Detikriau.org — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menelusuri keberadaan politisi PDI Perjuangan, Ali Fahmi Habsyi.

Ali Fahmi merupakan berstatus saksi dalam kasus suap pengadaan satelit monitoring dan drone di Badan Keamanan Laut (Bakamla).

“Yang bersangkutan tidak pernah memenuhi panggilan KPK dan keberadaannya saat ini tidak diketahui di mana,” ujar Jurubicara KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (27/12) dilansir dari rmol.co

Nama Ali Fahmi yang juga staf khusus Bakamla disebutkan oleh terpidana kasus tersebut yakni mantan Anggota Komisi I DPR RI, Fayakhun Andriyadi.

Dalam kasus suap tersebut KPK telah menetapkan tujuh tersangka dengan enam diantaranya sudah disidangkan dan menerima vonis pengadilan,

Terkini, KPK menetapkan Manager Direktur PT. Rohde dan Schwartz Indonesia, Erwin Sya’af Arief sebagai tersangka.

Detikriau.org — Orang Papua yang menjadi pekerja PT Freeport Indonesia (PTFI) merasa seperti dijajah di negaranya sendiri.

Hal itu sebagaimana yang tertulis di sebuah kaos oblong yang dikenakan oleh salah satu pengunjuk rasa yang tergabung dalam Koalisi Pekerja Korban Ketidakadilan Freeport Indonesia di depan kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (27/12) dilansir melalui rmol.co

Yairus Itlay mengaku memakai kaos tersebut karena merasa ada ketidakadilan yang dilakukan oleh manajemen selama dia dan ribuan pekerja lainnya bekerja di sana.

Khususnya saat PTFI memberlakukan furlough atau kebijakan efisiensi strategis. Kebijakan ini diambil karena adanya tarik ulur perundingan antara pemerintah Indonesia dengan PTFI terkait divestasi saham. Ribuan pekerja pun di-PHK secara sepihak.

“KAMI Indonesia. Dijajah di negara sendiri. @moker-furlough,” begitu kutipan yang tertulis di bajunya yang lusuh.

“Korban PHK sepihak. Buruh PT Freeport Indonesia menggugat!” tulisan di belakang kaos pria paruh baya itu.

Tidak hanya berujung PHK sepihak, menurut dia, manajemen Freeport juga sudah mencabut berbagai fasilitas yang mestinya mereka terima. Di antaranya fasilitas BPJS Kesehatan. Ujungnya, 35 orang kawan mereka meninggal dunia akibat tidak mampu membayar biaya berobat ke rumah sakit.

“Banyak teman meninggal itu sumbernya, yang mungkin dilakukan oleh Freeport dengan pemeritah. Makanya kita pakai baju ini,” ujar pria asal Papua ini kepada redaksi di lokasi.

Jakarta — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) kembali mengingatkan warga akan potensi tsunami di Selat Sunda sering peningkatan status Gunung Anak Krakatau dari waspada level II menjadi level III atau siaga.

“BMKG merekomendasikan masyarakat agar tidak melakukan aktivitas di pantai pada radius 500 meter hingga 1 kilometer dari pantai untuk mengantisipasi tsunami susulan. Tsunami yang dibangkitkan longsor bawah laut akibat erupsi Gunung Anak Krakatau,” demikian peringatan BMKG seperti disampaikan Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, Kamis (27/12) dilansir melalui CNN Indonesia

Sebelumnya, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menaikkan status Gunung Anak Krakatau menjadi level III atau siaga terhitung mulai pukul 06.00 WIB pagi.

Sutopo mengatakan dari pengamatan Gunung Anak Krakatau hari ini pukul 00.00-06.00 WIB, aktivitas erupsi masih berlangsung, tremor terjadi terus menerus dengan amplitudo 8-32 milimeter (dominan 25 milimeter), dan terdengar dentuman suara letusan.

“PVMBG merekomendasikan masyarakat dan wisatawan dilarang melakukan aktivitas di dalam radius 5 km dari puncak kawah karena berbahaya terkena dampak erupsi berupa lontaran batu pijar, awan panas dan abu vulkanik pekat,” kata Sutopo.

PVMBG juga mencatat hingga kemarin Gunung Anak Krakatau masih mengeluarkan letusan berupa awan panas. Akibat hal ini pula, muncul hujan abu vulkanik yang tertiup angin ke arah barat daya dan sebagian ke timur, tepatnya ke Serang dan Cilegon pada Rabu (26/12).

