ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Menyambut Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijah 1447 H/2026 M, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir di bawah kepemimpinan Bupati H. Herman kembali menunjukkan komitmennya terhadap pemberdayaan ekonomi rakyat.

Sebanyak 66 UMKM pedagang kue dan penganan khas Idul Adha kini difasilitasi dengan lapak terpusat di Jalan Kapten Mukhtar, Tembilahan, Minggu (16/5/2026).

Lapak berukuran 1,5 meter ditata rapi dan seragam, menghadirkan suasana jual beli yang tertib, nyaman, sekaligus menarik bagi pembeli. Lebih istimewa lagi, seluruh tenda dan meja dibuat langsung oleh UMKM lokal, sehingga perputaran ekonomi benar-benar kembali ke tangan masyarakat kecil.

Bupati H. Herman menegaskan bahwa penataan ini bukan sekadar menyediakan ruang usaha, tetapi juga menciptakan ekosistem ekonomi musiman yang sehat.

“Kami ingin para pelaku UMKM berjualan dengan tenang, tanpa terganggu kemacetan dan ketidakteraturan. Dengan lokasi terpusat, akses pembeli lebih mudah, dan omset pedagang diharapkan meningkat,” ujar Bupati Herman.

Instruksi cepat diberikan kepada Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) agar seluruh persiapan rampung tepat waktu. Ditargetkan, Senin mendatang lapak sudah bisa digunakan oleh para pedagang.

Langkah ini tidak hanya mempermudah pemasaran, tetapi juga menjaga estetika kota serta menjadikan Jalan Kapten Mukhtar sebagai pusat kegiatan ekonomi musiman Idul Adha.

Para pedagang menyambut gembira kebijakan ini. Mereka berharap penataan lapak terpusat dapat menjadi model pengelolaan UMKM musiman yang berkelanjutan di tahun-tahun mendatang.

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menegaskan komitmennya untuk terus mendukung UMKM melalui penyediaan infrastruktur, fasilitasi usaha, dan kebijakan yang berpihak pada pelaku usaha kecil. (arb)

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), H Herman resmi mengirimkan surat kepada Menteri Pertanian Republik Indonesia, mendesak penetapan harga acuan pembelian kelapa bulat sebesar Rp5.000 per kilogram.

Langkah ini dianggap mendesak untuk melindungi ribuan petani dari fluktuasi harga yang kian menekan pendapatan mereka, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah.

Dalam surat bernomor 500.6/245/DISTAN tertanggal 18 Mei 2026, Bupati menegaskan bahwa sektor pertanian, khususnya perkebunan kelapa, menyumbang 46,67 persen terhadap distribusi Produksi Domestik Regional Bruto PDRB Kabupaten Indragiri Hilir.

Dengan luas areal mencapai lebih dari 425 ribu hektare, Inhil dikenal sebagai salah satu daerah penghasil kelapa terbesar di Indonesia. Namun, harga jual kelapa yang tidak menentu membuat petani kesulitan bertahan.

Dalam surat tersebut juga menerangkan data produksi dari 1 hektare lahan dengan 120 batang kelapa, hasil panen per tiga bulan mencapai 1.800 butir. Dengan harga jual saat ini, petani hanya memperoleh keuntungan sekitar Rp1 juta per panen setelah dikurangi biaya produksi sebesar Rp3,29 juta.

Jika harga acuan Rp5.000/kg diterapkan, pendapatan petani bisa melonjak hingga Rp9 juta per panen, memberikan kepastian usaha dan kesejahteraan yang lebih layak.

Penetapan harga acuan ini diharapkan dapat memberikan kepastian harga yang layak bagi petani, menjaga stabilitas usaha perkebunan kelapa, mendorong peningkatan produksi dan kualitas komoditas, serta mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis perkebunan kelapa.

Surat yang ditembuskan kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menteri Perdagangan, dan Gubernur Riau ini menegaskan bahwa perjuangan harga kelapa bukan sebatas soal komoditas, melainkan soal keberlangsungan hidup ribuan keluarga petani.

Dengan kebijakan harga acuan, kelapa diharapkan tidak lagi menjadi simbol kesulitan, melainkan ikon kesejahteraan dan kebanggaan Indragiri Hilir.

“Kami berharap surat tersebut dapat segera ditindaklanjuti oleh kementerian,” ujar Bupati Inhil, H Herman. (Arbain)

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Asap yang masih menyisakan bau hangus di Pasar Bom, Pulau Kijang, menjadi saksi bisu kedatangan Bupati Indragiri Hilir (Inhil), H. Herman, Minggu (12/4/2026).

