detikriau.org – Polda Riau tetapkan perusak spanduk dan baliho Partai Demokrat berinisial HS sebagai tersangka. Dari pengakuan pelaku, aksinya tersebut karena disuruh seseorang. 

“Pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka,” kata Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol Sunarto seperti dilansir dari kumparan, Minggu (16/12).

Sunarto mengungkapkan, HS akan menjalani penahanan terhitung mulai hari ini. “Sudah dilakukan penahanan di Polresta Pekanbaru,” imbuh Sunarto.

Meski begitu, Sunarto belum dapat menyampaikan pasal yang disangkakan kepada tersangka HS.

Dalam keterangan persnya, Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku sudah mendapatkan bukti baru terkait aksi perusakan atribut partai Demokrat di Pekanbaru, Riau.

“Saya mendapatkan bukti baru, bukti yang lain, ya alhamdulillah semakin terang, semakin jelas pihak mana, siapa-siapa yang mengarsiteki dan mengarahkan dilakukannya tindakan yang sangat tidak terpuji ini,” Kata SBY saat memberikan keterangan pers kepada wartawan di Pekanbaru, Sabtu (15/12)

“Saya akan melanjutkan. Bagi saya, kebenaran dan keadilan harus terang di bumi Riau yang sama-sama kita cintai ini,” tekankannya

Presiden ke 6 RI itu juga menegaskan bahwa dirinya bukan Calon Presiden. Kompetisi ini menurutnya adalah kompetisi antara pak Prabowo dan Pak Jokowi.

“Its Not My War. Its not may Competition” Tapi mengapa justru saya dan demokrat yang diserang dan dihancurkan seperti ini. Sekali lagi itu bukan perang saya. Kenapa saya dibeginikan?” Tekankan SBY dengan suara yang terdengar sedikit bergetar.

Sebelumnya, seorang pria terduga pelaku pengrusakan ucapan selamat datang SBY dan berbagai Atribut Partai Demokrat berhasil ditangkap dan telah diamankan pihak kepolsian.

Terduga pelaku berinisial HS(22) diamankan di Jalan Sudirman, Pekanbaru, Sabtu (15/12) sekitar pukul 01.45 WIB.

Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa tiang bambu dan kayu, potongan sobekan baliho, serta pisau cutter. [Am]

Jakarta – Organisasi Papua Merdeka (OPM) merupakan sebutan umum yang memayungi semua gerakan pemisahan diri Papua dari Indonesia. OPM sendiri tidak satu. Organisasi itu sudah pecah sejak masa awal berdirinya.
dilansir melalui detikcom, Organisasi Perjuangan Menuju Kemerdekaan Negara Papua Barat bentukan Terianus Aronggear di Manokwari pada 1964 menjadi embrio OPM, baik yang melakukan perlawanan lewat cara politis maupun perlawanan bersenjata. Untuk sayap bersenjatanya, ada personel Papua Vrijwillegers Korps (PVK) memperkuat pasukan mereka.

PVK adalah Batalyon Sukarelawan Papua yang dibentuk pemerintahan kolonial Belanda di Papua tiga tahun sebelumnya. Karena Perjanjian New York mengamanatkan agar Papua diserahkan ke Indonesia lewat PBB, maka PVK kemudian dibubarkan oleh Indonesia. Personel-personel PVK masuk menjadi kelompok bersenjata OPM, yang kemudian menamakan dirinya sebagai Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat (TPN PB).

Oleh karena gerakan perlawanan bersenjata saat itu tidak terorganisir, maka didirikanlah Markas Victoria di Distrik Waris tahun 1970. Distrik Waris terletak di kawasan kaki pegunungan yang saat ini masuk Kabupaten Keerom, Papua.

