ARB INdonesia.com, JAKARTA  – Putusan Mahkamah Agung (MA) terkait pembatalan kenaikan iuran peserta BPJS yang sudah mulai diberlakukan pada 1 Januari 2020 tidak berlaku surut. Pembatalan kenaikan iuran mulai berlaku sejak putusan itu dibuat, yakni pada 27 Februari 2020.

“Putusan itu berlaku ke depan, berlaku sejak diputuskan sampai ke depan. Tidak berlaku surut,” kata Juru Bicara Mahkamah Agung Andi Samsan Nganro di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Kamis (12/3).

Untuk itu, iuran yang telah dibayarkan peserta BPJS Kesehatan sejak 1 Januari 2020 tidak dikembalikan.

Andi Samsan Nganro mengatakan putusan Mahkamah Agung itu hanya membatalkan Pasal 34 ayat (1), dan (2) Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, tentang Jaminan Kesehatan. Selain pasal itu, Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tetap berlaku.

“(Hal diatur dalam Pasal 34) Kembali ke sebelumnya karena itu yang dinyatakan tidak berlaku,” ujar dia.

Dalam putusannya, MA menyatakan Pasal 34 ayat (1), dan (2) Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, tentang Jaminan Kesehatan, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pasal tersebut mengatur iuran peserta bukan penerima upah (PPBU) dan peserta bukan pekerja (BP) menjadi Rp42 ribu per orang per bulan, dengan manfaat pelayanan ruang perawatan kelas III. Kemudian, iuran Rp110 ribu dengan manfaat ruang perawatan kelas II, dan Rp160 ribu dengan manfaat ruang perawatan kelas I.

Pengaturan iuran itu kembali seperti diatur Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang menyebutkan iuran mandiri kelas III sebesar Rp 25.500 per orang per bulan, iuran mandiri kelas II sebesar Rp51 ribu per orang per bulan, dan iuran mandiri kelas I sebesar Rp80 ribu per orang per bulan.

sumber : Antara

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), H Syamsuddin Uti melantik sekaligus mengukuhkan pejabat pengawas (eselon IV) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil, Kamis (12/3/2020) malam di Gedung Engku Kelana Tembilahan.

Pejabat pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil yang dilantik malam itu berjumlah 333 orang.

Berikut lampiran nama dan jabatannya. :

Reporter Arbain

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), H Syamsuddin Uti melantik sekaligus mengukuhkan pejabat pengawas (eselon IV) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil, Kamis (12/3/2020) malam di Gedung Engku Kelana Tembilahan.

Pejabat pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil yang dilantik malam itu berjumlah 333 orang.

Wakil Bupati Kabupaten Inhil, H Syamsuddin Uti mengucapkan selamat kepada para pejabat pengawas yang baru saja dilantik.

“Semoga para pejabat pengawas yang baru ini dapat berkontribusi memajukan daerah melalui Pemerintah Kabupaten Inhil,” tutur Wakil Bupati dalam sambutannya.

Pada kesempatan ini, Wakil Bupati juga menyampaikan sejumlah hal penting sebagai pedoman bagi pejabat pengawas yang baru dilantik dalam menjalankan tugas, salah satunya tentang tujuan dari pelaksanaan pelantikan dan pengukuhan.

“Pelantikan dan pengukuhan ini bertujuan untuk mengisi kekosongan pejabat pengawas pada OPD karena ada beberapa pejabat yang memasuki masa purna tugas dan sebagian dipromosi sebagai pejabat administrator ,” pungkas Wakil Bupati.

Disamping itu, tujuan lain dari pelantikan dan pengukuhan adalah untuk pemantapan kapasitas kelembagaan. Sedangkan, latar belakang pelantikan adalah sebagai wujud dari tindak lanjut peraturan daerah.

“Percayalah kami berusaha memberikan posisi yang terbaik. Terimalah dan bekerjalah sebaiknya dan setulusnya demi kemajuan Indragiri Hilir,” kata Wakil Bupati.

Wakil Bupati berpesan kepada para pejabat pengawas untuk selalu menaati segala ketentuan jam kerja. Kepada atasan dari para pejabat pengawas, diharapkan dapat senantiasa melakukan pembinaan.

“jangan segan menjatuhkan hukuman disiplin. Perilaku tidak disiplin akan menjadi catatan dan bahan evaluasi bagi kami untuk kegiatan rotasi dan mutasi selanjutnya,” pungkas Wakil Bupati. (rls/arb)

ARB INdonesia, JAKARTA – Pemerintah melalui Juru Bicara untuk Penanganan Virus Corona Achmad Yurianto sebut hingga saat ini terdapat 15 juta stok masker. Stok tersebut berasal dari sejumlah BUMD dan BUMN.

