Foto Menteri PANRB Tjahjo Kumolo.

ARB INdonesia, JAKARTA – Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah pusat harus mulai bersiap diri untuk hidup di ibukota baru.

Pasalnya, sekitar 180 ribu PNS itu diharuskan pindah mengikuti instansinya masing-masing.

Demikian disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo saat rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (20/1/2020).

“Insyaallah 2023-2024 akan dipindahkan 280 ribu PNS kementerian/lembaga ke ibukota baru,” ungkap Tjahjo.

Tjahjo juga menyebut, Presiden Jokowi menyatakan pemindahan ratusan ribu PNS itu bisa dilakukan secara bertahap tergantung kondisi di lapangan.

“Itu sebabnya, saat ini persiapan pemindahan terus kami lakukan,” jelasnya.

Saat ini, pihaknya tengah mengkalkulasi segala skenario, termasuk kemungkinan 15-16 persen PNS tersebut memutuskan pensiun dini.

“Sedang dipikirkan apakah akan yang akan pensiun itu diganti dengan PNS baru atau bagaimana,” tuturnya.

Tjahjo menegaskan, semua PNS pusat wajib pindah ke ibukota baru karena hal itu merupakan amanat Undang-Undang.

Selain itu, ada juga ketentuan bahwa PNS memang harus siap dipindahkan di mana saja.

“Tentunya akan ditanyakan dulu, apakah pilih pindah atau tidak. Kalau tidak pindah, ada pilihan pensiun dini,” sambungnya.

Terkait kekhawatiran bakal banyaknya PNS yang menolak pindah, Tjahjo menyampaikan bahwa kesejahteraan PNS itu akan dijamin.

Bahkan, pemerintah sudah menyiapkan rumah bagi PNS, sekolah hingga perguruan tinggi yang bagus.

“Di ibukota baru PNS akan hidup enak. Semua fasilitas akan disiapkan pemerintah,” bebernya.

Karena itu, sejatinya tidak ada alasan bagi ratusan ribu PNS itu menolak pindah ke ibukota baru.

“Lagipula kalau bertahan di Jakarta, lah semua instansi pusat pindah ke ibukota baru, dia mau kerja di mana,” pungkasnya. (*)

Sumber Pojoksatu.id
https://pojoksatu.id/news/berita-nasional/2020/01/20/280-ribu-pns-pusat-harus-ikut-pindah-ke-ibukota-baru-yang-menolak-silahkan-pergi/2/

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat hendak mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPR, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020). Foto/SINDOnews/Kiswondari

ARB INdonesia, JAKARTA – Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menyebut China bukan satu-satunya negara yang melanggar batas wilayah Indonesia.

Menurut dia, ada beberapa negara yang melanggar batas wilayah Indonesia. “Tapi saya ingin tegaskan lagi di sini, bahwa pelanggaran wilayah tidak hanya terjadi dari satu negara, tapi beberapa negara lain juga melakukan pelanggaran wilayah ke wilayah kita,” kata Prabowo seusai Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020).

Saat ditanya terkait negara mana saja yang dimaksud, Prabowo enggan mengungkapkan negara mana saja yang melanggar batas wilayah Indonesia.

“Iya ada beberapa negara lain ya,” ujarnya.

“Ya saya cukup sebut beberapa negara,” kata mantan Komandan Jenderal Kopassus itu.

Namun, Prabowo melanjutkan, Komisi I DPR juga memahami dan mendukung pemerintah untuk meningkatkan pertahanannya guna menjaga kedaulatan negara.

“Saya kira itu di Komisi I memahami, Komisi I juga mendukung pemerintah dan mendukung peningkatan pertahanan TNI dan sebagainya,” kata Prabowo. (*)

Sumber Sindonews.com
https://nasional.sindonews.com/read/1502146/14/tak-hanya-china-prabowo-akui-sejumlah-negara-langgar-batas-wilayah-1579518133

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Tak ingin kekisruhan anggaran publikasi media tahun 2018 terulang, Pemerintah Kabupaten Indragiri hilir (Inhil) kini menerapkan sistem kerjasama media berbasis online yang tingkat akurasi dan objektifitasnya terukur serta dapat dipertanggungjawabkan.

Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi (Infokom) Pemkab Inhil melalui kabid pengelolaan informasi (P4KSDKI) Trio Beni saat berbincang-bincang dengan beberapa Pemimpin Redaksi media, Sabtu (18/1/2020)di pekanbaru, mengatakan mulai tahun anggaran 2020 ini pola manual dan konvensional kerjasama media sudah ditinggalkan. Mulai dari pendaftaran media, proses verifikasi persyaratan media hingga sistem pembayaran jasa media nantinya seluruhnya secara online.