Empat orang dari Markas Victoria ini selanjutnya bakal punya peranan penting dalam gerakan bersenjata OPM. Mereka adalah Seth Jafeth Roemkorem, pria asal Biak, anggota militer Indonesia yang pernah menjalani pendidikan Sekolah Calon Perwira Bandung lulusan 1964. Orang kedua adalah Jacob Prai, putra pelosok Keerom pertama yang berhasil masuk Universitas Cenderawasih, menempuh pendidikan hukum. Orang ketiga yakni John Otto Ondawame, orang Amungme dari Mimika yang merupakan anak didik Prai. Terakhir, ada Rex Rumakiek asal Biak yang pernah belajar di Pulau Jawa.

Pada 1 Juli 1971, Markas Victoria memproklamirkan kemerdekaan Papua Barat. Seth Jafeth Roemkorem menjadi Presiden pertama pemerintahan sementara, Wakil Presidennya adalah Herman Womsiwor.

Namun lima tahun setelah didirikan, OPM pecah karena Jacob Prai menilai Seth Roemkorem haus kekuasaan. Prai menaruh curiga terhadap Seth yang punya latar belakang pendidikan militer Indonesia. Maka Prai dan gerbongnya memutuskan hengkang dari Markas Victoria dan mendirikan kelompok Pemulihan Keadilan (Pemka), sedangkan Seth tetap teguh di Markas Victoria (Mavic). Untuk masa selanjutnya, identifikasi OPM cenderung menyebut asal kelompok itu, yakni OPM Mavic atau OPM Pemka.

Kondisi internal OPM tersebut dijelaskan Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC) dalam laporannya, ‘The Current Status of The Papuan Pro-Independence Movement’ pada 2015. Sentimen kesukuan juga memengaruhi perkubuan OPM Mavic dan OPM Pemka. Anggota dari Biak dan sekitarnya mengikuti Seth di Mavic, sedangkan anggota dari Keerom dan kawasan belahan selatan bergabung dengan Prai di Pemka.

OPM juga mengalami perpecahan pada aspek ideologis. Jon RG Djopari dalam buku Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka tahun 1993 menjelaskan, kaum tua OPM cenderung berideologi Barat, tokohnya seperti Markus Kaisiepo, Nicolaas Jouwe, dan Herman Womsiwor. Sedangkan kaum muda OPM mengusung ideologi neo-Marxis/Sosialis, antara lain Ben Tanggahama, Saul Hindom, dan Jacob Prai.

Di dalam OPM sendiri meski sama-sama ingin merdeka dari Indonesia, namun ada perbedaan di dalamnya. Sebagian ingin merdeka tapi pro-Belanda, namun sebagian ingin merdeka tapi tidak pro-Belanda. Saat dekade 1970-an, militer Indonesia gencar melakukan operasi di Papua maka elite OPM banyak yang pergi ke luar negeri. Elite yang pro-Belanda ikut pulang bareng orang-orang Belanda ke Negeri Kincir Angin saat UNTEA menyerahkan Papua ke Indonesia. Sebagian tokoh-tokoh OPM yang lain menyebar ke pelbagai negara. Kendali OPM dari luar negeri dinilai semakin tidak efektif.

“Gerakan OPM sangat terdesentralisasi, terdiri dari banyak faksi dan kompetisi satu sama lain. Di depan media, mereka menampilkan citra yang paling familiar tentang angkatan gerilya. Namun pada praktiknya, satu komando dalam tubuh OPM adalah hal yang mustahil, soalnya OPM terdiri dari kombinasi klan dan loyalitas etnis, persilangan personal, berada di medan terpencil, dan punya agenda masing-masing. Unit-unit dan komandan sillih berganti tanpa banyak disertai komunikasi satu dengan yang lainnya,” demikian kata IPAC, organisasi yang diawaki oleh peneliti tenar seperti Sidney Jones, Azumardi Azra, hingga Todung Mulya Lubis.

Pada dekade ’80-an, Kelly Kwalik muncul sebagai pemimpin OPM Mimmika. Aksi kejinya pada 1986 yakni menculik dan membunuh 8 pendaki. Pada Januari 1996, dia menculi 26 orang peneliti flora-fauna termasuk 6 warga negara Asing di Mapenduma Kabupaten Nduga. Kopassus pimpinan Prabowo Subianto melancarkan operasi pada 9 Mei 1996 dan menyelamatkan 11 sandera OPM.