Perihal abu vulkanik ini, Sutopo mengatakan tidak berbahaya. Hanya saja ia mengingatkan agar warga menggunakan masker dan kacamata jika ingin tetap berkegiatan di luar rumah.

“masyarakat agar tak beraktivitas pada jarak 500 meter hingga 1 kilometer dari tepi pantai demi menghindari potensi tsunami akibat erupsi Gunung Anak Krakatau”

Palembang — Warga Sumatera Selatan sempat dihebohkan oleh suara dentuman misterius dari langit pada malam hari sejak Senin (24/12). Belakangan, institusi terkait menyebut bahwa bunyi itu berasal dari erupsi Anak Gunung Krakatau. Warga pun tetap diimbau waspada.

seperti dikabarkan CNN Indonesia, Ayu, warga Sukajadi, Kabupaten Banyuasin, Sumsel, mengaku sudah mendengar suara dentuman misterius sejak bulan lalu. Dentuman terjadi berkisar antara pukul 01.00 hingga pukul 03.00 dini hari.

“Pernah saya terbangun tidur gara-gara suara itu. Seperti suara benda keras memukul dinding, kaya barang berat jatuh ke beton. Kaca juga sampai bergetar,” ujar dia, Rabu (26/12).

Warga Palembang, Alam, berujar, dirinya pun mengaku mendengar suara dentuman tersebut di rumahnya yang berada di Jalan Ariodillah, Kecamatan Ilir Timur I.

“Jam setengah 3 itu kejadiannya. Kencang, kaya suara gas meledak. Saya kaget keluar rumah lihat sekitar tapi tidak ada apa-apa. Sampai akhirnya viral di medsos ternyata banyak warga lain yang dengar,” ujar dia.

Berdasarkan pantauan di media sosial Instagram, warga beberapa kabupaten/kota di Sumsel mengaku mendengar suara dentuman yang sama. Daerah tersebut yakni Kabupaten Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ilir, Banyuasin, Ogan Ilir, Kota Prabumulih, dan Palembang.

Terpisah, Kepala Pos Pemantau Gunung Anak Krakatau Suwarno mengatakan suara dentuman di langit Sumsel itu disebabkan oleh arah angin yang menghantarkan suara tersebut ke arah timur Pulau Sumatra.

“Erupsi Anak Gunung Krakatau sudah terjadi sejak Mei 2018 lalu. Jadi masuk akal kalau warga Sumsel sudah mendengar dentuman ini sejak bulan lalu. Sekarang erupsi Anak Krakatau masih, suara gemuruh yang keras,” ujar Suwarno, Rabu (26/12).

Suwarno berujar, selain dentuman, warga pun kemungkinan besar bisa merasakan getaran ringan yang bisa membuat kaca rumah bergetar bersamaan dengan suara dentuman tersebut.

“Kalau memang di sana [Sumsel] enggak ada gunung lain yang meletus, mungkin bisa juga getaran dan dentumannya keras sekali. Sekarang [erupsi] masih berlangsung. Letusan disini durasinya berkisar antara setiap 30 detik hingga 1 menit sekali meletus. Paling lama sampai dua menit,” kata dia.

Dirinya pun mengimbau warga Sumsel waspada selama Anak Krakatau masih erupsi. Meskipun berjarak ratusan kilometer dari Selat Sunda, katanya, Sumsel dipastikan akan terdampak debu vulnanik apabila terjadi erupsi yang sangat besar dari Anak Krakatau.

Sementara, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho menyebut Gunung Anak Krakatay masih berstatus Waspada atau Level II, belum masuk status Siaga atau Level III.

“Gunung Anak Krakatau masih dalam tahap waspada level 2,” kata Sutopo saat Konferensi Pers di Gedung BNPB, Jakarta (26/12)

Menurutnya, radius berbahaya dari gunung di Selat Sunda tersebut adalah sejauh 2 kilometer. Masyarakat yang berada di luar radius itu aman dan bisa beraktivitas seperti biasa.

Selain itu, ia meminta masyarakat agar tak beraktivitas pada jarak 500 meter hingga 1 kilometer dari tepi pantai demi menghindari potensi tsunami akibat erupsi Gunung Anak Krakatau.

