ARB INdonesia, ROKAN HULU – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau H. Budiman lubis, SH dari Partai Gerindra adakan reses di Kecamatan Rambah pada, Senin (3/11/2025). Dalam agenda tersebut, ia mengunjungi tiga Desa yaitu Desa Babusalam, Desa Pematang Berangan, dan Desa Koto Tinggi. Ratusan masyarakat antusias menyambut Kedatangan legislator Riau asal Rohul tersebut.

Awal mula resesnya dimulai di Desa Babusalam sejak pukul 10.00 wib, dilanjutkan di Desa Pematang Berangan sekitar pukul 14.00 wib dan diakhiri di Desa Koto Tinggi sekitar pukul 16.30 Wib. Suasana yang akrab dan penuh kekeluargaan terasa kental di setiap pertemuannya. Menunjukkan betapa dekatnya antara wakil rakyat dan masyarakatnya.

Dalam sambutannya, Budiman menyampaikan bahwa tujuan resesnya kali ini selain bersilaturahmi, adalah untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Ia juga menyampaikan komitmennya untuk memperjuangkan setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat selagi itu masih dalam kewenangannya di DPRD Riau.

“Selagi itu wewenang kita, kita akan perjuangkan” ucap Budiman

Lebih lanjut, Budiman juga menyampaikan pentingnya sinergi dan komunikasi yang baik antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, hingga Pemerintah Pusat. Menurutnya keberhasilan pembangunan suatu daerah tidak akan tercapai tanpa adanya kerjasama yang baik dari masing-masing tingkatan. Ia menambahkan, untuk membangun Rohul tidak bisa sendiri-sendiri, harus saling membantu dan bergotong royong.

“Tidak ada lagi perbedaan dan pengkotakan, yang ada adalah kebersamaan dalam membangun Rohul yang kita cintai”. Tegas Budiman

Dalam resesnya, Budiman juga menyoroti beberapa persoalan penting seperti kondisi infrastruktur, terutama jalan dan jembatan yang cukup memprihatinkan di Rokan Hulu. Ia merasa prihatin dengan kondisi tersebut. Ia memastikan, persoalan ini telah menjadi perhatian serius dirinya dan Pemerintah Daerah.

“InshaAllah dalam waktu dekat, perbaikan jalan akan dikerjakan. Namun tentu tidak serentak, apalagi kondisi keuangan pemerintah saat ini, semua tentu berproses”, sebut Budiman

Selain membahas pembangunan, Budiman juga menyampaikan dukungan dan Do’a terbaik untuk pemerintahan Bupati Anton dan Wakil Bupati syafaruddin Poti. Ia menilai pemerintahan yang sekarang memiliki semangat yang tinggi dalam mendorong pembangunan yang lebih baik untuk daerah.

Menutup agenda resesnya, budiman tak lupa mengingatkan masyarakat bahaya narkoba yang sangat mengancam generasi muda. Ia menegaskan narkoba dapat merusak akhlak dan moral anak bangsa. Dari itu, ia mengajak untuk bersama-sama memeranginya. Menurutnya, memerangi narkoba tidak cukup hanya dari satu pihak saja, melainkan setiap elemen harus bersatu, baik itu dari keluarga, masyarakat, pemerintah, dan aparat.

“Mari kita jaga keluarga, tetangga, hingga lingkungan kita. Jika kita bersama-sama melawan, Maka daerah kita akan terbebas dari bahaya narkoba”. Tutupnya

Kegiatan reses tersebut menjadi momentum bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya secara langsung sekaligus memperkuat sinergi antara wakil rakyat dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan daerah yang lebih baik, adil dan sejahtera. ( Kri )

ARB INdonesia, ROKAN HULU – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) tahun 2025, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rokan Hulu menggelar Rapat Paripurna Istimewa di Ruang Rapat Paripurna DPRD Rohul, Minggu (12/10/2025).

Rapat Paripurna yang berlangsung khidmat ini mengusung tema “Harmoni dalam Keberagaman, Maju Bersama untuk Rokan Hulu.”

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Rohul Hj. Sumiartini, didampingi para Wakil Ketua M. Aidi, SH, Nono Patria Pratama, SE, dan H. Porkot Lubis, SH, MH. Turut hadir Gubernur Riau yang diwakili Kadis DLHK Provinsi Riau, Bupati Rokan Hulu Anton, ST, MM, bersama Ketua TP-PKK dr. Yenni Dwi Putri Anton, Wakil Bupati H. Syafaruddin Poti, SH, MM, beserta Ketua GOW Rohul, para mantan Bupati dan Wakil Bupati terdahulu, Sekda Rohul, unsur Forkopimda, para anggota DPRD Rohul, tokoh pendiri kabupaten, serta tokoh masyarakat dan agama.