Usai peristiwa Mapenduma, kelompok Kelly Kwalik masih terus bikin onar, yakni penembakan-penembakan di kawasan Freeport. Pada 2009, Kelly tewas ditembak aparat. Kepemimpinan Kelly diteruskan Ayub Waker, Teny Kwalik, dan Germanus Elobo.

Di kawasan Puncak Jaya, Goliath Tabuni muncul sebagai pemimpin OPM sejak ketibannya pada 2004. Puncak Jaya berubah menjadi kawasan paling berbahaya. Di Kabupaten Puncak ada Militer Murib, Puron Wenda dan Enden Wanimbo di Lanny Jaya, Mathias Wenda dan Richard Hans Yoweni di pesisir utara, Danny Kogoya di Jayapura (meninggal di Papua Nugini), serta Lambertus Pekikir di Keerom dan kawasan perbatasan Papua Nugini.

IPAC melihat OPM terpecah oleh klan dan kepentingan pribadi, tak ada satu komando pusat, dan punya banyak kelompok berbasis luar negeri seperti Pasifik, Eropa, dan Amerika Serikat. Kelompok luar negeri berfungsi menghimpun dukungan internasional untuk kemerdekaan Papua.

Kelompok-kelompok politik juga didirikan untuk menyatukan gerakan yang terpisah-pisah. Berikut adalah kelompok-kelompok itu:

1. WPNA (West Papua Nasional Authority) didirikan tahun 2004 untuk memayungi semua organisasi politik OPM. Pendirinya adalah Edison Waromi, Jacob Rumbiak, dan Herman Wanggai.

2. WPNCL (West Papua National Coalition for Liberation) diddirikan oleh OPM Pemka, Otto Ondowame, di Vanuatu Papua Nugini pada 2005. Mathias Wenda menjadi komandan tertinggi WPNCL. Mereka ingin menjadi sayap politik OPM, namun tak semua OPM bersenjata setuju. Mereka yang tak setuju adalah Goliath Tabuni dan Kelly Kwalik.

3. The Free West Papua Campaign didirikan oleh Benny Wenda di Inggris tahun 2000. Benny adalah pria kelahiran Wamena yang pernah ditangkap aparat tahun 2002 karena diduga mendalangi serangan di kantor polisi kawasan Abepura. Namun dia berhasil melarikan diri ke Papua Nugini dan memperoleh suaka politik di Inggris.

4. KNPB (Komite Nasional Papua Barat) didirikan sebagai organisasi politik radikal pada 2008. Sejak 2012, Victor Yeimo tampil sebagai pemimpinnya. Pada Mei 2012, KNPB mencoba membangun ikatan dengan kelompok bersenjata OPM dengan menggelar pertemuan di Biak dan menunjuk Goliath Tabuni sebagai komandan tertinggi. Namun Goliath sendiri tak tertarik.

5. ULMWP (United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) didirikan pada 6 Desember 201 oleh WPNA, WPNCL, dan KNPB. Benny Wenda menjadi juru bicara ULMWP. Organisasi ini mendapatkan status pemantau (observer) Melanesian Sparehead Group (MSG), namun Indonesia sendiri juga menjadi anggota di MSG.

Apa kata pihak OPM era kini?

Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) OPM, Sebby Sambom, menjelaskan komando mereka ada di tangan panglima tertinggi. Mereka menyebut panglima tertinggi adalah Goliath Tabuni, wakil panglimanya adalah Gabriel M Awom.

“Komandan Operasi Perang adalah Mayjen Lekagak Telenggen dan selanjutnya (diarahkan) ke Komando Daerah Pertahanan (Kodap). Kita mempunyai 29 Kodap di seluruh wilayah teritori West Papua (sebutan mereka untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat),” kata Sebby kepada detikcom.

