ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Hingga kini memasuki periode ke-2 kepemimpinan Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan, Pelabuhan Parit 21 Tembilahan masih tak kunjung difungsikan.

Padahal, keberadaan pelabuhan yang dibangun semenjak masa kepemimpinan Bupati Inhil terdahulu yakni Indra Mukhlis Adnan, diharapkan mampu dalam mendongkrak perekonomian masyarakat.

Sebab, anggaran yang digelontorkan untuk pembangunan pelabuhan tersebut tidak lah sedikit, bernilai mencapai miliaran.

Untuk itu, Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Inhil Iwan Taruna mendesak agar pelabuhan tersebut segera beroperasi sebagaimana fungsinya.

“Sangat disayangkan, karena sudah 10 tahun belum juga beroperasi. Kami (Komisi III) dari periode kemarin malah sudah mendesak dan mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) untuk membuat Ranperda pembentukan Badan Usaha Pelabuhan (BUP), tapi sampai hari ini belum juga terbentuk. Tidak tau masalahnya dimana,” sebut Politisi Partai PKB itu ketika dihubungi wartawan, Rabu (26/2/2020).

Bahkan pria yang akrab disapa IT itu mengatakan Komisi III siap membantu dalam proses di mana sisi laut wewenang Provinsi dapat menjadi aset daerah.

Terakhir, ia juga mengapresiasi jika ada niatan Pelindo I Tembilahan untuk menjalin kerjasama guna pengoperasian pelabuhan tersebut.

“Terserah apakah mau kerjasama atau dioperasikan sendiri, yang penting kita minta pelabuhan bisa segera difungsikan,” tandasnya.

Sementara itu GM Pelabuhan Indonesia (Pelindo) 1 cabang Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Yusrizal ketika dijumpai mengungkapkan membuka diri bekerjasama dengan pemerintah.

“Kita siap bantu, karena kita Pelindo sudah ada BUP sebagai landasan pengoperasian Pelabuhan. Namun kerjasama hanya bisa dilakukan antar BUMN dengan BUMD. Tidak bisa kita Pelindo dengan pemerintah daerah. Kalau ingin mengelola sendiri juga tidak apa-apa,” ujarnya.

Menurutnya, Pelabuhan tersebut jika fungsikan akan berdampak signifikan terhadap perekonomian masyarakat.

“Saya rasa maksimal 300 Ton muatan masih bisa diakses melalui pelabuhan tersebut untuk kegiatan ekspor,” terangnya lagi. (Ags)

Editor Arb

ARB Indonesia, PEKANBARU – Anggota Komisi V DPR RI Dapil Riau, H Syahrul Aidi Maazat Lc MA, meminta pemerintah menaikkan honor kepala desa dan kepala dusun yang saat ini tergolong rendah. Sementara beban kerja kepala desa dan kepala dusun cukup berat.

Hal itu disampaikan Syahrul Aidi saat melakukan rapat dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Terisolir, Abdul Halim Iskandar, pada Selasa (25/2/2020) di gedung Senayan Jakarta.

Menurut alumni Pondok Pesantren Islamic Center Alhidayah Kampar itu, beban kerja yang tinggi tersebut belum diimbangi dengan tingkat kesejahteraan yang memadai.

Dia mencontohkan, saat ini gaji kepala dusun (Kadus) adalah Rp2 juta, sementara gaji kepala desa (Kades) Rp2,5 juta. Ketika ada musibah dan masalah di desa yang menghadapinya adalah kepala desa.

Editor Arb
Sumber cakaplah.com
https://www.cakaplah.com/berita/baca/2020/02/26/anggota-dpr-ri-syahrul-aidi-minta-pemerintah-naikkan-gaji-kades-dan-kadus-ini-alasannya/#sthash.YtYTVibn.dpbs

ARB INdonesia, PEKANBARU – Gubernur Provinsi Riau H Syamsuar digadang-gadangkan akan diusung  menjadi calon Ketua DPW Golkar  Riau pada Musyawarah Daerah (Musda) yang akan digelar pekan depan.

Menanggapi hal tersebut, seperti yang dilansir dari cakaplah.com, Sekretaris DPW PAN Provinsi Riau, T Zulmizan F Assagaff, angkat bicara terkait nama Gubernur Riau Syamsuar yang merupakan kader Partai Amanat Nasional (PAN)

“Syamsuar tercatat sebagai kader PAN dan sudah memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA),” tegasnya, Senin (24/2/2020)

Selain itu Zulmizan mengatakan, sejak September 2017, Syamsuar menerima KTA PAN yang diserahkan oleh Sekjen DPP PAN Eddy Soeparno dan Ketua POK DPP PAN Yandri Susanto di Jakarta.

