Foto ilustrasi

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Dikabarkan malam ini, sejumlah Pejabat Eselon II di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) akan dimutasi serta melaksanakan pengambilan janji dan sumpah jabatan yang rencananya digelar di Gedung Daerah Engku Kelana Tembilahan, Kamis (7/2/2020).

Beredar kabar rotasi pejabat Eselon II ini sebelumnya akan dilaksanakan, Jumat (1/2/2020) pekan lalu, namun informasi terakhir yang diterima awak media siang ini, rencana jadwal pelantikan itu dilaksanakan malam ini sekitar pukul 19.30 WIB.

“Ya, memang benar ada pelantikan pejabat di lingkungan Pemkab Inhil malam ini, ” kata salah seorang sumber yang enggan disebutkan identitasnya.

Sementara itu, untuk rotasi jabatan bagi pejabat Eselon III dan IV dikabarkan juga akan dilaksanakan pelantikan.

Kabar adanya pelantikan pejabat malam ini sebenarnya semakin memperkuat keyakinan masyarakat, karena selain  sebelumnya lumrah dilaksanakan pelantikan selalu saja bertepatan pada hari Jum’at, undangan pelantikan pun tersiar sudah diterima beberapa pejabat. Bahkan, sejumlah Kepala Dinas sudah dipanggil ke kediaman Bupati Inhil.

Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui pasti berapa jumlah pejabat yang akan dirotasi. Namun, sejumlah pejabat Eselon II diketahui telah menerima undangan resmi dari pimpinan Negeri Seribu Parit ini. (Indovizka)

Editor Arb

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Rumah Susun Sewa Sederhana (Rusunawa)  yang ada di Kecamatan Tembilahan Hulu sudah mulai difungaikan bagi masyarakat. Bagi anda masyarakat dengan penghasilan rendah  bisa untuk tinggal disana dengan cara sewa.

Rusunawa bisa dijadikan tempat hunian yang layak, aman dan nyaman bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di kabupaten Inhil.”Lokasinya aman dan nyaman dilengkapi dengan fasilitas, “kata Kepala Dinas Perakim Ir T Eddy Eprizal melalui Kabid Kawasan Pemukiman Mashudi, Rabu (05/01/2020).

Lanjutnya, meski berada dilokasi yang sama di blok berbeda ada pula beda tipe bangunan yang ada. Untuk tipe nya ada tipe 24 dan tipe 36.

“Bangunan 1 terdiri dari 90 kamar tipe 24 dan bangunan 2 terdiri 70 kamar tipe 36,” ujarnya dilansir dari riaulink.

Lebih lanjut, Eddy menyebutkan bahwa menurut data yang masuk dari pengelola, penghuni rusunawa saat ini sudah mencapai 80 KK.

Sesuai dengan ketentuan perumahan rusunawa ini diperuntukan bagi masyarakat dengan daya beli yang rendah, berdasarkan Undang-undang (UU) nomor 11 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman, masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR) adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.

Sebagai informasi, berikut Syarat Umum untuk Penghuni Rusunawa Inhil:

1. Warga Negara Indonesia (WNI ) dengan
ketentuan sebagai berikut:
a. Belum memiliki rumah / tempat tinggal dibuktikan dengan surat keterangan dari Lurah/ Repala Desa setempat.
b. Pekerja yang berpenghasilan tetap menengah ke bawah atau masyarakat tertentu yang ditetapkan berdasarkan
Keputusan Bupati.
c. Maksimal jumlah anggota keluarga 4 orang ( suami, istri dan 2 orang anak )

d. Hanya untuk tempat tinggal / hunian dan tidak sebagai tempat usaha/ dagang.
e. Lama tinggal penghuni paling sedikit 6
(enam) bulan paling lama 5 (Lima) tahun.
f. Diutamakan yang berdomisili dan bekerja di Kabupaten Indragiri Hilir,

