ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Goncangan badai wabah pandemi virus corona (COVID-19) menimbulkan dampak pada semua perputaran ekonomi di sektor riil dan perbankan, bahkan diprediksi akan menimbulkan krisis pangan serta krisis ekonomi, terlebih masyarakat dikalangan bawah.

Untuk menghindari krisis pangan tersebut, Ketua Komisi II DPRD, H Ir Amd Junaidi An MSi, mengajak masyarakat untuk memperkuat ketahanan pangan lokal sebagai bagian dari gerakan ketahanan pangan nasional.

“Petani Inhil harus memperkuat ketahanan pangan. Langkah ini penting agar mengantisipasi menghadapi inflasi harga bahan pokok,” kata politisi Partai Golkar ini saat berbincang keada awak media di ruangan Komisi, Kamis (4/6/2020).

Menurut Juanidi, situasi sulit akibat wabah corona belum diketahui sampai kapan berakhir. Pemerintah harus menggalakkan dan menyerukan kepada petani memanfaatkan lahan kosong untuk menggenjot produksi pangan lokal.

“Pemerintah harus mendorong petani Inhil untuk memanfaatkan lahan kosong menanam komoditas pangan lokal, seperti, jagung, ubi, padi dan lainnya,” paparnya.

Dinas Pertanian harus bergerak pasti mengintruksikan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) untuk membimbing masyarakat petani untuk bercocok tanam.

“Saya berharap, penyuluh lapangan untuk turun kelapangan mengajak masyarakat memanfaatkan lahan kosong. Jangan biarkan sejengkal tanah tidak tanam, jangan sampai ada waktu kosong untuk tidak tanam,” katanya.

Diprediksi Ketahanan Pangan Mampu Bertahan 5 Bulan

Juanidi memprediksi jika pemerintah impor barang pokok, harga jual barang akan naik, dan dikhawatirkan terjadi inflasi, otomatis harga bahan pokok akan melonjak disaat wabah korona belum usai.

Ditambah lagi suplai logistik terganggu dan keterbatasan daya beli masyarakat menurun, hingga perekonomian masyarakat petani terganggu dan mengalami krisis pangan.

Maka dari itu, Junaidi berharap masyarakat petani memperkuat ketahanan pangan. Diprediksi kemampuan pangan petani hanya mampu bertahan 5 bulan, paling kuat 8 bulan.

“Disaat ekonomi kerakyatan merosot, masyarakat harus mampu bertahan memanfaatkan apa yang bisa dimakan. Kemampuan pangan diprediksi hanya mampu bertahan 5 bulan,” terang Junaidi.

Dikatakan Junaidi, Pemerintahan harus mengangkat ekonomi petani dan pelaku usaha dengan tidak memangkas anggaran program peningkatan ekonomi. Bantuan modal Usaha Kerakyatan Masyarakat (UKM) harus dinaikkan, serta bantuan bibit dan cetak sawah.

“Program peningkatkan ekonomi jangan dipangkas tahun ini, seperti bantuan UKM, cetak sawah harus dikuatkan. Untuk pembangunan fisik silahkan pangkas, karena itu tidak begitu penting,” tukasnya. (Arb)

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Inhil Muammar Armain meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Inhil menegur hingga mencabut izin operasi tempat hiburan malam yang mengabaikan himbauan pemerintah ditengah pandemi Covid-19.

Perusahaan-perusahaan yang harus ditegur dan dicabut izinnya adalah perusahaan yang tidak mengindahkan intruksi dari pemerintah.

Meski demikian, sebelum mencabut izin perusahaan bersangkutan, Pemda harus memberi surat teguran terlebih dahulu.

“Perusahan atau hiburan malam yang membandel kami minta kepada Pemda untuk cabut izin nya. Tapi tentu harus ada peringatan tertulis pertama, namun ini kan keadaannya darurat tidak mungkin beri peringatan sampai tiga kali, kalau beri peringatan pertama tapi tidak mengikuti aturan langsung cabut izin,” ucap Anggota Fraksi PKB Inhil ini.

Apa yang dikatakan politisi muda itu tentu mengacu pada aturan yang berlaku. Bahkan dimana belum lama ini Bupati Inhil meresmikan Tim Terpadu Penegakan Disiplin Masyarakat Produktif Aman Covid-19.

Terdapat tiga tujuan pedoman penerapan masyarakat produktif dan aman Covid-19 oleh pemerintah. Pertama, memberikan arahan untuk pengembangan tahapan pengurangan pembatasan dan transisi penanganan  Covid-19 di daerah yang  sejalan dengan kebijakan pemerintah.

Kedua, meningkatkan koordinasi dan harmonisasi serta sinkronisasi kebijakan dan program antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta tahapan pengurangan pembatasan dan transisi penanganan Covid-19 di daerah.