“Ada perjanjian tertulis bahwa beliau bersedia akan tetap jadi kader dan anggota PAN pasca Pilgubri 2018 dan bersedia ditugaskan pada jabatan apa pun yang ditunjuk oleh partai. Dan setahu kami, sejak saat itu sampai saat ini, beliau belum ada mengundurkan diri dari keanggotaan PAN. Dan pada berbagai kesempatan mengaku sebagai Kader PAN. Tapi ya, terserah pak Syamsuar sendirilah sebagai yang punya diri. Kalau tetap mengaku kader PAN bagus, kalaupun tidak lagi ya mungkin bagus juga,” kata Zulmizan.

Zulmizan mengaku tidak tahu pasti soal kabar Syamsuar akan ikut kontestasi sebagai kandidat pada Musda Partai Golkar Riau.

“Kami kurang mengerti apakah memang betul atau tidak, apakah bisa atau tidak? Karena itu urusan internal partai lain. Dan sampai saat ini kami belum dengar pernyataan dari Pak Syamsuar langsung mengenai hal ini. Baru orang lain yang menyatakan. Kalau seandainya benar, bangga jugalah kami, karena kader PAN jadi kandidat kuat ketua partai lain,” tutur Zulmizan sambil tertawa.

Zulmizan menambahkan, bagaimana pun, sejarah telah mencatat bahwa pada saat Pilkada Riau 2018, partai Golkar tidak mau mendukung dan malah memecat Syamsuar.

“Lalu, kamilah (PAN, PKS dan Nasdem) bersama relawan yang mengusung dan memperjuangkannya. Setelah menang dan jadi gubernur Riau orang berebut mau ambil ya, biasalah itu,” tukas Zulmizan.

Editor Arb
Sumber cakaplah.com

ARB INdonesia, PEKANBARU – Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk menebarkan kebermanfaatan bagi orang lain, baik secara moril maupun materil. Salah satunya, seperti yang dicontohkan Ardiansyah Anggota DPRD Provinsi Riau.

Politisi PKS yang juga seorang pengusaha muda tersebut memiliki agenda mulia setiap bulannya, yaitu menyumbangkan gajinya yang ia terima sebagai Anggota DPRD untuk orang-orang yang lebih membutuhkah.

Ardiansyah memahami betul beratnya perjuangan yang dirasakan oleh orang-orang yang membutuhkan, seperti kaum dhu’afa dan anak yatim piatu. Karena dulu, ia juga pernah merasakan hal tersebut.

Dalam keterangan yang diberikannya, pria 32 tahun tersebut sejak awal, saat akan maju sebagai anggota DPRD memang sudah meniatkan ingin menyumbangkan gajinya kepada yang lebih membutuhkan jika terpilih sebagai anggota DPRD.

“Sesuai dengan niat awal saya dulu, ketika ingin melangkahkan kaki maju ke DPRD Provinsi Riau, saya akan sumbangkan gaji dari DPRD untuk kaum dhu’afa dan anak yatim  piatu. Alhamdulillah lebih kurang 5 bulan sejak dilantik, komitmen itu selalu saya lakukan,” tutur anggota DPRD termuda dari 65 Anggota Dewan yang ada di DPRD Provinsi Riau.

“InsyaAllah kedepannya kami akan lakukan ini di tiap-tiap desa yang ada di kabupaten kampar,” lanjutnya memberi keterangan.

Seperti diketahui sebelumnya, dipostingan facebooknya pada hari Sabtu (22/02/2020), Ardiansyah melakukan kegiatan santunan anak yatim piatu di Desa Batu Belah Kecamatan Kampar (21/02/2020).

Pada kegiatan tersebut, ia dibantu oleh pemuda setempat yang tergabung dalam kelompok Karang Taruna Elang Sakti. Ia menuliskan ucapan terimakasih kepada pihak yang telah berpartisipasi.

“Terimakasih juga saya ucapkan kepada seluruh masyarakat dan Karang Taruna Desa Batu Belah yang telah ikut berpartisipasi dan mensukseskan acara ini,semoga langkah ini mendapat keridhaan Sang Illahi,” tulisnya diberanda facebook miliknya dengan nama akun Ardiansyah.

