawab pertanyaan masyarakat, apakah pejabat yang baru saja dilantik memiliki kompetensi,” paparnya.

Saat ditanya, kapan dewan akan melaksanakan rapat, dirinya menjawab akan dilakukan dalam waktu dekat. Bahkan jika memungkinan akan dilaksanakan pekan depan.

“Kemungkinan pekan depan. Mudah-mudahan tidak ada halangan,” tambahnya.

Berikut ini daftar keluarga dan kerabat Gubernur dan Sekda Riau yang dilantik menjadi pejabat:

1. Menantu Gubernur
Menantu Gubernur Riau Syamsuar, Tika Rahmi Syafitri dilantik menjadi Kepala Sub Bagian (Kasubag) Retribusi di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau.

2. Istri Sekda Riau
Fariza, istri Sekda Riau Yan Prana Jaya dilantik menjadi Kepala Bidang (Kabid) Pengembangan di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau. Fariza sebelumnya merupakan staf BKD Riau.

3. Kakak Sekda Riau
Prasurya Darma, kakak kandung Sekda Provinsi Riau Yan Prana dilantik sebagai Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Riau.

4. Adik Sekda Riau
Dedi Herman yang merupakan adik Sekda Provinsi Riau Yan Prana dilantik sebagai Kabid Ops Satpol PP Riau.

5. Ajudan Gubernur
Ajudan Gubernur Riau Syamsuar dilantik menjadi Kepala Sub Bagian (Kasubag) di Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setdaprov Riau.

6. Ajudan Sekda Riau
Ajudan Sekda Provinsi Riau Yan Prana, Rogi dilantik sebagai Kasubag Penggunaan Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Sekda Bagian Administrasi Keuangan dan Umum Sekdaprov Riau. (*)

Sumber Pojoksatu.id
https://pojoksatu.id/news/berita-nasional/2020/01/10/gila-gubernur-dan-sekda-riau-angkat-istri-menantu-kakak-dan-adik-jadi-pejabat/

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Diperkirakan bulan April 2020 Kejaksaan Negeri Kabupaten Indragiri Hilir (Kejari Inhil) akan luncurkan Program Jaga Desa yang sifatnya melalui Konsultasi dan Koordinasi dengan Kejaksaan.

Program ini  merupakan program pusat yang sudah di Sosialisasikan sejak Tahun 2018 dan 2019.

Kepala Kejari Inhil melalui Kepala Seksi Intel, Andi Sitepu mengatakan Jaga Desa merupakan program hasil kerja sama antara Kejaksaan Agung dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam rangka mengawal penyaluran dan pemanfaatan dana desa.

“Jaga Desa akan dilakukan melalui sistem aplikasi. Aplikasi tersebut digunakan untuk mempermudah dan mengoptimalkan pengawasan penyaluran dan penggunaan dana desa yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri,” ungkap Kasi Intel saat ngopi bersama wartawan Inhil, Rabu (8/1/2020).

Selain itu, menurutnya dengan menggunakan aplikasi Jaga Desa akan  membantu untuk mempermudah kinerja pemerintah desa. Apalagi mengingat letak geografis desa di Inhil yang berawa dan memiliki jarak yang cukup jauh menuju pusat kota Kabupaten Inhil.

“Aplikasi ini harapannya akan membantu fungsi kontrol. Dengan begitu akan menciptakan rasa aman dan kenyamanan (kepala Desa atau perangkat Desa) sehingga tidak lagi terjadi kesalahan. Bahkan tidak terusik lagi dengan kemungkinan adanya gangguan dari pihak-pihak lain,” ujar Andi Sitepuh.

Andi mengatakan bahwa aplikasi ini adalah upaya Kejaksaan Negeri agar dapat menjangkau seluruh desa di Inhil.

“(Aplikasi) Jaga Desa telah di sosialisasikan di Seluruh Indonesia, namun di Provinsi Riau mudah-mudahan Kejari Inhil akan menjadi yang pertama meluncurkan program tersebut. Semoga mampu mengoptimalkan pengawasan dan penggunaan dana desa di tidak kurang dari 236 Desa dan Kelurahan di Inhil Agar berjalan dengan baik dan benar serta terhindar dari penyalahgunaan dan penyimpangan,” ujarnya.

Menurutnya, dana desa merupakan program penting sebagai bentuk perhatian pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat dan meratakan pembangunan. Ia berharap, anggaran dana desa yang setiap tahun terus mengalami peningkatan dapat berjalan optimal dan maksimal serta jauh dari penyalahgunaan dan penyimpangan.

“Program Jaga Desa ini membantu penyelenggara tidak lakukan hal-hal lain (penyimpangan). Karena pencegahan lebih baik dari pada penangkapan. Sehingga aparat desa jadi berani dan tidak takut melaksanakan program dana desa karena adanya kejelasan-kejelasan melalui pendampingan ini,” tambahnya.

