Dihadapan DPR, Yudian Jelaskan Soal Pernyataan Agama Musuh Pancasila

Ketua BPIP Yudian Wahyudi menjawab pernyataannya bahwa agama merupakan musuh Pancasila saat dicecar sejumlah Anggota Komisi II DPR dalam RDP Komisi II DPR sore kemarin. Foto/Antara

ARB INdonesia, JAKARTA – Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi menjawab pernyataannya bahwa agama merupakan musuh Pancasila saat dicecar sejumlah Anggota Komisi II DPR dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR sore kemarin.

Yudian menjelaskan bahwa yang paling mahal adalah persatuan sehingga Indonesia bisa dijajah sampai 434 tahun karena menurutnya tidak adanya persatuan hingga muncul persatuan lewat Sumpah Pemuda sebagai ideologi perlawanan. Pada tanggal 17 Agustus yang diperingatkan sebagai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia merupakan mukjizat dari Allah SWT yang disebutnya demikian karena dia seorang muslim.

“Jadi kalau kita banding misalnya dengan Amerika, Amerika besar tetapi dia pecahan Inggris. Rusia besar tetapi dia pecahan Soviet. India pakistan besar tetepai hanya pecahan Inggris dan itu hanya dimerdekakan. Tetapi kita beda, kita yang terjajah sekian ratus tahun tercabik cabik itu tiba tiba muncul sebagai kekuatan besar yang namanya hari ini NKRI,” ujar Yudian mengawali penjelasannya di Ruang Rapat Komisi II DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2020).

Sehingga, Yudian mengaku bahwa dirinya ingin mengingatkan bahwa kenikmatan ini harus disyukuri. Caranya, dengan melihat Pancasila sebagai konsensus tertinggi di negara ini. Tetapi, kalau dia menjelaskan dengan menggunakan filfasat hukum Islam atau ushul fiqh agar bisa menerima bahwa Pancasila itu mengikat.

Itu sulit karena, banyak tafsiran-tafsiran dari berbagai kelompok agama yang berbeda. Seperti misalnya ketentuan soal ziarah kubur di mana NU dan Muhammadiyah berbeda. Sehingga, jika ditafsirkan secra pribadi atau kelompok saja maka akan ada benturan di bawah karena ini sebuah bangsa yang besar.
“Maka saya katakan sekarang untuk memahami Pancasila ini, apa, saya katakan ini konsensus. Jadi, kalau pakai bahasa Islam, bahasa fiqh, Pancasila itu ilahi, religius dari segi sumber dan tujuannya. Yang saya maksud kelima sila Pancasila itu ada dengan mudah ditemukan dalam kitab suci keenam agama yang diakui secada konstitusional oleh Republik Indonesia. Perintah bertuhan itu ada, perintah berkemanusian itu ada, perintah bersatu ada, perintah bermusyawarah itu ada, perintah berkadilan itu ada,” terangnya.

“Nah, sekarang tapi itu bahasa saya dari segitu tujuan Pancasila itu saya pakai unsur fiqih supaya nggak disalahpahami sebagai orang muslim itu bersifat ilahi. Ada di situ tapi bagaimana cara mewujudkannya kita butuh bahasa fiqih waitain, pelipatan unsur kemanusiaan. Sebagai contoh, kita ingin mewujudkan persatuan Indoneska. Banyak caranya, kalau kita tanya kepada Alquran dan Hadits itu akan terbatas,” sambungnya.

Karena itu, Yudian menegaskan bahwa yang dimaksud agama menjadi musuh Pancasila jika salah mengelola. Dia mencoba menjelaskan dengan menggunakan hukum kebendaan bahwa jika bangsa dan negara ini tidak bisa mengelola apapun itu maka bisa terjadi laknat agama dan itu merupakan hukum Allah. Sehingga, dia mencoba mengingatkan bahwa sebaiknya bangsa ini kembali ke konsensus dasar yakni Pancasila.