Di tengah puing-puing bangunan yang rata dengan tanah, Bupati hadir bukan sekadar membawa bantuan, tetapi juga harapan bagi warga yang kehilangan rumah dan harta benda.

Musibah kebakaran yang melanda pada 8 April lalu telah meluluhlantakkan 101 bangunan, dengan 84 di antaranya hangus terbakar dan 17 rusak berat. Sebanyak 61 Kepala Keluarga, 190 jiwa, kini harus memulai hidup dari nol.

Bupati Herman bersama Ketua TP-PKK Inhil, Hj. Katerina Susanti, menyerahkan bantuan besar hasil sinergi pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Bantuan itu mencakup pangan, hunian darurat, sandang, hingga kesehatan, serta uang tunai melalui Baznas Inhil senilai Rp168 juta.

Di hadapan warga yang masih diliputi kesedihan, suara Bupati Herman bergetar penuh empati.

“Melihat kondisi di lapangan, hati saya sangat teriris. Pemerintah daerah akan terus berupaya maksimal, namun beban ini terlalu berat jika dipikul sendiri,” tutur H Herman.

“Saya mengetuk hati dunia usaha, perusahaan-perusahaan di Inhil, serta masyarakat yang memiliki rezeki lebih, mari kita bersatu membantu saudara kita di sini. Sekecil apa pun bantuan Anda, itu adalah harapan bagi mereka untuk bangkit,” tambahnya.

Selain bantuan logistik, Bupati menegaskan bahwa yang paling penting adalah memberikan rasa kebersamaan agar para korban tidak merasa sendirian.

Ia juga mengapresiasi kerja keras BPBD, Dinas Sosial, dan relawan yang sejak hari pertama terus berjibaku di lapangan.

“Kita tidak hanya memberikan makanan, kita ingin memberikan harapan,” pungkasnya. (Adv)

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Bupati Indragiri Hilir (Inhil), H. Herman, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pada Tahun Anggaran 2026. Hal itu disampaikan saat memimpin Rapat Evaluasi Realisasi Fisik dan Keuangan Periode Maret yang berlangsung di Aula Kantor Bapperida Inhil, Kamis (09/04/2026).

Rapat yang dihadiri Sekretaris Daerah Inhil, Tantawi Jauhari, Asisten II Setda Inhil, Dwi Budianto, serta seluruh kepala OPD, camat, dan unsur terkait ini menjadi momentum penting untuk mengukur capaian sekaligus mengidentifikasi hambatan pembangunan daerah.

Dalam arahannya, Bupati Herman menekankan bahwa evaluasi bukan sekadar laporan angka, melainkan tolok ukur nyata sejauh mana program pembangunan memberi manfaat langsung bagi masyarakat.

“Saya minta seluruh OPD bergerak cepat, fokus, dan menuntaskan kegiatan yang masih tertinggal. Infrastruktur harus dipacu agar pelayanan publik semakin berkualitas,” tegasnya.

Fokus pada Infrastruktur dan Pertanian
Bupati menyoroti pentingnya dukungan anggaran dari pemerintah pusat, khususnya untuk memperkuat sektor pertanian dan mobilitas masyarakat. Pembangunan jalan dan jembatan disebut sebagai prioritas utama, karena menjadi tulang punggung distribusi hasil pertanian dan konektivitas antarwilayah.

Selain itu, perhatian khusus diberikan pada pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK). Herman mengingatkan OPD agar disiplin terhadap tenggat waktu penyerapan anggaran.

“DAK memiliki batas waktu yang ketat. Jangan sampai ada keterlambatan. OPD pengelola harus proaktif memastikan seluruh pekerjaan selesai tepat waktu,” ujarnya.

Poin-Poin Evaluasi
Beberapa catatan penting yang menjadi fokus evaluasi antara lain:
– Percepatan Anggaran: Optimalisasi akses dan penyerapan dana pusat dan provinsi.
– Peningkatan Infrastruktur: Prioritas pembangunan jalan dan jembatan untuk mendukung distribusi hasil pertanian.
– Kepatuhan Administrasi: Menghindari penumpukan realisasi fisik dan anggaran di akhir tahun.
– Dampak Pembangunan: Memastikan setiap program benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Komitmen Bersama
Rapat ditutup dengan penyampaian langkah tindak lanjut dari masing-masing OPD. Seluruh jajaran pemerintah daerah menegaskan komitmen bersama untuk meningkatkan capaian kinerja pembangunan hingga akhir Tahun Anggaran 2026. (Adv)

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Langit Reteh mendadak kelabu. Api yang berkobar di kawasan Pasar Bom, Pulau Kijang, Rabu (8/4/2026), menyisakan puing-puing dan air mata. Sebanyak 106 rumah luluh lantak, sebagian besar diantaranya rata dengan tanah, meninggalkan keluarga-keluarga yang kini kehilangan tempat bernaung.