Hingga tulisan ini dimuat (23/02/2020), postingan kegiatan tersebut sudah ditanggapi 602 Like, 92 komentar dan 22 kali dibagikan.

Di kolom komentar, warga pengguna media sosial facebook turut memberikan do’a dan ungkapan simpati kepada Ardiansyah.
Berikut beberapa komentar dari pengguna facebook dipostingan Anggota DPRD Dapil Kampar tersebut.

“Mantap pak dewan,,semoga selalu di berikan kesehatan dan umur yang panjang untuk memperjuangkan rakyat, semoga niat yang baik dan ikhlas selalu dimudahkan yang Maha Kuasa, Aamiin Ya Robbal Alamin,” tulis akun Jalinus Haja.

“Pandangan yang begitu indah.. MasyaAllah,” tulis akun Elly Zammi Eza.

“Semoga niat yg tulus dari pak dewan iwak ko, beliau selalu dindungi oleh Allah dan selalu berbuat untuk rakyatnya,” tulis akun Adiba Sakila.

“Saya ingat tentang ucapan bapak seblum menjadi anggta DPRD, di manapun bapak bersosialisasi, kata-kata untuk menolang ini lah yang tak pernah bapak lupa menyampaikan kepada masayrakat. Alhmdulillah…saat ini janji pak bos…..luar biasa!!! Jagok pak bos…,” tulis akun Fakhrur Razi.

“Barakallah pak dewan, semoga menjadi wakil rakyat yang bisa mengayomi dan menjadi contoh baik untuk anak-anak muda,” tulis akun Mhd Jamil. (**)

Sumber riau.pks.id
Editor Arb

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Soal spanduk bertulisan  “Merdeka..!!! Selamat Datang di Kota Pulau Kijang Provinsi Jambi”, hal tersebut merupakan bentuk perotes dari masyarakat yang sampai saat ini akses jalan yang dikeluhkan masyarakat tidak pernah diperhatikan.

Hal itu, disampaikan Wahyudin anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) kepada media saat dihubungi melalui via seluler, Kamis (20/2/2020).

“Saat itu saya sedang melakukan reses di Parit 2, Kelurahan Pulau Kijang, Kecamatan Reteh. Dipenghujung, kami melakukan foto bersama dengan masyarakat. Iya dengan Beground depannya spanduk itu, tetapi awalnya saya tidak tahu isi spanduknya apa,” tuturnya.

Lanjut Wahyudin, saat mengetahui isi spanduk, masyarakat langsung menerangkan masksud dari spanduk tersebut.

Atas hal itu Wahyudin memberikan masukan ke masyarakat agar tetap bersabar terkait dengan permohonan pembangunan jalan penghubung antara perbatasan Provinsi Riau dan Jambi.

“Insyaa Allah Pemerintah Kabupaten Inhil dan Provinsi Riau akan terus bekerja, kita DPRD dan saya akan terus memperjuangkan sekaligus mengawasi pembangunan tersebut nantinya,” kata, M. Wahyudin.

Sementara itu, berdasarkan rilis klarifikasi masyarakat yang di dapat awak media melalui jejaringan WhatsApp, Sugiono mengatakan bahwa masyarakat hanya menyampaikan kekecewan saja, dikarenakan sampai saat ini salah satu permasalahan akses jalan yang tidak pernah diperbaiki/diperhatikan.

Reporter ARB

Foto: Ketua DPW PKB Provinsi Riau, Abdul Wahid

ARB INdonesia, PEKANBARU – Ketua Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Riau, Abdul Wahid, meminta anggota DPRD dari PKB memanfaatkan media sosial (Medsos) untuk menyebarkan kegiatan.

Hal itu bertujuan agar masyarakat tahu apa yang sudah dikerjakan selama duduk mejadi anggota dewan.

Abdul Wahid mengatakan, gunanya media sosial adalah untuk mengakomodir semua kepentingan masyarakat.

“Selama ini kan banyak orang bertanya-tanya apa sih kerja anggota dewan ini? Pertanyaan itu harus kita jawab. Caranya, ya melalui media sosial yang bisa memaparkan kegiatan DPRD ke masyarakat,” kata Abdul Wahid.

Anggota DPR RI ini menambahkan, dengan adanya media sosial, masyarakat nantinya akan kembali bisa mempercayai wakil rakyat untuk bisa duduk kembali di periode selanjutnya.

“Ini penting, media sosial dan media mainstream harus bisa digunakan oleh legislator, khususnya PKB,” ujarnya.

Editor Arb
Sumber cakaplah.com