Menurut Andi, kerja sama dari berbagai kementerian atau lembaga terkait telah membantu memperbaiki tata kelola dana desa. Hal tersebut terlihat dari penyerapan dana desa yang terus mengalami peningkatan. Padahal menurutnya, proses penyaluran hingga pelaporan dana desa dilakukan dengan prosedur yang sangat ketat.(arb/rl-fkwi)

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Foto/SINDOnews/Lukman Hakim

ARB INdonesia, SURABAYA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tadi malam melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap sejumlah orang di Sidoarjo. Salah satu dari orang yang diamankan itu adalah Bupati Sidoarjo Saiful Ilah.

Selain Saiful Ilah, dalam OTT tersebut turut diamankan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sidoarjo, Arie Suryono, dua ajudan bupati, seorang kontraktor sebuah proyek yang melibatkan Pemkab Sidoarjo dan dua wanita.

Saat ini, Saiful Ilah sudah dibawa ke gedung KPK di Jakarta guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Saiful Ilah merupakan kepala daerah pertama yang terjaring OTT KPK di masa kepemimpinan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Orang nomor satu di Sidoarjo itu juga merupakan kepala daerah ke-14 di Jatim yang terseret kasus di KPK. Mayoritas dari mereka terjerat kasus suap proyek dilingkungan pemerintahan setempat.

Bagaimana respon Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa terkait OTT Saiful Ilah? Khofifah usai menggelar rapat koordinasi di ruang VIP Juanda, Sidoarjo meminta menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. “Saya rasa gitu ya,” kata dia, Rabu (8/1/2020).

Sementara itu, Kamis (9/1/2020) Pemprov Jatim akan menggelar acara ‘Implementasi pengadaan barang dan jasa serta sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) 80 Tahun 2019’ di Grand City Surabaya. Rencananya, acara tersebut akan dihadiri pimpinan KPK.

“Bupati wali kota saya mohon hadir, kepala dinas hingga sekda se Jatim. Harapannya semoga semuanya mendapat penguatan bagaimana menjaga akuntabilitas pemerintahan yang baik. Kira-kira begitu,” pungkas Khofifah. (*)

Sumber Sindonews.com
https://jatim.sindonews.com/read/19405/1/bupati-sidoarjo-terjaring-ott-kpk-ini-respon-khofifah-1578463301

Pasukan Gabungan TNI Jaga Natuna. ©2020 Instagram PUSPEN TNI

ARB INdonesia, JAKARTA – Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI menegaskan tidak akan ada negosiasi dengan China terkait masuknya kapal mereka ke perairan Natuna, Kepulauan Riau. Akan tetapi, Bakamla tak ingin pula membuat China malu karena dipukul mundur.

“Kami tidak akan menegosiasi garis batas negara. Tapi begini, kita jangan membuat mereka malu mundur. Makanya kemarin saya sampaikan kita harus ngerti perilakunya,” kata Kepala Badan Keamanan Laut (Kabakamla) Laksdya Achmad Taufiqoerrochman, usai Rakorsus Pengamanan Laut di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (7/1).

Taufiq menjelaskan, China memiliki masalah dalam negeri di masa lalu pada 1947. Di mana China Taiwan menjadi pihak yang mengusulkan nine dash line. Namun, China sekarang begitu saja melepaskan klaim atas Natuna, sehingga seperti mempermalukan diri sendiri.

“Tahun 1947 oleh China Taiwan, kalau sekarang China menarik itu masalahnya ‘ternyata loe lebih lemah dari Taiwan’. Itu mana mungkin kan? Taiwan harus independen bagaimana selalu bekerjasama dengan menlu tidak ada yang dipermalukan. Kita tidak dalam keadaan konflik, tidak ada eskalasi untuk perang. Bakamla ini institusi operasional yang akan selalu bekerja berdasarkan aturan pelibatan,” katanya.

Oleh karena itu, Taufiq menilai butuh langkah strategis dalam menyelesaikan konflik ini dengan jalur diplomasi pemerintah.

“Diplomasi tanpa kekuatan juga tak bagus. Kekuatan tanpa diplomasi juga tak jelas. Makanya bagaimana kita memanage itu. Makanya saya selalu tiap pagi laporan ke Menlu, situasi begini. Beliau yang akan menganalisis,” tegasnya.

“Dalam hal ini Presiden, ke satuan operasional. Nah semangatnya adalah mencegah terjadinya konflik. Makanya beliau bilang tak ada kompromi masalah kedaulatan di sana. Tak ada diskusi. Tetapi lakukan tindakan terukur. Nah terukur ini jangan terjadi miss kalkulasi, yang akan menjadi eskalasi tak ada kendali, yang justru akan menggangu hubungan baik kedua negara,” jelasnya.

Oleh sebab itu, Taufiq tak ingin asal melakukan penangkapan terhadap warga China yang berada di Natuna. Namun, masih menunggu hasil yang pasti atas sengketa ini.

“Jadi begini, walaupun secara formal kita tak melakukan itu, tapi faktanya dia punya klaim di situ dan beririsan dengan kita. Jadi kalau sekarang gini kira-kira, kemungkinan orang China nih, kita bilang China melanggar itu kan. Orang China bilang Indonesia yang melanggar di situ. Kira-kira begitu,” pungkasnya. (*)

Sumber merdeka.com
https://m.merdeka.com/peristiwa/alasan-bakamla-tak-mau-asal-tangkap-kapal-china-di-perairan-natuna.html