ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – AkhirnyaBupati Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan akhirnya mengeluarkan surat edaran Nomor /SE/2020 tentang kewaspadaan dan pencegahan penularan Coronavirus Disease 2019, Senin (16/3/2020) sore.

Mempedomani Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan sebagai upaya aktif untuk mengantisipasi penyebaran dan perkembangan virus COVID-19.

Dalam surat tersebut Bupati menginstruksikan kepada anak didik Sekolah PAUD, TK, SD dan SMP Negeri/Swasta di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), untuk sementara sekolah tidak melaksanakan pembelajaran tatap muka mulai tanggal 17 sampai dengan 30 Maret 2020.

Pembelajaran tatap muka diganti dengan e-learning (belajar online) dengan menggunakanGoogle Classroom, WA Group Mata Pelajaran, Rumah Belajar Kemendikbud, Ruang Guru atau jenis pembelajaran lainnya.

Kepala Sekolah, Guru, TU tetap hadir di sekolah dan melaksanakan tugas seperti biasa.

“Segala kegiatan di Satuan Pendidikan agar juga mengacu kepada Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Covid-19 pada Satuan Pendidikan”, ujar Bupati Inhil.

Untuk diketahui, hingga berita ini diterbitkan pada tingkat SMK dan SMA yang di bawah naungan Provinsi Riau, Pemkab Inhil saat ini tengah menunggu hasil rapat evaluasi terkait virus Corona yang di hadiri Wakil Bupati Inhil di Pekanbaru. (GMS/IT)

Editor Arbain

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Meskipun Gubernur Provinsi Riau sudah menyampaikan himbauan untuk meliburkan seluruh sekolah di Riau dalam mengantisipasi penyebaran Virus Corona, namun Kabupaten Indragiri Hilir belum melaksanakan kebijakan tersebut.

Pemerintah Kabupaten Inhil, belum mengambil langkah untuk meliburkan pelajar, mulai dari TK hingga tingkat SMP yang memang di bawah pengawasan Disdik Inhil, baik Negeri maupun swasta.

Bupati HM Wardan menyampaikan bahwa Pemkab Inhil belum bisa memerintahkan semua sekolah untuk diliburkan. Sebab, sejauh ini belum ada arahan secara tertulis yang ditujukan Gubernur Riau.

“Jika arahan secara tertulis sudah ada, akan segera kita laksanakan,” tutur HM Wardan saat diwawancarai usai menghadiri peresmian Kantor Bawaslu Inhil, Senin (16/3/2020).

Tetapi mengingat saat ini pelajar sudah memasuki jadwal ujian, maka Bupati Inhil berencana akan segera melakukan konsultasikan dengan Gubernur Riau.

“Apakah besok sudah bisa distop pelaksanaan ujiannya, atau selesai pelaksanaan ujian baru diliburkan,” imbuh Wardan.

Lanjutnya, hari ini ada undangan dari Pemprov Riau untuk mengikuti rapat evaluasi terkait virus Corona.

“Namun karna saya baru datang, kebetulan Wakil Bupati juga sudah ada disana. jadi kita tunggu hasil perintah dari Gubernur bagaimana,” jelas Wardan.

Editor Arbain

ARB INdonesia, INDRAGIRI HULU – Meskipun sudah ada himbauan dari Gubernur Riau untuk meliburkan seluruh sekolah di Riau untuk mengantisipasi penyebaran Virus Corona, namun Indragiri Hulu tidak ikut melaksanakan kebijakan tersebut.

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, belum mengambil langkah untuk meliburkan siswa, mulai dari TK hingga tingkat SMP yang memang di bawah pengawasan Disdik Inhu, baik Negeri maupun swasta.

“Kita memang belum meliburkan. Percaya pada yang maha kuasa saja, ungkap Sekda Inhu, Hendrizal MSi.

“Saya sudah komunikasi dengan Bapak Bupati dan beliau arahkan untuk tidak meliburkan sekolah, hingga adanya kebijakan selanjutnya, tambah Sekda.