Sebby yang berada di Vanimo Papua Nugini ini juga menjelaskan, Egianus (Ekianus) Kogoya merupakan Panglima Kodap III Ndugama, Papua. Egianus merupakan sosok dibalik penembakan keji terhadap pekerja proyek Trans Papua pada 1 Desember 2018 kemarin. Polri menyatakan Egianus bergerak atas restu sosok berinisial PU.

Sosok PU ini disebut sebagai panglima kelompok kriminal sipil bersenjata itu. Namun Sebby membantah adanya sosok PU itu, karena dia menyatakan tak ada panglima tertinggi lain selain Goliath Tabuni. Benarkah demikian?

Istanbul – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR dari Fraksi PKS Rofi Munawar menilai Australia keliru mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel. Australia diminta mempertimbangkan pengakuannya.

“Keputusan itu tidak tepat. Jelas itu merugikan masa depan Palestina dan mengganggu hubungan Australia dengan mitra-mitra strategisnya, termasuk Indonesia,” ujar Rofi setelah memimpin sidang di Konferensi Parliamentarians for Al-Quds di Istanbul, Turki, sebagaimana keterangan tertulis yang disampaikan Humas PKS, Minggu (16/12/2018) dilansir melaui detikcom.

Kendati mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel, PM Australia Scott Morrison belum memindahkan kedutaan besar dari Tel Aviv ke Yerusalem Barat. Untuk sementara waktu, pemerintah Australia akan mendirikan kantor pertahanan dan perdagangan di Yerusalem Barat.

Menurut Rofi, mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel merupakan langkah buruk bagi masa depan perdamaian Palestina-Israel. Rofi mengingatkan negara-negara lain tidak mengikuti langkah Australia tersebut.

“Kendati Australia berjanji tidak akan memindahkan kedutaannya ke Yerusalem Barat sampai ada status penentuan akhir, mereka lupa justru dengan pengakuan itu semakin sulit mencapai penentuan status akhir,” kata Rofi.

Sebelumnya, Morrison menyebut pergeseran kebijakan luar negeri Australia ini sebagai pandangan yang ‘seimbang, dipertimbangkan secara matang, dan jelas’. Namun dia juga menekankan komitmen Australia untuk suatu hari nanti mengakui Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara Palestina di masa mendatang.

“Australia sekarang mengakui Yerusalem Barat–yang menjadi lokasi Knesset (parlemen Israel) dan banyak institusi pemerintahan lainnya–sebagai ibu kota Israel,” ujar Morrison sebagaimana dilansir AFP, Sabtu (15/12).

detikriau.org – Gempa bumi berkekuatan 6,1 Skala Richter mengguncang Kabupaten Keeron Provinsi Papua pada pukul 16:42 WIB, minggu (16/12/2018).

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengabarkan bahwa pusat  gempa berada di darat, 52 km Barat Daya Keerom atau pada titik koordinat 3.78 LS – 140.57 BT pada kedalaman 106 km.

“tidak berpotensi Tsunami,” terang BMKG

Dilansir dari Antara Gempa itu terasa hingga ke Kabupaten dan Kota Jayapura.

“Gempanya cukup lama sekitar 20 hingga 30 detik, dan cukup kuat,” kata Melani seorang warga Kampkey, Distrik Abepura, Kota Jayapura.

Hingga saat ini belum diperoleh informasi dampak atas kejadian gempa bumi ini.

Jakarta – KPU telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan ke 2 (DPTHP-2) Pemilu 2019 sebanyak 192 juta pemilih. Tapi jangan khawatir, bagi pemilih yang belum masuk ke dalam DPT ini, akan dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK).

“Jadi kalau tidak ada di DPT, maka dia akan masuk di DPK,” kata Ketua KPU Arief Budiman, di Menara Peninsula, Palmerah, Jakarta Barat, Sabtu (15/12/2018) dikabarkan detikcom

Arief menjelaskan apa saja yang perlu dibawa oleh si pemilih yang masuk ke DPK. Salah satunya adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP). Selain itu, DPK juga hanya bisa menyoblos di TPS tempat dia tinggal.