Rangkaian kegiatan diawali dengan penayangan kilas balik perjalanan terbentuknya Kabupaten Rokan Hulu, mulai dari wacana awal pemekaran hingga proses perjuangan panjang yang akhirnya menjadikan Rokan Hulu sebagai kabupaten yang maju dan berkembang seperti saat ini.

Dalam sambutannya, Bupati Rokan Hulu Anton, ST, MM menyampaikan bahwa momen HUT ke-26 ini merupakan bentuk rasa syukur atas perjalanan panjang dan kerja keras seluruh elemen masyarakat dalam membangun Rokan Hulu.

“Peringatan Hari Jadi ke-26 Kabupaten Rokan Hulu yang kita rayakan hari ini merupakan bukti perjalanan panjang penuh tantangan, sekaligus wujud dari kerja keras dan kebersamaan seluruh elemen daerah. Sejak awal berdiri, Rokan Hulu dibangun dengan cita-cita besar menjadi daerah yang mandiri, maju, dan sejahtera,” ujar Bupati Anton.

Lebih lanjut, Bupati menegaskan makna mendalam dari tema hari jadi tahun ini.

“Tema ‘Harmoni dalam Keberagaman, Maju Bersama untuk Rokan Hulu’ mengandung pesan moral bahwa kemajuan hanya dapat dicapai jika kita menjaga keharmonisan, kebersamaan, dan semangat gotong royong di tengah keberagaman,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Anton juga menegaskan kembali arah pembangunan ke depan sebagaimana tertuang dalam visi dan misi Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu:

“Mewujudkan Kabupaten Rokan Hulu sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang religius melalui pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan menuju masyarakat sejahtera dan berkelanjutan.”

Menutup sambutannya, Bupati Anton mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan momentum HUT ke-26 sebagai semangat baru dalam memperkuat komitmen dan kerja nyata untuk kemajuan daerah.

“Mari jadikan peringatan Hari Jadi ke-26 ini sebagai momentum memperkuat komitmen, kebersamaan, dan semangat bekerja. Kita lanjutkan perjuangan para pendahulu dengan kerja nyata dan langkah terarah untuk mewujudkan Rokan Hulu yang maju, religius, berbudaya, dan sejahtera,” pungkasnya.

Pelaksanaan Paripurna di tutup dengan Foto bersama Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD beserta Anggota dan Tamu undangan lainya. (GALERI FOTO/KRI)

ARB INdonesia, ROKAN HULU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hulu, (Rohul) Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Banggar Terhadap Pembahasan Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 Sekaligus Pengambilan Keputusan, Senin (29/9) dinihari dimulai Jam 00.00 selesai jam .00 51.Selasa (30/9/2025).

Rapat Paripurna ini setelah sebelumnya penyampain Pandangan Umum Fraksi dan Jawaban Pemerintah Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 dan Ranperda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 yang dilanjutkan pembahasan dan finalisasi bersama Pimpinan, Anggota DPRD dan SKPD dan TAPD Pemkab Rokan Hulu.

Agenda ini dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Rokan Hulu Pasir Pengaraian, di Jalan Panglima Sulung, Desa Koto Tinggi, Kecamatan Rambah,
diawali laporan Protokoler Sekretaris Dewan.

Rapat Paripurna langsung dipimpin Ketua DPRD Hj. Sumiartini, didampingi Wakil Ketua Mohammad Aidi, S.H., Nono Patria Pratama, S.E., Porkot Lubis, S.H., M.H bersama anggota DPRD memenuhi kourum hadir 41 orang.

Turut hadir Bupati Anton, S.T., M.M.
mewakili Forkomda, Sekda Muhammad Zaki, TAPD, para Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, Sekwan Sariaman, Kabag Humas DPRD Rike Desmalizarni, tokoh masyarakat serta undangan lainnya.

Setelah membuka rapat paripurna, ketua DPRD Hj Sumiartini mengucapkan terima kasih kehadiran Bupati Rokan Hulu Anton pada pelaksanaan agenda penting ini, meski hingga jam 00.00 Wib sampai selesai.

“Di persilahkan kepada perwakilan Badan Anggaran untuk menyampaikan hasil pembahasan Rancangan APBD Perubahan TA 2025 yang kita sepakati bersama pemerintah,” kata Sumiartini dengan mengetok palu mencabut skor Rapat Paripurna terbuka untuk umum.

