Jakarta, — Kementerian Pariwisata (Kemenpar) didukung Bank BRI mengadakan lomba foto bertajuk ‘Lomba Foto & Cerita Wastra Nusantara di ’10 Bali Baru”, dengan total hadiah Rp 300 juta untuk 18 orang pemenang.

dikabarkan CNN Indonesia, Koordinator Lomba Nur M. Ahmad mengatakan untuk mengikuti lomba foto ini peserta harus mengunjungi satu atau beberapa tempat dari 10 Bali Baru untuk kemudian membuat karyanya di tempat tersebut.

“Foto wajib menggunakan objek model (manusia). Menggunakan kain Nusantara dari daerah setempat ataupun dari daerah provinsi lain. Kreasikan pemakaian semenarik mungkin,” ujar Nur dalam keterangan tertulis, Sabtu (22/12/2018).

Adapun destinasi “10 Bali Baru” yang dimaksud adalah Danau Toba, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Kepulauan Seribu, Borobudur & Shiva Plateu, Bromo Tengger Semeru, Mandalika, Labuan Bajo, Wakatobi, dan Morotai.

Tak hanya foto, menurutnya peserta juga harus membuat cerita singkat dan menarik tentang destinasi serta kain yang digunakan. Karya yang diikutkan dalam lomba kemudian diposting di Instagram dan Facebook, lalu viralkan juga di Twitter.

Untuk mekanisme unggahan di Instagram, Facebook, dan Twitter, akun peserta tidak boleh terkunci. Peserta juga wajib follow dan mention akun @kemenpar dan @pesonaid_travel.

Pada caption tautan, dirinya menjelaskan idealnya mencakup nama destinasi, nama kain dan daerah asal, serta cerita menarik tentang destinasi dan kain tersebut.

“Jangan lupa gunakan hastag #LombaFotoDanCeritaWastraNusantaraDi10BaliBaru, #PesonaWastraNusantaraDi10BaliBaru, #PesonaWastraNusantara, #TheHeartOfWonders, #PesonaIndonesia, dan #WonderfulIndonesia,” imbuhnya.

Lomba dibuka sejak 20 Desember 2018 dan ditutup pada 7 Maret 2019. Untuk itu masyarakat dan penggemar fotografi punya kesempatan seluas-luasnya untuk mempersiapkan konsep dan membuat karya terbaik.

Dia juga menambahkan ketentuan yang tak boleh dilupakan adalah foto harus berwarna, karya orisinal, juga tanpa bingkai dan watermark. Foto dan cerita juga tidak mengandung unsur SARA, pornografi, politik, dan hoax. Selain itu menurutnya foto dan cerita belum pernah menjuarai lomba lain.

Yang menarik, setiap peserta boleh ikut lebih dari satu foto dan cerita. Penyuntingan (editing) minor boleh dilakukan, namun hanya sebatas pemotongan (cropping), koreksi kontras dan warna.

“Foto dan cerita dikirim melalui email ke wastranusantaradi10balibaru@gmail.com disertai data diri berupa nama, alamat sesuai KTP, nomor telepon, serta akun Twitter, Instagram dan Facebook. Nantinya, setiap pemenang harus mengirimkan foto Hires ke email di atas,” tandasnya.

Terkait hadiah, dirinya menjelaskan juara 1 berhak atas uang tunai sebesar Rp 100 juta, juara 2 mendapat Rp 30 juta, dan juara 3 memperoleh Rp 20 juta. Selain itu, akan dipilih juara kategori The Best Photo, The Best Story, serta The Best Promotion di Instagram, Facebook, dan Twitter yang masing-masing mendapat Rp 10 juta.

Nilai yang sama juga diberikan untuk 10 pemenang di kategori The Best “10 Bali Baru”.

Sementara itu Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan Indonesia kaya dengan kain tradisional (wastra) yang tersebar di Nusantara. Kekayaaan wastra Indonesia ini menurutnya bukan hanya harus dilestarikan, tetapi juga wajib diperkenalkan dan dipromosikan.

