Jakarta — Partai Demokrat akan terus mengawal pemeriksaan yang dilakukan oleh jajaran kepolisian di Polresta Pekanbaru terhadap satu orang terduga perusakan baliho dan bendera partainya di Pekanbaru, Riau.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengungkapkan pihaknya langsung bergerak cepat setelah adanya insiden perusakan yang terjadi pada dini hari di tengah-tengah acara kegiatan internal partai berlangsung.

Hinca menuturkan tepat pukul 01.00 WIB, Sabtu (15/12) dini hari, bendera dan baliho partai masih aman. Namun satu jam setelahnya sudah porak-poranda. Hinca pun memastikan satu orang yang diamankan itu pun sudah mengakui perbuatannya sebelum akhirnya diperiksa dengan intensif oleh polisi.

“Satu orang sudah diamankan. Dia mengaku dibayar Rp100 ribu saja untuk merusak. Tapi kami yakin ada aktor intelektualnya,” kata Hinca dilasnir detikriau.org dari  CNNIndonesia.com, Sabtu (15/12).

Sejauh ini, terduga perusakan sudah memberikan  tujuh nama dari 35 orang terduga perusakan bendera dan baliho Partai Demokrat. Hinca mengaku sudah menemui pihak Polresta Pekanbaru dan memastikan kasus ini akan diselesaikan dalam 1×24 jam.

“Jadi polisi janji bisa selesai hari ini. Karena kan terduga perusakan sudah membuka nama-nama,” kata Hinca.

Lebih lanjut, Hinca memastikan seluruh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Demokrat di Provinsi Riau akan membersihkan baliho-baliho dan bendera yang dirusak setelah acara Partai Demokrat selesai pukul 14.00 WIB siang ini. Hinca kembali memastikan acara partai Demokrat di Pekanbaru hanya acara internal, bukan kampanye.

“Tapi tetap kita akan bersihkan setelah acara selesai siang ini. Semua bersih sampai yang terbuang di parit juga. Kita mengalah saja,” kata Hinca.

Sebut Ada Genosida Demokrasi

Hinca kemudian mengklaim perusakan ini menjadi peristiwa yang terburuk dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Tak hanya itu, Hinca menyebut telah terjadi pembantaian terhadap simbol-simbol partai yang didirikan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.

“Kita akan bongkar habis genosida demokrasi, khususnya terhadap Partai Demokrat. Kami tidak akan tinggal diam. Akan kita lawan secara hukum,” tegas Hinca.

Atas dasar itu, Hinca meminta Presiden Joko Widodo juga ikut bertanggungjawab menyelamatkan demokrasi di tanah air dengan meminta Kapolri Tito Karnavian untuk turun tangan dan menuntaskan kasus ini secepat-cepatnya.

“Kalau tidak cepat, demokrasi kita sedang mundur 100 tahun ke belakang,” ungkap Hinca.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Riau Sunarto membenarkan pernyataan Hinca. Pihak Polresta Pekanbaru saat ini sedang memeriksa secara intensif satu orang terduga perusakan bendera dan baliho selamat datang Partai Demokrat itu.

“Satu orang sedang diperiksa intensif,” kata Sunarto kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (15/12).

Kendati demikian Sunarto belum mau mengungkapkan isi dan perkembangan pemeriksaan. Termasuk soal pengakuan terduga pelaku yang dibayar Rp100 ribu untuk melakukan perusakan.

“Nanti akan kita beri tahu lengkap setelah pemeriksaan selesai,” kata Sunarto.

Sebelumnya SBY mengadu kepada Allah setelah turun langsung ke jalan guna melihat kondisi bendera penyambutannya di Pekanbaru, Riau, yang dirusak.

SBY menyinggung isu Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 dan menekankan bahwa ia tak mencalonkan diri menjadi rival Jokowi, yang hari ini juga sedang melakukan kunjungan kerja di Pekanbaru.

“Mengadu pada Allah SWT apa yang terjadi. Saya ini bukan capres. Saya tidak berkompetisi dengan Bapak Presiden Jokowi,” tuturnya.

Pekanbaru –  Ribuan bendera Partai Demokrat dirusak dan dibuang orang tak dikenal (OTK) di depan DPRD Riau, Sabtu (15/12/2018) dini hari.

