ARBIndonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Akhirnya bantuan 12 unit alat pertanian power thresher atau mesin perontok padi mengalir ke Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) setelah di dongkrak atau diupayakan oleh Komisi II DPRD Provinsi Riau Minggu (6/6/2021).

Penyerahan bantuan alat oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Riau tersebut juga dihadiri langsung oleh politisi PAN yang saat ini duduk di Komisi II DPRD Provinsi Riau, Sulaiman MZ.

Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Riau melalui Kasi Pascapanen Tanaman Pangan, Ir. Dasmidawati menjelaskan bantuan bisa terlaksana juga berkat upaya dari anggota dewan Provisi Riau di Komisi II.

Karena kata Dasmidawati, awalnya bantuan tersebut hanya ada 10 unit, itu untuk Kepulauan Meranti dan Rohil dikarenakan anggaran dinas terbatas.

Namun kemudian, diupayakan oleh Dewan Provinsi Komisi II asal Kabupaten Inhil Sulaiman MZ dan Arapah sehingga ada anggaran 12 unit Power Thresher lagi untuk Kelompok Tani (Poktan) di Kabupaten Inhil.

“Penyaluran kita dibantu Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Inhil. Ada 12 Kelompok Tani dan masing-masinh mendapat bantuan 1 unit, ” pungkasnya.

Ucapan terima kasih disampaikan para kelompok tani atas perjuangan anggota dewan Provinsi dalam meningkatkan kesejahteraan para petani di Inhil.

Seperti penuturan Solikan selaku Ketua kelompok tani Serba Guna dari Desa Sanglar, Kecamatan Reteh.

“Kami sangat berterima kasih. Alat Power Thresher ini sangat membantu sekali bagi kelompok tani kami yang berjumlah sekitar 67 anggota. Semoga bantuan bisa kami dapatkan lagi karena kami masih kekurangan alat pertanian untuk pascapanen,”harapnya. (arb)

ARBIndonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Ringan tangan, itulah istilah yang tepat diberikan kepada Buono Abdi yang baru duduk pada periode pertama sebagai anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).

Membantu antar sesama seperti sudah menjadi kebiasaannya, bahkan hal itu ia lakukan jauh sebelum ia terjun ke dunia politik.

Hari ini, Minggu (2/5/2021) genap 20 hari bulan suci ramadhan, Buono Abdi yang merupakan anggota Komisi II DPRD Inhil kembali melakukan aktifitas sosial dengan menyantuni anak yatim di Dusun Pendowo, Desa Keritang, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Inhil.

Memberikan santunan kepada anak yatim tersebut dilakukannya bersama Gerakan Kemuning Beramal (GKM), dan dihadiri oleh
Kepala Desa Keritang, Babinsa dan Babinkamtibmas serta Tokoh Masyrakat.

Dalam penyerahan santunan tersebut, Buono Abdi mengakatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk keperdulian dan kecintaannya terhadap anak yatim. Sehingga bersama komunitas GKM, kegiatan amal ini dapat terus terlaksana.

“Harapan kita kedepannya bersama komunitas Gerakan Kemuning Beramal ini terus dapat membantu dan meringankan beban bagi masyarakat yang membutuhkan,” imbuhnya.

(Arbain)

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Pekerjaan pemeliharaan jalan Tembilahan – Simpang Kuala Saka pada ruas Sungai Beringin, Tembilahan telah dimulai, Rabu (21/4/2021).

Pemeliharaan ruas jalan Sungai Beringin dilakukan dalam bentuk penimbunan oleh UPT Wilayah IV (Empat) Dinas PUPR Provinsi Riau.

Pihak UPT Wilayah IV (Empat) Dinas PUPR Provinsi Riau tampak menurunkan 2 (Dua) unit alat berat untuk penimbunan. Sebagian ruas jalan pun terlihat sudah dilapisi dengan material timbunan.

Menurut Lazi yang bertindak sebagai Pengawas pekerjaan penimbunan, perbaikan terhadap jalan berlubang di sepanjang ruas jalan Sungai Beringin ditargetkan rampung dalam kurun waktu 5 (Lima) hari.

Saat ini, diungkapkan Lazi, pihaknya tengah menunggu tambahan material penimbunan yang didatangkan dari daerah Merlung, Jambi.

“Izin sandar ponton (kapal pembawa material, red) sedang diurus,” ungkapnya di lokasi penimbunan.

Lebih lanjut, Lazi menjelaskan, perbaikan atau pemeliharaan dalam bentuk penimbunan dilakukan terhadap titik-titik dengan kondisi rusak parah di sepanjang ruas jalan Sungai Beringin.

“Yang sifatnya darurat didahulukan. Jadi, perbaikan ini fungsional. Untuk jalan-jalan yang berlubang, rusak parah setelah penimbunan ini dapat kembali berfungsi normal,” terang Lazi.