“Kreativitas kain-kain tradisi budaya Nusantara itu bisa terus dipamerkan, dikomersialkan, dan dipromosikan untuk memperkuat destinasi wisata. Sebab, kain-kain unggulan warisan budaya itu menjadi bagian dari Pesona Indonesia,” ungkap Arief.

Jakarta – Ketua dewan pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie mengaku prihatin dan menyesalkan perlakuan diskriminatif yang dilakukan oleh pemerintah China terhadap kaum muslim di Uighur China. Ia meminta pemerintah Republik Indonesia mengambil langkah diplomatik tegas untuk membantu kaum muslim tersebut.

“Saya menyesalkan dan menyesalkan perlakuan diskriminatif dan tindakan sewenang- wenang yang dilakukan oleh pemerintah China terhadap saudara-saudara kita sesama Muslim di provinsi Uighur China yang menunjukkan tidak adanya kebebasan di dalam menjalankan ibadah menurut agama dan keyakinan masing-masing,” ujar Aburizal Bakrie dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (22/12/2018) seperti dilansir dari detikcom

Ia mengatakan kasus ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Bahkan menurutnya termasuk dalam penindasan sebagaimana yang tertulis dalam piagam HAM dalam PBB.

“Serta merupakan pelanggaran dan bahkan penindasan terhadap Hak Azasi Manusia sebagaimana piagam HAM-PBB,” ucapnya.

Untuk itu, ia mendesak pemerintah mengambil langkah tegas kepada China. Pemerintah menurutnya tidak perlu ragu untuk menyelamatkan kaum muslim di Uighur China.

“Oleh karena itu sebagai bangsa yang cinta damai , sebagai bangsa yang menjunjung nilai Pancasila kami mendesak kepada pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan langkah diplomatik yang tegas dan tidak ragu-ragu untuk membantu dan menyelematkan saudara kita muslim Uighur dari tindakan sewenang-wenang,” kata Aburizal.

Sebelumnya kondisi masyarakat suku Uighur di China jadi sorotan publik di Indonesia belakangan ini. Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) telah melakukan pertemuan dengan perwakilan Kedubes China pada Senin (17/12). Kemlu meminta China terbuka soal kondisi suku Uighur.

“Dalam hal ini Kedubes RTT (Republik Rakyat Tiongkok) juga menyampaikan komitmen RRT terhadap perlindungan HAM, dan sependapat bahwa informasi mengenai kondisi masyarakat Uighur perlu diketahui oleh publik,” kata jubir Kemlu Arrmanatha Nasir dalam konferensi pers di Tjikini Lima Restaurant & Cafe, Jl Cikini 1, Jakarta Pusat, Kamis (20/12/2018).

Jakarta – Direktur Utama PT Indonesia Asahan Alumunium Budi Gunadi Sadikin mengumumkan jajaran komisaris dan direksi PT Freeport Indonesia pasca rampungnya divestasi saham perusahaan tambang tersebut.

“Direksinya ada empat orang Indonesia dan dua orang non Indonesia,” ujar dia di Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Jakarta, Jumat, 21 Desember 2018 dilansir detikriau.org melalui laman tempo.co

Jajaran direksi PT Freeport Indonesia yang anyar antara lain terdiri dari Direktur Utama Clayton Allen Wenas alias Tony Wenas dan Wakil Direktur Utama Orias Petrus Moedak. Di bawah mereka ada jajaran direktur, yaitu  Jenpino Ngabdi, Achmad Ardianto, Robert Charles Schroeder, dan Mark Jerome Johnson.

Pada jajaran komisaris, kata Budi, juga diisi oleh empat orang Indonesia dan dua orang non-Indonesia. Dewan Komisaris PT Freeport Indonesia terbaru diisi antara lain oleh Komisaris Utama Richard Carl Adkerson dan Wakil Komisaris Utama Amin Sunaryadi. Mereka didampingi jajaran komisaris, yaitu Budi Gunadi Sadikin, Hinsa Siburian, Kathleen Lynne Quirk, dan Adrianto Machribie.

Perombakan jajaran direksi dan komisaris itu dilakukan setelah proses divestasi saham PT Freeport Indonesia kepada PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) rampung. Divestasi itu rampung setelah sekitar dua tahun proses negosiasi intensif antara Inalum, Freeport McMoran Inc dan Rio Tinto berlangsung. 