Dikutip dari juru bicara Banggar DPRD Rokan Hulu Ayatullah Kumain mengatakan, setelah dilakukan pembahasan Rancangan APBD Perubahan TA 2025 disetujui sebesar Rp
Rp2.057.847.652.037. dengan membacakan secara rinci dalam rapat paripurna tersebut. Pendapatan daerah direncanakan Rp 2.047. 758. 529.312 rupiah, semula dianggarkan sebesar Rp 1.550. 152.257.180 rupiah.

“Pembahasan APBD Perubahan 2025 memang terjadi perdebatan alot, hal ini untuk memastikan mengenai alokasi anggaran, terutama pada pos-pos belanja dan target Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta adanya tekanan kebijakan efisiensi nasional yang mengharuskan penyesuaian anggaran secara matang, sehingga sesuai jadwal pengambilan keputusan sah kita laksanakan,” tuturnya

.
Sementara itu, dalam sambutannya Bupati Anton mengatakan, dari hasil pembahasan pimpinan dan anggota DPRD bersama SKPD dan TAPD Rancangan Perubahan APBD TA 2015 ini terdapat 3 komponen yakni, yang pertama, pendapatan, pendapatan keseluruhan pada Rancangan Perubahan APBD TA 2025 sebesar Rp2.047.758.529.302, yang terdiri dari Kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) disetujui Rp316.326.039.809.’.

Dengan target pendapatan, Pemerintah akan tetap berkomitmen untuk dapat merealisasikan, khususnya dari sumber penerimaan daerah yang selama ini belum tergali dengan maksimal, yang perlu dukungan semua pihak. Pada kelompok pendapatan transfer, disetujui sebesar Rp 1.723.610 338.203.’

Kedua, belanja daerah terhadap pada rancangan perubahan APBD TA 2025 disetujui Rp2.057.847.652.037.”, terdiri dari belanja operasi, disetujui Rp1.474.517.933.958.’ Belanja modal disetujui Rp293.294.759.640.’, Belanja tidak terduga Rp 15.030.714.630.’, belanja transfer Rp275.004.243.808.’

“Dan ketiga, pada komponen pembiayaan, penerimaan pembiayaan Rp10.089.122.725.,” jelas Bupati Anton.

Lanjut Bupati Rokan Hulu mengucapkan terima kasih banyak, menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Rokan Hulu yang sudah bekerja keras, tak kenal lelah, kerja siang dan malam pembahasannya, sehingga disetujui dalam rapat paripurna yang terhormat ini.

Setelah penandatanganan pengambilan keputusan Ketua DPRD Rohul Sumiartini menyatakan sah, sah APBD Perubahan TA 2025′ sesuai laporan Banggar yang disetujui seluruh anggota DPRD yang hadir dan langsung menutup Rapat Paripurna dengan mengetok palu di jam 00.51 Wib, Selasa (30/9/2025). (GALERI FOTO/KRI)

ARB INdonesia,  Rokan Hulu – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hulu kembali menggelar Rapat Paripurna dalam agenda Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024, pada Selasa (17/06/2025).

Rapat Paripurna ini berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Rokan Hulu dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Hj. Sumiartini, yang turut didampingi oleh Wakil Bupati Rokan Hulu H. Syafaruddin Poti, SH serta Wakil Ketua DPRD Mohd. Aidi, SH.

Dalam sidang tersebut, masing-masing fraksi menyampaikan pandangan umum terhadap kinerja pemerintah daerah dalam merealisasikan APBD 2024. Fraksi-fraksi DPRD memberikan apresiasi atas berbagai capaian yang telah diraih, namun tetap menyampaikan sejumlah catatan penting sebagai bentuk kontrol dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran.

Beberapa fraksi menyoroti perlunya peningkatan transparansi dan efisiensi penggunaan anggaran, terutama dalam sektor pelayanan publik, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Ada pula fraksi yang mengingatkan agar pemerintah daerah memperbaiki penyerapan anggaran yang dinilai masih belum optimal di beberapa OPD (Organisasi Perangkat Daerah).

Wakil Bupati Rokan Hulu, dalam sambutannya, menyampaikan apresiasi atas masukan dan pandangan yang konstruktif dari seluruh fraksi DPRD. Ia menyatakan bahwa semua saran tersebut akan menjadi perhatian serius bagi Pemkab Rohul dalam upaya menyempurnakan pelaksanaan anggaran ke depan.

“Masukan dari fraksi-fraksi ini akan menjadi bahan evaluasi kami dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat,” ujarnya.