“Itu yang sedang saya ingatkan, sebaiknya bangsa ini kembali ke konsensus ini maksud saya awalnya begini. Sebab jika tidak kita kelola dengan baik ini akan menjadi laknat, itu maksudnya agama jadi musuh kalau ada orang-orang bergama menggunakan agama secara sepihak secara ekstrim. Ini menjadi musuh ini yang dimaksudkan. Jadi tujuan saya ke sana sebenernya, dipotong oleh Detik (nama media daring) dengan judul itu,” tandasnya. (*)


loading…




Sumber Sindonews.com
https://nasional.sindonews.com/read/1530928/12/di-hadapan-dpr-yudian-jelaskan-soal-pernyataan-agama-musuh-pancasila-1582075990




Digelar 3 Hari, Abdul Wahid Tutup Kegiatan Sekolah Legislator PKB

ARB INdonesia, PEKANBARU – Ketua Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Wahid  secara resmi menutup kegiatan Sekolah Legislator (SL) yang digelar selama 3 hari yakni 14-16 Februari 2020.


Dalam sambutannya, Abdul Wahid yang juga merupakan anggota Komisi VII DPR RI, Fraksi PKB itu mengaku bersyukur atas terselenggaranya SL di Hotel Grand Central Pekanbaru, Riau yang berjalan dengan sukses dan lancar, Ahad (16/2/2020).


“Alhmadulillah penyelenggaran Sekolah Legislator ini berjalan dengan lancar dan sukses. Terima kasih kepada ‘Rektor’ Sekolah Legislator PKB Malik Haramain dan seluruh instruktur dari DPP PKB yang telah melatih anggota DPRD se Riau-Kepri,” kata Abdul Wahid yang dikutip dari cakaplah.com.

Selain itu, Politisi Muda asal Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) ini juga menyampaikan dengan telah terselenggaranya SL kedepannya dapat meningkatkan kapasistas seluruh Anggota DPRD se Riau-Kepri sehingga dapat bekerja secara maksimal untuk mensejahterakan masyarakat Riau dan Kepri.

“Semoga pelatihan ini dapat menambah pemahaman, wawasan dan kapasistas serta semangat anggota dewan dari PKB untuk bangsa dan negara,” tambahnya.


Terakhir Abdul Wahid juga berharap para legislator dari PKB itu dapat meningkatkan prestasi dalam memajukan daerah.

“Teman-teman harus memahami dalam memperjuangan aspirasi masyarakat, bagaimana cara menyerap aspirasi dari masyarakat, sehingga kepercayaan masyarakat semakin tinggi kepada kita terutama PKB,” tuturnya.


Editor Arb
Sumber cakaplah.com




Dani M Nursalam Pinta Pemprov Riau Segera Lakukan Lelang Proyek

ARB INdonesia, PEKANBARU – Hampir memasuki pertengahan bulan Februari, lelang proyek belum juga dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk merealisasikan program yang telah disahkan di APBD 2020.


Atas hal tersebht, dikutip dari cakaplah.com, Wakil Ketua Komisi IV, H Dani Nursalam meminta Pemprov Riau untuk segera melakukan lelang proyek yang telah disahkan di APBD 2020.


“Kita meminta agar semua persiapan lelang segera direalisasikan, jangan nanti karena keterlambatan, pembangunan infrastruktur jadi terhambat,” kata Wakil Ketua Komisi IV, Dani Nursalam, Rabu (12/2/2020).


Mantan Ketua DPRD Inhil ini juga menambahkan, ada beberapa program prioritas terutama di bidang infrastruktur yang secara teknis membutuhkan waktu cukup lama penyelesaiannya.


Untuk itu, anggota Fraksi PKB DPRD Riau ini mengingatkan, dari pada nantinya terjadi keterlambatan pembangunan seperti tahun-tahun sebelumnya, mempercepat proses lelang adalah solusi yang tepat.


“Salah satunya, infrastruktur jalan dan jembatan di Dapil Inhil itu, kondisi jalan dan jembatan cukup memprihatinkan, kita tidak mau karena lelangnya terlambat, pembangunan tidak bisa selesai di tahun ini,” tukasnya.


Editor Arb




AHY akan ke Pekanbaru hari Jum'at, ini Agendanya

ARB INdonesia, PEKANBARU – Dalam rangka Konsolidasi internal bersama kader Partai Demokrat, Wakil Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono akan berkunjung  ke Pekanbaru, Provinsi Riau.


Seperti yang dikutip dari cakaplah.com,Ketua DPD Demokrat Provinsi Riau, Asri Auzar  mengatakan bahwa Agus Harimurti Yudhoyono akan mengunjungi Riau pada Jumat (14/2/2020) lusa.