Resminya pengalihan saham tersebut ditandai dengan proses pembayaran dan terbitnya Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi sebagai pengganti Kontrak KaryaPTFI yang telah berjalan sejak tahun 1967 dan diperbaharui di tahun 1991 dengan masa berlaku hingga 2021. 

Dengan terbitnya IUPK ini, PTFI bakal mengantongi perpanjangan masa operasi 2 x 10 tahun hingga 2041, serta mendapatkan jaminan fiskal dan regulasi. PTFI juga akan membangun pabrik peleburan (smelter) dalam jangka waktu lima tahun. 

Terkait dengan pengalihan saham, INALUM telah membayar US$ 3.85 miliar kepada Freeport McMoRan Inc dan Rio Tinto, untuk membeli sebagian saham perusahaan asal Amerika Serikat dan hak partisipasi Rio Tinto di PTFI. Dengan demikian kepemilikan Inalum meningkat dari 9,36 persen menjadi 51,23 persen.

Kepemilikan 51.23 persen tersebut nantinya akan terdiri dari 41.23 persen untuk Inalum dan 10 persen untuk Pemerintah Daerah Papua. Saham Pemerintah Daerah Papua akan dikelola oleh perusahaan khusus PT Indonesia Papua Metal dan Mineral (IPPM) yang 60 persen sahamnya akan dimiliki oleh Inalum dan 40 persen oleh BUMD Papua. 

Jakarta — Harga yang harus dibayar pemerintah untuk mengantongi 51,23 persen saham PT Freeport Indonesia (PTFI) secara utuh masih menjadi pro dan kontra. Maklum, kocek yang harus dikeluarkan pemerintah cukup besar mencapai US$3,85 miliar atau Rp56 triliun (kurs Rp14.500).

dikabarkan CNN Indonesia, Pengamat Hukum Sumber Daya dari Universitas Tarumanegara Ahmad Redi menuturkan angka itu tak sepadan dengan tanggung jawab PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) atau Inalum, sebagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang akan mengambilalih saham Freeport Indonesia.

“Freeport ini kan masih banyak tanggung jawab hukumnya, pembangunan smelter, pajak, kerusakan lingkungan yang mengakibatkan kerugian negara. Kalau nanti Inalum jadi pemegang saham mayoritas berarti ini jadi tanggung jawab Inalum juga,” papar Redi kepada CNNIndonesia.com, Jumat (21/12).

Melihat hal itu, Redi berpendapat bahwa sebenarnya yang akan dikeluarkan Inalum nantinya tak hanya US$3,85 miliar, tapi bisa lebih banyak dari itu. Apalagi, smelter bukanlah barang murah.

“Pembangunan smelter itu bisa US$1,5 miliar. Cukup besar dana yang harus dikeluarkan, sampai sekarang kan pembangunan smelter tidak juga dilakukan oleh Freeport Indonesia,” ucap Redi.

Selain itu, ia menyebut perhitungan valuasi yang harus dibayar oleh Inalum ini terbilang tak adil. Masalahnya, jumlah pembayaran yang harus dilunasi Inalum dihitung berdasarkan proyeksi keuntungan dan arus kas sampai 2041.

“Harusnya sampai 2021 saja karena kan izin kontrak karya (KK) Freeport Indonesia juga akan berakhir 2021. Seharusnya Indonesia di atas angin, tapi Indonesia sepertinya tidak kuat dalam negosiasi,” kata Redi.

Lagipula, jika memang harga yang harus dikeluarkan Inalum mencapai US$3,85 miliar, Redi berpendapat lebih baik Indonesia mengambil langsung 100 persen saham Freeport Indonesia. Pasalnya, keuntungan yang didapat juga akan berkali-kali lipat.

“Kalau dihitung kepemilikan barang Freeport Indonesia itu Rp80 triliun, daripada hanya bayar Rp50 triliun hampir Rp60 triliun tapi hanya genggam 51 persen, lebih baik sekalian saja habis-habisan bayar banyak,” tutur Redi.

