Foto : Bangunan Pasar Cik Puan

ARB INdonesia, PEKANBARU – Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru bersedia menyerahkan aset Pasar Cik Puan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Tapi, Pemko tidak mau dijadikan sebagai pengelola.

Walikota Pekanbaru Dr Firdaus MT melalui Kepala Bagian Humas Setdako Pekanbaru Mas Irba H Sulaiman mengatakan, Pemko akan menyerahkan aset itu jika memang diperlukan untuk percepatan pembangunan Pasar Cik Puan.

“Pak Wali bersedia ketika memang pasti itu akan dibangun oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian PUPR,” kata Irba, Sabtu (1/2/2020).

Namun, kata Irba, Walikota tidak ingin jika nanti ditunjuk sebagai pengelola Pasar Cik Puan. Irba menjelaskan, alasan Walikota menolak untuk mengelola Pasar Cik Puan lantaran dikhawatirkan akan membebani APBD Kota Pekanbaru setelah pasar difungsikan nanti.

“Artinya, kita akan serahkan sepenuhnya dengan catatan, ketika selesai, Pemko Pekanbaru tidak bersedia mengelolanya,” jelas Irba.

Kata Irba, Pemko Pekanbaru selama ini sudah lakukan kajian, bahwa beberapa pasar milik pemerintah, untuk pemeliharaan pasar dan operasionalnya mesti disubsidi dari APBD. Anggaran yang harus dikeluarkan tidak sedikit.

Walikota, tidak ingin hal ini juga terjadi pada Pasar Cik Puan. Rencana pembangunan pasar yang akan didanai oleh Kementerian PUPR, tidak dipersoalkan oleh Walikota.

“Itu sudah dihitung oleh pak wali. Setiap tahun untuk biaya operasional saja lebih kurang Rp3 miliar,” jelasnya.

Sebelumnya diberitakan bahwa Gubernur Riau Syamsuar meminta Pemerintah Kota Pekanbaru menyerahkan duplikasi aset lahan pasar Cik Puan ke Pemerintah Provinsi Riau. Agar pasar yang telah bertahun-tahun terbengkalai tersebut bisa dilanjutkan pembangunannya, baik oleh pemprov Riau maupun dari pemerintah pusat.

“Jadi persoalannya ada duplikasi aset, Jadi aset itu terdaftar di kota dan terdaftar di kami. Jadi kami mengharapkan sebenarnya kepada pak walikota mau menyerahkan kepada kami sehingga ini bisa dibangun pasar,” ujar Gubernur Riau Syamsuar, Kamis (30/1/2020). (*)

Sumber cakaplah.com
https://www.cakaplah.com/berita/baca/2020/02/01/pemko-pekanbaru-bersedia-serahkan-aset-pasar-cik-puan-ke-pemprov-riau/#sthash.iIkHG0tC.dpbs

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Dandim 0314/Inhil bersama Bupati Inhil HM Wardan melaksanakan pelepasan perdana 7000 bibit ikan lele di keramba Apung dan meninjau saung Pilot Projek pengolahan sabut kelapa di Makodim 0314/Inhil, Jalan A. Yani, Tembilahan, Jum’at (31/01/2020).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kapolres Inhil AKBP Indra Duaman SIK, Kajari Inhil, para pejabat pemerintah daerah Inhil dan unsur Forkopimda Inhil.

Setelah kegiatan pelepasan 7000 bibit ikan lele tersebut, dilanjutkan dengan peninjauan saung pengolahan sabut kelapa.

Berbagai macam hasil olahan kreatif dari limbah sabut kelapa diperkenalkan oleh Dandim 0314/Inhil Letkol Inf Imir Faishal.

“Banyak yang bisa diolah dari sabut kelapa ini, seperti Pot Bunga, Tali Tambang, Sapu, bahkan banyak lagi. Namun kita lebih merujuk pada pembuatan pot untuk budidaya Tanaman Vanili,” ujarnya menjelaskan.

Dandim menuturkan, pengolahan sabut kelapa sampai pada hari ini belum ditempatkan dengan benar oleh masyarakat.

“Selama ini sabut kelapa oleh masyarakat dinilai masih belum memiliki harga. Tentunya hal ini akan lebih kita galakkan guna membuka pola pikir masyarakat agar mau menjalankan ekonomi kreatif pengolahan limbah sabut kelapa ini,” jelasnya.

Lanjutnya, ini akan dijadikan salah satu potensi pengembangan perekonomian yang ada di Inhil.

“Belum lagi potensi-potensi kelautan kita, seperti perikanan. Potensi ini juga dalam rangka meningkatkan perekonomian dan menggali potensi daerah,” ujarnya.