“Ribuan bendera Demokrat dirobek dan diturunkan termasuk dibuang ke parit sepanjang dini hari tadi,” kata Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat Imelda Sari dilansir detikriau.org dari laman Tirto, Sabtu (15/12/2018).

Imelda mengatakan, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun sudah turun langsung ke lapangan. SBY sudah memerintahkan Sekjen PD Hinca Pandjaitan dan ketua daerah untuk menurunkan atribut. Aksi perobekan pun sudah dilaporkan ke polisi.

“Ada 35 orang pelaku menurut pengakuan 1 orang yang tertangkap dan saat ini sedang dalam pemeriksaan Polresta Pekanbaru,” sebut Imelda.

Dalam sambutannya, SBY menyayangkan aksi perusakan bendera PD dan balihonya oleh sekelompok orang di Pekanbaru. Kedatangan SBY ke Pekanbaru bertepatan dengan kedatangan Presiden Joko Widodo.

“Untuk kepentingan rakyat Indonesia yang kita cinta, saya minta turunkan bendera PD, baliho saya di Pekanbaru, daripada dirobek dan dibuang ke parit,” kata SBY.

SBY berharap PD bisa menang dengan cara-cara yang terhormat dan bermartabat.

Sekjen PD Hinca Panjaitan pun menyinggung masalah perusakan bendera Partai Demokrat di Riau. Ia mengatakan banyak Demokrat berkibar di Riau, tetapi dirusak.

“Kemaren waktu kita datang ke Pekanbaru, bendera PD dan baliho kita banyak. Tapi tadi pagi waktu saya ke lapangan bersama Bapak SBY, banyak perusakan atribut kita yang dirobek, dibuang ke parit,” kata Hinca.

Hinca meminta kader PD Riau untuk tidak anarkis, tidak menggunakan cara-cara yang tidak beradab dan mendahulukan proses hukum. Menurutnya, ini pencemaran nilai-nilai demokrasi yang tidak pernah terjadi selama 10 tahun SBY menjadi Presiden RI.

Editor: faisal

Jakarta, – Pemodal asing pada pekan ini kembali resah dan keluar dari pasar saham Indonesia. Gejolak ekonomi global tampaknya jadi alasan pemodal asing keluar sementara sambil merealisasikan keuntungan setelah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) cenderung menguat dalam dua pekan ini.

CNBC Indonesia melaporkan, Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, Investor asing mencatatkan jual bersih (net sell) sebesar Rp 2,3 triliun di sepanjang pekan ini. Jika dihitung sepanjang tahun 2018 telah mencatatkan jual bersih mencapai Rp 48,65 triliun.

Dalam sepekan berikut ini 5 saham yang paling banyak dilepas pemodal asing.

Pertama yang terbanyak adalah saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) senilai Rp 851,98 miliar, menyusul saham PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) senilai Rp 452,03 miliar, kemudian Saham PT Merdeka Cooper Gold Tbk (MDKA) senilai Rp 350,35 miliar, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) senilai Rp 180,37 miliar dan PT Adaro Energy Tbk (ADRO) senilai Rp 174 miliar.

Padahal IHSG pekan ini tercatat menguat 0,71% menjadi 6,169.84 dari 6,126.36 pada penutupan pekan sebelumnya. Ini membuat nilai kapitalisasi IHSG mendekati level Rp 7.000 triliun, atau tepatnya Rp6.992,75 triliun naik 0,78% dari Rp6.938,39 triliun pada penutupan pekan sebelumnya.

Sentimen yang mempengaruhi asing keluar dari pasar saham Indonesia antara lain, perekonomian Amerika Serikat (AS) tengah dihantui kecemasan akan terjadinya perlambatan ekonomi yang berujung resesi.

Lalu ketegangan perang dagang antara AS-China kembali mencuat setelah penangkapan CFO Huawei global Meng Wanzhou di Kanada. Penangkapan ini datang atas perintah AS, dalam rangka investigasi terkait dengan penggunaan sistem perbankan global oleh Huawei.

Kemudian, ada kabar dari Inggris Theresa May mendapat mosi tidak percaya. Namun hasil pemungutan suara di parlemen ternyata tidak menggoyahkan May dari kursi Perdana Menteri.