“Prosesnya itu sejak Desember 2019 dan mulai pekan depan dilakukan verifikasi kelengkapan persyaratan media serta pemeringkatan berdasarkan jumlah pembaca atau viewer pada media massa online,” kata Trio.

Pola itu diterapkan Pemkab Inhil melalui Dinas Infokom secara ketat dan tegas untuk menghindari terulangnya kisruh dengan media pada tahun 2018 silam yang kehebohannya tak kunjung mereda  hingga awal tahun 2020 ini.

Seperti ramai diberitakan media, Pemkab Inhil khususnya Dinas Infokom sempat menjadi bulan-bulanan kritik dan kemarahan berbagai perusahaan pers di Riau yang merasa hak mereka dari kerjasama pemberitaan (baca: advertorial) tersebut tidak dibayarkan. Persoalan itu semakin memuncak manakala berkembang rumor Pemkab Inhil sudah membayarkan seluruh dana yang menjadi hak media kerjasama, tetapi kenyataanya justru banyak media yang mengaku tidak menerimanya sama sekali.

Tuduhan korupsi hingga munculnya dugaan kongkalingkong pihak Infokom dengan sejumlah media tertentu makin membuat suasana menjadi panas dan heboh. Belakangan, kemudian muncul pula ketegangan antara Infokom Inhil dengan pengurus salah satu organisasi kewartawanan di Negeri Seribu Parit itu.

Kepala Dinas Infokom Inhil melalui kabid pengelolaan informasi (P4KSDKI) Trio Beni mengakui adanya persoalan dalam kerjasama media tahun anggaran 2018 tersebut. Selain tidak terkontrolnya jumlah media kerjasama dengan istilah “advertorial” itu, bahkan disebut jumlahnya lebih dari 150 media baik cetak maupun online, di saat bersamaan terjadi rasionalisasi APBD Inhil yang mengakibatkan pemangkasan anggaran di berbagai OPD, termasuk Dinas Infokom. Sementara kerjasama dengan media sudah terlanjur digulirkan. 

Parahnya lagi, di tengah defisit anggaran dan terbatasnya anggaran media yang dapat dibayarkan,  administrasi keuangan di satker kerjasama publikasi juga longgar dan tidak tertib. Misalnya saja, banyak pihak media melalui wartawan atau perwakilannya di Inhil yang “kasbon” dengan berbagai alasan kebutuhan mendesak.

“Bisa jadi PPTK-nya merasa kasihan, karena uang advertorial belum dapat dicairkan, sehingga diberikan kasbon,” tutur Trio Beni.

Masalahnya, ternyata banyak di antara wartawan atau pihak perwakilan media di Inhil yang kasbon itu tidak ada koordinasi atau komunikasi dengan kantor pusat. “Sehingga belakangan baru ketahuan bahwa pihak perusahaan media mengklaim belum dibayar sama sekali. Padahal, anggota mereka yang di Inhil sudah mengambilnya dalam bentuk kasbon. Malah ada yang berkali-kali,” ujar Trio Beni.

Namun Trio Beni mengakui jumlah media yang advertorialnya sudah dibayarkan dengan cara kasbon itu memang tidak banyak. Sementara tunggakan kewajiban terhadap media itu kemudian pada tahun 2019 dapat dibayarkan, meski belum seluruhnya.
“Posisinya hingga Januari 2020 ini tinggal 8-10 persen saja yang belum dibayarkan. Saat ini sedang diinventarisasi dan dihitung lagi dengan dana casbon yang sudah diberikan. Kita targetkan Februari nanti, sisanya itu akan dibayarkan,” terang Trio Beni.

Berkaca pada kekisruhan tersebut, kata Trio Beni, pihaknya di tahun anggaran 2020 ini berusaha untuk lebih selektif dalam bekerjasama dengan media. Hanya media yang memenuhi persyaratan, termasuk terverifikasi di Dewan Pers yang dapat menjalin kerjasama publikasi dengan Pemkab Inhil. Infokom Inhil sebagai user, juga menerapkan sistem online dalam pendaftaran, verifikasi administrasi persyaratan hingga distribusi naskah advertorial maupun pelaporan pemuatan advertorial di media.  Semuanya itu termuat dalam sebuah akun yang khusus diberikan kepada setiap media yang bekerjasama.

Satu hal yang terbaru, mulai tahun anggaran 2020 ini, pembayaran advertorial tidak ada lagi secara manual, tetapi langsung ke rekening giro masing-masing perusahaan. Begitupun bukti pajak akan dikirim langsung ke akun media masing-masing.