Terakhir, meningkatkan partisipasi semua pemangku kepentingan dalam penerapan protokol baru secara terintegrasi dan efektif.

Disitu agar seluruh pelaku usaha di Kabupaten Inhil dapat mengacu pada protokol kesehatan dalam melakukan kegiatan usaha.

Terakhir Muammar menyampaikan apresiasi kepada pihak kepolisian dalam hal ini Polres Inhil yang telah menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai hiburan malam yang nekat beroperasi meski belum menerima izin dari pemerintah.

Sebelumnya,  Satreskrim Polres Inhil mengamankan 12 orang pria dan wanita dari salah satu hiburan malam di Kota Tembilahan. Dari hasil tes urine mereka positif mengkonsumsi narkoba jenis ekstasi.
(Apy)

ARBindonesia.com. INDRAGIRI HILIR –  Pimpinan dan seluruh anggota DPRD beserta unsur Forkopimda Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) memberikan sumbangan melalui dana pribadi untuk pencegahan dan penanganan wabah virus corona (Covid-19) di Inhil.

Sumbangan melalui dana pribadi itu diserahkan secara langsung usai digelarnya rapat Pembahasan Terhadap Kebijakan Penangan serta Penganggaran Covid 19, yang digelar di ruang Paripurna DPRD Inhil, Kamis (26/3/2020) lalu.

Dari hasil konfirmasi mengenai sumbangan Dana Pribadi itu, didapatkan data, Ketua DPRD Inhil dan 45 anggota serta unsur pimpinan DPRD menyumbangkan dana pribadi sebesar 50 juta. Selain itu sumbangan dari unsur Forkopimda terkumpul 66,5 Juta dan 50 kotak Air Minum.

“Total 116.5 Juta, plus 50 kotak air minum,” kata Ketua DPRD Inhil Dr. H. Ferryandi, ST.MM.MT, kepada arbindonesia.com, Sabtu (4/4/2020).

Mengenai rapat Pembahasan Terhadap Kebijakan Penanganan serta Penganggaran Covid 19. Dikatakan Politiisi Senior dari Fraksi Golkar, bahwa didalam rapat tersebut dilakukan pembahasan tentang Kebijakan Penangan dan Pencegahan Covid-19  serta Pembahasan Kebijakan Penganggaran untuk Covid 19 di Kabupaten Indragiri Hilir.

“Rapat ini tertutup, yang dibahas tentang kebijakan penanganan dan penganggaran mengenai Covid-19,” kata H. Ferryandi.

Selain itu, Ketua DPRD Inhil juga menyampaikan bahwa dari hasil rapat tersebut didapat beberapa kesimpulan :
1. Penganggaran Covid-19 Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 60 Miliar dan dapat dilakukan penambahan anggaran sesuai dengan kebutuhan.

2. Setiap OPD terkait agar dapat memaksimalkan sumber daya yang ada untuk pencegahan dan penanganan Covid-19

“Terakhir, dalam rangka mencegah penyebaran dan penanggulangan COVID 19 di Kabupaten Inhil diminta juga kepatuhan masyarakat untuk selalu mematuhi imbauan dari Pemerintah,” tuturya.

Untuk diketahui,  rapat penangan dan penanggulangan serta pengaggaran COVID 19 dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Inhil Dr. H. Ferryandi, ST.MM.MT.

Dihadiri oleh :
1. Dr.H. Ferryandi, ST., MT., MM (Ketua DPRD/Ketua Banggar)
2. Edi Gunawan,SE, M.Si  (Wakil Ketua DPRD/Wakil Ketua Banggar)
3. Dr. H. MARIYANTO, SE, MH (Wakil Ketua DPRD/Wakil Ketua Banggar)
4. ANDI RUSLI (Wakil Ketua DPRD/Wakil Ketua Banggar)
5. Anggota Badan Anggaran dan Komisi I,II,III dan IV serta Ketua Fraksi DPRD.

Undangan yang hadir :
1. Bupati Indragiri Hilir
2. Wakil Bupati Indragiri Hilir
3. Dandim 0314 Indragiri Hilir
4. Kapolres Indragiri Hilir
5. Kajari Indragiri Hilir
6. Ketua Pengadilan Negeri
7. Sekretaris Daerah Indragiri Hilir
8. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda
9. Asisten Perekonomian dan Pembanguan Setda
10. Asisten Administrasi Umum
11. BKAD
12. BAPPEDA
13. DPKP
14. Dinas Kesehatan
15. Direktur RSUD Puri Husada
16. Direktur RSUD Tengku Sulung
17. Direktur RSUD Raja Musa
18. Dinas Pendidikan
19. Dinas Sosial
20. DPMD

Editor Arbain

Menahan Prabowo Subianto saat berada di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (23/3/2020). Foto/Twitter Dahnil Anzar

ARB INdonesia, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari mengapresiasi keberhasilan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bersama TNI dan sejumlah pihak menggelar operasi bantuan kemanusian dengan membawa alat-alat kesehatan dari China untuk membantu Indonesia melawan penyebaran virus Corona.

