JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan korban meninggal dunia akibat tsunami Selat Sunda yang menerjang lima kabupaten di Banten dan Lampung mencapai 426 jiwa hingga Jumat (28/12).

BNPB meluruskan informasi sebelumnya per 26 Desember 2018 bahwa korban meninggal dunia sebanyak 430 jiwa. “Adanya penurunan jumlah korban meninggal dunia dibandingkan tanggal 26 Desember 2018 dikarenakan pencatatan ganda pada Kabupaten Pandeglang dan Serang,” kata Kepala Pusat Informasi, Data, dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho, Jumat (28/12) dilansir melalui jpnn.com 

Sutopo melanjutkan, selain meninggal dunia, korban hilang mencapai 23 orang. Sebanyak 7.202 korban luka-luka dan 40.386 orang mengungsi. Adapun 1.296 unit rumah, 78 penginapan dan warung, 434 perahu dan kapal, 69 kendaraan roda empat, 38 kendaraan roda dua, satu dermaga, dan satu shelter mengalami kerusakan.

Sutopo memerinci, korban meninggal dunia di Kabupaten Pandeglang sebanyak 288 orang. Adapun sembilan orang hilang, 3.976 luka-luka, 28.139 warga mengungsi, 459 unit rumah, 350 unit perahu 74 unit toko dan hotel, 69 mobil serta 38 motor rusak.

Di Kabupaten Serang, lanjut Sutopo, tercatat 20 korban meninggal dunia, satu orang hilang. Kemudian 247 luka-luka, 4.399 orang mengungsi dan 40 unit rumah rusak. Untuk Kabupaten Lampung Selatan, tercatat 116 orang meninggal dunia, 2.978 luka-luka, 13 warga hilang, 7.617 jiwa mengungsi. Kemudian 494 Unit rumah rusak berat, 70 sedang dan 94 ringan.

Di  Kabupaten Tanggamus tercatat satu korban meninggal. Empat rumah, empat penginapan, satu shelter, satu dermaga dan 70 perahu rusak berat. Sedangkan Kabupaten Pesawaran tercatat satu korban meninggal dunia, satu luka-luka, 231 mengungsi, 53 rumah rusak berat, 82 ringan, dan 14 perahu nelayan rusak.

Sutopo mengatakan, BNPB telah menyerahkan bantuan berupa DSP Rp 500 juta, 414 paket makanan siap saji, 1.098 paket lauk pauk, 512 paket makanan tambahan gizi, 100 kantong mayat hingga sepuluh set tenda pengungsi.

Jakarta, — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 12 anggota DPRD Jambi sebagai tersangka suap terkait pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jambitahun anggaran 2017 dan 2018. Salah satu yang jadi tersangka kasus ini adalah Ketua DPRD JambiCornelis Buston.

dikabarkan CNNIndonesia.com, unsur pimpinan DPRD lain yang jadi tersangka suap adalah Wakil Ketua DPRD Jambi AR Syahbandar dan Chumaidi Zaidi. Ada pula Ketua Fraksi Golkar Sufardi Nurzain, Ketua Fraksi Restorasi Nurani Cekman.

Kemudian Ketua Fraksi PKB Tadjudin Hasan, Ketua Fraksi PPP Parlagutan Nasution, Ketua Fraksi Gerindra Muhammadiyah, Ketua Komisi III Zainal Abidin. Selanjutnya anggota DPRD Jambi Elhelwi, Gusrizal, serta Effendi Hatta.

Lembaga antikorupsi juga menetapkan seorang pihak swasta sebagai tersangka yakni Jeo Fandy Yoesman alias Asiang. Total terdapat 13 tersangka baru dalam kasus yang telah menjerat Gubernur nonaktif Jambi Zumi Zola.

“KPK menemukan bukti permulaan yang cukup dan meningkatkan perkara tersebut ke penyidikan dengan 13 orang sebagai tersangka,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo dalam jumpa pers, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (28/12).

KPK menduga 12 wakil rakyat di Jambi itu meminta uang ‘ketok palu’, menagih uang ‘ketok palu’, dan menerima uang dalam kisaran Rp100 sampai Rp600 juta untuk pimpinan DPRD, Rp100 sampai Rp200 juta untuk pimpinan fraksi dan anggota.

“Total dugaan pemberian uang ‘ketok palu’ untuk pengesahan RAPBD TA 2017 dan 2018 adalah Rp16,34 miliar,” ujar Agus.

Agus mengatakan selama proses penyidikan hingga persidangan Zumi, terdapat lima orang yang mengembalikan uang kepada KPK sejumlah Rp685,3 juta. Agus pun meminta kepada anggota DPRD Jambi lainnya untuk segera menyerahkan uang ‘ketok palu’ tersebut.