Namun Sekda meminta agar masyarakat dan juga para siswa untuk tetap menjalankan pola hidup sehat dengan banyak konsumsi air putih, ramuan tradisional seperti air jahe dan atau madu, mencuci tangan setelah habis melakukan kegiatan dan pola pola pencegahan penyakit menular lainnya.

Sumber Haluanriau.co

ARB INdonesia.com, INHU – Satu orang pasien suspect corona asal Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) yang dirujuk ke RSUD Puri Husada Tembilahan dinyatakan negatif berdasarkan hasil pengecekan laboratorium di Jakarta. 

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Inhu, Elis Julinarti membenarkan informasi tersebut. Bahkan pasien yang dirahasiakan identitasnya itu sudah diperbolehkan pulang pada Minggu (15/3/2020).

“Kami sudah menerima laporan pengecekan laboratoriumnya, berdasarkan hasil pemeriksaanya pasien itu dinyatakan negatif dan sudah diperbolehkan pulang,” kata Elis, Senin 16 Maret 2020.

Meski dinyatakan negatif, pihak Dinkes Inhu tetap akan melakukan pemantauan terhadap pasien tersebut, sepulangnya dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Puri Husada, Tembilahan. Bahkan pasien tersebut akan menjalani pengecekan berkala di Puskesmas Air Molek.

“Tim kesehatan kita dari Puskesmas Air Molek yang akan melakukan pemantauan nanti,” sebutnya.

Pasien tersebut sempat dinyatakan sebagai suspect corona, setelah merasakan sesak saat bernapas. “Pasien itu diketahui baru pulang dari menjalankan ibadah umroh dan sempat singgah di Malaysia,” kata Elis. 

Pada tanggal 9 Maret 2020 yang lalu, pasien itu menjalani pemeriksaan awal di ruang isolasi RSUD Indrasari Pematang Reba. Kemudian langsung dirujuk ke RSUD Puri Husada.

“Pagi dia datang ke RSUD Indrasari, sore langsung kita rujuk ke RSUD Puri Husada,” jelasnya.

Wanita berkacamata ini juga  menyampaikan selain pasien tersebut, hingga kini belum ada tambahan pasien yang dimasukan kategori suspect corona di Kabupaten Inhu. Dinkes Inhu juga sudah mengambil langkah berupa pengecekan kesehatan setiap warga yang baru pulang ke Inhu usai melakukan perjalanan ke daerah yang terjangkit virus corona.

Sumber : Riaukarya.com https://riaukarya.com/read/detail/5204/hasil-labor-dari-jakarta-keluar-pasien-suspect-corona-asal-inhu-dinyatakan-negatif#.Xm805ewDyEU.facebook

ARB INdonesia.com – Harga ojek online meroket. Situasi tersebut dampak dari penumpukan penumpang di sejumlah lokasi transportasi publik di Ibu Kota, Senin, 16 Maret 2020, akibat dari pembatasan operasional yang dilakukan karena wabah virus corona (Covid-19).

Penumpukan tampak mulai dari di halte Bus TransJakarta hingga Stasiun MRT. Saking banyaknya antrean dan waktu menunggu yang terlalu lama tak sedikit warga akhirnya menyerah mengantre dan memilih alternatif transpostasi lain seperti ojek online.

Salah satunya adalah warga bernama Victoria Asti. Tapi, harga ongkos ojek online pagi tadi saat dia berangkat kerja naik drastis dari bisanya.

“Mahal banget. Rp30 ribuan tadi dari Stasiun Sudirman ke GBK. Biasanya Rp12 ribu,” katanya saat dikonfirmasi, Senin 16 Maret 2020.

Wanita asal Depok ini mengaku sehari-harinya naik Kereta Commuter Line kemudian menyambung MRT untuk menjangkau kantornya di bilangan GBK. Pagi tadi dia sempat menunggu MRT selama satu jam lamanya sejak pukul 07.00 WIB sampai pukul 08.05 WIB. Sayangnya, dia tidak kebagian karena pembatasan penumpang dalam MRT.