“Kalau desa dapat menggali potensi yang ada di desanya mungkin tidak perlu lagi APBD, karena setiap desa mampu mengelola potensi yang ada di desanya masing-masing,”  katanya.

Bupati Inhil sangat mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan di Makodim 0314/Inhil tersebut. (rls)

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Kabupaten Indragiri Hilir memiliki luas 240.733.73 Hektar perkebunan kelapa. Dari luas tersebut, perkebunan kelapa di Inhil mampu memproduksi buah kelapa sekitar 317.116.88 ton pertahun atau sekitar 26.426.33 ton perbulannya, seperti dikutip dari Data BPS Kab.Inhil tahun 2019.

Sangat disayangkan, dari banyaknya buah kelapa di Kabupaten Inhil, ketika dipanen hanya menyisakan sabut yang hanya menjadi tumpukan limbah.

Sementara, jika dimanfaatkan sabut kelapa tersebut dapat diolah menjadi beragam bahan produk jadi dan setengah jadi yang memiliki nilai jual tinggi dan bernilai Ekspor.

Sebagai contoh, Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur yang hanya produksi kelapanya mencapai 31.130 ton kopra kering dengan luas panen 22.236 hektar, data tahun 2018. Dikutip dari merdeka.com

Melalui PT Sumber Makmur Mulya mereka mampu memproduksi dan ekspor serabut serta serbuk kelapa ke Cina. Hal itu sudah dilakukan sejak tahun 2016 dengan total 20 kontainer per bulannya.

Ditahun 2019 pihaknya sudah bisa memproduksi hingga 40 kontainer per bulan. Masing masing kontainer memiliki berat rata-rata 16,5 ton.

“Bahannya 70 persen ambilnya dari Banyuwangi, dari pengepul kelapa, kita beli sabutnya. Kalau dulu mereka kesulitan jualnya kemana, ada yang bisa menerima untuk pembuatan kerajinan seperti keset, tapi jumlahnya terbatas, sekarang kita serap,” kata Abdul Haris 
saat seremoni pelepasan ekspor cocofiber di Banyuwangi, Kamis (5/9/2019). Dikutip dari merdeka.com

Dengan demikian, mampukah Kabupaten Indragiri Hilir yang memiliki julukan ‘Negeri Hamparan Kelapa Dunia’ merubah limbah sabut kelapa menjadi rupiah ?

Mengawali hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Inhil melalui Kodim 0314/Inhil saat ini telah memproduksi olahan limbah sabut kelapa dalam skala kecil atau home industri.

Tidak menutup kemungkinan, pengolahan sabut kelapa yang di gebrak oleh Kodim 0314/Inhil bisa saja terjadi secara masif apabila pemerintah daerah mendukung dengan memperdayakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).

Sperti yang diungkapkan Dandim 0314/Inhil Letkol Inf Imir Faishal, dalam meningkat ekonomi kerakyatan melalui limbah sabut kelapa, Kami berharap Pemerintah Daerah Kabupaten mampu menggiatkan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) untuk melakukan pengolahan sabut kelapa.

“Untuk memenuhi kebutuhan pasar yang besar, Kodim tidak mampu berdiri sendiri, ini perlu gerakan yang masif dalam pengolahan sabut kelapa,” tutur nya dalam rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah dan Forkopimda dalam rangka pembahasan Isu Strategis dan pemberdayaan perekonomian kerakyatan pengolahan limbah sabut kelapa, di Makodim 0314/Inhil, Jum’at (31/1/2020).

Lajut Dandim, saat ini Kodim 0314/Inhil telah memproduksi, serat sabut (cocofibre) diolah menjadi sapu, pot tanaman dan serbuk sabut (cocopeat) untuk pupuk.

“Produk yang ingin dikembngkan kedepannya seperti kasur, tali, keset. Namun perlu dukungan tambahan alat untuk mendukung produksi tersebut,” imbuhnya.

Selain itu, pengolahan sabut kelapa sampai pada hari ini belum ditempatkan dengan benar oleh masyarakat.

“Selama ini sabut kelapa oleh masyarakat dinilai masih belum memiliki harga. Tentunya hal ini akan lebih kita galakkan guna membuka pola pikir masyarakat agar mau menjalankan ekonomi kreatif pengolahan limbah sabut kelapa ini,” jelasnya.

Menanggapi hal itu,  Bupati Inhil HM Wardan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kodim 0314/Inhil dalam mendukung program pemerintah melalui pengembangan ekonomi kerakyatan dengan pengolahan limbah sabut kelapa.