Hal senada disampaikan Kepala UPT Wilayah IV (Empat) Dinas PUPR Provinsi Riau, Sanusi. Dia membenarkan, pekerjaan pemeliharaan di titik lokasi Jalan Sungai Beringin bersifat fungsional.

“Jadi, ini untuk kondisi darurat menjelang peningkatan ruas jalan Tembilahan – Simpang Kuala Saka agar akses jalan tidak terlalu sulit bagi masyarakat,” tutur Sanusi melalui sambungan seluler.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV (Empat) DPRD Provinsi Riau yang membidangi infrastruktur, H Dani M Nursalam mengatakan, pemeliharaan terhadap ruas jalan Tembilahan – Simpang Kuala Saka untuk saat ini dilakukan dalam bentuk penimbunan.

“Dari apa yang tampak, ruas jalan Sungai Beringin yang sebelumnya menjadi sorotan masyarakat sudah dapat berfungsi sebagaimana mestinya, meski perbaikan yang dilakukan sementara ini baru bersifat fungsional,” tutur H Dani melalui sambungan seluler.

Selanjutnya, H Dani mengucapkan terima kasih atas gerak cepat pihak UPT Wilayah IV (Empat) Dinas PUPR Provinsi Riau dalam penanganan kerusakan di ruas jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Riau ini.

“Tentunya ucapan terima kasih Saya sampaikan atas respon cepat ini. Semoga penimbunan jalan ini dapat sedikit mengobati penantian panjang masyarakat menjelang pekerjaan peningkatan atau rekonstruksi yang juga rencananya dimulai pada tahun ini,” kata H Dani.

Untuk diketahui, pekerjaan peningkatan atau rekonstruksi pada ruas jalan Tembilahan – Simpang Kuala Saka telah memasuki tahap persiapan dokumen. Pekerjaan peningkatan atau rekonstruksi ruas jalan itu diprediksi akan dimulai setelah lebaran Idul Fitri tahun ini. (rls)

ARBIndonesia.com, PEKANBARU – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau, H Dani M Nursalam mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk tidak mengurangi belanja kepentingan publik satu senpun.

Pernyataan tersebut dilontarkannya setelah mengetahui adanya surat dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Nomor S-30/MK.02/2021 tentang Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021.

H Dani M Nursalam yang juga merupakan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Riau mengakatakan bahwa pelaksanaan Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021 ini terkait dengan dukungan vaksin 2021.

“Itu kan ada intruksi pemerintah pusat melalui Kemenkue untuk melakukan refocusing anggaran dalam kantor untuk mendukung pelaksanaan vaksin tahun 2021,” tuturnya, Senin (19/4/2021)

Jadi, kata Ketua PKB Inhil ini, bahwa ada kewajiban Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota untuk melakukan rasionalisasi anggaran kembali untuk mendukung pelaksanaan vaksin tersebut.

“Untuk mitra-mitra komisi 4 DPRD Riau ketika kita Rapat Dengar Pendapat (RDP) kemarin kita minta supaya belanja-belanja modal yang berhubungan kepada kepentingan publik itu jangan dikurangi 1 sen pun,” imbuh Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Selain itu H Dani juga menegaskan untuk tahun ini Pemerintah Provinsi Riau harus fokus pada kepentingan publik, karena tahun 2020 lalu sudah cukup banyak penundaan terkait kepentingan masyarakat.

“Cukup sudah tahun 2020 kita banyak melakukan penundaan kegiatan, tahun ini jangan lagi dibatalkan ataupun dikurangi belanja modal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, apakah bangun jalan, bangun jembatan baru, sekolah, sarana kesehatan dan sebagainya. Itu tetap dipertahankan, didahulukan dan harus dilaksanakan di tahun 2021,” tegas anggota DPRD Riau asal Kabupaten Inhil.

Lanjutnya, untuk menutupi dana rasionalisasi yang harus dilaksanakan pada tahun 2021 tersebut, Dani M Nursalam menyarankan kepada Pemprov Riau untuk mengurangi dana yang sifatnya rutinitas.

“Ya untuk menutupi kebutuhan anggaran terhadap vaksin itu silahkan dicari terhadap program-program sifatnya rutinitas. Contohnya perjalanan dinas, belanja makan minum atau hal-hal APK kantor juga dikurangi,” sarannya.

Terakhir dikatakan mantan Ketua DPRD Inhil periode 2014-2019, belanja modal bisa saja dikurangi tapi belanja modal yang sifatnya pengadaan aset.

“Pengadaan aset yang menyangkut kebutuhan pemerintah,apakah itu beli tanah, kendaraan. Hal itu tunda dulu,” tutup H Dani M Nursalam.

Editor Arbain

ARBIndonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Politisi senior PDI Perjuangan Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Dr. H. Mariyanto, SE, MH ‘murka’ terkait adanya wacana impor satu juta ton beras oleh Kementerian Perdagangan RI.