Lantas dia disuruh menunggu lagi MRT selanjutnya pukul 08.26 WIB. Sempat menunggu sebentar akhirnya dia memutuskan beralih ke ojek online. Sebab waktu sudah semakin siang membuatnya khawatir terlambat kerja. Mau tak mau dia pun memesan ojek online meski harganya membengkak dari biasa.

“Terus memutuskan naik ojek online, gak kuat antre lagi. Cuma 60 orang tiap gerbong. Udah 2 kali antre gak kebagian jamnya. Disuruh tunggu lagi yang jam 08:26 WIB, itu pun juga belum tentu kebagian karena hanya 200 orang udah penuh banget,” katanya.

Lebih lanjut, dia berharap kedepannya bisa dicarikan solusi atas hal ini. Apalagi hal ini harus ditempuhnya setiap hari sebanyak dua kali yakni pada waktu pergi dan pulang kerja.

Kantornya belum memberlakukan kerja dari rumah. Jika dia harus menggunakan ojek online dengan harga seperti tadi pagi setiap hari pergi dan pulang kerja dia mengaku bisa tekor juga lama kelamaan.

“PP (Pulang-pergi) kaya gitu bisa tekor saya,” katanya lagi.

Sumber : Vivanews.com
https://www.vivanews.com/berita/metro/40682-penumpang-mrt-dibatasi-harga-ojek-online-meroket?medium=autonext

ARB INdonesia, INDRAGIRI HULU – Camat Peranap gelar rapat kordinasi penyampaian tetang konflik penjaringan perangkat desa di Desa Serai Wangi, Kecamatan Pranap, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) – Riau, Selasa (16/03/2020).

Rapat tersebut digelar di Aula Kantor Camat Pelranap di Jlan Lintas Taluk Rengat.

Dalam rapat tersebut, Camat Pranap Umar, S.os menyampaikan bahwa dalam bentuk penjaringan perangkat desa harus sesuai dengan peraturan yang tercantum pada Peraturan Pemerintah UU No 6, dan Perda No 30.

“Kita telah membuat surat edaran 137/Pem 2020 untuk Penjaringan Prangkat Desa yang telah direkomundasikan oleh Kecamatan, dan ditambahkan harus tamatan SLTA,” tutur Camat.

Sementara, mantan Kepala Desa Serai Wangi, Marjohan usai rapat digelar, ia menyampaikan bahwa untuk apa dibuat penjaringan jika perangkat desa yang lama sudah mencukupi syart-syarat yang sesuai dengan aturan pemerintahan.

” Bukan sewenang-wenag bisa memberhentikan prakat desa, semua ada aturan, mulai dari penjaringa hingga pemberhentian. Harus sesuai dengan Perda No 3 tahun 2017 dan UU Perankat Desa,” imbuh Marjohan.

Selain itu, Marjohan juga berharap kepada pemerintahan terkait agar dapat mengambil sikap mengenai gejolak yang terjadi. Intinya peragkat desa yang lama kembali bekerja seperti semula, karena mereka semua memenuhi syarat.

” Saya sebagai mantan Kepala Desa tidak memihak kemana-mana, tujuannya agar Desa Serai Wangi kembali damai dan tentram deperti semula. Kita juga mendukung apa bila Itu benar dan kita Lurus kan Apa bila Itu salah,” harapnya mantan Kades.

Hal serupa juga disampaikan oleh Ketua RW 05 Desa Serai Wangi, Ali Usmar, bahwa dalam penempatan perangkat desa , Kepala desa bukanlah asal main tunjuk-tunjuk aja oleh Kades yang baru menjabat.

“Semua ada aturannya,” ucap Ketua RW.

Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa Serai Wangi belum bisa dihubungi untuk dikonfirmasi tarkait persoalan ini. (rls)

Penulis Rolijan.

Editor Arb