Atas perbuatannya, 12 anggota DPRD Jambi itu dijerat Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Sementara itu, tersangka Asiang diduga memberikan uang sebesar Rp5 miliar kepada mantan Plt Kepala Dinas PUPR Jambi Arfan. Uang tersebut diduga diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD Jambi terkait pengesahan RAPBD TA 2018.

“Diduga uang tersebut akan diperhitungkan sebagai fee proyek yang dikerjakan oleh perusahaan tersangka JFY di Jambi,” kata Agus.

Atas perbuatannya itu, Asiang dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Jakarta, — Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali menegaskan pihaknya tak memberikan tolerasi kepada hakim maupun pegawai pengadilan yang melakukan tindak pidana korupsi. Pihaknya pun sudah memberhentikan sejumlah hakim dan pegawai pengadilan yang terkait rasuah. 

“Tidak ada sama sekali toleransi dari MA terhadap seluruh jajarannya apabila melakukan korupsi. Orang yang bermasalah kita binasakan saja, daripada jadi bisul di tubuh MA,” ujar Hatta saat menyampaikan keterangan dalam acara refleksi akhir tahun di gedung MA dilansir melalui CNN Indonesia, Jakarta, Kamis (27/12).

Secara umum, MA sendiri sepanjang 2018 sudah menjatuhkan sanksi disiplin kepada 163 aparat yang berada di lingkungan MA dan badan peradilan di bawahnya. Rinciannya, 43 orang dijatuhi sanksi berat, 35 orang dijatuhi sanksi sedang, dan 85 orang dijatuhi sanksi ringan.

“Terdapat 163 orang yang merupakan personel MA dan badan peradilan di bawahnya baik hakim, pejabat kepaniteraan dan kesekretariatan serta staf yang dijatuhi sanksi disiplin,” papar Hatta.

Sementara itu, berdasarkan data Badan Pengawasan MA (Bawas MA), jumlah pengaduan terhadap aparatur peradilan hingga Desember 2018 mencapai 2.809 pengaduan.

“Seluruh pengaduan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Bawas MA dengan rincian, sebanyak 1.134 pengaduan telah selesai diproses dan 1.675 pengaduan masih dalam proses penanganan,” kata Hatta.

Lebih lanjut, Ketua MA mengakui bahwa sepanjang 2018 terdapat sejumlah hakim dan pegawai pengadilan yang terjaring operasi tangkap tangan KPK. Di antaranya adalah hakim PN Tangerang, hakim PN Jakarta Selatan, hingga PN Medan yang terlibat suap dengan pengusaha.

Ia mengklaim telah mengawasi secara ketat dengan memperbaiki kebijakan serta sistem yang berlaku selama ini. Salah satu yang ditempuh adalah dengan melarang pertemuan aparat peradilan dengan pihak berperkara.

“Saat ini kita sudah memiliki sekitar 30 ribuan personel yang tersebar pada 910 satker [satuan kerja] di seluruh Indonesia, tentu menjadi tantangan bagi MA untuk melakukan pengawasan dan pembinaan secara berjenjang,” ucap Hatta.

MA sebelumnya mendapat sejumlah kritik dari berbagai lembaga terkait maraknya kasus suap hakim dan pegawai pengadilan. KPK termasuk salah satu lembaga yang meminta MA mengevaluasi tata kelola peradilan.

Terakhir, KPK menetapkan dua hakim PN Jakarta Selatan Iswahyu Widodo dan Irwan sebagai tersangka kasus dugaan suap perkara perdata. Keduanya diduga telah menerima suap dari pihak penggugat yang berperkara.

Jakarta – Salah satu penuntut Facebook, Ketua Lembaga Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Informasi Indonesia, Kamilov Sagala, mengaku sedang mempersiapkan untuk menuntut perusahaan mesin pencarian Google.

Saat ini dirinya sedang mempersiapkan tuntutan. “Jangan tanya kapan, tapi kami sudah rancang,” kata Kamilov di Jakarta, Kamis, 27 Desember 2018 melansir melalui laman viva.co.id

Ia beralasan, bahwa Google sebagai Over The Top atau OTT mendapatkan banyak keistimewaan. Salah satunya dengan tidak membayar pajak.

Kamilov juga melihat bahwa OTT ini berkompetisi dengan operator seluler, karena banyak layanannya juga yang masuk ke ranah telekomunikasi.

Tapi sayangnya, operator seluler dibebankan sejumlah pembayaran seperti pemakaian frekuensi dan prosedur izin kepada OTT juga tidak ada. “OTT banyak tapi kita lihat OTT (Google) paling masif,” ujar dia.

Dengan tuntutan ini, Kamilov ingin agar OTT bisa diberikan kewajiban yang sama, termasuk soal pembayaran pajak serta pertanggungjawaban layanan.