“Alhamdulillah, tidak ada kata terlambat, upaya semua pihak kita apresiasi termasuk Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, semua langkah untuk mengatasi musibah pandemi virus COVID-19 yang berasal dari China semoga bisa kita tanggulangi juga dengan alat-alat bantuan dari China,” kata Kharis dalam keterangan tertulisnya, Selasa (24/3/2020).

Kharis menegaskan Komisi 1 DPR mendukung semua langkah selanjutnya dari TNI dan BIN yang masuk dalam Gugus Tugas Penanggulangan COVID-19.

“TNI dan BIN amat penting dilibatkan untuk menjaga agar upaya dalam mengatasi kegawatdaruratan berjalan aman, fokus dan tepat serta cepat dalam upaya mengatasi musibah ini, saya yakin BIN dan TNI akan menambah kekuatan gugus tugas menjalankan amanah Presiden,” tutur Kharis.

Kharis menambahkan, termasuk upaya Kementerian Pertahanan bersama Mabes TNI mengambil langsung bantuan dengan menggunakan pesawat udara militer milik TNI Angkatan Udara.

“Upaya mengatasi pandemi harus dilakukan bersama seluruh elemen bangsa tidak terkecuali, TNI dan BIN membantu dengan segenap daya dan upaya. Masyarakat juga diimbau melakukan pembatasan sosial sebagaimana terdefinisi dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan atau definisi terbaru pemerintah physical distancing, jaga jarak fisik,” tutur Kharis.

Anggota DPR asal Solo ini juga berharap Polri dan TNI serta aparat sipil lainnya membubarkan kerumunan demi keselamatan bersama dengan penegakan hukum secara selektif, terukur dan sesuai tujuannya, yakni menyelamatkan masyarakat dari ancaman virus Corona.

“Kita harapkan semua masyarakat bisa mematuhi imbauan petugas di lapangan yang tetap mengedepankan upaya proaktif manusiawi dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, semoga kita bisa saling bersabar dan dengan itu Allah SWT menolong dan melindungi kita, insya Allah,” kata Kharis.

Sumber Sindonews.com

https://nasional.sindonews.com/read/1566463/14/dpr-puji-operasi-prabowo-dan-tni-yang-membawa-alkes-corona-dari-china-1585027501

ARB INdonesia, JAKARTA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Dedi Mulyadi, meminta agar pemerintah bisa memberikan solusi terkait langkah pencegahan penyebaran virus corona yang mengharuskan warga berdiam diri di dalam rumah untuk sementara waktu.

Dedi menyebut, hal tersebut bisa menjadi persoalan. Pasalnya, tidak semua orang bisa berdiam diri di dalam rumah, minimal selama 14 hari karena faktor ekonomi atau kebutuhan hidup.

“Bagi para ASN, anggota TNI/Polri, pegawai BUMN atau pegawai swasta yang berpenghasilan tetap, bekerja dari rumah itu tidak masalah tapi bagi rakyat kecil seperti pemulung, pedagang keliling, buruh bangunan, buruh tani, tukang ojek, dan lain-lain itu menjadi masalah karena mereka harus memenuhi kebutuhan hidupnya untuk hari itu juga,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi.

Menurut Dedi, harus ada langkah cepat dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga desa untuk menanggulangi persoalan ini.

Di antaranya dengan menyisihkan dana dari anggaran yang mereka kelola untuk mensubsidi khususnya rakyat kecil yang harus berdiam diri di dalam rumah.

“Sisihkan dana dari belanja tidak penting. Perjalanan dinas, ongkos kantor, seminar, atau kegiatan lain yang tidak mesti digelar saat ini, semuanya bisa dipotong dan dananya dikompensasikan untuk subsidi rakyat kecil. Saya sudah hitung, dananya cukup,” kata mantan Bupati Purwakarta dua periode tersebut.

Dedi menjelaskan, untuk mengatasi wabah virus corona ini semua pihak harus satu visi.

Tidak bisa mengatasi virus corona dengan berpatokan pada pendapat masing-masing.

Jika subsidi bagi rakyat kecil ini berjalan, maka program untuk mengatasi wabah corona dengan meminta rakyat berdiam diri di dalam rumah akan berhasil.

“Harus bersama-sama, agar Indonesia kembali pulih secara politik, ekonomi, dan sosial budaya. Jadi pemerintah sebaiknya memiliki jargon “Anda tinggal di rumah, Kami melayani Anda di luar rumah,” kata Dedi.

