detikriau.org – Elektabilitas pasangan capres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin cenderung stagnan bahkan menurun akibat banyak terhanyut oleh isu-isu yang dihembuskan.

Hal itu disampaikan Direktur Para Syndicate Ari Nurcahyo dalam konferensi pers di kantornya, Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat (14/12) dilansir detikriau.org melalui laman rmol.co

“Nampak tim sukses bahkan Jokowi hanyut terhadap genderang perang yang ditabuh lawan,” katanya.

Akibatnya, strategi pemenangan Jokowi-Ma’ruf cenderung monoton sebagai pasangan petahana. Dan terbentuk sebagai status quo.

Menurut Ari, dalam pertempuran di media sosial, retorika kampanye yang dimainkan cenderung reaktif bahkan responsif.

“Ucapan Jokowi seperti genderuwo, sontoloyo sebenarnya agak keluar jalur dari narasi yang seharusnya dibangun. Ini lebih ikut gaya genderang lawan,” ujarnya.

Isu lain yang terus muncul seperti Jokowi keturunan Partai Komunis Indonesia (PKI), anti Islam, dan pro asing membuat kubu petahana terlena. Sehingga narasi yang keluar belum mencerminkan gagasan-gagasan luhur dalam membangun Indonesia.

Jakarta, — Komisi Pemilihan Umum (KPU) membantah menggunakan kotak suara berbahan kardus untuk Pemilu 2019. Kotak suara yang banyak dipermasalahkan terutama di media sosial itu disebut KPU berbahan dasar karton kedap air. 

CNN Indonesia  mengabarkan bahwa Ketua KPU Arief Budiman heran jika kotak suara berbahan karton anti air itu dipermasalahkan saat ini. Pasalnya, kotak suara yang sama tersebut sudah dipakai pada pemilu sebelumnya.

“Pertanyaan itu harusnya diajukan lima tahun lalu, karena kita sudah pakai kotak pakai karton kedap air lima tahun lalu,” kata Arief di Kantor KPU Pusat, Jakarta, Jumat (14/12).

Kala itu, kata Arief, sebagian wilayah telah menggunakan kotak suara kedap air. Sedangkan sebagian wilayah lainnya masih menggunakan kotak suara berbahan aluminium.

Menurut Arief, pihaknya sudah mengkaji dengan berbagai pertimbangan, masukan, serta evaluasi atas penggunaan sebelumnya. Penggunaan karton kedap air juga memenuhi persyaratan peraturan.

Ia pun memastikan bahwa kotak suara tersebut aman untuk menjaga kerahasiaan suara pemilih karena cukup kuat, meskipun berbahan dasar karton.

Selain itu, penggunaan karton kedap air juga mengefisiensi anggaran.

“Menghemat biaya penyimpanan, menghemat biaya produksi, distribusi, banyak penghematanya,” kata Arief.

BBC Indonesia mewartakan bahwa mantan wakil presiden Amerika Serikat dan pegiat lingkungan, Al Gore, mendatangi paviliun Indonesia di sela-sela konferensi perubahan iklim PBB 2018 (COP24) yang berlangsung di Katowice, Polandia.

Gore mengatakan konferensi PBB tentang perubahan iklim adalah harapan dan peluang negara-negara di dunia untuk memperbaharui kebijakan terhadap lingkungan.

“Akibat pemanasan global, 95% es di Arktik mencair, imbasnya permukaan air laut naik, ribuan pulau di Indonesia termasuk Jakarta terancam tenggelam, bersama dengan New York, Mumbai, Bangladesh, bahkan Miami,” kata Gore, seperti dilaporkan wartawan BBC News Indonesia, Silvano Hajid.

Gore mengatakan manusia memiliki political will (keinginan politik) untuk mengubah krisis iklim yang terjadi saat ini.

Ia mengatakan suhu permukaan bumi telah naik satu derajat celcius dan semua pihak butuh percepatan perbaikan lingkungan.

“Bila kita ragu akan political will, yakinlah, political will itu juga sumber daya yang bisa diperbaharui,” kata Gore.

Daratan berkurang

Pesan ini juga ia tunjukkan kepada Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, terkait penarikan diri Amerika Serikat dari Kesepakatan Paris pada COP21.

“Jika ingin benar-benar lepas dari Kesepakatan Paris, dia (Donald Trump) harus menunggu usai masa pemilu selanjutnya, itu aturannya. Jadi jika ada presiden baru yang menang dalam pemilu menggantikan Donald Trump, hanya butuh 30 hari bagi Amerika serikat untuk kembali fokus pada Kesepakatan Paris,” kata Gore.

