ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Tidak tanggung-tanggung, hari ini  Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) meresmikan 17 rumah Tahfiz sekaligus se-Kecamatan Keritang, Kamis (13/2/2020).

Dipusatkan di Desa Nyiur Permai, Kecamatan Keritang, dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh Bupati Inhil, HM Wardan didampingi  ketua TP PKK, HJ Zulaikah Wardan, Ketua Bappeda, H Mukhtar T, Kakan Kamenag, H Harun dan Kabag Kesra, H Arifin dan beberapa pejabat Esolon lll, lV di lingkungan Pemda Inhil.

Bupati Inhil, HM Wardan melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat (Kabag Kesra) HM Arifin mengatakan, dengan diresmikannya 17 rumah Tahfiz tersebut, kini semua desa di Kecamatan Keritang sudah memiliki Rumah Tahfiz yang dibina oleh Pemerintah Desa melalui kegiatan DMIJ Plus Terintegrasi.

“Allahmdulillah 17 Rumah Tahfiz se Kecamatan Keritang telah diresmikan oleh Bupati HM Wardan, semoga menjadi amal yang baik untuk menciptakan Insan Qur’ani yang berkwalitas dan diridha’i Allah” tutur HM Arifin kepada media.

Selain itu Kabag Kesara juga berharap dengan ada 17 rumah Tahfiz di Kecamatan Keritang semakin banyak anak-anak dan remaja yang menjadi penghafal Alqur’an.

“Melalui rumah Tahfiz ini, kita ingin menfasilitasi anak-anak dan remaja  agar memperdalam ilmu agamanya, khususnya dalam penghafalan ayat-ayat Al-Quran,” ujar Arifin.

Reporter Arbain

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR –
Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) H Syamsuddin Uti melakukan ‘belusuka’ di pasar pusat Kota Tembilahan, Jalan Jenderal Sudirman, Kamis (13/2/2020).

Turun dari kediaman sejak pagi, H Syamsuddin Uti ‘memulai belusukan’ dari pasar ikan di pasar terapung, hingga pasar pakaian di lapangan air mancur.

Blusukan yang dilaksakan Wabub ini guna untuk meninjauan dan mendengarkan suara para pedagang, dan menyampaikan rencana tentang penataan ulaang pasar demi keindahan kota.

“Dari hasil peninjauan hari ini, sangat tidak memuaskan, terlalu banyak pungutan yang tidak memadai, kalau dihitung angkanya terlalu tinggi, dan bulan Februari ini sudah habis kontrak semua. Dan ini mau kita evaluasi,” jelas Wakil Bupati.

Dirinya sangat menyesalkan pungutan-pungutan biaya yang dilakukan pengelola kepada para pedagang di Lapangan Air Mancur, yang sebenarnya adalah milik Pemda Inhil.

“Lapangan punya Pemda, dikontrakan ke pihak pertama, pihak pertama mengontrakan ke pihak 2, pihak ke dua mengontrakan ke pedagang. Mata rantai ini yang harus kita evaluasi sehingga rantai ini tidak terlalu panjang, sehingga sewa yang dibayar pedagang tidak terlalu besar dan membebani pedagang,” terangnya.

Selain itu wabub mengatakan, setelah habis masa kontrak tersebut,
Pemkab Inhil akan mengambil alih pengelolaan pasar tersebut untuk  menyelamatkan para pedagang dari tagihan-tagihan yang sangat membebani tersebut. (Msg/IP.C)

Editor Arb

ARB INdonesia, PEKANBARU – Kapolri, Jenderal Pol Idham Aziz  dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto tiba di Lanud Rusmin Nurjadin Pekanbaru, Rabu (12/02/2020) sore sekitar pukul 16.00 wib.

Turun dari pesawat, Kapolri dan Panglima TNI langsung melakukan rapat di ruang Arjuna VIP Pandawa Lanud Roesmin Nurjadin.

Dalam Kesempatan ini Gubernur Riau, H Syamsuar sebagai Dansatgas karhutla, menjelaskan dan memperkenalkan aplikasi Dashboard Lancang Kuning kepada Kapolri dan Panglima TNI serta rombongan Perwira tinggi lainnya.