Saat ini, menurut dia, royalti yang dibayarkan Freeport Indonesia kepada Indonesia dinilaii tak wajar. Indonesia saat ini mendapatkan royalti emas sebesar 3,75 persen. Namun, itu baru berlaku sejak 2014.

“Dulunya hanya satu persen, tapi sebenarnya dinaikkan menjadi 3,75 persen itu juga sejak 2012 bukan 2014 kalau berdasarkan aturannya,” terang Redi.

Sementara itu, Freeport-McMoran memprediksi Indonesia bisa meraup US$60-US$90 miliar atau setara dengan Rp867-Rp1.296 triliun dari kepemilikan mayoritas pada Freeport Indonesia. Hanya saja, jaminan keuntungan itu diberikan oleh Freeport Indonesia asalkan pemerintah memperpanjang operasional Freeport Indonesia sampai 2041 mendatang.

“Harusnya makanya diambilalih saja 100 persen, untuk apa dikasih izin tambahan lagi sampai 2041. Indonesia mampu kok kelola tambang Freeport Indonesia,” pungkas Redi.

Guna membiayai akuisis Freeport, Inalum telah menerbitkan obligasi global sebesar US$4 miliar atau sekitar Rp58 triliun (kurs Rp14.500). Obligasi global ini diterbitkan dalam empat seri dengan pilihan tenor dari tiga sampai 30 tahun.

Sementara, imbal hasil (yield) yang ditawarkan juga beragam. Untuk seri pertama dengan nilai pokok US$1 miliar memiliki tenor tiga tahun dengan yield 5,5 persen, seri kedua dengan nilai US$1,25 miliar dan tenor lima tahun serta yield enam persen.

Kemudian, Inalum menawarkan obligasi dengan nilai pokok US$1 miliar bertenor 10 tahun dan bunga 6,87 persen. Seri terakhir atau keempat memiliki tenor sampai 30 tahun dengan nilai pokok US$750 juta dan yield 7,37 persen.

Penerbitan obligasi itu dilakukan pada bulan lalu. Kini Inalum mengklaim sudah mengantongi US$4 miliar untuk dan siap menyelesaikan transaksi pengambilalihan 51 persen saham Freeport Indonesia.

Kepala Riset MNC Sekuritas Edwin Sebayang mengakui yield yang ditawarkan oleh Inalum memang tinggi. Namun, jumlah yang harus dibayarkan Inalum kepada investor pembeli obligasi global terbilang lebih murah dibandingkan dengan pinjaman perbankan.

“Bagaimana pun tetap lebih bagus lempar obligasi, karena kalau pinjam perbankan harus ada jaminan besar juga untuk pinjaman dengan nilai tinggi,” ujar Edwin.

Bukannya aset Inalum tak cukup untuk menjamin utang perusahaan ke perbankan, tapi Edwin menyebut Inalum perlu juga menjaminkan aset perusahaan tambang lainnya yang berada di bawah holding pertambangan. Hal itu tentu akan memakan waktu lebih lama.

“Bisa mengagunkan aset PT Bukit Asam Tbk, PT Aneka Tambang Tbk, dan PT Timah Tbk. Tapi itu juga butuh penilaian dulu, lama,” sambung Edwin.

Tak hanya itu, Edwin menuturkan proses raihan dana akan lebih cepat dengan menerbitkan obligasi dibandingkan dengan pinjaman perbankan. Maklumlah, dana yang dibutuhkan Inalum cukup jumbo, sehingga pinjaman tak hanya berasal dari satu bank melainkan harus dari sindikasi perbankan atau lebih dari satu bank.

“Kalau nilainya besar begitu (Rp55 triliun) mungkin juga tidak bisa perbankan nasional, mungkin internasional. Proses akan lebih lama lagi, sementara ini butuh cepat kan,” ucap Edwin.

Jakarta — Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memastikan pihaknya akan berupaya untuk mendorong Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto memenangkan Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2019.