“Sejauh ini sabut kelapa di Kabupaten Inhil belum memiliki nilai ekonomis yang tinggi, semoga dengan adanya gebrakan dari Kodim kedepan mampu mengangkat pengolahan sabut kelapa menjadi nilai ekonomi,” kata HM Wardan saat memimpin rapat pemberdayaan perekonomian kerakyatan pengolahan limbah sabut kelapa di Makodim 0314/Inhil.

Lanjut Bupati dua periode, dalam pengengbangan ekonomi kerakyatan, yang menjadi titik berat adalah di pedesaan. Karena apabila desa mampu menggali potensinya yang ada di desanya, kedepan desa tidak lagi berharap dengan APBD seperti sekrang ini.

“Dinas, Camat, Desa melalui Bumdes, pengolahan sabut kelapa ini harus dikembangkan. Pemerintah daerah senantiasa mensuport untuk pengolahan sabut kelapa,”

Untuk diketahui, dalam rapat yang digelar di Aula Makodim 0314/Inhil, dihadir oleh Bupati Inhil, Kapolres, Ketua PN Tembilahan, Kejari Inhil,  dan unsur Forkopimda lainnya serta Organisasi Kemasyarakatan.

Reporter Arbain

Kondisi kota Wuhan usai ditetapkan sebagai daerah karantina penyebaran virus corona. Foto: PPIT Wuhan

ARB INdonesia, JAKARTA – Rencana evakuasi ratusan WNI dan mahasiswa dari Wuhan, Provinsi Hubei, China terus dimatangkan Pemerintah Indonesia.

Terlebih, Wuhan adalah kota yang menjadi pusat penyebaran virus corona yang membuat manusia jadi seperti zombie.

Untuk itu, upaya dan standar maksimal pun tengah dipersiapkan pemerintah.

Termasuk terkait penyiapan fasilitas medis bagi WNI dan mahasiswa yang nantinya sudah dievakuasi kembali ke tanah air.

Guna menopang rencana tersebut, TNI menyiagakan seluruh rumah sakit yang dimiliki untuk menampung sementara WNI dan mahasiswa tersebut.

Demikian disampaikan Kapuspen TNI Mayjen TNI Sisriadi kepada wartawan, Kamis (30/1/2020).

Sriadi menjelaskan, penyiagaan rumah sakit tersebut lantaran virus corona sangat mudah menyebar dan menular dari orang satu ke yang lainnya.

Karena itu, ratusan WNI dan mahasiswa yang dievakuasi nantinya harus menjalani karantina selama beberapa waktu.

Hal itu untuk memastikan bahwa mereka tidak terjangkit virus corona, sekaligus sebagai upaya pencegahan masuknya corona ke Indonesia.

“TNI telah menyiapkan seluruh rumah sakit TNI, baik TNI AD, AL, maupun AU, seluruh satuan-satuan kesehatan lapangan dan seluruh personel kesehatan TNI yang ada di Indonesia,” terangnya.

Seluruh fasilitas medis itu, sudah dipersiapkan sedemikan rupa untuk menerima para WNI tersebut.

“Untuk melakukan langkah-langkah terukur dan terkoordinasi dengan seluruh stakeholder terkait di daerah,” sambungnya.

TNI AU sendiri sudah bersiap melakuan evakuasi dengan menyiagakan dua pesawat.

Akan tetapi, upaya itu masih menunggu hasil koordinasi dan diplomasi politik Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI dengan pemerintah China.

Tujuannya, agar pesawat TNI AU itu diizinkan mendarat di Wuhan yang sampai saat ini masih menjadi dearah isolasi.

Dimana pemerintah China tidak memperbolehkan siapapun masuk maupun keluar dari daerah isolasi.

“Pelaksanaannya dikoordinir oleh Kemenlu sebagai leading sektor untuk kegiatan ini,” jelas Sisriadi.

Sebelumnya, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara (Kadispenau) Marsekal Pertama TNI Fajar Adriyanto mengatakan, pihaknya hanya tinggal menunggu perintah penjemputan WNI dan mahasiswa di Wuhan.

TNI AU juga sudah menyiagakan dua pesawat. Yakni Boeing 737 dan 1 C130 Hercules.

Kendati WNI tersebut berhasil dievakuasi, namun mereka tidak diperbolehkan langsung pulang ke rumah masing-masing.

Sebaliknya, mereka diharuskan menjalani masa karantina selama 28 hari untuk diobservasi dan dipastikan tidak membawa virus corona.