“Jadi kalau dulu pembayaran manual diberlakukan salah satunya karena masukan dari wartawan daerah atau perwakilan media, kini semuanya itu menjadi urusan internal perusahaan media masing-masing,” kata Trio Beni yang optimis program kerjasama media dengan Pemkab Inhil akan lebih baik.  (rls)

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan menghadiri pelantikan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Inhil periode 2020-2025, di Hotel Inhil Pratama, Rabu malam (15/01/20).

Bupati Inhil menyampaikan rasa syukur atas terselenggara dan telah berjalan lancarnya Musyawarah Kabupaten (Muskab) Kadin Inhil Tahun 2020.

“Musyawarah ini tentu saja penting guna mempersiapkan penyusunan garis-garis besar kebijakan organisasi dalam periode lima tahunan kedepan, yaitu 2020-2025,” ujar HM. Wardan

HM Wardan, sangat mendukung atas terbentuknya kepengurusan baru ini serta mengapresiasi panitia pelaksana dan seluruh peserta yang ikut berpartisipasi sehingga kegiatan berjalan lancar.

“Semoga kegiatan ini membuahkan hasil dan pengaruh positif, tidak hanya bagi Kadin, tetapi juga bagi masyarakat dan daerah Inhil. Kami atas nama pemerintah Kabupaten Inhil mengucapkan Selamat kepada Dewan Pengurus Kadin Inhil periode 2020-2025 yang telah dipilih dan dilantik pada hari ini,” sebutnya.

Bupati Inhil berpesan, agar Dewan Pengurus Kadin Kabupaten Inhil dapat menjalankan tugas dan amanah yang telah dipercayakan dengan baik, ikhlas, dan penuh tanggungjawab serta dapat berupaya membawa kemajuan bagi Kadin dan perekonomian Inhil ke arah yang lebih baik.

“Semoga Pengurus Kadin Kabupaten Inhil yang baru bisa menjalin sinergi dan kerjasama yang baik dengan Pemerintah Daerah (Pemda) dan terus meningkatkan peran dalam membangun perekonomian Kabupaten Inhil, termasuk dalam mengembangkan IKM dan UKM dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah serta memajukan dunia usaha dan mendorong laju pertumbuhan ekonomi.” Tukas Bupati mengakhiri sambutannya.

Dalam kegiatan tersebut, turut hadir Unsur Forkopimda Kabupaten Inhil, Pejabat eselon 2 dan 3, Ketua Umum Kadin Provinsi Riau Supianto, serta para undangan dari pelaku-pelaku usaha di kabupaten Indragiri Hilir.  (Rls)

Presiden Jokowi di atas KRI Usman Harun 359 yang sandar di Pangkalan Angkatan Laut Terpadu Selat Lampa, Natuna. Foto BPMI Setpres

ARB INdonesia, JAKARTA – Kehadiran Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Natuna beberapa hari lalu membawa pesan bagi publik Indonesia, bukan pemerintah China.

Hal itu berbeda dengan rapat yang dilakukan oleh Jokowi di atas KRI di perairan Natuna pada 2016 yang pesannya ditujukan kepada pemerintah China.

Demikian yang dikatakan oleh Gurubesar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana dalam diskusi “Pantang Keok Hadapi Tiongkok” di Upnormal Coffee, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta, Minggu (12/1).

Menurutnya, pesan kehadiran Jokowi dan rombongan di Natuna kemarin justru ditujukan untuk masyarakat Indonesia.

“Presiden secara sengaja mengatakan tidak ada pelanggaran terhadap kedaulatan, melainkan hak berdaulat di ZEE,” tutur Hikmahanto.

Hal itu dibutuhkan karena beberapa waktu terakhir masyarakat Indonesia memiliki kesalahan pandangan di mana pelanggaran dianggap terjadi di kedaulatan.

Bahkan banyak di antara masyakarat Indonesia yang mendorong pemerintah untuk mengerahkan militer yang bilamana dilakukan justru akan menyalahi aturan.

Menimpali Hikmahanto, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin mengatakan kehadiran Jokowi merupakan pesan untuk rakyat Indonesia, khususnya nelayan. Bahwa pemerintah menjamin perlindungan dari nelayan Indonesia.

“Kehadiran presiden memberikan kepastian jaminan perlindungan bagi nelayan Indonesia,” ujar Ali. (*)

Sumber Pojoksatu.id
https://pojoksatu.id/news/berita-nasional/2020/01/12/maaf-ya-jokowi-hadir-ke-natuna-bukan-untuk-gertak-china-tapi-demi-nelayan-indonesia/

ARB INdonesia, PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Selatan, menyepakati mengatasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), secara bersama pada tahun 2020 ini.

Kesepakan tersebut, terungkap dalam Rapat Koordinasi (Rakor) gubernur Riau dan jajaran bersama Gubernur Sumatera Selatan dan jajaran terkait penanganan Karhutla, Sabtu (11/1/2020), di Balai Pauh Janggi, Gedung Daerah Provinsi Riau di Pekanbaru.