Soal ancaman tenggelamnya pulau-pulau di Indonesia, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, mengutarakan bahwa akibat kenaikan muka air laut, daratan akan berkurang yang menyebabkan migrasi manusia ke tempat yang lebih aman.

“Sekitar 300.000 kepala keluarga kehilangan rumahnya karena kenaikan permukaan air laut,” kata Siti Nurbaya.

Indonesia memiliki target penurunan emisi pada 2020 hingga 2030 sebesar 29% dan sektor energi dinilai masih lambat bergerak.

Transisi energi terbarukan

Menteri Koordinator Maritim, Luhut Binsar Pandjaitan, mengutarakan penggunaan energi terbarukan ditargetkan sebesar 23% dari konsumsi energi nasional pada 2025 mendatang.

“Hingga kini (2018) Indonesia baru dalam kisaran pencapaian 11 %, masih jauh dari target,” Kata Luhut.

Pesan Gore ketika melihat fakta dari para ilmuwan adalah mempercepat transisi menuju energi terbarukan dan meningkatkan ambisi penurunan emisi domestik.

Luhut mengatakan pihaknya harus realistis karena hingga saat ini menurut Global Carbon Project, konsumsi nasional batu bara di Indonesia mengalami kenaikan rata-rata sebesar 0,9 %, meskipun energi terbarukan meningkat 5,7 % setiap tahun.

Namun, konsumsinya masih sangat rendah, belum sampai 1 EJ, sementara batu bara mendekati 2,5 EJ, dan minyak bumi melebihi 3 EJ.

Gore mengatakan, “Jika 10 tahun lalu, kita masih bermimpi bahwa energi terbarukan dapat direalisasikan, para ilmuwan telah menetapi janjinya, kini listrik yang dihasilkan dengan tenaga surya dan angin, justru lebih murah dari batu bara, maka dunia harus menghentikan penggunaan batu bara, termasuk Indonesia.”

Jakarta, — Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB-OPM) membantah pernyataan polisi yang menyebutkan aksi penembakan pekerja PT Istaka Karya di Nduga, Papua telah direstui Panglima Komando Daerah Pertahanan (Kodap) III Ndugama yang berinisial PU.

Juru Bicara TPNPB Sebby Sambom mengatakan tidak ada nama PU dalam struktur Komando nasional TPNPB.

“Berita itu permainan TNI/Polri di Papua. Saya terima laporan dari kurir TPNPB di Ndugama bahwa PU itu anggota DPRD Kabupaten Nduga. Masak borjuis bisa jadi Pimpinan Militer Gerilyawan ini aneh,” kata Sebby kepada CNNIndonesia.com, Jumat (14/12).

Sebby juga mengaku tak tahu menahu tentang pria berinisial PU.

“PU ITU siapa? Struktur Komando nasional TPNPB sudah jelas,” katanya.

Dia merinci struktur Komando Nasional TPNPB-OPM. Menurutnya, Panglima Tinggi TPNPB saat ini dipegang oleh Jenderal Goliath Tabuni, dan Wakil Panglima Letjen Gabriel M. Awom.

“Kepala Staf Umum, Mayjend Terryanus Satto, juru bicara Sebby Sambom dan Komandan Operasi Perang Mayjen Lekagak Telenggen, dan selanjutnya ke Komando Daerah Pertahanan (Kodap-Kodap),” katanya.

TPNPB, kata Sebby memiliki 29 Kodap di seluruh wilayah Papua Barat. “Dalam Komposisi Militer TPNPB Komando Nasional kami tidak kenal PU itu. Apa lagi tidak ada nama. Siapakah PU itu?,” katanya.

Kata Sebby, Panglima Kodap III Ndugama, Papua dijabat oleh Egianus Kogoya. “Kami tidak bisa mengada-ada, harus benar-benar beritakan yang benar juga,” katanya.

Sementara, Kapendam Kapendam 17 Cenderawasih Kolonel Infantri Muhammad Aidi belum mengetahui data tentang pria berinisial PU.

“Belum ada data soal itu, mungkin Polri yang tahu,” kata Aidi kepada CNNIndonesia.com.

Dua hari lalu, Rabu (12/2) Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo mengatakan Polri telah mengidentifikasi kelompok Egianus Kogoya, yang diduga sebagai otak penembakan pekerja PT Istaka Karya di Nduga.

Kata Dedi pria berinisial PU merestui penyerangan di bawah komando lapangan Egianus Kogoya.

Dedi menerangkan berdasarkan hasil pemetaan Polri, Egianus merupakan salah satu anak buah PU untuk yang ditunjuk sebagai pemimpin untuk wilayah Mugi dan Alguru.

Selain Egianus, PU juga memiliki tujuh anak buah lagi yang ia tugaskan untuk memimpin sejumlah wilayah berbeda.