2. Sanggup memenuhi kewajiban pembayaran sewa dan iuran lain yang telah ditetapkan

3. Bersedia mentaati Tata Tertib yang
ditetapkan oleh pengelola

4. Memenuhi prosedur / tata cara persyaratan penghunian yang ditetapkan oleh pengelola

5. Telah mendapatkan Surat Izin Penempatan(SIP) Rusunawa yang diterbitkan oleh Pengelola. (Msg)

Editor Arb

Foto : Kepala Bidang Cipta Karya Disperakim Inhil, Sumitro

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menyampaikan klarifikasi ihwal proyek sumur bor senilai Rp 10,8 Miliar.

Kepala Bidang Cipta Karya Disperakim Inhil, Sumitro mengungkapkan, saat ini pihak Disperakim tengah menyusun berita acara serah terima sebagaimana hasil rekomendasi BPK RI usai melaksanakan audit.

“Benar ada pelanggaran. Hanya, setelah audit, BPK membuat rekomendasi kepada kami membuat berita acara untuk 140 titik pembangunan sumur bor lainnya,” tutur Sumitro, Kamis (6/2/2020) di Tembilahan.

Sumitro mengatakan, kekeliruan yang diidentifikasi BPK di Disperakim terkait sumur bor, tidak berdampak kepada kerugian keuangan negara. Kekeliruan tersebut, hanya berupa pelanggaran administratif.

“Itu tadi, Disperakim hanya diminta buat berita acara oleh BPK. Sudah ada beberapa berita acara serah terima yang dibuat. Sekarang kami tengah membuat sisa berita acara yang belum dengan terjun langsung ke lokasi pembangunan sumur bor,” pungkas Sumitro.

Sumitro menjelaskan, sebenarnya berita acara serah terima 140 titik pembangunan sumur bor belum akan diserahkan oleh pihak Disperakim. Hal ini dikarenakan, masih ada tahap pemeliharaan terhadap sumur bor pada saat itu.

Selanjutnya, Sumitro menepis, bahwa proyek pembangunan sumur bor berstatus hibah. Menurutnya, pembangunan sumur bor termasuk dalam belanja modal tahun anggaran 2018.

“Itu bukan hibah. Belanja modal. Sehingga kita tidak perlu menggunakan proposal ajuan untuk oembangunannya. Dan tidak ada istilah calon penerima,” tukas Sumitro. (rls)

Editor Arb

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Hingga tahun ini jumlah peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) sangat fantastis yakni lebih dari separuh total kependudukan.

Berdasarkan data yang dihimpun wartawan, ada sekitar 326 ribu masyarakat tidak mampu di Kabupaten Inhil terdaftar sebagai peserta yang iurannya ditanggung oleh Pemerintah.

Dari 326 ribu tersebut 181 ribu peserta menggunakan dana APBN (dana pusat) dan sisanya 145 ribu peserta dari anggaran sharing budgeting APBD Inhil dan Provinsi Riau.

Untuk itu tahun anggaran 2020, Pemkab Inhil akan melakukan pendataan ulang alias verifikasi faktual terhadap data tersebut. Apakah benar seluruh merupakan warga miskin?

“Sudah kita dianggarkan sekitar 2 Milyar untuk mendata kembali peserta PBI yang terdaftar di BPJS Kesehatan. Tapi tahun ini khusus peserta PBI dari dana APBD yaitu sekitar 145 ribu masyarakat Inhil yang diverifikasi faktual,” ungkap Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Inhil Samino, ketika dijumpai wartawan, Selasa (4/2/2020).

Dalam pelaksanaannya nanti kata Samino yang juga merupakan Ketua Partai PDIP Inhil itu, tidak hanya Dinas Sosial (Dinsos), tetapi juga melibatkan seluruh pihak terkait terlebih pemerintah desa/kelurahan.

“Sistem yang digunakan nanti sistem swakelola. Untuk teknis silahkan tanya Dinsos,” imbuhannya.