Di tengah kepedihan itu, Bupati Indragiri Hilir (Inhil), H. Herman, bergerak cepat. Tanpa menunggu lama, ia menginstruksikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk menyalurkan bantuan logistik darurat.

Satu per satu paket berisi beras, gula, mie instan, minyak goreng, ikan kaleng, susu, dan teh celup didistribusikan ke setiap kepala keluarga terdampak.

“Fokus utama kami adalah memastikan warga tidak kekurangan bahan makanan. Saya sedang berkoordinasi dengan pihak Provinsi agar bantuan yang mengalir ke Pulau Kijang bisa lebih maksimal dan komprehensif,” tegas Bupati Herman, Kamis (9/4).

Namun, ia sadar bahwa pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Di hadapan masyarakat, Herman mengetuk pintu hati para pelaku usaha dan seluruh warga Inhil untuk bergandeng tangan.

“Solidaritas kita adalah kekuatan bagi mereka untuk bangkit kembali,” ujarnya penuh harap.

Kini, Pulau Kijang bukan hanya berduka, tetapi juga menjadi saksi bagaimana kepedulian bisa menyala lebih terang dari api yang melalap rumah-rumah warga. (Adv)

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Sebuah langkah strategis menuju swasembada pangan nasional mulai digerakkan dari Indragiri Hilir. Pemerintah Kabupaten Inhil bersama Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI) melakukan peninjauan langsung lokasi rencana pembangunan Batalyon Ketahanan Pangan di Kelurahan Kempas Jaya, Kecamatan Kempas, Rabu (8/4).

Peninjauan ini dihadiri Bupati Inhil H. Herman, perwakilan Kemhan RI Gusti Ayu Nyoman selaku Kataloger Ahli Madya Puskod Baranahan, serta Dandim 0314/Inhil Letkol Arm Wahid Mustofa Fathurrahman. Kehadiran mereka menandai dimulainya tahapan penting dalam merealisasikan pembangunan batalyon yang diharapkan menjadi motor penggerak ketahanan pangan daerah sekaligus memperkuat target swasembada nasional.

Perwakilan Kemhan RI menilai lokasi yang direncanakan sangat strategis untuk pengembangan jangka panjang. “Kami berharap pembangunan ini segera terealisasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar,” ujarnya, menegaskan optimisme bahwa kehadiran TNI akan membawa dampak positif, baik dari sisi pembangunan maupun kesejahteraan warga.

Batalyon yang kelak dikenal dengan nama Batalyon Harimau Rawa ini akan berdiri di atas lahan seluas ±75 hektar, hibah dari H. Haris, Ketua KKSS Inhil, bersama keluarga. Penyerahan lahan tersebut menjadi simbol dukungan nyata masyarakat terhadap program strategis nasional di bidang ketahanan pangan.

Bupati H. Herman menyambut penuh semangat rencana pembangunan tersebut. Ia menekankan bahwa keberadaan batalyon bukan hanya memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru dan menjamin keamanan wilayah.

“Selain mendukung ketahanan pangan nasional, kehadiran TNI akan memberikan rasa aman serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat,” tegasnya.

Pemkab Inhil sendiri berkomitmen mendukung penuh pembangunan ini dengan menyiapkan infrastruktur penunjang, mulai dari akses jalan, listrik, hingga jaringan air bersih. Pada kesempatan itu, juga dilakukan penyerahan simbolis dokumen hibah tanah kepada pihak Kemhan RI sebagai bagian dari tahapan awal pembangunan.

Turut mendampingi Bupati, Plt Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Inhil TM. Saipullah, perwakilan Dinas PUPR, serta Sekretaris Kecamatan Kempas. Kehadiran mereka menegaskan bahwa pembangunan Batalyon Ketahanan Pangan bukan sekadar proyek fisik, melainkan wujud kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan TNI untuk masa depan pangan yang lebih kuat. (Adv)