Kompleks perkantoran Pemda Kabupaten Bandung Barat di Mekarsari, Ngamprah. Pada 2019 Pemda KBB mengucurkan anggaran hibah Rp77 miliar lebih. Foto/Dok.SINDOnews

ARB INdonesia, BANDUNG BARAT – Dana bansos serta hibah seperti dua sisi mata pisau yang bisa mencelakakan atau bahkan bisa menguntungkan bagi seorang kepala daerah.

Tidak jarang dana bantuan pemerintah daerah ini pun kerap jadi komoditas politik karena begitu sensitif dan menjadi isu menarik karena berbicara nominal rupiah yang digelontorkan.

Data di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) KBB, dana hibah tahun 2019 mencapai Rp77.084.640.000, dengan serapan Rp76.044.940.000 atau 98,65%.

Sementara untuk dana bansos sebesar Rp16.860.000.000 dengan realisasi hanya Rp12.323.500.000 atau 73,09%. Anggaran hibah itu tidak hanya tersentralistik di bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra), tapi juga ada yang Dinas Sosial, Disdik, Dispora, Kesbangpol, Dinas Pertanian, dan sejumlah dinas lainnya.

Direktur Eksekutif Sundanedia Digdaya Institute Moch Galuh Fauzi mengatakan, apa yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat (KBB) saat ini, seakan merepresentasikan hal tersebut.

Ini berawal dari adanya surat Polda Jabar yang meminta dokumen dana bansos dan hibah yang bersumber dari APBD KBB tahun 2019.

“Polemik permintaan dokumen dari kepolisian terhadap Bupati Bandung Barat harus jelas, masyarakat juga mesti mengawal, agar hal ini tidak bergeser menjadi komoditas politik,” kata Galuh, Jumat (24/1/2020).

Menurut dia, pihak kepolisian juga perlu memberikan keterangan yang lebih jelas. Apalagi sempat muncul adanya pernyataan akan menjemput paksa bupati jika tidak menyerahkan dokumen bansos dan hibah.

Dia khawatir pernyataan itu lantas ‘digoreng’ dengan masif untuk menggerus kepercayaan masyarakat terhadap bupati. Sebab faktanya, di sejumlah media sosial muncul berbagai macam komentar bahkan terkesan tendesius karena menganggap bupati tidak koperatif.

Padahal semestinya masyarakat fokus mengawal bila benar ada dugaan pidana korupsi dalam kasus hibah dan bansos itu. Bukan malah membumbui lewat komentar dan opini yang membuat suasana menjadi gerah.

Terkait pendelegasian yang dilakukan bupati terhadap bawahannya untuk mengirimkan lampiran dokumen yang diminta oleh pihak kepolisian, dinilainya sah-sah saja.

Termasuk melakukan langkah tepat dengan mengumpulkan para kepala dinas pascapermintaan dokumen yang dimaksud, mengingat hibah dan bansos disimpan di berbagai OPD.

Lebih lanjut, masyarakat juga perlu tahu bahwa mekanisme hibah sudah diatur melalui Permendagri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD. Jadi jelas bahwa mekanisme hibah secara teknis prosesnya ada di kepala OPD melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin Sekda.

“Rekomendasi OPD dan TAPD itu yang menjadi dasar pencantuman alokasi dana hibah dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS),” ujar dia. (*)

Sumber Sindonews.com
https://jabar.sindonews.com/read/16318/1/dana-bansos-rawan-jadi-komoditas-politik-kepala-daerah-harus-hatihati-1579874500

Ilustrasi/int

ARB INdonesia, PEKANBARU – Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau, Ikhwan Ridwan, mengatakan bahwa 6.178 peserta CPNS yang lulus administrasi beberapa waktu lalu akan menjalani Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) pada 27 Januari sampai 10 Februari 2020.

Lokasi SKD akan dilaksanakan di UPT Penilaian Kompetensi Jalan Amal Hamzah, Kota Pekanbaru. Ridwan menjelaskan, pelaksanaan SKD nanti akan dibagi menjadi beberapa sesi, dimana dalam satu sesi diberikan waktu 90 menit.

“Dalam satu hari itu akan dibagi menjadi 5 sesi. Kecuali hari Jumat yang hanya 4 sesi,” jelasnya.

Dan untuk waktu kehadiran, Ikhwan meminta agar seluruh peserta seleksi CPNS agar datang tepat waktu, yaitu satu jam sebelum pelaksanaan ujian dan membawa persyaratan yang telah ditentukan.

“Jadwalnya bisa dicek di situs www.bkd.riau.go.id. Di situs tersebut semua persyaratannya lengkap diinformasikan, termasuk denah lokasi juga kita muat di sana,” ungkapnya.