Sumber Pojoksatu.id

https://pojoksatu.id/news/berita-nasional/2020/03/23/wabah-corona-pemulung-dan-buruh-tani-tak-mungkin-diam-di-rumah-pemerintah-wajib-beri-subsidi-duitnya-ambil-dari-dana-ini/

ARB INdonesia.com –  Pasca ditetapkannya satu orang warga Riau yang positif corona,  masyarakat dihimbau untuk tidak panik, namun tetap meningkatkan kewaspadaan saat berkativitas diluar rumah.  Hal ini disampaikan oleh Ade Hartati, Mpd anggota Komisi V DPRD Provinsi Riau.

Tidak hanya itu,  Ade Hartati juga berharap Pemerintah Provinsi Riau transparan terkait penanganan pada pasien yang terdampak virus corona agar masyarakat teredukasi dan tidak panik

“Dibuka kronologisnya dari mana, sehingga masyarakat jadi teredukasi agar tidak terpapar, dan pihak Pemrov dalam hal ini Diskes harus mengantisipasi, mengisolasi lingkungan orang-orang yang pernah berinteraksi jangan sampai beberapa hari kedepan ada penularan,”  Ungkap Ade Hartati. 

Menurutnya, harus ada penjelasan tentang kronologi yang sebenarnya, dan penanganan yang seharusnya dilakukan kepada pasien dan lingkungan tempat tinggal. 

“Jangan timbulkan kegaduhan yang tidak substansi, SOP nya seperti apa,  apakah dia warga Riau, tinggal dimana hal-hal ini seharunya dijelaskan. Ok masyarakat tidak boleh tahu tapi sejauh mana pemerintah menjalankan SOP, seharusnya tidak harus ditutupi sehingga masyarakat bisa mengantisipasi,”

Politisi PAN ini menambahkan, yang penting kemudian adalah pemerintah harus melakukan sosialisai ke masyarakat pentingnya hidup sehat.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Riau membenarkan adanya satu orang warga Riau yang positif corona, dan saat ini dirawat di RSUD Arifin Achmad Pekanbaru.

“Menindaklanjuti informasi dari Juru Bicara (Jubir) Covid 19 pusat, Dr Achmad Yurianto yang menyatakan sebanyak 227 kasus virus corona seluruh Indonesia, dan dinyatakan ada tambahan positif corona yang dikonfirmasi, terdapat 1 di Provinsi Riau,” kata Kadiskes Riau Mimi Yuliani Nazir Rabu (18/3/20) malam di Dinas Kesehatan Riau.

Pasien Riau yang positif corona ini, sambung Mimi, berusia 63 tahun dan berjenis kelamin laki – laki. Pasien masuk pada tanggal 13 Maret lalu, dan dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arifin Achmad Pekanbaru.

Disebutkan Mimi, untuk jumlah pasien suspect corona seluruhnya di Riau dari tanggal 3 Maret hinggga tanggal 17 Maret 2020 ini ada 19 orang. Dari 19 tersebut sudah keluar hasilnya 10,  dengan rincian negatif corona 9 dan positif corona 1 orang.

“Jadi dengan hasil tersebut, memang benar ada satu orang di Riau yang positif corona,” tuturnya.

Sementara itu, Juru Bicara (Jubir) Covid 19 Riau, Dr Indra Yopi juga menyampaikan per hari ini tanggal 18 Maret 2020, di Riau memang sedang merawat 1 orang pasien yang positif covid 19 yang berinisial M di RS Arifin Achmad.

Untuk kondisinya secara umum sekarang, lanjut Yopi, dalam keadaan stabil. Demam tidak ada, cuma masih ada batuk, bahkan nafsu makannya bagus.

“Begitu pasien diketahui mengidap covid 19, tentu ada tambahan pengobatan yang akan diberikan kepada pasien tersebut. Dan kedepannya pasien ini akan tetap dilakukan pemantauan di RS Arifin Achmad. Sampai dinyatakan sembuh,” ungkapnya.

Sembuh artinya, lanjutnya, sudah dilakukan pemeriksaan dan hasil swabnya dari laboratorium pusat sudah dinyatakan negatif atau tidak ada bakteri – bakteri lagi, sehingga bisa dipulangkan.

“Berarti dari 4 pasien yang ditemukan gejala covid 19, satu di antaranya dinyatakan positif corona dan 3 lagi masih menunggu hasil laboratoriumnya,” jelasnya.

“Yang jelas, imbauan saya, terhadap masyarakat Riau, khususnya di Pekanbaru, harus melakukan jaga jarak harus dilakukan dengan baik. Dan bagi anak – anak yang libur sekolah ya tetap harus di rumah, jangan sering pergi kemana – mana supaya tetap sehat,” pungkasnya.

Sumber : Seriau.com http://seriau.com/mobile/detailberita/36313/politik-pemerintahan/dprd-riau/warga-riau-1-orang-positif-corona-ade-hartati–pertanyakan-sop-penanganan-