Sumber: CNN Indonesia

Jakarta — Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan membuka seluruh digit Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk dicermati bersama oleh seluruh pihak terkait.

Beberapa pihak yang terkait tersebut yakni KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) selaku penyelenggara pemilu, peserta pemilu dan Direktorat Kependudukan Catatan Sipil pada Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil Kemendagri).

Hal ini disampaikan Arief usai pertemuan dengan para pihak tersebut di Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (13/12).

“Jadi besok ada tim KPU, tim Bawaslu, tim dari peserta pemilu, bersama pemerintah akan melakukan pencermatan,” kata Arief.

Arief berharap pencermatan bersama ini akan memberikan jaminan data DPT yang valid. Selain itu, bisa diterima seluruh pihak ketika ditetapkan pada 15 Desember 2018.

“Mudah-mudahan nanti tanggal 15 (Desember) betul-betul data yang valid, mutakhir, dan akuntabel dan bisa dijadikan pedoman dalam proses pelaksanaan pemilu 2019,” kata Arief.

Sementara itu, Komisioner KPU RI Viryan Azis mengatakan bahwa pencermatan bersama itu hanya bisa dilakukan di kantor KPU RI. Dengan kata lain, data DPT yang seluruh digit NIKnya dibuka itu tidak untuk dibawa keluar dari KPU.

“Iya hanya di KPU,” ujar Viryan.

Sebelumnya, KPU hanya membuka 12 dari 16 digit NIK pada DPT. Empat digit lainnya diganti dengan tanda bintang. Hal ini demi menjaga kerahasiaan penduduk agar tidak disalahgunakan.

Permintaan dibukanya seluruh NIK pada DPT sebelumnya disampaikan oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN) capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Mereka menemui Komisioner KPU dan Bawaslu pada Senin (10/12).

Salah satu alasan mereka minta dilibatkan dalam proses verifikasi data DPT agar tidak muncul kecurigaan pasca penetapan DPT. Karena pada beberapa waktu sebelumnya, Dukcapil Kemendagri menyebut ada 31 juta data yang ada di dalam Daftar Pemilih Potensial Pemilu (DP4) belum masuk ke DPT. Padahal mereka sudah melakukan perekaman e-KTP.

Sumber: CNN Indonesia

Palembang — Jajaran Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanah Nasional (PAN) Sumatera Selatan bakal menempuh jalur hukum atas pencatutan nama partai yang dilakukan sejumlah oknum untuk mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin.
DPW PAN Sumsel pun menuntut permintaan maaf kepada para oknum tersebut karena deklarasi yang dilakukan pada Rabu (12/12) kemarin menyebabkan beban moral terhadap pengurus, kader, dan caleg dari PAN Sumsel.

“Kami beri waktu tiga hari ke depan kepada mereka yang mencatut nama DPW PAN Sumsel minta maaf. Kalau tidak ada niat baik, maka PAN akan menempuh jalur hukum,” ujar Wakil Ketua Bidang Hukum DPW PAN Sumsel, Darussalam saat konferensi pers di Palembang, Kamis (13/12).

Sementara itu, Wakil Ketua DPW PAN Sumsel Rudi Apriadi menegaskan pihak yang mengikuti deklarasi bukan kader partainya. Sebab pihaknya tidak mengenal mereka yang ikut dalam deklarasi.

“Langkah selanjutnya kami serahkan kepada DPW. Kalaupun mereka kader, ada konsekuensinya. DPW akan ambil aturan tegas, biasanya berakhir dengan pemecatan,” ujar Rudi.

Rudi menjelaskan seorang kader harus mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan PAN, aktif di pengurusan baik DPW maupun DPD, serta memiliki kartu anggota.

Dirinya meminta kepada mereka yang mendeklarasikan Jokowi tersebut untuk menunjukkan bukti-bukti keanggotaan mereka.

“Kalau mereka mau memberikan dukungan ke nomor satu, silakan, tapi tidak membawa PAN. Kalau bawa nama DPW dan PAN maka kami akan tempuh jalur hukum,” kata Rudi.

Selain itu, Rudi pun menegaskan jajaran pengurus, sayap partai, kader dan simpatisan menegaskan tetap mendukung Prabowo-Sandi maju sebagai pasangan capres-cawapres. Dirinya pun mengklaim deklarasi Jokowi tersebut tidak akan berpengaruh dalam kepercayaan masyarakat Sumsel kepada Prabowo-Sandi.

“Kami yakin ini tidak akan berpengaruh. Dari jajaran terendah PAN di Sumsel tetap komitmen mendukung Prabowo-Sandi,” ujar dia.

sumber: CNN Indonesia