Lanjutnya, peserta diwajibkan membawa persyaratan yang telah ditentukan seperti kartu ujian yang di print oleh peserta (berwarna), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) asli atau surat keterangan yang masih berlaku yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) yang asli, dan pas foto 4 x 6 cm bewarna dengan latar belakang merah.

“Tiga persyaratan tersebut wajib dibawa, jika salah satu tidak dibawa maka tidak akan diperbolehkan untuk mengikuti ujian,” sambungnya.

“Kemudian peserta juga wajib mematuhi tata tertib yang telah ditetapkan panita. Dan bagi peserta yang tidak hadir atau tidak mengikuti ujian dengan alasan apapun akan langsung dinyatakan gugur,” tandasnya. (*)

Sumber cakaplah.com
https://www.cakaplah.com/berita/baca/2020/01/24/skd-cpns-pemprov-riau-segera-dilaksanakan-cek-jadwalnya-disini/#sthash.tMavqNeH.dpbs

Foto : Gubernur Riau, H Symsuar

ARB INdonesia, PEKANBARU – Gubernur Riau, Syamsuar, secara berlahan mulai menonjobkan kepala OPD yang ada di lingkungan Pemprov Riau. Salah satunya dengan kembali mengeluarkan Surat Keputusan (SK) penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Dari SK yang beredar tercatat 5 OPD yang di tunjuk sebagai Plt.

Ke 5 OPD tersebut diantaranya, Kepala Biro Asministrasi Pembangunan, yang semula dijabat oleh Indra, saat ini ditunjuk Plt Muhammad Abduh, dan Indra SE, saat ini menjabat sebagai Plt Asisten II. OPD baru Biro Pangadaan Barang dan Jasa, dijabat Plt oleh Agussalim.

Biro Administrasi pimpinan (Adpim) plt di jabat oleh Wira Haryoko. Dan OPD selanajutnya, Dinas pemberdayaan masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang semula dijabat oleh Syariffuddin AR, kini dijabat Plt oleh Raja Siti Nurasyah.

Dengan demikian Syarifuddin AR saat ini dinyatakan non job, menyusul kepala OPD lainnya yang telah di nonjobkan. Selain itu, jabatan Plt Asisten II Setdaprov Riau, saat ini dikendalikan oleh Karo hukum Ely Wardani. Sedangkan Indra saat ini belum jelas di OPD mana ditempatkan.

Kepala BKD Riau, Ikhwan Ridwan mengatakan, SK seluruh Plt dan pejabat yang mengisi jabatan telah di teken Gubernur Riau Syamsuar. Dan seluruh kegiatan di OPD yang ditunjuk Plt menjalani tupoksinya sebagai Plt.

“Sudah semua jabatan Plt OPD yang ditunjuk Gubri sudah keluar. Semuanya sudah melalui proses dan arahan pimpinan,” singkat Ikhwan.

Sebelumnya Gubernur Riau, juga telah mengevaluasi pejabat tinggi pratama dilingkungan Pemprov Riau, untuk mengisi jabatan kepala OPD yang baru. Dan untuk mengisi OPD yang baru sesuai dengan Permendagri, pasal 25 Permendagri No. 56/2019 diamanatkan pelaksanaannya di awal tahun 2020, Gubri menunjuk 5 pejabat menjadi Pelaksana tugas (Plt), 9 pejabat harus di nonjobkan. Dari 25 pejabat yang di evaluasi oleh Gubernur Riau melalui asesment sejak awal sesember 2019 lalu.

Untuk 9 pejabat yang di nonjobkan tersebut diantaranya, Andra Sjafril yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Dukcapil, Firdaus (Karo Humas), Asrizal (Kadis Perindustrian), Yul Wiriaty Moesa (Kadis Perdagangan), M Amin (Kadis Perkim), Dadang (Kadis PUPR), Arbaini (Kepala Balitbang), Ferry HC (Kadis Perkebunan ), Tengku Hidayati (Kadis PPA).

Sedangkan 5 pejabat yang ditunjuk Plt untuk pengisian OPD baru yang digabungkan diantaranya, sesuai dengan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) baru mulai diefektifkan tahun 2020. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Riau Herman (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan), Plt Kepala Dinas Perkebunan Riau Ahmad Syah Harrofie (Asisten I Setdaprov Riau).

Kemudian Plt Kepala Dinas PUPR dan Perkim Riau M Taufiq OH, Plt Badan Perencanaan Pembangunan dan Balitbang Riau Yan Prana Jaya (Sekdaprov Riau), Plt Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Riau Indrawati Nasution (Asisten III Setdaprov Riau).

Sumber Haluanriau.co
https://haluanriau.co/2020/01/23/gubernur-riau-kembali-nonjobkan-pejabat-eselon-ii/

ARB INdonesia, PEKANBARU – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) H. Said Syarifuddin menghadiri ekpsos percepatan penyehatan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Indragiri (TI) dan penyediaan air bersih di Kabupaten Inhil di Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Riau (BPPWR), Pekanbaru, Kamis (23/01/2020).