“Aplikasi ini merupakan inovasi kreatif dari Kapolda Riau,” ujar Syamsuar.

Usai Gubernur Riau menyampaikan paparannya, giliran Kapolda Riau, Irjen Pol Agung Setya Emam Effendi SH SIK MSI memaparkan dalam membangun sinergi dengan masyarakat Riau terkait penanganan karhutla, yang utamanya adalah memadukan sistem.

Sinergi ini menurut Agung,  membangun aplikasi dashboard Lancang Kuning ini dengan tujuan bisa menentukan langkah kongkrit yang sama.

Dashboard lancang kuning ini juga bisa menentukan titik api, sehingga kita bersama-sama memobilisasi orang di lapangan termasuk mobilisasi personil Polri yang terlihat di lokasi melalui no HP  yang terpantau melalui Dasboard Lancang Kuning.

“Dashboard ini akan memberi tahu dimana ada titik api (Hotspot), memberikan info dari lahan gambut, juga menentukan apabila ada titik api diatasnya. Termasuk melihat di titik api mana dan pemilik lahannya siapa,” tutur Kapolda.

Atas pemaparan itu, Kapolri Idham Aziz mengatakan bahwa sangat mengapresiasi kinerja Polda Riau dengan aplikasi ini.

Saat itu juga Idham Aziz langsung memerintahkan Asops Kapolri supaya 13 Polda lain yang rawan karhutla untuk meniru dan mengikuti inovasi yang dilakukan Polda Riau.

Sementara itu Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahyanto mengatakan bahwa BRG (Badan Restorasi Gambut) juga memiliki aplikasi sendiri.

“Jadi antara aplikasi Dasboar lancang Kuning bisa koordinasi dengan BRG. Tawari juga agar BRG masuk di aplikasi dashboard lancang kuning ini,” imbuh Panglima TNI.

Menurut Hadi, Aplikasi ini bagus sekali, sehingga kita bisa memonitor daerah yang terbakar. Aplikasi ini bisa menjadi contoh bagi wilayah lainnya.

“Terima kasih pak Gubernur, Kapolda Riau, Danrem dan jajaran yang sudah berinovasi kreatif dengan aplikasi ini. Aplikasi ini sangat bermanfaat” Ujar Hadi sambil menutup pembicaraan.

Editor Arb

ARB INdonesia, CIAMIS –  Bupati Kabupaten Ciamais Dr. H. Herdiat Sunarya, M.M bersama Walikota Banjar Hj. Ade Uu Sukaesih, S.I.P., M.Si, meresmikan ‘Jembatan Harapan untuk Negeri’ yang menghubungkan dua desa, antara Desa Mekarmukti, Kecamatan Cisaga, Kabupaten Ciamis dengan Desa Balokang, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, Rabu (12/02/2020).

Dalam peresmian itu turut dihadiri oleh oleh Dewan Pengurus Bakrie Amanah Maulana Adnan, General Manager Bakrie Amanah Setiadi Ihsan,  Direktur Eksekutif BMM, Teten Kustiawan, dan masyarakat sekitar dan tamu undangan lainnya.

Pembangunan jembatan ini merupakan rangkaian dari Ekspedisi 1000 Jembatan Gantung untuk Indonesia.

Dalam sambutannya, Bupati Ciamis, Dr. H. Herdiat Sunarya, M.M mengungkapkan rasa syukur dan ucapan terima kasih atas terbangunnya Jembatan Harapan untuk Negeri.

“Alhamdulillah, kami bersyukur atas terbangunya jembatan perintis ini. Kami juga berterimakasih kepada pihak Bakrie Amanah dan BMM yang telah menginisiasi pembukaan akses masyarakat di kedua desa yang kebetulan berada di dua kabupaten yang berbeda,” ungkap Herdiat.

Selain itu, Herdiat jugabmenyampaikan dengan adanya pembangunan jembatan ini semoga akan memicu peningkatan aktivitas, yaitu interaksi antara warga Ciamis dan Banjar. Baik dalam aktivitas sosial masyarakat, pendidikan, kesehatan maupun ekonomi.

“Semoga silaturahmi di antara kedua desa ini dapat semakin erat dan produktif serta menjadi pemicu tumbuhnya perekonomian di kedua desa ini.” harap Herdirat.