“Perlu saya sampaikan Demokrat sebagaimana yang sering ditanyakan apa strateginya, apa lebih mengutamakan pemilu legislatif atau pemilu presiden. Ya, kami menetapkan tujuan kembar, double track strategi yaitu memenangkan pemilu legislatif kami ingin memenangkkan suara tinggi, dan kami ingin sukseskan Pak Prabowo menjadi presiden lima tahun mendatang,” kata SBY dalam jumpa pers bersama Prabowo yang menyambangi kediamannya di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (21/12) sebagaimana dilansir melalui CNN Indonesia.

SBY mengatakan hal tersebut pun didiskusikan antara dirinya dengan Prabowo yang mendatangi kediamannya pada petang tadi.

Menurutnya, pertemuan tersebut adalah bentuk ikhtiar antara pejabat teras Partai Demokrat dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno untuk memenangkan perjuangan politik dalam pemilu 2019 mendatang.

“Kami berdua menyadari dua-duanya (pileg dan pilpres) penting. Oleh karena itu ini kesempatan baik setelah tiga bulan tidak melaksanakan pertemuan, sore ini kami memiliki pandangan yang sama bahwa tujuan perjuangan politik pemilu serentak ini suksesnya pileg dan pilpres,” kata SBY.

Ia menegaskan Partai Demokrat sebagai bagian dari koalisi Adil Makmur pengusung Prabowo-Sandi ingin memenangi Pilpres, sekaligus meraih suara banyak dalam pemilu legislatif.

“Kami tentu ingin Pak Prabowo menang dalam pilpres, tetapi Gerindra dan Demokrat juga sukses suara besar di parlemen,” ujar Presiden keenam RI tersebut.

Pertemuan tersebut berlangsung sejak Prabowo tiba di kediaman SBY sekitar pukul 15.05 WIB. Mantan Komandan Jenderal Kopassus tersebut disambut langsung SBY saat turun dari mobil yang membawanya ke rumah tersebut.

Sesama mantan jenderal itu saling melempar hormat sebelum bersalaman seraya berpelukan dan menempelkan pipi kanan serta kiri saat pertama bersua.

Menyusul di belakang Prabowo, Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Djoko Santoso. Mantan Panglima TNI itu juga langsung memberikan salam hormat kepada SBY.

Baik Prabowo dan Djoko juga langsung bersalaman dengan Sekjen Demokrat Hinca Pandjaitan dan Komandan Kogasma Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang turut mendampingi SBY menyambut kedatangan mereka.

Selain itu hadir pula Koordinator Juru Bicara BPN Prabow-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak, Wakil Ketua Umum Gerindra Sugiono, hingga Rachmawati Soekarnoputri. Satu per satu mereka bersalaman dengan SBY, Hinca dan AHY.

Jakarta, detikriau.org – Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan bahwa pihaknya akan menjalankan politik dan kampanye pemilu sebagaimana yang digariskan oleh konstitusi, Undang-Undang,Sistem dan Peraturan yang berlaku. Oleh sebab itu kata SBY, tolong jangan diganggu.

“Kami ingin berjuang baik-baik.  Akan menjalankan politik dan kampaye pemilu sebagaimana yang digariskan oleh konstitusi, undang-undang, sistem dan peraturan yang berlaku. Tolong kami jangan diganggu, karena kami tidak akan pernah mengganggu siapapun.”Sampaikan SBY dalam penambahan kata penutup penyampaian keterangan pers bersama pasca pertemuannya dengan calon presiden Prabowo Subianto di Mega Kuningan, dikutip dari breaking news TV One, Jumat (21/12)

SBY juga nyatakan, biarlah semua mendapatkan ruang dan jalan untuk beriktar masing-masing, berjuang sekuat tenaga. Inilah dambaan rakyat. Pemilu yang indah, pemilu yang damai dan demokratis dalam arti jujur dan adil.

“Kalau itu terjadi rakyat akan bisa menerima dengan ikhlas siapun yang terpilih nanti. Tetapi kalau tidak itu yang terjadi 4 bulan kedepan, tentu keikhlasan dari siapapun untuk menerima hasil pemilu menjadi berkurang, dan ini harus kita cegah bersama.” Akhiri Presiden ke- 6 Republik Indonesia ini.[faisal]