“Tidak boleh aktivitas dengan jarak 500 meter hingga 1 kilometer dari tepi pantai,” kata Sutopo.

Sampai saat ini, tercatat ada korban tewas sebanyak 430 orang akibat Tsunami yang menerjang beberapa daerah, yaitu Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Pesawaran, dan Kabupaten Tanggamus.

editor: faisal

Jakarta — Polda Sumatera Utara menyelidiki kasus pembakaran 20 Alquran di Taman Pendidikan Quran (TPQ) Mujahid Generasi Alquran di Masjid Nurul Huda, Kelurahan Payamabar, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat.

Informasi yang diperoleh, pembakaran Alquran ini terjadi pada Senin (24/12). Saat itu, warga menemukan puluhan Alquran yang telah dibakar sekitar pukul 15.00 Wib. Namun pelakunya belum diketahui.

dikabarkan CNN Indonesia, Kapolda Sumut, Inspektur Jenderal Agus Andrianto mengatakan polisi sudah turun tangan. Namun diakuinya sulit mencari pelaku karena tidak ada kamera pengawas atau CCTV di lokasi.

Polisi baru memeriksa empat orang saksi dalam kasus ini. Polisi menurut Agus berhati-hati menyelidiki kasus ini lantaran menyangkut hal sensitif.

“Memang kita harus pelan-pelan melakukan pendekatan kepada warga di sekitar TKP. Mudah-mudahan dengan pendekatan-pendekatan persuasif yang kita lakukan, kita bisa peroleh informasi yang seakurat mungkin terkait dengan pelaku,” kata Agus, di Medan, Sumut, Rabu (26/12).

Agus menduga pembakaran itu dilakukan pihak yang ingin memancing di air keruh. Dia mengimbau agar masyarakat tenang agar kasus ini segera bisa diungkap.

“Mohon kepada seluruh warga tenang. Kami akan upayakan untuk segera bisa mengungkap masalah ini, tentunya harus didukung oleh informasi-informasi yang akurat dari masyarakat. Mudah-mudahan pelaku yang punya niat tak baik ini bisa kita ungkap,” ujarnya.

Terpisah, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Langkat Ahmad Mahfuz mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga ketertiban. Jangan sampai, kejadian pembakaran Alquran malah menyulut masyarakat untuk melakukan tindakan provokatif.

“Serahkan kasus ini kepada pihak yang berwajib. Kita ingin kondisi Langkat dan Sumatera Utara tetap tentram. Jangan sampai ada yang mencoba menggiring isu ini dan menjadikannya alat untuk menebar benih konflik,” kata Ahmad.

Jakarta — Pemerintah berencana menggabungkan Badan Pengelola Batam dan Pemerintah Kota Batam dalam waktu dekat ini. Wacana tersebut langsung ditanggapi Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah.

Fahri menyarankan Presiden Jokowi agar tidak membuat keputusan kontroversi dalam masa pemilu. Hal ini dikhawatirkan akan merugikan semua pihak.

“Jika pemerintah berkeras untuk melebur BP Batam, hal tersebut melanggar Undang-undang nomor 23  tentang pemerintahan yang melarang Wali Kota merangkap jabatan. Selain itu ada juga undang undang nomor 53 tahun 1999. Yang dengan jelas membagi wewenang 2 lembaga tersebut,” ujar Fahri di Jakarta, Rabu 26 Desember 2018 dilansir dari viva.co.id

Fahri menjelaskan, presiden harus mempertimbangkan dua undang-undang dalam mengambil keputusan ini. Karena pembentukan otoritas Batam dan Pemerintah daerah diatur oleh dua undang-undang yang terpisah.

Fahri mengingatkan pemerintah bahwa  pembentukan awal Batam adalah untuk membangun otonomi khusus yang diharapkan mampu mempercepat pembangunan Industri dan Perdagangan nasional.

Kawasan Batam yang secara geografis masuk dalam provinsi kepulauan Riau dan berbatasan dengan Singapura, diharapkan akan dapat menyaingi Singapura dalam perdagangan dan Industri.

Menurut Fahri, penggabungan dua otoritas bukan pekerjaan sederhana dan memerlukan waktu yang panjang. Karena pemekaran wilayah saja memerlukan rekomendasi kementerian dalam negeri dan persetujuan DPR dan DPD.