Herdiat juga menambahkan bahwa pemerintah Ciamis akan membangun akses jalan di sekitar jembatan. Selain itu beliau juga menghimbau masyarakat untuk merawat jembatan dengan baik agar dapat digunakan oleh masyarakat dalam waktu yang lama.

Sementara itu General Manager Bakrie Amanah, Setiadi Ihsan, menjelaskan, bahwa Bakrie Amanah di tahun 2020 ini mencanangkan pembangunan 10 jembatan perintis di berbagai lokasi di Indonesia.

“Hal itu merupakan komitmen dalam mendukung program Ekspedisi 1000 jembatan Gantung untuk Indonesia yang telah dimulai oleh Vertical Rescue Indonesia (VRI) sejak tahun 2016,” tuturnya.

Lanjutnya, pembangunan infrastruktur di pelosok, seperti jembatan perintis. Menurutnya, merupakan kebutuhan dari masyarakat dalam upaya meningkatkan aktivitas warga dalam berbagai aspek kehidupan, baik sosial ataupun ekonomi.

“Kontribusi dalam pembangunan infrastruktur di beberapa pelosok di Indonesia telah menjadi komitmen Bakrie Amanah, semoga semakin banyak donatur baik perorangan ataupun institusi yang bergabung dalam program ini,” harap Setiadi Ihsan.

Proses pembangunan jembatan ini membutuhkan waktu selama 11 hari. Jembatan yang membentang sepanjang 160 meter tersebut merupakan jembatan terpanjang dari 93 jembatan yang telah dibangun oleh Tim Vertical Rescue Indonesia.

“Pembangunan jembatan yang dilakukan secara gotong royong melibatkan warga, hal itu menjadi sorotan Direktur Eksekutif BMM, Teten Kustiawan,” tutupnya.

Sementara itu, dalam pembangunan jembatan ini, menurut Direktur Eksekutif BMM, Teten Kustiawan mengatakan, kita dapat menyaksikan  bahwa nilai gotong royong di antara warga masih kuat.

“Ini dapat dibuktikan bahwa selama 9 hari proses pembangunan warga tidak pernah berhenti membantu tim VRI baik dalam kebutuhan logistik ataupun tenaga mereka,” ujar dirut.

Tambahnya, tidak ada yang berat dengan saling membantu sesuatu yang selama ini hanya impian, Alhamdulillah dapat terwujud dengan kepedulian dan kebersamaan.

“Semoga Jembatan ini dapat mengantarkan masyarakat sekitar lebih bahagia dan sejahtera dalam ridho sang Maha Pencipta. Aamiin.” imbuh Teten. (Lies/PN)

Editor Arb

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – The Interpreter, media asal Australia, menyebutkan 20 persen penduduk Indonesia atau sekitar 50 juta jiwa rentan miskin. Bahkan, tingkat kemiskinan di luar Jawa dan Sumatera lebih tinggi. Khususnya Papua yang 7 kali lipat lebih tinggi dari Jakarta.

Alasannya, tingkat ketimpangan Indonesia masih tinggi. Kekayaan 4 orang terkaya Indonesia bahkan setara 100 juta penduduk. Pendapatan per kapita Indonesia hanya USD 3.840, lebih rendah dari Samoa, Fiji, Malaysia dan Thailand.

Kemampuan penanggulangan kemiskinan pemerintah Indonesia pun terbatas. Sebab, pendapatan pajak Indonesia baru 9,9 persen dari GDP. Terendah setelah Myanmar di Asia Tenggara. Pun, lebih rendah dari rata-rata negara berkembang.

Tingkat stunting balita Indonesia turut tercatat sebesar 36,4 persen pada 2013. Setara dengan negara seperti Malawi, Angola, dan Sierra Leone.

The Interpreter menyebut permasalahan Indonesia terletak pada buruknya tata kelola pemerintahan dan korupsi. Kedua hal ini mengakibatkan pembangunan dalam bidang kesehatan, pendidikan tak berjalan baik. Ketimpangan pun tak kunjung teratasi.

Terkait hal ini Politisi PDI-P (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), Effendi Simbolon, merekomendasikan Presiden Jokowi untuk melakukan perombakan kabinet.