Hadir dalam rapat tersebut Gubernur Riau H Syamsuar, Danlanud Roesmin Nurjadin, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Karo OPS Polda mewakili Kapolda, Danrem 031 Wira Bima, BPBD Provinsi Riau beserta Kepala OPD Provinsi Riau dan jajaran. Dan dari Provinsi Sumel hadir Gubernur H. Herman Deru, berserta Danrem 044 Garuda Dempo, Kolonel. Arh Sonny Septiono dan jajaran.

“Kami ingin dalam pertemuan ini masing-masing jajaran dapat bertukar pengalaman, dan tercipta kesamaan visi dalam menghadapi bencana Karhutla, sehingga penanggulangan Karhutla dapat ditangani lebih baik. Musim kemarau ekstrem akan kita hadapi dalam waktu dekat, Pemprov Riau sudah melakukan koordinasi dengan berbagai stakeholder sampai pihak desa agar dapat bersama-sama menjaga hutan dan lahan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” ujar Syamsuar.

Beberapa kebijakan strategis yang telah dilakukan Pemprov Riau, diantaranya, Pemetaan kembali daerah rawan bencana. Inventarisir kembali terhadap izin perusahaan perkebunan dan pengusahaan yang beroperasi di wilayah Provinsi Riau. Perlibatan perusahaan dalam patroli bersama yang dapat dimonitoring langsung oleh satgas karhutla Provinsi Riau.

Penyediaan alat pertanian di 99 kecamatan yang rawan karhutla dan penyediaan tanaman yang ramah terhadap lingkungan. Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan sebagai zona penyamgga sehingga menciptakan ekowisata terutama di kawasan taman nasional hutan lindung dan hutan konservasi. Pelibatan dunia pendidikan terhadap dosen dan tenaga pengajar lainnya serta mahasiswa yang melakukan kuliah kerja nyata dalam mensosialisasikan bahaya karhutla akibat membuka lahan cara membakar.

Menanam tanaman-tanaman yang ramah lingkungan di lahan gambut. Sistem informasi / aplikasi peringatan dini dalam mengetahui lokasi titik hotspot di lapanfam. Pembuatan embung dan sekat kanal pada lokasi-lokasi lahan gambut.

“Dan penetapan status siaga darurat jika sudah ada informasi awal dari BMKG mengenai masuknya musim kemarau. Selanjutnya pembentukan tim terpadu penertiban kebun sawit ilegal, termasuk penegakan hukum. Terakhir juga menjalin sinergitas antara pemprov dan Kabupaten Kota, serta bersama pemerintah pusat, perguruan tinggi dengan semua pihak,” ungkap Gubri.

Sementara itu, Gubernur Sumsel, Herman Deru mengungkapkan, tidak ada kata lain selain kerjasama dalam menghadapi Karhutla ini. Melihat solidnya Gubernur Riau dengan bupati/walikota dalam menangani Karhutla, hal ini menjadi inspirasi bagi dirinya.

“Selama 10 tahun saya menjabat menjadi bupati tidak ada Karhutla, baru saja saya dilantik sebagai gubernur langsung dihadapkan dengan Karhutla, tahun 2019 merupakan kondisi cuaca panas yang sangat ekstrim,” ungkap Herman.

Lahan gambut di Sumsel, beber Herman, ada seluas 1,4 juta. Kubah gambut di Sumsel 20-30 meter, dan berada jauh dari infrastruktur. Andalan pemadaman hanya water bombing dengan cost yang besar sementara APBD Sumsel sedikit. Karenannya Pemerintah Provinsi Sumsel kewalahan menghadapi Karhutla.

“Saya mengucapkan terimakasih kepada gubernur Riau, sudah mau menerima kami dan bertukar pikiran tentang penanganan Karthula, dan kami juga berterima kasih karena Riau sudah mengumpulkan daerah penghasil sawit tadi pagi. Untuk menghadapi Karhutla tidak ada kata lain, selain saling bekerjasama,” ucap Herman.

Untuk diketahui, pada tahun 2019 yang lalu, kondisi Karhutla di Riau, begitu parah setelah tiga tahun tanpa asap. Dan kembali terjadi pada tahun 2019, yang menyebabkan ratusan ribu haktar lahan terbakar. Bahkan menyebabkan kabut asap tebal, dan menggangu dunia pendidikan. Selain itu juga mengganggu penerbangan dan perekonomian. (*)

Sumber cakaplah.com
https://www.cakaplah.com/berita/baca/2020/01/11/riau-dan-sumsel-sepakat-bersama-mengatasi-karhutla/#sthash.MHWlnmZa.dpbs