Dengan demikian, Wakil Ketua DPRD Inhil itu menyatakan menolak dengan keras rencana Impor tersebut.

Sebab menurutnya, kebijakan Impor jelas sekali akan membuat para petani menangis. Karena dampak dari impor beras hanya akan membuat harga gabah petani semakin ‘terjun bebas’.

Sebagai anak bangsa, ia mengaku prihatin dengan kebijakan yang dilakukan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perdagangan RI mengenai rencana impor beras tersebut.

“Hal itu sama dengan ‘membunuh’ secara perlahan petani di Indonesia,” ungkap Dr. H. Mariyanto saat di jumpai diruang kerjanya, Kamis (25/3/2021).

Seharusnya Kementerian Perdagangan RI saat sekarang ini membangun kedaulatan pangan di dalam negeri, bukan malah ‘melumpuhkannya’.

“Indonesia memiliki sumber daya alam dan sumber pangan sangat melimpah. Kenapa harus impor beras, itu sama dengan melumpuhkan kedaulatan pangan kita sendiri,”

Selain itu juga kata pria yang sudah lima periode menjabat sebagai wakil rakyat ini, politik pangan nasional merupakan politik pangan yang berdikari.

“Maka jangan dikorbankan para petani demi kepentingan impor yang sarat akan kepentingan beberapa pihak,” geramnya.

Masyarakat di Kabupaten Inhil yang mayoritas adalah petani, terlebih di beberapa kecamatan yang notabenenya adalah petani penghasil padi.

Hingga saat ini, stok beras di Kabupaten Inhil dari petani lokal masih bisa mencukupi. Terlebih beberapa bulan kedepan petani akan melakukan panen raya.

“Hal tersebut dapat dipastikan stok beras juga semakin melimpah. Jadi belum ada urgennya jika saat Kementerian berwacana mau impor beras,” kata Dewan 5 Periode.

Oleh karena itu, jika sampai impor beras benar-benar dilaksanakan, hal ini tentunya membuat petani semakin ‘menjerit’.

“Sebab harga gabah pasti akan turun drastis jika kemendag jadi impor beras dan beras impor ini juga masuk ke wilayah Negeri Hamparan Kelapa Dunia,” ucapnya.

Maka dari itu, H Mariyanto minta pemerintah pusat melalui Kementerian Perdagangan untuk mengurungkan niat melakukan impor beras tersebut.

Terakhir ia menyatakan akan mengawasi langsung mengenai impor beras, terkuhusus yang masuk di wilayah Kabupaten Inhil.

“Sekuat tenaga saya akan mengawasi langsung. Tidak akan pernah beras impor masuk ke Inhil,” tegasnya.

“Kepada Pemerintah Kabupaten Inhil, mari sama-sama kita menolak impor beras ini,” tutupnya.

(Arbain)

ARBIndonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Masyarakat Desa Suhada, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) meminta H Dani M Nursalam, yang saat ini merupakan anggota DPRD Provinsi Riau untuk mencalonkan diri sebagai Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah pada tahun 2024 mendatang.

Bukan tanpa alasan, masyarakat menganggap, H Dani M Nursalam telah berhasil mengawal pembangunan di Kabupaten Inhil semasa masih menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Inhil periode 2014-2019 silam.

”Kami percaya keberhasilan H Dani M Nursalam saat menjadi Ketua DPRD Inhil dalam membangun Kabupaten Indragiri Hilir. Jika H Dani M Nursalam duduk sebagai Bupati, tentunya dampak pembangunan di seluruh Kabupaten Indragiri Hilir akan semakin signifikan” ujar salah seorang warga bernama Kaharuddin usai mengikuti kegiatan reses H Dani M Nursalam, Rabu (24/3/2021) di Desa Suhada, Kecamatan Enok.

Selain sumbangsih dalam pembangunan daerah, H Dani M Nursalam juga dianggap sebagai sosok yang sangat dekat dengan rakyat. H Dani M Nursalam dinilai senantiasa hadir di tengah masyarakat, baik dalam keadaan senang maupun susah.

“Jarang ada pemimpin seperti dia,” kata Kaharuddin.

Sementara, H Dani M Nursalam menyampaikan apresiasi atas dukungan tokoh dan masyarakat Desa Suhada terhadap Dirinya untuk maju dalam bursa pencalonan Bupati Kabupaten Indragiri Hilir.

“Alhamdulillah, terima kasih atas dukungannya,” tutur H Dani.

Dia mengaku, tak akan menyia-nyiakan dukungan masyarakat Desa Suhada yang menginginkan perubahan signifikan di berbagai bidang, khususnya dalam hal pembangunan.

“Jika memang dibutuhkan masyarakat dan untuk kabupaten Indragiri Hilir yang lebih baik, Saya mempersiapkan diri,” tutur Wakil Ketua Komisi IV (empat) DPRD Provinsi Riau ini. (*)