Jelang akhir pekan bursa domestik kembali goyah karena pengaruh kekhawatiran terhadap resesi ekonomi AS dan pelemahan nilai tukar rupiah. Jelang akhir pekan, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) ditutup melemah di perdagangan pasar spot hari ini. Dolar AS nyaman di level Rp 14.500.

Pada Jumat (13/12/2018), US$ 1 dibanderol Rp 14.580 kala penutupan pasar spot. Rupiah melemah 0,62% dibandingkan posisi penutupan perdagangan hari sebelumnya.

Detikriau.org – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi dalam menanggulangi kekurangan logistik kampanye mengedepankan kolektifitas. Hal itu terbukti dari setiap kunjungan yang dilakukan oleh Prabowo maupun Sandi, masyarakat selalu membludak.

Ucapan itu disampaikan oleh Jurubicara Prabowo-Sandi, Ahmad Riza Patria di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/12) sebagaimana dilansir detikriau.org melalui laman rmol.co

“Kalau dari BPN kami konsepnya dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, dan kami sudah membuka rekening. Kami yakin insyaAllah akan ada partisipasi masyarakat,” ujar Riza.

Sejauh ini, lanjut dia, ketika Prabowo atau Sandi turun ke masyarakat, tidak pernah terbesit inisiatif untuk memobilisasi para kader koalisi untuk menghadiri setiap kegiatan. Karena hal tersebut dinilai harus mengeluarkan biaya yang besar.

“Kalau kami kampanye, enggak perlu memobilisasi kader untuk hadir memenuhi undangan kalau ada Prabowo datang, Sandi datang. Kami tidak pernah memerintahkan kader. Dimana pun Prabowo-Sandi hadir selalu membludak, selalu penuh dan kami termasuk kewalahan,” terangnya.

“Padahal kami tidak kasih apa-apa. Tidak kasih uang, tidak kasih amplop dan sebagainya,” lanjut Riza, wakil ketua Komisi II DPR itu.

Lebih lanjut, Riza mengaku sangat berterimakasih dengan antusiasme para pendukung Prabowo-Sandi, termasuk para kader dari parpol pendukung koalisi.

“Begitu banyaknya antusias dan simpati masyarakat. Kami betul-betul berterimakasih dan bersyukur atas dukungan masyarakat. Dukungannya begitu besar, begitu tulus, kami berterimakasih,” pungkasnya.

Banda Aceh, detikriau.org — Presiden Joko Widodo mengungkit kembali sejumlah fitnah soal keturunan Partai Komunis Indonesia (PKI) atas dirinya menjelang Pilpres 2019saat berkunjung ke Aceh, Jumat (14/12).

Jokowi kembali mengungkit tudingan ini karena merasa harus meluruskannya. 

“Banyak sekali seperti yang kita lihat di medsos (media sosial). Presiden Jokowi itu PKI. Banyak informasi seperti itu. Ya saya sampaikan di mana-mana, PKI itu dibubarkan tahun 65 tahun 66. Saya lahir tahun 1961. Umur saya baru 4 tahun. Masa ada PKI balita. Gak logis, tapi ada yang percaya,” ujar Jokowi saat perpidato pada acara Sosialisasi Prioritas Penggunaan Anggaran Desa Tahun 2019 di Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh dilansir detikriau.org melalui laman CNN Indonesia

Pada kesempatan itu, Jokowi mengajak semua pihak perpolitik santun dengan mengedepankan etika dan tatakrama yang sesuai dengan ajaran agama dan nilai-nilai bangsa. Jokowi menyebut fitnah-fitnah keji seperti itu sayangnya malah dipercaya oleh sebagian masyarakat.

“Survei yang saya terima terakhir, sembilan juta orang masih percaya gambar itu, padahal gak logis, lahir saja saya belum,” ujar Jokowi sambil menunjuk ke arah proyektor yang memperlihatkan gambar sosok lelaki berdiri di samping podium saat tokoh PKI, Aidit tengah berpidato.

Jokowi menuturkan, gambar sosok lelaki yang berdiri di samping podium itulah yang kemudian disebarkan di media sosial seolah-olah itu dirinya.

Pada kesempatan itu Jokowi kemudian mengajak semua pihak untuk berpolitik santun dengan cara-cara yang baik, seperti melalui adu program, adu prestasi, adu rekam jejak, hingga adu gagasan.