Rapat Paripurna ini merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus pengelolaan keuangan daerah yang demokratis dan akuntabel. Setelah tahap ini, Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 akan dibahas lebih lanjut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. (Galeri Foto/Kri )

ARB INdonesia, Rokan Hulu – Rapat Paripurna Penyampaian Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 Kabupaten Rokan Hulu dibuka oleh Ketua DPRD Rokan Hulu Hj. Sumiartini Di Ruang Rapat Paripurna DPRD kabupaten Rokan Hulu, Senin (16/06/2025).

turut mengikuti Rapat, wakil Ketua dan  Anggota DPRD, Sekda Rohul Muhammad Zaki, S.STP, M.Si, asisten dan staf Ahli Bupati dan Kepala OPD di lingkungan Pemkab Rohul.

Dalam laporannya Bupati Rokan Hulu Anton, ST, MM mengatakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun anggaran 2024 disampaikan merupakan laporan informasi yang telah diaudit oleh BPK RI dan laporan hasil audit BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu telah diterima pada senin 26 Mei 2025 dan Rokan Hulu masih dapat mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian WTP sampai dengan laporan keuangan tahun 2024.

“Laporan audit BPK RI atas laporan keuangan telah kita terima pada Senin 26 mei 2025 bahwa kita masih dapat mempertahankan Opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP) sembilan tahun berturut-turut” ungkap Anton.

Lebih lanjut Anton menyampaikan berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Rokan Hulu nomor 5 tahun 2024 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun anggaran 2024,  realisasi belanja APBD Kab. Rokan Hulu adalah sebesar Rp. 1.850.379.767.711,25 dari anggaran Rp. 2.099.978.436.033.

Sementara itu untuk Pendapatan terealisasi sebesar 88.18 persen atau Rp.1.787.833.016.749,49 dari target Rp.2.027.353.825.501  yang bersumber dari 

Pendapatan asli daerah, Pendapatan transfer Pusat, pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya (dana penyesuaian) dan pendapatan transfer pemerintah provinsi tahun anggaran 2024.

“Kemudian untuk sisa lebih perhitungan pembiayaan Tahun anggaran 2024 sebesar Rp.10.089.122.725, 32” tutup Anton.

( Kri )

Rokan Hulu – Setelah melalui proses panjang dan diskusi yang cukup alot, Komisi IV DPRD Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) akhirnya mengeluarkan rekomendasi penting terkait perawatan jalan Gambangan, Dusun II, Desa Kasang Padang, Kecamatan Bonai Darussalam. Rekomendasi tersebut lahir usai koordinasi intens antara Komisi IV DPRD Rohul dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Rokan Hulu.

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Erinaldi, SH., MH menyarankan agar masyarakat setempat membentuk wadah hukum berupa kelompok tani sebagai langkah strategis dalam perawatan dan pengelolaan jalan. Wadah ini akan menjadi payung hukum yang memungkinkan kegiatan berjalan transparan dan berkelanjutan.

Rekomendasi tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar di aula Sekretariat DPRD Rohul, Jalan Panglima Awang, Pasir Pengaraian, Senin (2/6/2025).

Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi IV, Karneng Dimara Lubis, SH, didampingi Ketua Komisi IV, Muhlizar, SE serta anggota lainnya, dan turut dihadiri oleh pemerintah desa Kasang Padang.

Dalam keterangannya, Karneng menghimbau masyarakat Gambangan untuk menjaga hasil rekomendasi tersebut dengan membentuk wadah yang memiliki legalitas jelas.

Ia menekankan pentingnya pengelolaan yang transparan dan akuntabel demi menghindari konflik di tengah masyarakat.

“Kita ingin jalan ini menjadi akses ekonomi yang aman dan berkelanjutan bagi petani sawit, tanpa ada perpecahan sosial,” tegas Karneng.

Jalan Gambangan diketahui merupakan satu-satunya akses utama masyarakat dalam mengeluarkan hasil produksi buah sawit. Karena itu, perawatannya menjadi sangat krusial untuk menjamin kelangsungan ekonomi warga.

“Rekomendasi ini merupakan bentuk hadirnya DPRD Rohul memperjuangkan hak masyarakat serta sebagai pertimbangan untuk kepentingan dan kesejahteraan yang lebih luas,” tambahnya.

Kepala Desa Kasang Padang, Mulyadi, SE,Sy menyampaikan apresiasi atas perhatian serius yang diberikan oleh DPRD Rohul. Ia menilai keputusan tersebut sangat tepat dan merupakan solusi yang dinantikan masyarakat.

“Kami siap bersinergi dengan DPRD Rohul, Pemkab, dan seluruh pihak demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Kasang Padang,” ujarnya usai rapat.

Langkah ini diharapkan menjadi titik awal penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, khususnya dalam pengelolaan infrastruktur desa yang berdampak langsung pada roda ekonomi petani sawit.