Editor Arb

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), merencanakan 15 Februari sampai 31 Maret akan menyelenggarakan sensus penduduk berbasis online, Senin (3/2/2020).

Kepala BPS Kabupaten Inhil Ajid Hajiji mengatakan, Kami mengajak bapak ibu semua untuk bisa mengisi data secara mandiri untuk dapat mempersiapkan dokumen-dokumen seperti KK, KTP, Buku Nikah untuk  pengisian data-data.

“Jadi, bapak ibu bisa mengisi Mandiri sensus penduduk dirumah masing-masing melalui link ‘sensus.go.id‘. Link itu baru bis di akses mulai tanggal 15 Februari sampai dengan 31 Maret 2020,” jelasnya.

Selain itu, Kepala BPS Inhil juga menghimbau dan mengajak masyarakat untuk sama-sama mengakses dan mengisi data masing-masing di sensus penduduk berbasis online.

“Untuk saudara-saudara kita di pedesaan yang masih belum baik sinyal internet ataupun masih belum lancar jangan kuatir, kita akan datangi nanti di bulan Juli 2020,” imbuh Ajid Hajiji.

Lanjutnya, bagi bapak Ibu yang dikunjungi nantinya oleh petugas mohon diterima dan mohon diberi jawaban yang sebenar-benarnya. Karena data yang benar akan menjadi dasar perencanaan pembangunan yang benar juga.

“Untuk daerah Tembilahan dan sekitarnya, Kami akan berupaya untuk membantu mendatangi bapak ibu supaya bisa lebih banyak lagi warga yang bisa mengisi sensus berbasis online,” tutupnya. (MSG)

Editor Arb

Kalelawar di Pasar Burung Solo. ©2020 Merdeka.com

ARB INdonesia, SOLO – Pemerintah Kota Solo memantau perdagangan kelelawar di Pasar Depok Solo. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi menularnya virus Corona di Kota Bengawan, yang salah satunya melalui hewan tersebut.

“Kami telah bekerja sama dengan Balai Besar Penelitian Veteriner (BBPV) Bogor untuk memantau kelelawar yang dijual di pasar,” ujar Kepala1 Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan (DPKPP) Surakarta, Evi Nur Wulandari, Sabtu (1/2).

Menurut dia, belum lama ini petugas dari BBPV Bogor sudah mengambil kotoran kelelawar di Pasar Depok. Namun hingga hari ini hasilnya belum keluar. Menurut dia, kabar penyebaran virus corona dari kelelawar masih berupa dugaan. Untuk virus yang mewabah saat ini, penularannya antarmanusia.

“Kalau yang sedang mewabah sekarang ini, penularannya sudah antarmanusia. Kalau yang lewat kelelawar masih dalam penelitian,” terangnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, sekarang ini virus corona sudah ditemukan pada hewan mamalia. Diantaranya kucing, anjing dan babi. Namun jenis virus corona itu berbeda dengan 2019-nCoV.
Pada anjing, kucing dan babi, lanjut dia, termasuk yang tidak menular ke manusia.

“Kalau anjing, kucing dan babi beda, tidak menular pada manusia, tapi hanya sesama spesies saja. Kalau anjing menular ke anjing,” jelasnya.

Terpisah, Kepala UPT Puskeswan DPKPP Solo, Agus Sasmita, menyampaikan, kasus virus corona pada anjing dan kucing selama ini belum pernah ditemukan di kliniknya. Untuk itu ia mengimbau masyarakat agar tetap tenang terkait adanya virus corona pada hewan.

“Di klinik klinik kami belum pernah ada. Hewan harus diberi vaksin dan dijaga daya tahan tubuhnya, jadi tidak perlu resah, tapi tetap harus waspada,” tandasnya.  (*)

Sumber merdeka.com
https://m.merdeka.com/peristiwa/pemkot-solo-pantau-perdagangan-kelelawar-di-pasar-burung-depok.html