“Agenda kunjungan AHY tersebut nantinya akan digelar di Hotel Pangeran Pekanbaru. Secara rincinya, akan ada pertemuan dengan seluruh kader Demokrat se-Provinsi Riau, mulai dari DPD hingga ke DPC serta seluruh kader PD yang duduk di kursi legislatif,” tutur Wakil Ketua DPRD Riau

Selain itu, Asri Auzar menyampaikan bahwa kedatangan AHY murni merupakan agenda kepartaian. Nantinya, dalam konsolidasi ini akan banyak mendengarkan wejangan dari AHY agar demokrat lebih baik. Bukan untuk pilkada, agendanya lebih ke internal kita saja.

“Sampai saat ini, persiapan Demokrat Riau untuk kedatangan AHY sudah 100 persen,” imbuhnya.

Editor Arb




Bupati Wardan Didesak Segera Lantik Pejabat Eselon II Mengisi Jabatan OPD yang Masih Kosong

Foto : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir DR H Maryanto SE MH


ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir DR H Maryanto SE MH minta Bupati HM Wardan segera melaksanakan kembali pelantikan Pejabat Eselon II untuk mengisi jabatan di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masih kosong.


Sebab kata Politisi senior Partai PDIP itu, Jika hal tersebut lamban dilakukan maka akan berdampak terhadap pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Inhil kedepan.


“Terutama Dinas PUPR yang hari ini belum  ada penggantinya, ini ada kaitannya dengan pembangunan yang akan berjalan. Bayangkan jika terlambat dilantik, semua kegiatan-kegiatan yang ada di PUPR akan terlambat juga dilaksanakan, ini kan merugikan masyarakat,” sebut Maryanto yang sudah 5 periode sebagai Anggota DPRD Inhil ketika dijumpai awak media diruang kerjanya, Selasa (11/2/2020).


Selain itu juga ia menegaskan bagi pejabat eselon yang kemarin sudah dilantik, tidak perlu lagi yang namanya penyesuaian. Karena menurutnya seorang ASN harus siap ditempatkan dimana saja.


“DPRD Inhil telah memanggil semua mitra kerjanya masing-masing, supaya jangan ada kata-kata saya belum tau. Yang namanya ASN siap ditempatkan dimana saja,” pungkasnya.


Untuk diketahui, beberapa OPD yang masih kosong pejabat eselon II diantara :Dinas PU PR, Diskominfops, Satpol PP, Dinas Perikanan, Dinas Pendidikan, BP3AKB, Disperindag, BPMPD  dan Sekretaris Dewan.


Reporter Arbain




Persaingan Parpol Pengusung Merebut Kursi Wabub Kampar 'Memanas'

Sekretaris DPD Gerindra Riau, Hardianto.







ARB INdonesia, KAMPAR – Persaingan partai politik pengusung merebut kursi wakil bupati (Wabup) Kampar semakin “memanas”. Setelah PPP menetapkan nama kandidat yang akan diusung menjadi Cawabup Kampar, Golkar tiba-tiba menyodorkan nama Maryenik Yanda untuk mendampingi Bupati Kampar Catur Sugeng yang notabenenya juga politisi Golkar.


Terakhir, Gerindra mempunyai dua opsi dalam pertarungan perebutan kursi orang nomor dua di Kampar itu. Antara mengusung kader sendiri atau mendukung keluarga mantan bupati Kampar almarhum Azis Zaenal.







Sekretaris DPD Gerindra Riau, Hardianto, menyebutkan bahwa persoalan etika sangat diperlukan dalam politik.


“Saya tidak mengatakan menolak usulan Golkar, karena sebagai salah satu partai pengusung Golkar punya hak dan tidak ada yang melarang. Tapi sekali lagi saya katakan, ini persoalan etika politik,” kata Hardianto.


Sebelumnya Hardianto menegaskan, Gerindra akan mempunyai dua opsi dalam pemilihan wakil bupati Kampar. (*)



loading…




Sumber cakaplah.com
https://www.cakaplah.com/berita/baca/2020/02/03/perebutan-kursi-wabup-kampar-memanas-gerindra-ingatkan-soal-etika-politik/#sthash.GFAgVn5D.dpbs