Sementara, berdasarkan data Kemlu sampai Selasa (29/1) kemarin, ada 100 WNI di Wuhan.

Mereka terdiri dari 84 mahasiswa dan 16 tamu mahasiswa dari tempat lain. Total keseluruhan WNI di Provinsi Hubei berjumlah 243 WNI. (*)

Sumber Pojoksatu.id
https://pojoksatu.id/news/berita-nasional/2020/01/30/wni-di-wuhan-dievakuasi-tni-kerahkan-seluruh-rumah-sakit-siaga-1/3/

Papan plang Peningkatan Jalan Ruas 6 Jalan Pulau Kijang – Sanglar ©2019, foto: arbindonesia.com

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR –  Proyek tahun anggaran 2019 ‘Peningkatan Jalan Ruas 6 Jalan Pulau Kijang – Sanglar‘ yang menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan nilai kontrak 9 Milyar lebih, tak selesai dikerjakan.

Pasalnya, hingga berakhirnya tahun 2019 lalu, pengerjaan proyek yang dimenangkan oleh CV BOERAY BROTHERS hanya mencapai 26% bobot pengerjaannya.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Dinas PU-PR Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Ilyanto, kepada awak media, Rabu (29/1/2020), dikutip dari Indragirione.com.

“Ada sekitar 26 persen bobot pekerjaan yang telah mereka lakukan. Kami juga telah membayar kepada meraka sebesar lebih kurang 2 Milyar, sesuai hasil pekerjaan mereka di lapangan,” jelasnya.

Selain itu, Ilyanto juga mengatakan telah memutuskan kontrak kepada CV BOERAY BROTHERS, karena tidak mengerjakan tugas dengan maksimal, dan juga tidak mengajukan permohonan perpanjangan kontrak.

“Setelah melihat hasil bobot pekerjaanya tidak sampai 30 persen, hal itulah yang membuat kontrak terpaksa di putus,” ungkapnya.

Menurut Illyanto, Lokasi Pulau Kijang itu akses masuk materialnya lebih mudah melalui jalur sungai, dan juga ruas jalannya tersebut adalah jalan yang sudah jadi.

“Hanya tinggal peningkatan saja mereka tidak bisa manfaatkan itu,” tuturnya.

Terkait kelanjutan pengerjaan  Peningkatan Jalan Ruas 6 Jalan Pulau Kijang – Sanglar tersebut, Ilyanto mengaku belum mengetahui, sebab harus melalui tahapan-tahapan dan proses panjang.

“Belum tahu, prosesnya panjang. Kami masih menunggu kucuran dana, setelah itu baru dilakukan Pelelangan,” pungkasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, Pihak CV BOERAY BROTHERS belum bisa dihubungi untuk dimintai keterangan terkait penyebab Ketidak selesaian dalam pengerjaan Peningkatan Jalan Ruas 6 Jalan Pulau Kijang – Sanglar.

Editor Arbain

Sekretaris Disdukcapil Inhil, Nursal Sulaiman

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Untuk sementara, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukpencapil) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) akan lebih memprioritaskan mencetak e-KTP untuk perekaman yang sudah dilakukan sejak lama.

“Bagi yang baru merekam tetap diberlakukan Surat Keterangan (Suket) dan harus mendaftarkan dahulu ke petugas pelayanan,” ujar Kepala Disdukpencapil Inhil melalui Sekretaris Nursal Sulaiman saat dikonfirmasi melalui selulernya, Rabu (29/01/2019).

Kendati begitu, bagi masyarakat yang ada keperluan khusus dan harus disegerakan seperti ingin bekerja di luar atau melanjutkan pendidikan di luar Kabupaten Inhil akan dibantu cetak e-KTP.

“Untuk sementara pelayanan pencetakan e-KTP kita stop pada angka 2.500 keping. Karena keterbatasan Rebon yang menjadi kendala, serta mesin (alat cetak, red) juga tidak bisa kita paksakan karena kemampuan mencetak e-KTP hanya sekitar 150 keping dalam seharinya,” terang mantan Kabag Humas Setdakab Inhil.

Saat ini katanya, Kepala Dinas sedang berusaha ke kabupaten tetangga guna meminjam Rebon/tinta. Jika berhasil dapat Rebon tersebut pelayanan percetakan e-KTP kita lanjutkan kembali.

“Sekarang sudah ada sekitar 2.500 Suket yang masuk dan siap untuk dicetak oleh Disdukpencapil Inhil. Untuk Blanko kita yang dulu 7474 dan setelah dipakai sekarang tinggal sejumlah 5195 keping,”pungkasnya. (BHC)

Editor Arb