“Kemenkes pastikan kita sudah menyiapkan 10.000 kit. Ini akan kita tambah lagi. Di beberapa kesempatan dari beberapa BUMN, BUMD kita punya kurang lebih 15 juta masker, tapi ini bukan jumlah yang kita anggap kurang, kita anggap cukup, bukan. Artinya kita sudah punya stok,” kata Yurianto kepada wartawan di Kantor Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (12/3).

Namun, Yurianto menilai saat ini yang penting bukanlah berapa banyak jumlah stok masker, melainkan cara pengendalian penyebaran virus agar tidak meluas.

“Persoalannya bukan berapa stok, tapi berapa kita harus mengendalikan penularan lebih keras. Satu-satunya cara adalah tracing. Kontak tracing harus lebih kencang dan berusaha cari kasus positif untuk kemudian kita isolasi,” tuturnya.

Proses tracing tersebut praktis membuat pemerintah kerap menerima laporan dari sejumlah daerah mengenai adanya orang dalam pengawasan yang semakin meningkat.

“Oleh karena itu, dalam beberapa kasus maka kita mulai mendapatkan laporan-laporan dari daerah tentang PDP (Pasien Dalam Pengawasan) yang semakin meningkat. Sudah barang tentu ini pintu mencari kemungkinan munculnya kasus positif yang bisa jadi pegangan kita untuk mengendalikan kontak. Beberapa hal sudah kita lakukan untuk itu,” jelasnya.

Sumber : Merdeka.com

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Terkait penyelesaian Tunda Bayar (TB) kegiatan tahun anggaran 2019, Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) masih menunggu komitmen Pemerintah Pusat .

Sebab, sesuai hasil pertemuan Bupati Inhil HM Wardan ketika melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Keuangan RI pada Januari 2020 lalu , kepastian transfer Dana Bagi Hasil (DBH) ke daerah yakni pada triwulan pertama ini.

“Seperti jawaban yang disampaikan Pusat, paling lambat itu mudah-mudahan triwulan pertama ,” terang Wardan ketika ditanya wartawan, baru-baru ini.

Kendati begitu, Bupati menegaskan akan terus berkoordinasi guna menggesa Pusat agar segera melakukan transfer dana ke daerah.

“Bila perlu saya akan datangi lagi. Karena janji mereka triwulan pertama dan ini sudah bulan terakhir triwulan pertama (Maret) seharusnya sudah diselesaikan,” ucapnya lagi.

Namun sayangnya, berdasarkan informasi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Inhil sampai saat ini belum ada masuk dana transfer dari Pusat untuk penyelesaian TB kegiatan di Inhil

“Hasil audit, jumlah keseluruhan tunda bayar sekitar 68,7 milyar. Saat ini kita masih menunggu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) keluar,” pungkas Jamilah selaku Kepala BKAD Inhil, Kamis (12/3/2020).

Editor Arb

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) hari ini menggelar kegiatan Forum Konsultasi Publik Rencana Awal RKPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021, Selasa (10/3/2020).

Pada acara yang dilaksanakan di Aula Bapeda, dihadiri langsung oleh Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Kepala OPD, dan Penjabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil dan tamu undangan lainnya.

Setelah secara resmi di buka Bupati Inhil, dihadapan Pimpinan dan tamu undangan, Kepala Bapeda, Muhtar T memaparkan soal Isu-isu strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Inhil Tahun 2018-2023.

Berikut poin-poinnya :
1.Peningkatan tata kelola pemerintah yang bersih dan baik
2. Pemantapan pemerataan pembangunan
3. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah
4. Menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran
5. Peningkatan kualitas SDM  yang beriman dan berdaya saing
6. Pemantapan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat
7. Pengelolaan potensi sumber daya alam lebih produktif dan berwawasan lingkungan
8. Mewujudkan kerukunan, ketentraman dan ketertiban
9. Peningkatan pembangunan ekonomi pedesaan melalui program DMIJ Plus Terintegritas
10. Peningkatan fungsi terminal Bandar Laksamana Indragiri  menjadi terminal penumpang dan barang
11. Pengembangan kawasan cepat tumbuh

Selain itu, Muhtar T juga memaparkan soal rekapitulasi usulan Desa/Kelurahan yang masuk melalui Kecamatan, terdapat 18.351 usulan dengan pagu Rp. 7.730.337.574.013.

Dari 18.351 usulan, Setelah dilakukan verifikasi melalui Musrembang Kecamatan menjadi 4.812 usulan dengan pagu Rp. 3.576.713. 269.850.

“Dari 4.812 usulan melalui 20 Kecamatan, proyeksi pada tahun 2021 menjadi 1.066 usulan,” tutur Kepala Bapeda dalam mempersentasekan data yang ditampilkan melalui Power Point.

Diketahui, setelah Kepala Bapeda usai memaparkan hal tersebut, kegiatan Forum Konsultasi Publik Rencana Awal RKPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021 dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, serta dilanjutkan dengan rapat koordinasi OPD dan bidang terkait di Bapeda.

Dengan pembahasan singkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah untuk merumuskan program dan kegiatan.

Reporter Arbain