“Iya (membawa KTP), itukan regulasinya harus terapkan begitu. Dia bawa identitasnya, dan dia hanya boleh menggunakan hak pilihnya di tempat di mana dia tinggal, dan itu diatur jammya pada jam terakhir (pemilihan),” jelasnya.

Arief menegaskan jumlah DPTHP-2 ini sudah tetap dan tidak bisa diganggu gugat untuk Pemilu di 2019 nanti. “Kalau mereka belum masuk DPT, mereka bisa masuk menggunakan hak pilihnya yang disebut DPK, kalau ini (DPTHP-2) sudah selesai,” ucapnya.

Diketahui, hari ini KPU sudah menetapkan jumlah Daftar Pemilih Hasil Perbaikan ke 2 (DPTHP-2) Pemilu 2019 sebanyak 192.828.520. Terdiri dari 514 Kabupaten Kota, 7.201 Kecamatan, dan 83.405 Kelurahan di Indonesia.

“Dengan demikian DPT dalam negeri dan luar negeri hasil DPTHP-2 adalah 192.828.520, dengan rincian laki-laki 96.271.476 dan perempuan 96.557.044,” ujar Ketua KPU Arief Budiman saat membacakan berita acara.

Jakarta — Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto membantah memerintahkan pihak lain untuk merusak atribut Partai Demokrat di Pekanbaru, Riau. Terlebih, kata Hasto kejadian tersebut di Riau yang bukan menjadi basis partai besutan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.

Hasto lantas menyinggung keberadaan bus kampanye Demokrat yang eksklusif, lux, dan mahal. Menurutnya, bus tersebut ketika melintas di wilayah yang menjadi basis PDIP selalu aman dikabarkan CNN Indonesia

“Ketika Bus Kampanye Demokrat yang eksklusif, lux dan mahal melintas di wilayah yang menjadi basis PDI Perjuangan pun semua aman-aman saja,” kata Hasto lewat keterangan tertulis, Sabtu (15/12).

PDIP, kata Hasto mengutuk keras berbagai provokasi yang mengganggu jalannya tahapan pemilihan umum (Pemilu), termasuk cara-cara kotor dengan merusak atribut kampanye partai lain. Menurut Hasto, tak ada keuntungan yang didapat PDIP bila merusak atribut partai lain.

“Apalagi demokrat. Sebab kami tidak punya ilmu merusak. Secara survei, terbukti tidak ada irisan pemilih antara Demokrat dan PDI Perjuangan. Sebab jika elektoral Demokrat turun, larinya ke Gerindra, bukan ke PDI Perjuangan,” ujarnya.

Hasto menyatakan bahwa dirinya menjalankan perintah Megawati selaku Ketua Umum PDIP untuk menjaga disiplin anggota dan kader partai. Menurut dia, tidak ada anggota PDIP yang punya perilaku merusak atribut partai lain lantaran sanksinya sangat tegas dan berat, yakni pemecatan.

Hasto lantas menyinggung penyerangan Kantor PDIP pada 27 Juli 1996 atau yang dikenal dengan peristiwa ‘Kuda Tuli’. Hasto menyatakan pihaknya ketika itu tidak melodramatik dan tidak latah menuduh Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono(SBY), yang saat itu menjabat Kepala Staf Komando Daerah Militer Jaya.

“Kami menempuh jalur hukum dan yang kami tuduh adalah pemerintahan yang antidemokrasi-otoriter, meskipun saat itu Pak SBY mungkin mengetahui hal ikhwal serangan itu,” kata dia.

Atas kejadian perusakan atribut Demokrat di Pekanbaru, Hasto meminta polisi bertindak tegas dan tuntas. Dia juga mengingatkan agar seluruh anggota dan kader partai semakin waspada terhadap berbagai bentuk adu domba.