“Ini memang masih menjadi masalah kita. Selain keterbatasan anggaran kita, juga kebijakan yang belum merata,” ungkapnya seusai mengisi acara diskusi di Hotel Ibis, Jakarta, akhir pekan lalu.

Dia menegaskan posisi yang perlu diganti salah satunya menteri keuangan terkait kemiskinan dan rendahnya angka serapan pajak nasional. “Ya itu tadi, maka saya lihat, paling tidak harus juga meninjau ulang (reshuffle) betul kan? Menteri keuangannya lah yang bertanggung jawab,” tegasnya.

Ditemui di tempat yang sama, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Addian mengungkapkan bahwa, Jokowi telah mengucurkan anggaran pengentasan kemiskinan yang cukup besar. Khususnya untuk kemiskinan di Papua.

“Dana yang digelontorkan pemerintah pusat ke papua, dalam bentuk otsus (otonomi khusus) itu hampir senilai Rp 100 triliun. Saya rasa pemerintah serius dalam menangani kemiskinan di luar Jawa, khususnya papua,” tuturnya.

Dia menekankan bahwa pemerintah pusat bersungguh-sungguh dengan memberikan perhatian khusus terhadap Papua. Mulai dari pembangunan infrastruktur hingga kebijakan BBM satu harga. “Jadi, pemerintah Jokowi sangat memperhatikan Papua,” jelasnya.

Ke depannya, dia memastikan pemerintah akan memfokuskan pengawasan penyaluran dana agar berdampak langsung terhadap perbaikan ekonomi masyarakat Papua.

“Masalah monitoring, pengawasan, dan lain-lain. Akan dievaluasi, sehingga dana itu betul dirasakan manfaatnya, tidak hanya untuk program, tapi dampak langsung seperti, kemiskinan dan pengangguran,” ujarnya.

Donny juga menyatakan rasa kecewa, terhadap tuduhan media Australia dan meminta pihak Kemlu (Kementerian Luar Negeri) untuk memprotes pemberitaan yang beredar.

“Segala pemberitaan itu didasarkan pada informasi yang kurang tepat, sekali lagi kita berhadapan dengan negara lain, termasuk di pasifik, yang menyebarkan informasi dan hal-hal kurang tepat. Ini menjadi tugas Kemlu melakukan diplomasi seperti dalam forum PBB menyampaikan berbagai informasi, tentang Papua sudah diluruskan,” tutupnya.

Sementara, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, enggan menanggapi karena dia mengaku belum mengetahui pemberitaan media Australia yang menyorot soal kemiskinan di Indonesia. “Saya belum tahu, belum bisa konfirmasi,” singkatnya seusai menghadiri Rapat Pembahasan IKN (Ibu Kota Negara) di Gedung Kemenkeu, Jakarta.

Bank Dunia: Tingkat Kemiskinan di Papua Tertinggi di Indonesia

Bank Dunia mencatat bahwa tingkat kemiskinan di beberapa wilayah di Indonesia pada 2019 masih tinggi. Salah satunya Papua, di mana 27,5 persen warganya masih hidup di bawah garis kemiskinan.

Dalam laporan berjudul World Bank East Asia and Pacific Economic Update October 2019, Weathering Growing Risks, Bank Dunia menyatakan bahwa Pemerintah RI masih punya tantangan untuk menekan ketimpangan antar daerah meski disebut telah cukup berhasil mengurangi angka kemiskinan.

Berdasarkan catatan sejak Maret 2018 hingga Maret 2019, sebanyak 28 provinsi telah berhasil memangkas angka kemiskinan. Di sisi lain, angka kemiskinan di 6 provinsi justru meningkat.

Selain itu, Bank Dunia juga menyoroti kawasan timur Indonesia yang masih tertinggal secara signifikan. Ini terlihat dari Papua yang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi sebesar 27,5 persen. Berbanding terbalik dengan Jakarta, sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah yakni 3,5 persen.

Jika mengacu pada data milik Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Tanah Air pada Maret 2019 adalah sebesar 9,41 persen, menurun 0,25 persen poin dari September 2018, dan berkurang 0,41 persen poin secara Year on Year (Yoy) terhadap Maret 2018.