Upaya Jokowi membantah dirinya bukan seorang PKI bukan kali pertama. Hal itu kerap disampaikan Jokowi sebagai upaya kampanye hitam atas dirinya.

Terakhir kali, bantahan itu disampaikan Jokowi saat memberikan pengarahan ke relawan Jokowi-Ma’ruf Amin di Ancol, Jakarta Pusat, Senin (10/12).

Saat itu, Jokowi menyebut fitnah tentang dirinya antek asing dan aseng sebagai politik tidak beradab. Jokowi mengaku heran fitnah terus dialamatkan kepadanya, ketika banyak aset-aset negara yang selama ini dikuasai asing, telah diambil alih semasa pemerintahannya.

“Inilah cara politik yang enggak beradab. Masih terus antek asing, Jokowi antek asing. Antek asing yang di mana?” kata Jokowi saat itu.

Jakarta, detikriau.org — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan banyak masyarakat di daerah lain yang ingin menggelar ‘pesta’ seperti yang dilakukan warga Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. 

Ribuan warga Cianjur tumpah ruah memenuhi alun-alun dan halaman pendopo untuk merayakan penetapan tersangka Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar setelah sebelumnya diciduk dalam operasi tangkap tangan (OTT).

dikabarkan CNN Indonesia, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang meminta maaf pihaknya belum bisa membuat warga di daerah lain membuat perayaan seperti yang dilakukan warga Cianjur.

“Sebenarnya kondisi di mana rakyatnya ingin gelar ‘pesta’ itu ada di beberapa tempat atau daerah,” kata Saut saat dikonfirmasi, Jumat (14/12).

Saut mengatakan pihaknya belum bisa membuat masyarakat di daerah lain menggelar syukuran seperti di Cianjur karena keterbatasan penyidik. Menurutnya, penambahan jumlah personel memungkinkan pihaknya menjerat kepala daerah lain yang terbukti melakukan korupsi.

“KPK belum bisa memenuhi keinginan masyarakat lebih banyak lagi untuk ‘berpesta’. Karena keterbatasan petugas KPK,” ujarnya.

Sebelumnya, ribuan warga Kabupaten Cianjur tumpah ruah memenuhi alun-alun dan halaman pendopo Bupati Cianjur, Jawa Barat. Warga menggelar syukuran dan makan bersama untuk merayakan penangkapan Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar oleh KPK.

“Datang ke sini gara-gara lihat grup WA (WhatsApp) ada liwetan di alun-alun menggelar syukuran OTT KPK. Saya apresiasi banget hasil tersebut,” kata seorang warga, Ulfah Wahyuni kepada CNN Indonesia TV, Jumat (14/12).

Warga yang datang ke acara tersebut pada umumnya bersama keluarga dan sanak saudara. Saking ramainya, acara syukuran itu lebih menyerupai sebuah festival. Mereka bahkan sempat mendobrak pagar pendopo untuk sekadar mengambil foto sambil bersuka cita. Beruntung, tak ada kericuhan sehingga situasi tetap kondusif.

Suka cita warga Cianjur ini dilatarbelakangi oleh penangkapan Irvan. KPK menetapkan Irvan sebagai tersangka pada Rabu, 12 Desember 2018.

Menurut warga, banyak kebijakan yang dibuat oleh Pemkab Cianjur memicu kontroversi. Beberapa kebijakan yang dianggap bermasalah oleh warga pada umumnya berada di sektor pendidikan, kesehatan, dan agama.

Irvan ditangkap melalui OTT atas dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Kabupaten Cianjur Tahun 2018. Kader Partai NasDem ini diduga memotong DAK Pendidikan sebesar 14,5 persen dari total Rp46,8 miliar.

Irvan sendiri telah meminta maaf atas kelalaiannya sehingga terjadi korupsi DAK Pendidikan Kabupaten Cianjur tahun 2018. Dia membantah telah korupsi, namun hanya lalai dalam tugas.

Kekosongan kursi Bupati Cianjur yang ditinggalkan Irvan karena terjerat kasus korupsi akan digantikan oleh Wakil Bupati Cianjur, Herman Suherman. Dia akan menjabat sebagai pelaksana tugas bupati Cianjur.