Saat ditanya apakah pemerintah juga akan dituntut, Kamilov menjawab akan memberi peringatan terlebih dahulu. Peringatan ini untuk mempertanyakan sikap pemerintah ada di pihak mana.

“Pemerintah karena membiarkan bisa saja kena. Kan, kerugian negara ada di situ. Walaupun kami belum ada aturannya, ya, salah sendiri Anda yang membuat regulasi. Harusnya dibuat, dong,” ujarnya menjelaskan.

Selain itu, karena Kamilov saat ini sedang menggugat Facebook, ia mengaku akan melihat perkembangan persidangannya karena, baik Facebook maupun Google, sama-sama OTT.

“Kita bisa beriringan (menuntut Google lewat sidang Facebook). Kapasitas menggugat harus ada dasar yang kuat, salah satunya regulasi. Sementara yang kita cek belum ada.”

Jakarta — Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan calon wakil presiden nomor 01 Ma’ruf Amin harus bisa membedakan antara pemaparan masalah bangsa dengan sikap pesimistis.

Hal tersebut merespons Ma’ruf yang menyebut Prabowo contoh sosok pemimpin yang pesimistis karena telah memberikan rasa takut dan kekhawatiran di masyarakat atas beberapa pernyataannya belakangan ini.

“Pak Ma’ruf harus membedakan antara memaparkan masalah bangsa dengan pesimistis,” kata Dahnil melansir melalui laman CNNIndonesia.com, Kamis (27/12).

Dahnil menyatakan seorang pemimpin yang baik harus memahami masalah, kemudian menyelesaikannya. Menurut dia, seorang pemimpin juga harus membaca, baik itu membaca buku maupun membaca fenomena sosial kemasyarakatan.

“Bagaimana mungkin pemimpin yang malas membaca mampu menyelesaikan masalah, karena dia tidak tahu masalah bangsanya apa, boro-boro tahu solusinya,” ujarnya.

“Agar supaya tidak sesumbar ngomong ‘gampang’ duitnya ada, kok. Atau tidak sesumbar ngomong mudah mobil nasional bisa Oktober 2018,” kata Dahnil menambahkan.

Mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah itu menyatakan justru Prabowo menunjukkan watak kepemimpinan yang optimistis dan rasional. Dahnil mengklaim Ketua Umum Partai Gerindra itu memahami masalah yang dialami Indonesia dan menawarkan solusi untuk memperbaikinya.

“Bukan pemimpin yang suka sesumbar janji kemudian sesumbar juga mudah mengingkari,” ujarnya.

Sebelumnya, Ma’ruf menilai Prabowo sosok pemimpin yang pesimistis. Menurut mantan Rais Aam PBNU itu, bebarapa pernyataan Prabowo justru memberikan rasa takut dan kekhawatiran di masyarakat.

“Pernyataan seperti itu tak mendidik, pernyataan itu tak memberikan optimisme, bahkan memberikan rasa takut, ada kekhawatiran di situ,” kata Ma’ruf saat ditemui di kediamannya, Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta, Kamis (27/12)

Jakarta — Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Rahmat Triyono membantah kabar mengenai potensi tsunami di beberapa wilayah. 

Beredar kabar bahwa wilayah yang akan diterjang tsunami di antaranya Jakarta Utara, Cianjur, Bekasi Utara, Tangerang, dan Serang Banten.

“Dari sebaran lokasinya saja tidak masuk akal, Bekasi Utara, Cianjur, kemudian Tangerang. Jadi, sumber gempa di mana, kemudian tsunaminya di mana, saya pastikan itu hoaks,” kata Triyono di kantor BMKG, Jakarta, Kamis (27/12) malam dilansir melalui laman CNN Indonesia

BMKG juga memastikan tidak merilis potensi tsunami di daerah manapun seperti kabar yang dimaksud.

“Kami kan tidak mengeluarkan rilis potensi ancaman tsunami daerah, kami hanya merespons dari Badan Geologi yang telah menaikkan status Gunung Anak Krakatau dari waspada jadi siaga,” lanjutnya.

Triyono menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mempercayai berita-berita hoaks yang beredar tanpa ada pernyataan resmi dari BMKG.

Selain itu, ia menilai ada sekelompok orang yang memanfaatkan situasi dengan menyebar berita hoaks mengenai potensi tsunami untuk menambah kepanikan masyarakat.

“Sesungguhnya itu oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan situasi hanya untuk menambah kepanikan, yang mungkin ada target tertentu,” tutur Triyono.

Sebelumnya beredar kabar terkait potensi tsunami di beberapa wilayah usai bencana di Selat Sunda. Potensi tsunami itu berada di Jakarta Utara, Bekasi Utara, Cianjur, Tangerang, Serang. Tinggi tsunami di wilayah masing-masing antara 2 hingga 5 meter.