BPS juga melaporkan, jumlah penduduk miskin pada Maret 2019 adalah sebesar 25,14 juta orang, menurun 0,53 juta orang terhadap September 2018, dan terpangkas 0,80 juta orang dari Maret 2018.

Sementara prosentase penduduk miskin di daerah perkotaan yang pada September 2018 sebesar 6,89 persen, turun menjadi 6,69 persen pada Maret 2019. Begitu juga prosentase penduduk miskin di daerah pedesaan, yang turun dari 13,10 persen pada September 2018 menjadi 12,85 persen pada Maret 2019.

Presiden Jokowi Target Kemiskinan di 2020 Capai 8,5 Persen

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan tingkat kemiskinan bisa diturunkan menjadi 8,5-9 persen di 2020. Hal ini seiring dengan berbagai program belanja yang digelontorkan pemerintah di tahun depan.

Hal tersebut diungkapkan Jokowi dalam Pidato Nota Keuangan di Gedung MPR/DPR RI Jakarta, pada Jumat 16 Agustus 2019. “Berbagai belanja tersebut diharapkan dapat mendorong tercapainya sasaran pembangunan pada tahun 2020,” ujar dia.

Presiden Jokowi menjelaskan, target-target yang akan dicapai pemerintah dari belanja di 2020 antara lain penurunan pengangguran ke tingkat 4,8 persen sampai 5,1 persen. Selain itu, kemiskinan diharapkan dapat terus diturunkan di kisaran 8,5 persen sampai 9,0 persen dan ketimpangan menurun di kisaran 0,375 sampai0,380.

“Pemerintah juga optimis pembangunan kualitas manusia dapat terus ditingkatkan dengan target IPM mencapai 72,51 pada tahun 2020,” ucap dia. (*)

Sumber merdeka.com
https://m.merdeka.com/uang/potret-ketimpangan-ri-harta-4-orang-terkaya-indonesia-setara-milik-100-juta-warga.html

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR –  HM Wardan melakukan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) – Riau, Jum’at (7/2/2020) malam di Gedung Daerah Engku Kelana Tembilahan.

Adapun pejabat setingkat Eselon II yang diambil sumpahnya adalah : 

1.Hj. NURLIA, SE, MM Staf Ahli Bupati Indragiri Hilir Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan

2. Drs. H. MASDAR, MM Staf Ahli Bupati Indragiri Hilir Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik

3. Hj. ZULAIKHAH, S.Sos, M.E. Staf Ahli Bupati Indragiri Hilir Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya
Manusia

4. Drs. H. TANTAWI JAUHARI, MM Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten

Indragiri Hilir

5. Ir. H. T. JUHARDI, MP Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

6. Hj. IRIYANTI, SH, MH Inspektur Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

7. Drs. TUAH MUHAMMAD SYAIFULLAH, MM Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir

8. Drs. H. EDDIWAN SHASBY, MM Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir

9. Drs. H. M. THAHER, MM Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hilir

10. IR. H. ILLYANTO Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir

11. MIZUAR EPENDI, SH Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir

12. Drs. RUDIANSYAH, M.Si Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir

13. Ir. H. T. EDDY EFRIZAL, MP Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir

14. WIRYADI, S.Sos, M.Si Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir

15. JUNAIDI, S.Sos, M.Si Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan Kabupaten
Indragiri Hilir

16. H. YULIZAL, S.Sos, MM Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

17. H. FAJAR HUSIN, SH, MH Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan
Kabupaten Indragiri Hilir

18. Drs. H. SIRAJUDDIN, MM Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir

19. Drs. H. MUKHTAR. T, MH Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

20. Dra. Hj. DJAMILAH, MH Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

21. Drs. H. HELMI. D, M.Pd Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

22. Drs. H. ASLIMUDDIN Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir

23. YUSPIK, SH Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

Jabatan Kosong

Dinas PU PR : kosong
Diskominfops : kosong
Satpol PP : kosong
Dinas Perikanan : kosong
Dinas Pendidikan:  kosong
BP3AKB : kosong
Disperindag : kosong
BPMPD  : kosong
SETWAN  : kosong

Reporter Arbain