Rombongan expos dari Pemkab Inhil yang dipimpin langsung oleh Sekda Inhil tersebut juga diikuti oleh Kepala dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Inhil, Tengku Edi Eprizal, Direktur PDAM TI, Ir Ahmad Hafiz dan diterima langsung oleh Ichwanul Ihsan Kepala BPPWR.

Sekda Inhil, Said Syarifudin menuturkan yang dipresentasikan menyangkut percepatan penyehatan PDAM TI melalui prog NUWAS (National Urban Water Supply Project) yaitu, Review DED Peremajaan Jaringan Pipa Pdam Kecamatan Tembilahan dan Kecamatan Tembilahan Hulu, Perencanaan Teknis Normalisasi Spam Existing Tembilahan serta Opname dan Evaluasi Teknis Spam PDAM.

“Alhmdulillah, setelah melakukan expos kita mendapatkan bantuan yang dterima 2 jt $ US (25 Milyars) melalui waord bank untuk tahap pertama,” ungkap Sekda Inhil tersebut kepada media ini.

Kegiatan NUWAS melalui program bantuan dana world Bank dan sharing dana daerah akan segera dilaksanakan pada tahun 2020.

Balai sarana dan prasarana Provinsi Riau bersama Sekda Riau, Dinas Cipta Karya Inhil ,PDAM Tirta Indragiri, pihak konsultan telah membahas teknis agar pekerjaan ini dapat ditenderkan sesegara mungkin pada tahun 2020.

“Artinya akan ada pembangunan jembatan intake 2 unit, rumah pompa 1 unit, IPA kapasitas 50 L/d 1 unit, pengadaan pompa di unit boster parit 7, dan peremajaan perpipaan di Kecamatan Tembilahan dan Tembilahan Hulu sesuai dengan apa yang telah kita usulkan,” Imbuh Sekda Inhil tersebut. (Media Sakti Grub)

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Desas-desus mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) semakin hari kian nyaring terdengar, baik dikalangan elit maupun non elit.

Menanggapai hal tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Inhil, H. Said Syarifuddin ketika dikonfirmasi membenarkan soal desas-desus adanya pergantian mutasi jabatan dilingkungan Pemkab Inhil.

“Dalam waktu dekat ini, khusus penjabat Esolon II”, kata Sekda,  Rabu (22/1/2020).

Namun, Sekda tidak menyebutkan kapan waktu pergantian pejabat Eselon II tersebut akan dilaksanakan oleh Pemkab Inhil.

Selain itu H. Said Syarifuddin juga menyampaikan mutasi pejabat tersebut merupakan suatu kewajiban Pemkab Inhil untuk melaksanakannya.

“memang menjadi kewajibkan dan tugas kita sebagai pemerintah daerah,” imbuhnya.  Arb

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Langkah percepatan dan pemerataan pembangunan khususnya dalam penyelamatan kebun masyarakat lewat pembangunan rehabilitas prasarana trio tata air yang selama ini belum optimal, baik terhadap pekerjaan trio tata air serta pengelolaan excavator dan tidak satu pintunya penganggaran serta banyak persoalan lain dilapangan.

Maka dari itu pemerintah daerah dan legislatif akan segera mengambil langkah merevisi perbup dalam rangka penyelamatan kebun masyarakat yang selama ini pengelolaan alat berat atau excavator oleh kecamatan dari tahun 2017 hingga 2019.

“Pada tahun 2020 dikembalikan ke Dinas Perkebunan langkah yang dilakukan diantaranya adalah menginventarisasi keselurahan alat berat terkait kondisi fisik pencapaian target pekerjaan dan kondisi terakhir posisi excavator.”ujar Kepala Dinas Perkebunan(Disbun) Inhil Drs H Eddiwan Shasby MM.

Shasby juga menambahkan pengrekrutan tanaga oparator atau helver excavator, operator ponton,mekanik dan worksop perlu di lakukan untuk menunjang operasional alat berat.

“Untuk menunjang keberhasilan ini semua petugas harus memiliki skill, berpengalan dan memiliki pengalaman kerja, disamping itu semua petugas akan diberikan training dan semua petugas diangkat menjadi pegawai non ASN”ujarnya.

Untuk itu kadisbun berharapkan melalui dinasnya akan lebih bisa mengontrol dan melakukan pembinaan kepada mereka sekaligus diharapkan mereka menjadi tenaga yang profesional

” Kita juga melakukan pemetaan terhadap kondisi kebun masyarakat yang rusak mulai dari penyebabnya instrusi air, OPT perkebunan Karhutla.”jelasnya.

Selain itu juga kadis menambahkan Penambahan dua alat berat di tahun 2020 berupa excavator long Arm dan Standar dan penambahan satu ponton. (rls)